INILAHCOM, Jakarta- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan revisi sebanyak 39 jenis item terkait pembiayaan di rumah sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Revisi sebagai tanggapan dari banyaknya keluhan rumah sakit yang menyebut biaya pengobatan yang mengikuti tarif Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) sangat rendah dan tidak sesuai dengan biaya operasional, seperti penggunaan alat-alat kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya di rumah sakit.

“Ada sekitar 39 item, ada yang dikurangi ada yang ditingkatkan dan ada yang ditambah, di kita sudah (selesai) tinggal kita konsultasikan ke kemenetrian keuangan karena menkeu juga harus setuju,” kata Menkes, Nafsiah Mboi di RSUP Pertamina, Senin (21/04/2014).

Berita sebelumnya, sejumlah rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta mengeluh terancam mengalami kerugian. Hal tersebut menyusul tarif sesuai aturan di dalam INA CBGs sangat kecil ketimbang biaya operasional rumah sakit menangani suatu penyakit.

Nafsiah Mboi mengaku tidak hafal betul item-item mana saja yang tarifnya mengalami pengurangan atau penambahan. Ia hanya mencontohkan tindakan medis yang sebelum tidak tertanggung JKN, seperti rehabilitasi medik dan ortopedi.

“Jadi memang (tarif baru) masuk akalah, betul-betul sesuai dengan standar operasional prosedur dan peralatan kesehatan seperti apa yang mereka terapkan,” kata Nafsiah.

Untuk menghitung besaran tarif baru, Nafsiah mengatakan sengaja mengundang profesional dan pihak rumah sakit untuk mengetahui masing-masing biaya operasional mereka.

Dengan adanya tarif baru tersebut, jika nanti Menkeu setuju, Nafsiah berharap tidak ada lagi keluhan-keluhan rumah sakit terkait rendahnya biaya klaim pengobatan ketika menggunakan kartu JKN.

Selain itu, Nafsiah juga berharap masyarakat tidak lagi menerapkan kebiasan meminta obat-obat yang berasal dari luar negeri dengan alasan lebih baik kualitasnya.

“Memang terkadang ada pasien minta harus obat luar negeri, kalau ada obat dalam negeri yang baik kenapa tidak?,” ujar dia. [aji]

Sumber: inilah.com

BANJARMASINPOST.CO.ID,TANJUNG – Upaya untuk melancarkan penerapan status RSUD H Badaruddin Tanjung menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terus dilakukan.

Soalnya, dari pelaksanaan tahun pertama, ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama pelayanan.

Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani pun menargetkan tiga bulan harus ada pembenahan dalam penerapan BLUD.

Pembenahan yang harus dilakukan terutama dalam hal pelayanan terhadap pasien, tenaga medis paramedis, obat dan pelayanan keluar.

“Kalau obat stok banyak saja, tapi masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dana saya rasa cukup, faktornya hanya pada manajemen,” katanya.

Sumber: tribunnews.com

Bisnis.com, JAKARTA – Menyambut Ulang Tahun ke-53, Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP)

Anggota badan pengawas keuangan dan pembangunan Kalimantan Selatan, Barlian Saragih menilai, pelaksanaan badan layanan umum daerah (BLUD) rumah sakit H Badaruddin Tanjung, Tabalong, perlu dievaluasi.

Serang

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Utara, memprorgramkan untuk pembangunan Rumah Sakit Mata di daerah itu.

Kepala Dinkes Sulawesi Utara (Sulut) dr Grace Punu, di Manado, Sabtu, mengatakan, akan meningkatkan status dari Balai Kesehatan Mata (BKM) yang ada di daerah itu.

‘Peningkatan status tersebut dari balai menjadi Rumah Sakit khusus mata,’ kata Grace.

GracePunu mengatakan, pembangunan rumah sakit itu direncanakan selesai pada tahun 2015.

Rumah Sakit mata itu nantinya merupakan pertama di kawasan timur Indonesia.

‘Saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk pembangunan rumah sakit itu,’katanya.

Menurut Grace, BKM dimiliki daerah itu memiliki peralatan cukup baik dan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerah.

Dengan pelayanan tersebut, BKM itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelayanan prima.

Pelayanan yang baik dan didukung dengan peralatan memadai membuat animo masyrakatdatang ke balai tersebut untuk pemeriksaan dan pengobatan mata terus meningkat.

‘Animo masyarakat yang begitu besar sehingga memprogramkan pembangunan rumah sakit mata,’ katanya.(ant/rd)

Sumber: ciputranews.com

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSI) Kota Depok, Sjahrul Amri mengatakan akan mensinkronkan manajemen anggotanya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Alasannya, standardisasi BPJS masih berbeda dengan standardisasi pelayanan dokter terkait biaya. Untuk itu kami akan memberikan rekomendasi terkait standar clinical pathway atau aturan dan pedoman pokok, yang berbeda antar rumah sakit,” ujar Sjahrul di Depok, Jawa Barat (Jabar), Ahad (20/4).

Diakui Sjahrul, sejak 100 hari digulirkan, evaluasi terhadap pelayanan BPJS masih terus dilakukan. Evaluasi terkait masih banyaknya keluhan baik pasien maupun dokter selaku pemberi jasa dan fungsi sosial.

“Itu tidak gampang mewujudkan standar pelayanan JKN dan itu menjadi pekerjaan rumah kami,” terang Sjahrul.

Menurut Syahrul, kendala itu lantaran sampai saat ini pemerintah dan BPJS belum mempunyai standar jasa pelayanan fee dokter. Padahal, standardisasi itu wajib segera dibuat dengan tetap mengutamakan peranan dokter sebagai fungsi sosial.

“Dokter spesialis itu pasti mahal, apalagi di rumah sakit swasta mereka banyak yang bukan dokter tetap. Untuk itu tarif harus memiliki standar,” jelasnya.

Lanjut Syahrul, cukup dilematis, jika dokter di rumah sakit swasta bisa ‘jual mahal

Asuhan keperawatan yang baik turut berkontribusi dalam upaya penyembuhan penyakit pasien. Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga perawat/ bidan terkait pelaksanaan tugas tersebut, Komite Keperawatan menyelenggarakan In House Training bertempat di Aula RS lantai 4. Pelaksanaan pada tanggal 17 April 2014 adalah yang ketiga kalinya. Kegiatan ini dijadwalkan rutin dilaksanakan pada hari Rabu setiap minggu.

Kegiatan diikuti oleh perawat/ bidan di lingkungan RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang (selanjutnya disebut RS, red). Adapun pelaksanaannya lebih bersifat berbagi informasi terkini, terutama jika ada perawat/ bidan yang baru saja mengikuti pelatihan/ seminar. Dengan demikian pengetahuan tersebut dapat dibagi kepada rekan rekan sejawat lainnya.

Kali ini ada dua tema yang diangkat. Materi pertama adalah Pencegahan Penularan Infeksi Nosokomial dengan cara Cuci Tangan Steril yang disampaikan oleh Arif Subastian, S.Kep. Infeksi Nosokomial adalah infeksi yang berlangsung atau didapatkan di rumah sakit. Infeksi nosokomial merupakan infeksi silang yang dapat ditularkan di antara pasien, tenaga professional kesehatan, staf rumah sakit dan juga antar pengunjung rumah sakit. Berdasarkan penelitian dari RSCM pada 2002 ternyata 85,7% angka infeksi nosokomial dapat dikendalikan jika petugas medis selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan medis.

Materi kedua mengenai Pemeriksaan Bronkoskopi oleh Muzakkir, Amd. Kep. Bronkoskopi adalah metode pemeriksaan invasif yaitu pemeriksaan/ inspeksi langsung terhadap laring, trakhea dan bronkus dengan tujuan tindakan diagnostic dan juga terapeutik. Saat ini RS telah memiliki alat tersebut dan pada awal penggunaanya telah berhasil mengambil jarum pentul yang tertelan oleh pasien. Ketersediaan alat ini juga didukung dengan Spesialis Paru dan Perawat yang terlatih.

Melalui kegiatan ini, Ketua Komite Keperawatan Eko Prasetyo, S.Kep, Ners mengharapkan agar kompetensi perawat/ bidan di RS dapat meningkat sekaligus agar terbina komunikasi antar sesama tenaga fungsional keperawatan/ kebidanan.

Sumber: rsudtpi.kepriprov.go.id

Komitmen melaksanakan