REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Pendiri organisasi kemanusiaan Medical Emergency (Mer-C), Joserizal Jurnalis, menyatakan pembangunan fisik Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza, Palestina, sudah selesai. Namun alat-alat dan sarana-prasarana kesehatannya belum ada alias masih kosong sama sekali.

“Saat ini pembangunan fisik RS Indonesia di Gaza, Palestina, sudah selesai. Namun alat-alat kesehatannya tidak ada sama sekali. Pembangunan RS ini dananya berasal dari sumbangan masyarakat Indonesia,” kata Joserizal, Kamis (20/3).

Pihak Mer-C pun, lanjutnya, sudah berupaya mengajak sejumlah lembaga untuk ikut membantu program pembangunan dan pemenuhan alat-alat kesehatan untuk RS Indonesia di Gaza. Namun sayangnya, hal ini kurang direspon oleh lembaga-lembaga tersebut.

“Jadi kami bergerak sendiri untuk mengumpulkan dana dari masyarakat,” jelasnya.

Mengenai upaya untuk mengajak sejumlah band musik nasyid dan pop seperti Naif, Slank dan grup lainnya, juga sudah dilakukan. Mereka pun sudah mengumumkan rencana kerjasama. “Namun ini baru tahap pendahuluan, belum ada langkah lebih lanjut terkait rencana pentas musik untuk mengumpulkan dana pembangunan RS Indonesia di Gaza,” pungkas Joserizal Jurnalis.

Sumber: republika.co.id

Bojonegoro (beritajatim.com) – Aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro diwarnai kericuan. Sejumlah mahasiswa yang berusaha masuk ke Kantor Pemkab setempat dihadang oleh petugas dari Kepolisian Resort (Polres) dan Satpol PP.

Mahasiswa berusaha masuk ke dalam pemkab untuk bertemu dengan Bupati, Suyoto. Namun, aksi mahasiswa mendapat perlawanan dari petugas keamanan, baik Satpol PP maupun Polres Bojonegoro. Sebagai penyambung lidah masyarakat, mereka ingin menyampaikan beberapa tuntutan kepada Suyoto.

Mahasiswa PMII memanas karena dalam aksinya itu tidak ditemui oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto maupun Wakilnya, Setyo Hartono. Padahal sebelumnya, kata salah seorang pendemo, Ahmad Syahid, Setyo Hartono telah berjanji akan merenovasi bangunan Rumah Sakit Tipe B, Dr. Sosodoro Djatikoesoemo, di Jalan Veteran itu pada awal tahun 2014.

“Tapi apa, kenyataanya sudah memasuki bulan Maret belum ada renovasi sama sekali. Kami muak dengan janji-janji saja. Itikah membangun RS Veteran hanya omong kosong,” tegasnya dalam orasi di depan kantor Pemkab Bojonegoro, Kamis (20/03/2014).

Merasa kecewa tidak boleh masuk, massa kemudian membakar beberapa poster yang dibawa. Selang beberapa menit, dua mahasiswa nekad masuk dan mengelabuhi petugas keamanan, keduanya mencari Suyoto di ruangannya, namun Suyoto diketahui tidak ada di ruang kerjanya. “Bupati kita (Suyoto), tidak mempunyai pri kemanusiaan, masyarakat ingin bertemu malah menghilang tidak jelas,” lanjutnya.

Akhirnya, massa ditemui Asisten II Pemkab Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro, Setyo Yuliono. “Adek-adek (aktivis PMII) yang saya cintai, mohon maaf pak Bupati sedang ada acara, silahkan tuntutannya serahkan kepada saya, nanti akan saya sampaikan,” kata Yuliono.

Setelah berdiskusi dan memberikan beberapa tuntutannya, massa kemudian membubarkan diri dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Namun, lagi-lagi keributan terjadi, tepatnya di depan Alun-alun, massa bersitegang dengan anggota Pengendali Masyarakat (Dalmas) Polres Bojonegoro yang sudah bersiaga dibelakang demonstran.

Rumah Sakit Type B di Jalan Veteran yang dibangun era Bupati Santoso itu menelan biaya sebesar Rp110 miliar. Namun, hingga periode dua kali Suyoto dan sudah mangkrak selama 7 tahun itu tak kunjung adanya perubahan yang signifikan. Gedung tersebut hingga kini masih mangkrak. “Rumah sakit itu sengaja ditelantarkan oleh Pemerintah Daerah setempat,” jelas Koorlap Aksi PMII, MA Sadullah.

PMII menilai jika pemangkrakan bangunan RS itu merupakan pelanggaran Peraturan Pemerintah RI nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Penyalahgunaan Tanah Terlantar dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik serta UUPA nomor 5 tahun 1960 tentang Penelantaran Aset Daerah. “Bangunan yang dulu digadang-gadang rumah sakit bertaraf internasional itu sekarang kumuh,” tandasnya.

Padahal lanjut Sadullah, Pemkab memiliki modal besar untuk melakukan renovasi bangunan tersebut agar segera di fungsikan. Mengingat, Rumah Sakit Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro itu kondisinya sering overload dan bangunan plafon atapnya ambrol. Sedangkan dalam catatan memiliki APBD tahun 2014 sebanyak 2,2 triliun dan PAD tahun 2013 yang terbesar dari sektor migas dan kedua RSUD.

Seperti diketahui, massa dari PMII melakukan aksi dari RSUD, Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Type B di Jalan Veteran, kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan terakhir di kantor Pemkab. Aksi itu diikuti sekitar 50an mahasiswa. Para demonstran dengan membawa beberapa bendera dan poster sebagai tuntutan mereka mengendarai sepeda motor. [uuk/kun]

Sumber: beritajatim.com

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Lampung menyatakan biaya pengobatan pasien di sejumlah rumah sakit telah dibayarkan sesuai dengan pengajuan klaim dari rumah sakit bersangkutan.

“Terhitung 28 Februari 2014 biaya pengobatan sudah dibayarkan senilai Rp21 miliar kepada sejumlah rumah sakit, apotik dan optik di provinsi ini,” ujar Kepala Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ratu Syarifah di Bandarlampung, Rabu.

Menurut dia, pengklaiman dari 16 RS, lima optik periode januari sudah dibayarkan seluruhnya tanpa ada hutang.

“Pengajuannya mulai diajukan tanggal 19-27 Februari, kemudian paling lambat pembayaran selama 13 hari setelah diajukan,” ujar dia.

Pembayaran biaya rumah sakit untuk periode Februari sebagian saat ini sedang dalam proses verifikasi biaya yang akan dibayarkan setelah selesai pemeriksaan.
Dia menambahkan, pengklaiman tersebut akan diproses maksimal selama 15 hari sebelum dibayarkan.

“Hasil monitoring kami tidak satupun pengklaiman rumah sakit diproses lebih dari 15 hari kerja, rata-rata 4–7 hari dari ajuan kita bayarkan,” katanya.

Untuk periode Januari biaya pengklaiman sudah dibayarkan secara keseluruhan, bahkan puskesmas, dokter keluarga dan klinik yang menjadi peserta BPJS setiap bulan langsung dibayarkan tanpa menunggu klaim.

Sementara itu, Alquirina Humas RS Imanuel menyebutkan, biaya klaim RS periode Januari sudah dibayarkan seluruhnya.

“Semua sudah dibayar, saat itu kita ajukan 24 Februari dan dibayarkan 27 Februari,” ujarnya.

Ia melanjutkan, proses pembayaran BPJS termasuk cepat dan tepat.

Terkait kendala, Rina mengatakan, kurang mengertinya masyarakat mengenai kategori darurat yang ditetapkan BPJS serta sistem rujukan berjenjang inilah yang terkadang menjadi persoalan.

“Penanganan pasien kategori darurat ini terkadang sulit memberikan pemahaman, karena adanya sistem rujukan berjenjang mereka tidak bisa langsung ke RS kalau masih bisa ditangani oleh puskesmas atau dokter umum,” ucapnya

Sumber: republika.co.id

BEBERAPA rumah sakit mengeluhkan klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) belum dilunasi oleh pemerintah. Padahal, kini Jamkesmas sudah dilebur dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat BPJS Kesehatan. Dampaknya, rumah sakit jadi kesulitan untuk membeli obat-obatan dan alat kesehatan untuk kebutuhan operasional.

Melihat realitas ini, anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menyatakan prihatin. Operasional rumah sakit sehari-hari pasti terganggu dan yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri yang ingin mendapat layanan kesehatan. Bahkan, sebagian masyarakat malah ada yang sudah mendaftar jadi peserta JKN dan melunasi iurannya, kata Okky, Rabu (19/3/2014).

Bisnis.com, JAKARTA

TIDAK ada yang tahu sedang apa Dr Hasan Sadikin di kuburannya saat ini. Mungkin dia bersedih. Mungkin dia menangis. Rumah sakit yang dia pimpin sampai malaikat maut mencabut nyawanya, sampai sekarang masih didera banyak masalah.

Rumah sakit yang kini sudah berusia 91 tahun seharusnya memiliki fungsi sosial, ekonomi-sosial, selain pendidikan. Fungsi sosial ini adalah hal utama tatkala Het Algemeene Bandoengche Ziekenhuis ini pertama kali diresmikan. Disesuaikan kondisi zaman, tentu saja kepentingan sosialnya lebih untuk masyarakat Belanda yang ada di Bandung saat itu.

Sampai sekarang pun fungsi sosial itu tetap dimainkan RS Hasan Sadikin. Posisi mereka sebagai rujukan utama bagi pasien peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat adalah salah satu contohnya. Sebelum BPJS kesehatan muncul, RSHS pun menampung pasien-pasien Jamkesmas, Jampersal, atau pemilik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Tetapi, RSHS tentu juga harus memainkan peran sebagai sebuah lembaga ekonomi. Kalau tidak, bagaimana mereka harus memainkan fungsi sosial itu jika memenuhi kebutuhan sendiri pun tidak mampu. Apalagi, RSHS adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk perusahaan jawatan.

Dalam permainan fungsi seperti inilah, RSHS mengalami kesulitan bukan hanya menyeimbangkan fungsi itu, tapi juga mengawalnya. Kasus dugaan

Continue Reading No Comments

SURYA Online, SURABAYA – Kekurangan dokter spesialis dirasakan mayoritas pemerintah kota/kabupaten di Jatim.

Berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan tenaga pelayanan kesehatan tersebut.

RSUD Ngimbang Lamongan melakukan langkah berani dengan memperkerjakan semua dokter spesialis, dengan status kontrak.

Langkah ini terbilang berani. Sebab rumah sakit milik Pemkab Lamongan ini harus merogok kocek besar.

Sebab gaji para dokter kontrak itu menggunakan standar gaji rumah sakit swasta, yang nilainya jauh di atas rumah sakit pelat merah.

Direktur RSD Ngimbang, dr Taufik Hidayat mengatakan, ada sembilan dokter spesialis yang dikontraknya dengan standar gaji RS swasta tersebut.

“Mereka tidak mungkin mau kalau dibayar dengan standar RSUD Ngimbang” tegas dr Taufik Hidayat kepada Surya, Rabu (19/3/2014).

Taufik mengaku tidak mungkin menunggu masuknya dokter spesialis dari lewat jalan rekruitmen CPNS.

Bisa-bisa rumah sakitnya keburu mati. Sebab berkali-kali rekrutmen CPNS digelar, tidak ada satupun pendaftar.

Minat dokter spesialis masuk Lamongan minim sekali. Apalagi untuk masuk RSUD Ngimbang yang berada di kawasan pedesaan, perbatasan Lamongan-Jombang tersebut.

Tak cuma di Lamongan, diaerah lain pun alergi dengan status dokter PNS.

Jakarta, Di saat beberapa rumah sakit mengeluhkan kerugian dari sisi pembiayaan akibat penerapan tarif INA-CBGs, RS Annisa Tangerang justru menyebutkan bahwa pihaknya meraih keuntungan hingga Rp 766 juta sejak dua bulan melaksanakan JKN. Apa rahasianya?

“Kami melakukan persiapan sejak Maret 2013, tepatnya saat mulai digembor-gemborkan tentang JKN. Di saat RS lain mungkin masih ‘wait and see’, kami mengikuti pelatihan casemix karena kita paham harus akrab dengan koding, clinical pathway, dan costing,” papar dr Ediansyah, MARS, Direktur RS Annisa Tangerang, dalam konferensi pers yang diadakan di Media Center BPJS Kesehatan, Jl Letjen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

dr Ediansyah tak menutupi pada awalnya ia sempat memandang sistem tarif INA-CBGs yang berbeda dengan sistem Fee for Service (FFS) bisa saja berpotensi merugikan. Namun kemudian ia menyadari efisiensi menjadi kunci utama jika ingin tetap ‘bertahan’ dengan menggunakan sistem baru ini.

“Jadi setelah belajar casemix, kita membentuk dua tim casemix: Casemix Steering Committee, yang lebih fokus pada pembuatan kebijakan, dan Casemix Working Committee, yang lebih berperan dalam tugas sehari-hari, termasuk costing hingga klaim,” ujarnya.

Setelah membentuk tim, mereka kemudian melakukan simulasi. Simulasi ini dilakukan dengan membandingkan tarif RS jika menggunakan sistem Jamsostek dengan tarif yang menggunakan tarif INA-CBGs terhadap sejumlah pasien tertentu.

“Yang menarik, semua kode ini jika tarifnya dibandingkan ternyata ada kenaikan. Bagi kami, ini peluang. Nah, inilah yang kemudian membawa aura positif pada RS Annisa. Kami kemudian sosialisasi dan tingkatkan kompetensi karyawan. Kami ingin mengubah perilaku mereka untuk tidak boros dan efisien,” tutur dr Ediansyah.

Tak sia-sia, selama periode Januari hingga Februari 2014, penghitungan pendanaan RS Annisa rupanya memperlihatkan hasil yang baik. Dari unit rawat jalan dan rawat inap terdapat pendapatan tambahan sekitar Rp 766 juta.

Menurut dr Ediansyah, efisiensi utama yang bisa dilakukan oleh RS adalah penggunaan obat generik, bukan dengan mengurangi jumlahnya. Obat generik memiliki harga lebih rendah dari obat paten, namun mutunya tetap prima. “Antibiotik contohnya, untuk yang generik harganya Rp 7 ribu per vial, sementara yang paten bisa Rp 180 ribu per vial,” terangnya.

Selain itu, RS Annisa juga menerapkan sistem pembagian jasa medis sebesar 20 persen dari total tagihan. Untuk periode Januari-Februari 2014, dengan total tagihan (rawat inap dan rawat jalan -red-) Rp 2,6 miliar, maka jasa medisnya adalah sekitar Rp 528 juta. “Kami ingin semua happy. Dokternya, tenaga medisnya, juga pasiennya. Jadi tambahan pendapatan ini juga akan kami bagi ke dokter,” ungkap dr Ediansyah kepada detikHealth.

Sumber: detik.com