Jakarta, Banjir hebat melanda Ibukota pada sepekan terakhir. Kini banjir sudah mulai surut dan warga sudah mulai kembali ke rumahnya. Namun di beberapa titik, banjir masih menggenangi pemukiman warga dan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas.

Sebagai gantinya, pemerintah sudah menyiapkan posko kesehatan dan rumah sakit lapangan. Posko dan rumah sakit ini juga berfungsi memberikan bantuan layanan kesehatan kepada korban banjir yang ingin periksa kesehatan dan mendapat obat-obatan. Sampai saat ini, petugas kesehatan masih tetap stand by walau kondisi banjir sudah mulai membaik.

“Semua fasilitas kesehatan sudah disiagakan sejak hari pertama, bukan hanya rumah sakit, tetapi juga puskesmas. Saat ini kita masih ada 1 rumah sakit yang tergenang, yaitu RS Atma Jaya dan 52 Puskesmas yang juga kebanjiran,” kata menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi di sela-sela kunjungannya ke pos pengungsian korban banjir di Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan Gereja Koinonia Jatinegara, Senin (21/1/2013).

Untuk memenuhi kebutuhan pengungsi akan layanan kesehatan, didirikan 98 pos kesehatan dan 4 rumah sakit lapangan. Posko ini juga diisi oleh tenaga kesehatan dan menyediakan berbagai macam obat-obatan yang diperlukan. Bagi para bayi di atas 6 bulan dan ibu menyusui, sudah disiapkan bahan makanan pengganti ASI.

“Yang penting adalah dipisah dan diperhatikan secara khusus kebutuhan bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Mereka mempunyai kebutuhan khusus dan lebih rawan terkena infeksi,” kata Menkes.

Menkes menjelaskan kementeriannya sudah mengirim 100 tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dan korban banjir. Rencananya, jumlah ini akan ditambah lagi 100 orang yang akan dilepas siang ini.

Sumber: health.detik.com

Jakarta, Banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta juga menggenangi RS Jiwa Soeharto Herdjan, Grogol, Jakarta Barat. Ketinggian air di depan RS mencapai sepinggang orang dewasa. 186 Pasiennya pun diungsikan ke RS RS Marzuki Mahdi Bogor.

“Karena banjir, kami terpaksa mengungsikan 186 pasien ke RS Marzuki Mahdi Bogor. 10 Di antaranta adalah anak-anak,” terang Direktur Medis RS Jiwa Grogol, dr Reza Syah SpKJ, saat dihubungi detikHealth, Jumat (18/1/2013).

Pasien diungsikan pada hari ini dengan menggunakan 5 bus. Setiap satu bus didampingi 1 psikiater, 1 dokter umum, 1 satpam, dan 3 perawat. Tenaga medis dari RS Jiwa Grogol akan mendampingi para pasien tersebut selama dirawat di RS Marzuki Mahdi.

“Kita hanya pindah lokasi saja karena di depan RS sudah banjir sepinggang, di ruang rawatnya air sudah sebetis. MCK sudah tidak bisa digunakan karena tersumbat dan terendam,” terang dr Reza.

Sampai kapan pasien akan dititipkan? “Sampai banjir surut dan RS bersih lagi. Mereka terpaksa dipindahkan karena air bersih sulit didapat dan kita nggak mau malah nanti kena wabah pasca banjir. Jadi dikosongkan dulu sambil dibersihkan,” tutur dr Reza.

Banjir mulai menggenangi Jakarta pada Selasa (15/1) lalu. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir Jakarta menggenangi 32 kecamatan, 102 kelurahan, 337 RW dan 910 RT. Akibat banjir ini, 18.018 jiwa mengungsi dan sekitar 12 orang meninggal dunia.

Sumber: health.detik.com

WONOGIRI – RSUD dr Soediran Mangun Sumarso (SMS) akan maju akreditasi internasional pada 2014. Pada Desember 2011 lalu, RSUD dr SMS telah mendapat akreditasi 16 pelayanan.

“Saat ini, kami telah mendapat penghargaan akreditasi 16 pelayanan. Pada 2014, kami berencana meningkatkan menjadi akreditasi internasional dengan sejumlah layanan unggulan,” kata Direktur RSUD dr SMS, Setyarini. Layanan unggulan tersebut, lanjut dia, berupa trauma center dan program pelayanan obstetri ginekologi (ponek) untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Di sisi lain, sejumlah fasilitas baru di RSUD dr SMS akan diresmikan saat memperingati HUT ke-57, Senin (21/1/2013) esok. Rencananya, sejumlah fasilitas baru tersebut diresmikan Bupati Wonogiri Danar Rahmanto.

Pelayanan baru tersebut di antaranya Instalasi Radiologi, Ruang ICU, Bank Darah, Hemodialisa atau cuci darah, VCT untuk konsultasi penderita HIV-AIDS, Askes Center dan kantor manajemen. Pembangunan dua fasilitas yakni Instalasi Radiologi dan ICU dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Pemkab Wonogiri. Terkait pelayanan hemodialisa atau cuci darah, saat ini RSUD dr SMS sudah melayani semua kalangan. Seperti pasien umum, peserta askes, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda).

Pelayanan itu sudah ada sekitar satu tahun lalu dengan empat unit alat dan jumlah pasien sebanyak 16 orang. Mereka berasal dari wilayah Wonogiri dan Pacitan dengan berbagai usia yakni 16-60 tahun. Sebelum ada pelayanan tersebut, pasien dengan penyakit gagal ginjal diarahkan ke rumah sakit di Sukoharjo atau RSUD dr Moewardi Solo.

Saat ini, RSUD dr SMS memiliki 27 orang dokter dan 18 orang di antaranya merupakan dokter spesialis. Selain itu, ada lima orang dokter yang tengah melanjutkan sekolah spesialis. Sedangkan jumlah perawat ada 243 orang dengan jumlah bidan 32 orang.

Jumlah hunian di RSUD dr SMS saat ini mencapai 60%, padahal pihaknya ditarget 65%. Terkait hal itu, pihaknya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kami menyadari dalam pelayanan tidak mungkin tidak ada komplain sama sekali. Tapi, kami tetap berusaha meningkatkan pelayanan dari awal hingga akhir,” imbuhnya.

Sumber: solopos.com

Surabaya-Anak usaha PT Intiland Development Tbk (Intiland), PT Surabaya Jasa Medika (SJM) menargetkan akan mengelola sedikitnya tiga rumah sakit bertaraf internasional yang tersebar di Indonesia dalam waktu 10 tahun. Saat ini PT SJM baru saja mengoperasikan National Hospital yang berlokasi di bilangan Lingkar Dalam, Surabaya Barat.

Rudy Surjanto, Chief Executive Officer National Hospital mengatakan, pihaknya belum dapat menentukan lokasi mana saja yang akan dijadikan tujuan pembangunan rumah sakit selanjutnya. Tetapi anggaran yang akan disiapkan menurutnya kurang lebih sebesar Rp450 miliar sampai Rp500 miliar untuk setiap rumah sakit.

“Kami ada rencana untuk mendirikan dua rumah sakit lagi, karena targetnya kami ingin dapat mengelola tiga rumah sakit dalam sepuluh tahun dari sekarang,” kata Rudy kepada wartawan dalam media visit di Surabaya, kemarin (17/1).

Rudy menjelaskan, National Hospital yang baru saja beroperasi pada 12 Desember kemarin ini mempunyai 123 kamar dari kelas 3 sampai VVIP dengan kapasitas 179 tempat tidur. Bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 8.530 m2 itu memiliki tinggi 10 lantai.

Meski tidak secara langsung, tetapi menurut Rudy, rumah sakit yang mengunggulkan teknologi diagnosa dengan kelengkapan unit radiologi ini membidik pasar menengah ke atas. Tarif termahal per malamnya mencapai Rp3 juta. “Tapi kami juga menyediakan untuk masyarakat kurang mampu dengan tarif termurah yang kami miliki Rp150 ribu per malam,” imbuh Rudy.

Sumber: rumah.com

Jakarta-Rumah Sakit (RS) pemerintah yang menjalani program Jamkesmas, menurut Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumbar Poempida Hidayatulloh, wajib melayani pasien Jamkesmas. “Jangan sampai pasien ditolak, apalagi dengan alasan dana belum turun dari pemerintah,” ujar Poempida, Jumat (18/1) di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta.

Poempida mengakui, setiap berkunjung ke daerah ada masyarakat yang mengeluh tentang adanya penolakan rumah sakit melayani pasien Jamkesmas. “Saya tanya rumah sakit swasta atau pemerintah, mereka (masyarakat di daerah, Red) menjawab rumah sakit pemerintah. Ini jelas tidak betul,” ujar politisi muda Partai Golkar ini.

Juga ada RS yang enggan melayani pasien Jamkesmas dengan alasan anggaran belum cair. “Tidak benar alasan itu, pasien wajib dilayani,” ujarnya.

Menurut Poempida, Komisi Kesehatan DPR RI siap menelurkan penalti kepada rumah sakit yang enggan melayani pasien Jamkesmas. “Jika ada rumah sakit yang dipercaya pemerintah tidak melayani pemilik Jamkesmas, maja dipenalti saja,” ujarnya.

Menurut Poempida, perlu kejujuran dan kesungguhan dalam menekan angka kemiskinan. “Kejujuran dan kesungguhan diperlukan, sehingga diharapkan angka kemiskinan terus berkurang,” kata Poempida.

Sumber: kliksumbar.com

Setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul semakin meningkat kualitas pelayanannya. Sesuai Keputusan Bupati, sejak tahun 2009 RSUD Panembahan Senopati berjalan dalan pengelolaan sebagai BLUD. Awal-awal masih banyak penyesuaian, pembelajaran serta sharing terhadap sistem pengelolaan tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, sudah jelas perubahan kualitasnya menjadi lebih profesional sehingga menjadi rumah sakit unggul pilihan masyarakat. “Sejak RSUD Panembahan Senopati menjadi BLUD , keluhan masyarakat berkurang sangat banyak dan tentu saja merasa puas dengan pelayanan sekarang ini. RSUD mempunyai hak flexibililtas sehingga segera meningkatkan pelayanan, kinerja serta memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Dengan perubahan itupun memberikan dampak besar terhadap rumah sakit yang lebih profesional, lebih lengkap fasilitasnya sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya,”kata Direktur RSUD Panembahan Senopati dr. I Wayan Sudana, M.Kes saat memaparkan tentang manajemen rumah sakit sebagai BLUD kepada DPRD Kota Madiun,Jawa Timur (15/01).

Menjadi BLUD, hendaknya rumah sakit lebih leluasa dalam melakukan improvisasi, terobosan yang diperlukan, serta sistem baru yang mendukung jalannya operasional. BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara efektif dan efisien. “Pemerintah daerah Bantul telah menerapkan pengelolaan RSUD sesuai Peraturan Pemerintah No.23/2005 yaitu Pengelolaan BLUD. Sejak itupun rumah sakit berjalan secara mandiri, mengelola manajemen dan keuangan sendiri. Pemerintah hanya mengawasi jalannya manajemen pengelolaan tersebut, namun kami percaya rumah sakit lebih maju sebagai BLUD ini sehingga meningkat pula pelayanan kepada masyarakat,”jelas Ass Administrasi Umum Drs Mardi.

Untuk mempercepat penyesuaian terhadap sistem baru, maka RSUD pun melakukan langkah-langkah baru pendukung sistem tersebut. Penambahan SDM yaitu Dokter Spesialis, perawat terampil serta pegawai non PNS juga dilakukan. Jam praktek pun ditambah, yang dibuka sore hari. RSUD juga mengembangkan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun investasi. Hak flexibilitas yang ada menjadikan RSUD bisa lebih leluasa dalam pengembangan/peningkatan, baik peningkatan operasional maupun pendapatan. “Hasil yang diperoleh di tahun 2012 RSUD jauh lebih banyak dibanding dengan sebelum menjadi BLUD. Kunjungan pasien yang meningkat menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat. Dari segi pendapatan pun sangat cepat berkembang, tahun 2012 pendapatan mencapai 60,2 miliar dibanding 2004 (sebelum BLUD) pemasukan 7-8 miliar,”tambah Pak Wayan.

Percepatan berkembangnya RSUD Panembahan Senopati tersebut merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Bantul dengan jajaran manajemen rumah sakit. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan pendapatan.

Sumber: bantulkab.go.id

Sumedang – Untuk menjadi pelayanan publik yang prima, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang harus mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Sebelumnya, RSUD terkareditasi dari KARS pada 2010 sebagai organisasi pelayanan publik berstandar. Namun 2913 ini, akreditasi tersebut harus diperpanjang dengan menggunakan standar JCI atau Joint Commition International.

“Lembaga pemberi akreditasi untuk RSU adalah KARS yang sekarang keberadaannya independen, kalau dulu ketika kami mendapatkan akreditasi pada 2010 sebagai organisasi pelayanan publik, KARS masih berada di bawah Kementerian Kesehatan,” kata Humas RSUD Sumedang Iman Budiman, Kamis (17/1/2013).

Menurut Iman, sebagai organisasi dengan pelayanan pulbik standar, RSUD sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 di bidang kesehatan. “Kami sudah mengantongi sertifikat ISO 9001:2008 bidang kesehatan,” ujar Iman.

Sertifikat ini dikantongi atas kerja sama RSUD Sumedang dengan Badan Standardisasi Nasional yang dibiayai APBN berupa voucher kepada daerah yaitu bimbingan dan penerbitan sertifikat.

Upaya yang sudah dan sedang dilakukan RSUD Sumedang ini nantinya bermuara pada tujuan RSUD berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini agar menjadi rumah sakit berstandar internasional namun tetap dengan tarif hemat.

Sumber: inilahkoran.com

Jakarta – Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) 2012-2015 hari ini dilantik di Hotel Sultan, Jakarta. Ketua Umum dijabat Dr.dr. Sutoto, MKes sedangkan Sekretaris Jenderal diduduki Dr.Wasista Budiwaluya, MHA.

Acara pelantikan juga dihadiri Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Supriyantoro.

“Pengurus yang dilantik hari ini memiliki tugas yang amat strategis karena kita tengah bersiap melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta berbagai regulasi baru yang akan mengubah wajah perumahsakitan nasional,” kata Supriyantoro.

Supriyantoro juga menegaskan pentingnya kalangan RS juga turut serta melakukan berbagai upaya preventif dan promotif sesuai asas hospital without wall.

“Direksi RS jangan hanya berpikir tentang pasien yang datang ke RS, bagaimana penanganinya tanpa dilihat penyebabnya. RS juga harus ikut melakukan Upaya promotif, preventif, ikut berkontribusi didalamnya,” kata Supriyantoro.

Pekerjaan rumah lainnya, lanjut Supriyantoro, aplikasi penerapan sistem pasien safety serta standar akreditasi.

Supriyantoro juga tak lupa mengingatkan, di tengah berbagai target dan agenda itu,  RS juga harus konsisten pada salah satu misi yang diembannya yaitu kemanusiaan.

“Ingat juga, ada sanksi untuk penelantaran pasien karena alasan tak mampu membayar, sesuai aturan, bila terbukti menelantarkan pasien, ada  hukuman pidana sampai dengan dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta,” kata Supriyantoro.

Sumber: pdpersi.co.id

Bandung – Kebutaan masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Diperkirakan 1,5% penduduk Indonesia atau sekitar 3,6 juta mengalami kebutaan. Penyebab utamanya, katarak,  glaukoma, kelainan refraksi, gangguan retina, kelainan kornea, dan penyakit lain yang berhubungan dengan usia lanjut.

Mengutip data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 2011, jumlah pasien rawat jalan untuk penyakit mata adalah  672.168. Berdasarkan data tersebut, dilaporkan pula jumlah gangguan refraksi mencapai 198.036,  katarak 94.582, dan glaukoma 25.176 kasus.

Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, mengungkapkan hal itu saat meresmikan gedung poliklinik empat lantai, paviliun serta  Cicendo Lasik Center di Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo Bandung, akhir pekan lalu.

Kegiatan yang bertepatan dengan Peringatan HUT ke-104 RS Cicendo itu dihadiri Dirjen Bina Upaya Kemenkes RI, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, Direktur Utama RS Mata Cicendo, dr. Hikmat Wangsaatmadja, SpM(K), M.Kes, MM serta Istri Gubernur Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan.

“Data ini didapatkan dari laporan RS, oleh karena itu angka-angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 yang datanya dikumpulkan di masyarakat”, terang Menkes.

Menkes mencontohkan, prevalensi katarak menurut hasil Riskesdas 2007 adalah sebesar 1,8% atau sekitar 1,7  juta orang, lebih tinggi dibandingkan laporan RS, yaitu 94.582.

Untuk mengatasi permasalahan gangguan penglihatan di dunia, WHO telah mencanangkan komitmen global Vision 2020, The Rigth to Sight pada 30 September 1999. Komitmen ini ditindaklanjuti Indonesia melalui pencanangan Vision 2020, The Right to Sight pada 15 Februari 2000 oleh Presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri.

Menkes mengatakan bahwa untuk mencapai visi Mata Sehat tahun 2020, Pemerintah berkomitemen untuk melakukan promosi mata sehat, penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di masyarakat secara dini, pemerataan pelayanan mata yang bermutu dan terjangkau serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak terkait baik dari dalam maupun luar negeri.

“Penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia didukung oleh pelayanan kesehatan mata di RS, balai kesehatan mata masyarakat,  Puskesmas, dan Klinik. Dewasa ini ada 12 RS khusus mata yang tersebar di 9 propinsi dengan Pusat Rujukan Nasional  yaitu RSMata Cicendo,” tambah Menkes.

Menkes mengapresiasi RS Mata Cicendo karena telah banyak berperan dalam menanggulangi kebutaan. “Saya bangga, sebagai RS khusus mata milik pemerintah yang ditetapkan sebagai Pusat Mata Nasional (PMN) sejak 16 Januari 2009, Cicendo kini telah mampu melaksanakan prosedur Laser Assisted In Situ Keratomileusis (LASIK) yang modern dan banyak digemari  masyarakat dengan kelainan refraksi,” kata menkes.

Selain berorientasi pada upaya pelayanan kesehatan indera penglihatan, PMN RS Mata Cicendo juga merupakan sebagai wahana pendidikan dan penelitian penyakit dan kelainan mata di Indonesia. Sejak didirikan pada 3 Januari 1909, hingga kini RS Mata Cicendo telah mendapatkan Akreditasi 12 Pelayanan.

“Cicendo Lasik Center diharapkan dapat menambah daya tarik masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri, terhadap salah satu layanan unggulan RS Mata Cicendo untuk mendukung terlaksananya medical tourism,” kata Menkes.

Sumber: pdpersi.co.id

Jakarta : Raihan bocah 10 tahun yang diduga korban malpraktik dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta sampai hari ini masih lemah tak berdaya di tempat tidur ruang perawatan Paviliun Kartika Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta.

Pengacara keluarga yang ditunjuk Zulfikar M Rio, SH. MH sebelumnya menyatakan kalau pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi kepada pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta. Mediasi sudah dilakukan sebanyak tiga kali, mediasi terakhir dilakukan pada tanggal 27 November 2012.

Soal mediasi ini, pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta yang diwakilin oleh Dr. Hardiman selaku direktur membenarkan kalau telah terjadi mediasi. Sayangnya, mediasi yang ketiga kalinya kasus Raihan ini sudah sampai ke media.

Pihak keluarga Raihan sendiri sudah melaporkan kasus ini ke Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Polda Metro Jaya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga Dinas Kesehatan DKI.

Dari sekian banyak laporannya tersebut, baru Dinas Kesehatan DKI lah yang merespons aduan yang diajukan keluarga Raihan.

Selain sudah mengundang pihak keluarganya ke Dinas Kesehatan DKI, pihak Dinas Kesehatan DKI pun telah melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta, untuk mengetahui kondisi terkini dari bocah kelas 5 sekolah dasar itu.

“Benar, tadi Rai dapat kunjungan dari Dr. Tienke dan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan DKI,” kata ibunda Raihan, Oti Puspa Dewi kepada liputan6.com, Kamis (17/1/2013)

Pihak Dinas Kesehatan DKI datang beberapa jam terlebih dulu dari grup Coboy Junior yang Raihan pada Rabu kemarin (16/1/2013).

Menurut Oti, Dr. Tienke pada Rabu siang itu datang untuk melihat kondisi Raihan. Dan saat dijenguk, Raihan sedang dalam keadaan spastik atau mengalami kejang pada otot.

“Ibu Tienke tadi melihat kondisi Raihan yang sedang dalam keadaan spastik atau kejang otot. Karena melihat kondisi Raihan seperti itu, maka ibu Tienke meminta kepada pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta untuk menangani ini,” kata Oti lebih lanjut.

Permintaan Dr. Tienke sepertinya langsung didengar dan digubris oleh pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta. Dari pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta yang diwakilin oleh Titin menjanjikan akan mendatangkan dokter rehab medik yang disediakan oleh rumah sakitnya hari ini untuk melakukan fisioterapi buat Raihan.

Selain itu, Dr. Tienke juga meminta kepada Ibu Titin untuk mendesak pimpinan Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi keinginan dari pihak keluarga Raihan.

“Dr. Tienke tadi meminta kepada ibu Titin untuk segera mendesak pihak RS MPH untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kami selaku keluarga. Keluarga meminta kepada pihak tersebut untuk tidak menunda-nunda lagi. Karena sudah 3 bulan berjalan dan tidak tahu apa realisasi yang ditunjukkan oleh pihaknya,” tutup Oti.

Sumber: health.liputan6.com