Jakarta, Tarif INA-CBG’s yang ada dalam program JKN dinilai terlalu rendah oleh para dokter. Akan tetapi, laporan Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa 97 persen rumah sakit mengalami surplus dengan berlakunya tarif tersebut. Bagaimana bisa?

Wajar jika masyarakat menilai adanya kecurangan pada sistem tarif tersebut. Sebagai pasien, tentunya akan manut saja pada pelayanan dan obat yang diberikan oleh dokter. Hal itu terjadi karena ketidakjelasan tentang apa tindakan yang harus dilakukan oleh dokter dan obat apa saja yang harus diberikan berdasarkan tarif INA-CBG’s.

Sebagai contoh, misal pasien A mengeluh tentang sakit pada bagian perut. Lalu dokter memberikan vonis usus buntu meskipun ternyata tidak seperti itu. Indikasi kecurangan lain adalah jenis obat yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan lebih rendah mutu dan harganya daripada yang tertera pada tarif INA-CBG’s.

Menjawab pertanyaan detikHealth, Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Donald Pardede mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh rumah sakit. Pasalnya, melakukan hal tersebut sama saja dengan bunuh diri rumah sakit.

“Tidak mungkin rumah sakit melakukan hal itu. Rumah sakit kan inginnya pasien cepat sembuh, apalagi dokter. Semakin lama pasien sembuh semakin banyak kerjaan dokter kan,” paparnya ketika ditemui detikHealth usai acara diskusi 100 Hari Perjalanan BPJS oleh INHOCH di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2014).

dr Donald mengatakan bahwa perbuatan tersebut hanya akan merugikan rumah sakit. Karena pelayanan medis yang buruk atau tidak maksimal akan membuat masyarakat malas berobat, yang berimbas pada tercorengnya nama rumah sakit.

“Misalnya di INA-CBG’s disebutkan bahwa pemberian obat hanya 5 hari. Tapi dokter memberikan obat yang lebih rendah mutunya dan berakibat pasien sembuh lebih lama, jadi seminggu. Itu kan akan mencoreng nama rumah sakit sendiri nantinya. Pasien juga akan mengeluh kok sembuhnya lama,” sambung dokter berkumis tersebut.

Hal yang sama juga dikatakan oleh direktur pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur. Menurutnya rumah sakit tidak akan mungkin melakukan hal itu. Hal tersebut dikarenakan oleh verifikasi klaim yang dilakukan BPJS sangat detail dan teratur.

“Kita kan ada tim verifikasinya. Kalau ditemukan ada keanehan, akan diminta keterangan kembali ke rumah sakit. Misal ada data yang aneh, setelah dikonfirmasi ternyata berkas administrasinya yang kurang. Nah klaim tidak akan dibayar sebelum seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sesuai,” papar Fajri pada kesempatan yang sama.

Indikasi kecurangan memang rasanya sulit dilakukan oleh rumah sakit. Akan tetapi, kecurangan malah bisa muncul dari pembayaran kapitasi kepada pelayanan primer seperti puskesmas, klinik atau praktik dokter perorangan. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Situmorang mengatakan bahwa hal tersebut sangat mungkin dilakukan oleh puskesmas.

“Kapitasi itu kan sistem pembayaran berdasarkan berapa kepala yang menjadi tanggung jawab puskesmas dan dibayar di muka. Jadi bisa saja diakali dengan merujuk ke rumah sakit tanpa ditangani dokter puskesmas,” papar Chazali.

Jika melakukan hal tersebut, tentunya beban operasional yang menjadi tanggung jawab rumah sakit akan berkurang. Sementara pembayaran biaya pengobatan sudah lebih dulu dilakukan oleh BPJS. Untuk itu, Chazali mengatakan bahwa harus ada pengawasan yang lebih ketat oleh unit terkait.

“Yang tadi itu, harus ada pengawasan lebih ketat oleh pihak terkait. IDI, Kemenkes, DJSN, BPJS juga lembaga lain seperti INHOCH atau BPJS Watch,” pungkasnya.

Sumber: detik.com

VIVAnews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanamkan 26 persen sahamnya untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Pekerja PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cilincing, Jakarta Utara.

Namun, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak mau menyebutkan berapa total investasi dalam rupiah saham yang ditanamkan DKI itu.

“Itu jadi tahun ini. Tahun depan dan tahun depannya lagi mau share lebih di sini,” kata Jokowi, Kamis, 10 April 2014.

Jokowi menuturkan, setiap tahunnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menambah investasi di KBN. Kata dia, untuk yang terakhir, DKI menambah investasi sebesar Rp4 triliun.

Dan nantinya investasi tidak hanya di Kawasan Berikat Nusantara saja, tapi di kawasan ekonomi khusus dan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

“Kemarin kami sudah mau masuk lagi Rp4 trilliun ke KBN. Nanti kawasan ini kawasan ekonomi khusus. Kawasan di pelabuhan bisa dikerjakan Rp4 triliun,” ucap dia.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa, 8 April 2014 lalu meresmikan Rumah Sakit Umum Pekerja PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Pembangunan RS itu merupakan tindak lanjut atas kunjungan Presiden SBY ke Kawasan Industri di Batam pada 2012.

Pembangunan rumah sakit dimulai pada 22 Februari 2013. Pembangunan rumah sakit ini dibangun di atas lahan milik PT KBN (Persero) yang berbatasan dengan pemukiman penduduk di Tipar Cakung, Jakarta Utara.

Tujuan pembangunan rumah sakit ini diperuntukan sebagai pelayanan kesehatan para pekerja di wilayah KBN manapun di luarnya serta masyarakat umum yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Ruang rumah sakit pekerja adalah tipe C+ yang terdiri dari ruang radiologi, unit gawat darurat, kamar operasi, ruang CSSD, ICU, rawat Inap, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisiotherapy, dan kamar jenazah.

Saat ini keberadaan rumah sakit tersebut memang sangat diperlukan oleh penduduk sekitar, guna meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan program pemerintah. (eh)

Sumber: viva.co.id

Semarang, Antara Jateng – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi Semarang memastikan pelayanan kesehatan pasien seiring dengan penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlangsung secara lancar.

“Kalau ada kekurangan-kekurangan ya wajar. Bagaimanapun, JKN merupakan revolusi dalam pelayanan kesehatan,” kata Direktur Umum dan Operasional RSUP dr Kariadi Semarang dokter Darwito di Semarang, Kamis.

Hal itu diungkapkannya di sela roadshow kunjungan rombongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya RSUP dr Kariadi Semarang.

Darwito menjelaskan RSUP dr Kariadi selama tiga bulan terakhir sejak sistem JKN diterapkan pada 1 Januari 2014 telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien yang memang dibuat dalam model paket layanan.

“Intinya, bagaimana RS bisa efisien. Selama tiga bulan ini, kami juga tidak merugi. Namun, justru surplus, biar pun (nominalnya, red.) sedikit,” katanya, didampingi Direktur Keuangan RSUP dr Kariadi, Drs Maskur.

Ia mengakui persoalan yang kerap muncul adalah adanya miskomunikasi antara pasien dengan dokter, sebab sistem JKN memang lebih menekankan pada kebutuhan pasien dalam layanan kesehatan, bukan kehendak pasien.

“Misalnya begini, pasien memeriksakan ke pos pelayanan kesehatan (PPK) tingkat I, kemudian dirujuk ke dokter spesialis. Pasien ingin diperiksa A, B, C, D, padahal sesuai kebutuhannya cukup A dan B,” katanya.

Demikian pula dengan prosedur layanan kesehatan secara bertahap, dari PPK I, kemudian dirujuk ke PPK II, selanjutnya PPK III, kata dia, tetapi pasien kerap tidak memahami sehingga langsung ke PPK II atau PPK III.

“Jadi, pertama ya harus diperiksa di puskesmas sebagai PPK I. Kalau kondisi pasien perlu dirujuk, baru ke PPK II, dan seterusnya. Namun, untuk pasien jantung, kanker, dan gagal ginjal bisa langsung ke sini,” katanya.

Untuk dana kapitasi program JKN yang diterima RS, ia juga memastikan pencairannya lancar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, semisal Januari sebesar Rp29 miliar dan Februari 2014 sebesar Rp40,5 miliar.

“Kapitasi Januari-Februari 2014 sudah cair. Untuk Maret 2014 sebesar Rp48,4 miliar belum cair karena masih proses klaim. Dari total kapitasi setiap bulan, 50-60 persennya digunakan untuk operasional,” kata Darwito.

Sementara itu, Kepala Departemen Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Surmiyati menjelaskan kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat bagaimana perjalanan program JKN selama 100 hari pertama sejak diterapkan.

“BPJS Kesehatan memiliki kewajiban pembayaran kepada mitra. Perbaikan-perbaikan akan dilakukan dalam pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kepesertaannya, fasilitasnya, dan sebagainya,” katanya.

Kepala BPJS Kantor Cabang Semarang Afrizayanti menambahkan pihaknya sampai saat ini sudah ada 2,8 juta orang yang tercakup sebagai peserta program JKN yang berasal dari Kota Semarang dan sekitarnya.

“Jumlah peserta sebanyak itu mencakup peserta jaminan kesehatan sebelumnya, seperti Jaminan Kesehatan Nasional. Termasuk pendaftar baru yang mencapai 600 orang pendaftar mendaftar/hari,” katanya

Sumber: antarajateng.com

Pekanbaru (HR)-Rumah sakit swasta sering mengalami kekurangan, untuk melayani pasien peserta BPJS Kesehatan. Padahal, keberadaan rumah sakit swasta sangat penting dalam membantu masyarakat di bidang kesehatan. Untuk itu perlu perhatian pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Pekanbaru, Mairiyanto, kepada Haluan Riau, Selasa (8/4) di kantornya.  “Dari bermacam kasus yang terjadi di lapangan, banyak pasien BPJS Kesehatan kurang terlayani di rumah sakit swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan alasan ruangan penuh, terutama untuk ruangan Intensive Care Unit (ICU). Padahal ini sangat penting karena menyangkut nyawa orang banyak,” ujar Mairi.

Dengan kondisi itu, pihak BPJS berharap agar pemerintah mensupport rumah sakit swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. “Support itu melalui bantuan DPRD Riau untuk menganggarkan dalam APBD untuk membantu penambahan fasilitas rumah sakit swasta, khusus untuk pasien BPJS Kesehatan, seperti ruangan ICU, tempat tidur dan lainnya,” ungkapnya lagi.
Diakuinya, keberadaan fasilitas rumah sakit swasta dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang berobat belum seimbang. Makanya, untuk meningkatkan layanan, pihaknya akan menambah kerjasama dengan rumah sakit swasta di Pekanbaru.
“Ada empat rumah sakit lagi yang akan kita jalin kerjasama, diantaranya RS Syafira dan Eka Hospital, Rs Santa Maria, dan Rs Bina Kasih. Sementara untuk RS Syafira, beberapa hari lalu sudah ada kesepakatan kerjasama, hanya tinggal penandatangan MoU,” terangnya.

Saat ini ada 13 rumah sakit yang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan, diantaranya RSUD, Awal Bros, Ibnu Sina, PMC, Petala Bumi, RSIA Zainab, Tabrani Rab, Eria Bunda, Bhayangkara, RUmkit Lanud, dan RS TNI.

Lebih lanjut dijelaskannya, bagi pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan tak bisa langsung dibawa ke rumah sakit tipe B (sub spesialis), namun harus melalui tahapan sesuai ketentuan. Yakni, pasien harus dibawa ke fasilitas kesehatan (faskes) pertama dahulu, seperti puskesmas, klinik, rumah pengobatan maupun dokter keluarga.

“Jika pasien tak bisa ditangani faskes pertama ini, baru dirujuk ke rumah sakit tipe C (spesialis), diantaranya RS Tabrani maupun Petalabumi. Bila tak bisa juga, baru dirujuk lagi ke rumah sakit tipe B (sub spesialis), seperti RS Awal Bross, PMC, Aria Bunda maupun Ibnu Sina,” ucapnya. (nie)

Sumber: haluanriaupress.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Sebagai kepedulian Indonesia atas masyarakat Palestina yang berada di tengah konflik panjang dengan Israel, organisasi kemanusiaan Mer-C mendirikan Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza sebagai hadiah. Pengadaan peralatan yang masih dilakukan membuat RSI belum mulai beroperasi.

Presidium Mer-C Joserizal Jurnalis, Kamis (10/4), membenarkan sudah rampungnya fisik bagunan Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza, Palestina. Namun, RSI belum bisa beroperasi karena Mer-C masih mengumpulkan dana untuk melengkapi peralatan kesehatan di sana.

Dana Rp 65 miliar dibutuhkan untuk melengkapi peralatan termasuk seperti alat rontgen, MRI, kamar operasi, laboratoriun, ICU dan CT Scan. MRI dan CT Scan termasuk alat penting yang perlu ada sebab kedua alat itu akan memudahkan penanganan medis. ”Setidaknya Rp 15 miliar dibutuhkan agar RSI bisa mulai beroperasi,” kata Joserizal.

Mer-C menargetkan setidaknya hingga akhir 2014, dana Rp 15 miliar bisa terkumpul agar RSI sudah bisa serahkan kepada warga melalui pemerintah di Gaza sebagai hadiah dari rakyat Indonesia. Sebab itu, Mer-C akan tetap berupaya melengkapi alat kesehatan yang dibutuhkan. Hingga saat ini sudah sekitar Rp 3 miliar dana bantuan yang dikumpulkan.

Joserizal mengungkapkan sebenarnya ada negara lain yang menawarkan bantuan bagi RSI. Namun ditolak karena Mer-C ingin RSI benar-benar jadi pemberian rakyat Indonesi untuk rakyat Palestina.

RSI merupakan RS untuk penanganan trauma dan rehabilitasi fisik masyarakat laiknya RS secara umum. Penanganan trauma psikis bantuan tenaga medis bisa diberikan Indonesia ke Palestina melalui kerja sama. Masyrakat Gaza pun menyambut antusias adanya RSI.

Presidium Mer-C Henry Hidayatullah menuturkan pemenuhan peralatan kesehatan RSI dilakukan bertahap. Dana Rp 15 miliar yang ditargetkan tercapai akhir tahun ini pun masih di luar biaya operasional RS. Melalui program Rp 50 ribu per donatur Indonesia dan Ramadhan yang akan menjelang, Mer-C berharap RSI bisa beroperasi pertengahan tahun ini.

Dana tahap awal itu rencananya akan digunakan untuk pengadaan alat medis darurat, satu ruang bedah dan ruang perawatan. ”Jadi harapan juga dari warga Gaza adanya bantuan dana operasional. Tapi kami tidak bisa menjanjikan itu. Tapi kami sampaikn kepada mereka kami berupayakan melengkapi peralatan RSI,” kata Henry.

Sumber: republika.co.id

Jeddah, Padek

Skalanews – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Pekanbaru, Provinsi Riau meminta DPRD Provinsi Riau menganggarkan bantuan dalam APBD untuk membantu operasional rumah sakit swasta khususnya operasional Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Bantuan alokasi anggaran khusus tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terkait terbatasnya rumah sakit milik pemerintah,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru, Mairiyanto di Pekanbaru, Rabu.

Permintaan tersebut disampaikan Mariyanto terkait terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit menyusul diimplementasikannya jaminan kesehatan nasional melalui program BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014.

Hampir seluruh rumah sakit pemerintah di daerah ini kelebihan kapasitas –melayani peserta BPJS Kesehatan PNS, TNI/Polri, mandiri dan PBI/Jamkesmas dan Jamkesda. Sementara itu keberadaan RS swasta juga cenderung menyatakan penuh melayani peserta BPJS Kesehatan.

Menurut Mairiyanto, selama ini RS Pemerintah seperi RSUD Arifin Achmad, Petala Bumi dan RS milik Pemerintah di Riau cenderung di bantu dalam APBD baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Sedangkan keberadaan RS swasta tidak pernah mendapatkan subsidi dan pembiayaan operasional rumah sakit swasta tersebut tergantung dengan bentuk bisnis pelayanan kesehatan yang mereka programkan.

“Namun demikian dengan dibukanya BPJS Kesehatan sebaiknya RS swasta juga perlu diberikan bantuan anggaran apakah dalam bentuk pinjaman, khususnya pembiayaan dalam ruang pelayanan emergency atau ICU,” katanya.

Sebab ruang ICU, katanya lagi, adalah fasilitas bantuan pelayanan bagi pasien berada dalam kondisi darurat yang bisa dikategorikan nyawa pasien hanya dalam hitungan detik dan bisa fatal jika terlambat ditangani.

Oleh karena itu, katanya lagi, alokasi bantuan pembiayaan bagi RS swasta pada akhirnya juga untuk membantu pemberian layanan kesehatan maksimal masyarakat Riau juga.

Ia menambahkan, pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, sesuai aturan harus melewati pelayanan berjenjang mulai dari tingkat pertama seperti Puskesmas dan non Puskesmas (dengan rujukan) –untuk 144 jenis penyakit diagnosa oleh dokter umum– yang selanjutnya baru ke RS tipe C.

“RS tipe C ini masih minim di Riau atau hanya RS Petala Bumi dan RS Tabrani. Setelah ari RS tipe C selanjutnya pasien BPJS Kesehatan baru dirujuk ke RS tipe B seperti RS Awal Bross, Eria Bunda, PMC dan Ibnu Sina,” katanya dan menambahkan untuk RS tipe A berada antara lain di Jakarta. (ant/mar)

Sumber: skalanews.com

Kadinkes DKI menyambut baik peresmian RS Umum Pekerja di KBN Cakung.

VIVAnews – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati, mengatakan bahwa rumah sakit umum pekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tidak dikhususkan hanya untuk pekerja di PT KBN itu. Tetapi bisa juga dipakai oleh warga Jakarta termasuk yang mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Rumah Sakit Umum Pekerja yang dibangun di kawasan industri Jalan Jawa Blog F PT KBN (Persero) Kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara.

Sumber: viva.co.id

Jakarta, InfoPublik – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono meresmikan Rumah Sakit Umum Pekerja atau Buruh yang pertama kali ada di Indonesia, yaitu Rumah Sakit Umum Pekerta atau Buruh yang berlokasi di Jalan Jawa Blog F, PT KBN (Persero) Kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara, Selasa (8/4).

Rumah sakit ini lahir dari gagasan Presiden SBY saat berkunjung ke kawasan industri di Batam, Kepulauan Riau, dua tahun lalu. Saat itu, Presiden SBY yang didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) menginginkan berdirinya rumah sakit pekerja di seluruh Tanah Air. Rumah sakit tersebut harus berada di sentra-sentra industri.

“Alhamdulilah dua tahun setelah itu terbangun rumah sakit ini. Juga ada peningkatan perumahan dan angkutan perusahaan-perusahaan. Ini adalah Rumah Sakit Umum Pekerja (RSUP) pertama yang ada di Tanah Air yang dibangun untuk pekerja,” ujar Presiden SBY ketika meresmikan RS Pekerja itu.

Presiden SBY berharap di tahun-tahun mendatang dapat dibangun rumah sakir serupa di kawasan industri lainnya. Selain rumah sakit, menurut Kepala Negara, di sekitar

TEMPO.CO, Bogor – Rumah Sakit Bhayangkara Polres Bogor Kota membuka layanan forensik untuk mempermudah proses otopsi dan visum bagi korban kejahatan dan kecelakaan yang kerap terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Kepala Polres Bogor Kota Ajun Komisaris Besar Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, layanan forensik yang saat ini tersedia di Rumah Sakit Bhayangkara Bogor untuk memudahkan penyidik dalam melakukan otopsi atau visum bagi korban atau pelaku kejahatan dan kecelakaan. “Sebelumnya, para korban atau pelaku kejahatan tindak kriminalitas harus melakukan visum atau otopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur,” kata Bahtiar, Selasa 8 April 2014.

Jauhnya layanan forensik ini, menurut Bahtiar, memperlambat proses penyidikan polisi. “Sekarang, dengan adanya pelayanan forensik di RS Bhayangkara Bogor, maka bisa lebih efisien dan tidak perlu jauh membawa korban ke Jakarta hanya untuk otopsi,” kata dia.

Untuk diketahui, RSU PMI Bogor menolak mayat tanpa identitas karena lemari pendingin untuk menyimpan mayat rusak pada 2010. Karena itu, Bahtiar mengatakan, nantinya layanan forensi RS Bhayangkara dapat dimaanfaatkan oleh wilayah lain, seperti Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Bahtiar menambahkan saat ini tengah megajukan alat pendingin untuk penyimpanan mayat ke Mabes Polri. Dengan adanya alat penunjang ini, mayat tanpa identitas yang menjadi korban kejahatan bisa disimpan 2-3 hari sebelum dikuburkan. Untuk menangani pelayanan forensik, RS Bhayangkara akan dibantu tiga orang dokter forensik yang terdiri dari dua dokter dari Mabes Polri dan satu dokter akhli foresik dari RSU PMI Bogor. M SIDIK PERMANA

Sumber: tempo.co