Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meresmikan Gedung Bougenville dan Azalea yang masing-masing merupakan penunjang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Umum Pemerintah Fatmawati-Jakarta.

“Kita bangga punya Rumah Sakit Umum Pemerintah Fatmawati. Selain dapat sertifikasi internasional, rumah sakit ini juga berjasa bagi saya. Pada 2005, suami saya cari rehabilitasi medik. Jadi setiap tiga kali seminggu saya antar kesini. Begitupun dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT) saya. Tadinya dia bilang mau jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Tapi karena tuberkulosis, ia akhirnya diberi pengobatan dan setelah satu tahun sakitn dia menderita AIDS dan dilayani disni dengan sangat baik,” kata Menkes dalam sambutannya di RSUP Fatmawati, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Menkes menyampaikan, bicara mengenai RSUP Fatmawati tentu tidak lepas dengan nama besar mantan ibu negara-Fatmawati. Ia dikenal dengan kepribadian dan kecantikan luar biasa serta kepedulian yang tinggi.

“Saya ingat betul, karena kepedulian dan kecintaan pada anak luar biasa, Fatmawati sampai ingin memiliki rumah sakit anak. Beliau ingin ada Rumah Sakit anak khusus tuberkulosis,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Menkes juga menegaskan pentingnya pelayanan terbaik bagi pasien RSUP Fatmawati dengan sepenuh hati. “Jangan pakai nama ibu Fatmawati kalau disini nggak bisa melayani dengan hati kepada pasien,” ungkapnya.

Di samping itu, Direktur Utama RSUP Fatmawati, dr. Andi Wahyuningsih Attas, SpAn, KIC mengatakan, Gedung Bougenville didirikan untuk menunjang pelaksanaan JKN dan akan dikelola oleh instansi Bougenville. Di gedung tersebut, akan ada rawat jalan pelayanan penunjang diagnostik dan pelayanan khusus termasuk medical check up, home care, pelayanan sentra haji dan umroh dan pelayanan hemodialisa.

Sedangkan gedung Azalea dikhususkan untuk mendukung pelayanan orthopedi dan rehabitasi medik. Kedua gedung ini rencananya akan berfungsi optimal pada 2015.

(Melly Febrida)

Sumber: liputan6.com

PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah bergulir lebih dari seratus hari. Namun, pelayanan BPJS hingga saat ini masih terus dievaluasi karena masih banyak keluhan.
Setelah terpilih sebagai Ketua Asosiasi RS Swasta Indonesia (ARSI) Kota Depok periode 2014-2017, drg Sjahrul Amri, MHA mengaku banyak memiliki pekerjaan rumah. Dia menegaskan bahwa masalah BPJS menjadi pekerjaan rumah utama.

“Kami akan memberikan rekomendasi terkait standar clinical pathway atau aturan dan pedoman pokok, masing- masing rumah sakit berbeda, itu enggak gampang,” jelasnya kepada Okezone, baru-baru ini.

Amri menegaskan bahwa sampai saat ini juga pemerintah dan BPJS belum mempunyai standar jasa pelayanan fee dokter. Sebab, standarisasi tersebut harus segera dibuat dengan tetap mengutamakan peranan dokter sebagai fungsi sosial.

“Dokter spesialis itu pasti mahal, apalagi di RS swasta, mereka banyak yang bukan dokter tetap, paket sudah sama obat, murah meriah. Tarif INA- CBGs ini harus memiliki standar,” tegasnya.

Dilematis juga dihadapi RS swasta. Amri mengungkapkan jika dokter di RS swasta bisa

INILAHCOM, Jakarta- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan revisi sebanyak 39 jenis item terkait pembiayaan di rumah sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Revisi sebagai tanggapan dari banyaknya keluhan rumah sakit yang menyebut biaya pengobatan yang mengikuti tarif Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) sangat rendah dan tidak sesuai dengan biaya operasional, seperti penggunaan alat-alat kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya di rumah sakit.

“Ada sekitar 39 item, ada yang dikurangi ada yang ditingkatkan dan ada yang ditambah, di kita sudah (selesai) tinggal kita konsultasikan ke kemenetrian keuangan karena menkeu juga harus setuju,” kata Menkes, Nafsiah Mboi di RSUP Pertamina, Senin (21/04/2014).

Berita sebelumnya, sejumlah rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta mengeluh terancam mengalami kerugian. Hal tersebut menyusul tarif sesuai aturan di dalam INA CBGs sangat kecil ketimbang biaya operasional rumah sakit menangani suatu penyakit.

Nafsiah Mboi mengaku tidak hafal betul item-item mana saja yang tarifnya mengalami pengurangan atau penambahan. Ia hanya mencontohkan tindakan medis yang sebelum tidak tertanggung JKN, seperti rehabilitasi medik dan ortopedi.

“Jadi memang (tarif baru) masuk akalah, betul-betul sesuai dengan standar operasional prosedur dan peralatan kesehatan seperti apa yang mereka terapkan,” kata Nafsiah.

Untuk menghitung besaran tarif baru, Nafsiah mengatakan sengaja mengundang profesional dan pihak rumah sakit untuk mengetahui masing-masing biaya operasional mereka.

Dengan adanya tarif baru tersebut, jika nanti Menkeu setuju, Nafsiah berharap tidak ada lagi keluhan-keluhan rumah sakit terkait rendahnya biaya klaim pengobatan ketika menggunakan kartu JKN.

Selain itu, Nafsiah juga berharap masyarakat tidak lagi menerapkan kebiasan meminta obat-obat yang berasal dari luar negeri dengan alasan lebih baik kualitasnya.

“Memang terkadang ada pasien minta harus obat luar negeri, kalau ada obat dalam negeri yang baik kenapa tidak?,” ujar dia. [aji]

Sumber: inilah.com

BANJARMASINPOST.CO.ID,TANJUNG – Upaya untuk melancarkan penerapan status RSUD H Badaruddin Tanjung menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terus dilakukan.

Soalnya, dari pelaksanaan tahun pertama, ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama pelayanan.

Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani pun menargetkan tiga bulan harus ada pembenahan dalam penerapan BLUD.

Pembenahan yang harus dilakukan terutama dalam hal pelayanan terhadap pasien, tenaga medis paramedis, obat dan pelayanan keluar.

“Kalau obat stok banyak saja, tapi masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dana saya rasa cukup, faktornya hanya pada manajemen,” katanya.

Sumber: tribunnews.com

Bisnis.com, JAKARTA – Menyambut Ulang Tahun ke-53, Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP)

Anggota badan pengawas keuangan dan pembangunan Kalimantan Selatan, Barlian Saragih menilai, pelaksanaan badan layanan umum daerah (BLUD) rumah sakit H Badaruddin Tanjung, Tabalong, perlu dievaluasi.

Serang

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Utara, memprorgramkan untuk pembangunan Rumah Sakit Mata di daerah itu.

Kepala Dinkes Sulawesi Utara (Sulut) dr Grace Punu, di Manado, Sabtu, mengatakan, akan meningkatkan status dari Balai Kesehatan Mata (BKM) yang ada di daerah itu.

‘Peningkatan status tersebut dari balai menjadi Rumah Sakit khusus mata,’ kata Grace.

GracePunu mengatakan, pembangunan rumah sakit itu direncanakan selesai pada tahun 2015.

Rumah Sakit mata itu nantinya merupakan pertama di kawasan timur Indonesia.

‘Saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk pembangunan rumah sakit itu,’katanya.

Menurut Grace, BKM dimiliki daerah itu memiliki peralatan cukup baik dan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerah.

Dengan pelayanan tersebut, BKM itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelayanan prima.

Pelayanan yang baik dan didukung dengan peralatan memadai membuat animo masyrakatdatang ke balai tersebut untuk pemeriksaan dan pengobatan mata terus meningkat.

‘Animo masyarakat yang begitu besar sehingga memprogramkan pembangunan rumah sakit mata,’ katanya.(ant/rd)

Sumber: ciputranews.com

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSI) Kota Depok, Sjahrul Amri mengatakan akan mensinkronkan manajemen anggotanya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Alasannya, standardisasi BPJS masih berbeda dengan standardisasi pelayanan dokter terkait biaya. Untuk itu kami akan memberikan rekomendasi terkait standar clinical pathway atau aturan dan pedoman pokok, yang berbeda antar rumah sakit,” ujar Sjahrul di Depok, Jawa Barat (Jabar), Ahad (20/4).

Diakui Sjahrul, sejak 100 hari digulirkan, evaluasi terhadap pelayanan BPJS masih terus dilakukan. Evaluasi terkait masih banyaknya keluhan baik pasien maupun dokter selaku pemberi jasa dan fungsi sosial.

“Itu tidak gampang mewujudkan standar pelayanan JKN dan itu menjadi pekerjaan rumah kami,” terang Sjahrul.

Menurut Syahrul, kendala itu lantaran sampai saat ini pemerintah dan BPJS belum mempunyai standar jasa pelayanan fee dokter. Padahal, standardisasi itu wajib segera dibuat dengan tetap mengutamakan peranan dokter sebagai fungsi sosial.

“Dokter spesialis itu pasti mahal, apalagi di rumah sakit swasta mereka banyak yang bukan dokter tetap. Untuk itu tarif harus memiliki standar,” jelasnya.

Lanjut Syahrul, cukup dilematis, jika dokter di rumah sakit swasta bisa ‘jual mahal