manajemenrumahsakit.net :: Kathmandu — Sejumlah rumah sakit di Kathmandu, Nepal, diperintahkan pemerintah untuk membebaskan segala biaya pengobatan bagi semua korban gempa. Perintah dikeluarkan setelah muncul laporan adanya beberapa RS swasta yang menolak pasien miskin.

“RS swasta yang menolak menangani korban gempa bumi akan dicabut izin usahanya,” tulis jurnalis Nepal, Kanak Mani Dixit, yang menuliskan pesan pemerintah di akun Twitter, seperti dikutip The Guardian, Selasa (28/4/2015).

Senin kemarin, koresponden Washington Post, Anup Kaphle, melaporkan RS Katmandu Medical College menolak pasien yang tak mampu membayar pengobatan.

Data resmi korban tewas sejauh ini mencapai 4.352 orang, dengan lebih dari 8.000 lainnya terluka. Jumlah pasti korban belum dapat diketahui hingga petugas mampu mencapai sejumlah desa yang “rata dengan tanah” di area-area terpencil.

“Korban tewas dapat terus meningkat hingga 10 ribu karena informasi dari desa-desa terpencil yang terkena gempa bumi belum masuk,” kata PM Nepal Sushil Koirala.

Terdapat beberapa korban tewas di luar Nepal, yakni 18 di Gunung Everest, 61 di India dan 25 di pegunungan Tibet, Tiongkok.

Sejumlah ahli kegempaan menyebut daratan Kathmandu diduga sudah bergeser sekitar tiga meter. Ini diperkirakan berdasarkan data seismologi dari gelombang suara yang merambat di lapisan tanah setelah gempa.

Berbagai negara asing dan organisasi internasional sudah mulai berdatangan untuk membantu korban Nepal. Upaya mereka terhambat keterbatasan akses bandara dan belum pulihnya jaringan listrik serta komunikasi.

Sumber: lampost.co

manajemenrumahsakit.net :: Sebuah rumah sakit mengklaim telah mempekerjakan robot dan melengkapi gedungnya dengan teknologi rekayasa canggih. Pasien bisa

manajemenrumahsakit.net :: SALAH satu puskesmas yang statusnya resmi ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Rakyat (RSR) adalah

manajemenrumahsakit.net :: SOLO

JAKARTA- Sebanyak 600 RS Swasta belum melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Presiden Joko Widodo akan menggunakan kewenangannya untuk memaksa seluruh RS tersebut untuk melayani BPJS Kesehatan.

“Kalau BPJS enggak bisa, saya gunakan kewenangan saya untuk memaksa. Dulu waktu di Jakarta sama, kalau enggak dipaksa , RS mau cari untung sendiri, sakit-sakit sudah mau masuk ditolak gimana, faktanya masih 600 RS,” katanya di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Jakarta Utara, Selasa (28/4/2015).

Presiden menambahkan, bagi RS yang kekeuh tidak mau bekerjasama dengan BPJS apapun alasannya bakal dipersulit dalam segala macam perizinan. Dalam waktu dekat rumah sakit itu akan dipanggil satu per satu oleh Jokowi.

“Rakyat harus dinomorsatukan. Saya nanti diberi datanya, saya panggili satu-satu biar kapok. Mau apa enggak mau, kalau enggak mau enggak apa-apa, nanti saya tidak kasih izin, rugi dikit toh dibayar negara, rumah sakit kan nge-charge ke negara, RS terus gratisan kan enggak,” tegas Presiden.

Jika pelayanan rumah sakit masih jelek, Jokowi tidak menutup mata karena kenyataan di lapangan masih seperti itu. Pemerintah berjanji akan memeprbaiki pelayanan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.

“Saya akan perbaiki, kalau perlu Menteri Kesehatan diberikan sanksi-sanksi kepada RS yang tidak bisa memberikan layanan kesehatan ,” ujar Jokowi.

Sumber: bisnis.com

Jokowi Akan Beri Sanksi RS yang Tolak Pasien BPJS

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memberi sanksi kepada rumah sakit yang menolak melayani pasien yang memegang kartu BPJS Kesehatan.

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA — Singapura dan Malaysia selama ini menjadi destinasi wisata kesehatan yang banyak dikunjungi masyarakat Indonesia.

Mereka melakukan vakansi sambil berobat atau melakukan medical check up di negeri Jiran tersebut. Salah satu alasannya karena pelayanan kesehatan yang diberikan negara tersebut masih lebih baik dibanding dalam negeri.

Kondisi ini disayangkan Ketua Komite Akreditasi Rumah Sakit Sutoto. Menurutnya Indonesia sebenarnya sangat layak menjadi destinasi wisata medis, salah satu bagian dari wisata kesehatan.

manajemenrumahsakit.net :: Padang – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang, Sumatera Barat, bersiap menjadi rujukan nasional pasca-ditunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Wakil Direktur RSUP M Djamil Padang, dr. Novialdi SpTHT-KL, di sela-sela konferensi pers bersama tim dokter transplantasi ginjal di rumah sakit itu, Jumat (24/4) mengatakan manajemen telah berupaya untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan.

Persyaratan itu antara lain harus lulus akreditasi paripurna, kerja sama dengan rumah sakit di luar negeri, membina rumah sakit yang lebih kecil, lulus joint commision internasional (JCI), dan penyempurnaan pelayanan administrasi.

“Dari segi sarana dan prasarana, kita sudah siap dan sempurna, tinggal kita membenahi pelayanan administrasi saja, dan kita sedang menunggu tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), untuk melakukan peninjauan sistem pelayanan ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, dari 2012 pihaknya sudah melakukan persiapan dalam pemenuhan persyaratan akreditasi A, dengan melengkapi keperluan seperti, memiliki lebih dari lima kelompok kerja (Pokja) yang menaungi semua instalasi dengan karakteristik standar dan parameter berbeda.

Selanjutnya memiliki kawasan rumah sakit yang luas, yang dilengkapi tiga instalasi besar (rawat jalan, rawat inap dan kamar operasi), serta memiliki instalasi pendukung seperti Rekam Medis, Labor ISPRS, Radiologi, Gizi, dan Sanitasi.

Ia mengatakan, saat ini sejumlah persyaratan tersebut telah sempurna dipenuhi, dan telah siap untuk ditinjau tim survei KARS yang direncanakan pada Agustus 2015.

Meskipun belum mendapatkan akrediatasi penuh, RSUP M Djamil tidak akan berhenti untuk terus melakukan pengembangan pelayanan.

Hal tersebut dibuktikan dengan telah dimulainya pelayan menjadi rumah sakit rujukan transplantasi ginjal di luar Jawa.

“Sesuai surat keputusan Menkes 2014, kita telah mempunyai 41 tim dokter ahli yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur RSUP M Djamil, dalam pelayanan transplantasi ginjal, sehingga dapat melakukan penanganan kasus ginjal kronik melalui transpalantasi,” terangnya.

Ketua tim dokter transplantasi ginjal RSUP M Djamil Padang, Syaiful Azmi Sp.PD-KGH FINASIM membenarkan hal tersebut.

Ia menyebutkan, RSUP M Djamil baru saja melakukan penanganan kasus ginjal kronik melalui operasi transplantasi ginjal pada 20 April 2014.

“Saat ini pasien telah menunjukkan perkembangan yang bagus, pasca-operasi itu. Kita akan terus melakukan pemantauan hingga kondisi pasien benar-benar stabil, dan dapat melakukan rawat jalan,” katanya.

Tim dokter yang ditunjuk untuk menangani transplantasi ginjal, di antaranya dr. Yevri Zulfiqar SpB.Spu, dr. Hanavi Harun, SpPD-KGH masih didampingi oleh tim dokter dari RSCM, yakni Prof. DR.Dr. Endang Susalit Sp.PD-KGH, DR.Dr. Nur Rasyid Sp UK, dab Dr. Arry Rojani Sp UK. (*)

Sumber: antarasumbar.com

manajemenrumahsakit.net :: NEPAL – Tim-tim penyelamatan meningkatkan upaya pertolongan terhadap para korban gempa di

manajemenrumahsakit.net :: Sebagai langkah untuk menekan angka kematian ibu melahirkan (AKI) di Kabupaten Pekalongan, RSUD Kajen menggandeng lembaga non provit asal Amerika Serikat USAID dengan mengaplikasikan program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) atau penyelamatan bayi dan ibu melahirkan.

Direktur RSUD KAjen, dokter Dwi Arie Gunawan mengatakan, di Kabupaten Pekalongan angka kematian ibu melahirkan tergolong tinggi. Berdasarkan data, di Kota Santri hingga kini tercatat ada lima orang ibu melahirkan meninggal dunia. Angka ini, kata dia, tergolong tinggi, karenanya RSUD menggandeng USAID untuk memberikan program pendampingan klinis.

Surabaya – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya, Jawa Timur, mendukung sektor pelayanan medik dan pendidikan di bidang kesehatan terutama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Dok II Jayapura, Papua.

Wakil Direktur Pelayanan Medik (Yanmed) RSUD dr Soetomo Surabaya dr Kohar di Surabaya, Sabtu, mengatakan, secara garis besar RSUD dr Soetomo bisa mendukung kemajuan RSUD Jayapura di beberapa sektor, seperti pelayanan dan pendidikan kesehatan.

“Secara umum kami senang dengan rencana kerja sama yang akan dilakukan,” katanya.

Ia mengatakan, RSUD Dok II Jayapura sudah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan nasional sehingga perlu dipersiapkan lebih baik dari sisi pelayanannya maupun dari sisi SDM-nya terutama dari sisi pendidikannya.

“Kami harap bisa didata secara baik dan mungkin selama kurung waktu bisa di kirim ke Surabaya untuk menjadi peserta didik, kalau pun lebih efektif kami yang hadir kesana untuk mengajar,” ucap dr Kohar.

Menurut dia, kesiapan SDM di RSUD Dok II Jayapura, harus baik, termasuk bagaimana melatih petugas medis.

Pihak RSU dr Soetomo bersedia membantu pengembangan Sumber Daya Manusia di RSUD Jayapura.

Ia menambahkan, aspek non medik lainnya seperti penjemputan pasien di Bandara bisa dilakukan karena ambulans rumah sakit cukup memadai, dan rumah singgah untuk keluarga pasien sudah ada. (*)

Sumber: antarajatim.com