BEKASI — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi menggelar pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan bahwa selain fokus membangun infrastruktur, kesehatan juga menjadi salah satu fokus  pembangunan kedepannya terhadap pelayanan yang di berikan, termasuk RSUD  yang melakukan peningkatan perubahan yang cukup signifikan.

“Saya harap RSUD tetap mempertahankan ini semua menjadi lebih baik lagi, terkait zona integritas juga, jadi bukan hanya RSUD saja yang membuat zona integritas ini,” kata Eka dalam keterangan resmi, Selasa (10/9/2019).

Maros – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang Maros, Sulawesi Selatan menyebut, utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai Rp 6 miliar yang sudah jatuh tempo untuk bulan Februari hingga Maret 2019.

“Saat ini hutang BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp 6 miliar. Jumlah tersebut mulai dari bulan Februari hingga Maret 2019 yang sudah diajukan. Yang sudah dibayarkan ke pihak kami hanya bulan Januari lalu,” kata Kepala Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang Maros, Ratna Edy, Selasa (10/9/2019).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) gelar survei simulasi akreditasi, di tower A, RSUD Kotamobagu, Sulawesi Utara, Senin (09/09/2019).

Mereka melibatkan tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang diketuai oleh dr Zainal Abidin dan tiga orang anggota lainnya.

Survei dilakukan menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi I.

Survei tersebut akan dilakukan hingga 12 September 2019.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi gelar pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bertempat di auditorium RSUD Kabupaten Bekasi, Senin (9/9/2019).

Pencanangan zona integritas yang dilakukan pertama kali di RSUD Kabupaten Bekasi ini diharapkan dapat menjadi langkah utama untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Tujuan lain adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Mutu dan kualitas sektor kesehatan di Indonesia semakin diperhatikan. Peraturan mengenai mutu pelayanan kesehatan telah lama ada dan sudah diterapkan. Penerapan peraturan sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini juga tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kasus kematian ibu dan anak, dan yang lainnya.   

Pelayanan kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari peran konsultan manajemen kesehatan yang membantu dalam pengelolaan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit sangat membutuhkan konsultan dalam pengelolaan manajemen maupun persyaratan administratif lainnya. Rumah sakit tidak mampu untuk melakukannya secara mandiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah konsultan yang membantu rumah sakit dalam pengelolaan manajemen kesehatan apakah kredibel? Mungkin rumah sakit tidak bisa membuktikan apakah konsultan yang dipilih kredibel atau tidak sebelum kegiatan konsultansi dilakukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18  Tahun 2019 tentang konsultan manajemen kesehatan diterbitkan untuk menjamin mutu dalam penyelenggaran pekerjaan konsultan manajemen kesehatan. Dikarenakan konsultan manajemen kesehatan salah satu tenaga penunjang kesehatan yang memberikan jasa konsultansi terkait dengan manajemen kesehatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan mempunyai kewenangan membina tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Dengan adanya hal tersebut maka Menteri Kesehatan menetapkan peraturan tentang konsultan manajemen kesehatan.

Selengkapnya

JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Melansir data Badan Pusat Statistik pada 2018,  fasilitas kesehatan di kabupaten ini berjumlah 60 sarana, kebanyakan puskesmas pembantu dan hanya satu rumah sakit yang berdiri, yakni RSUD Ratu Aji Putri Botung.

Kalau melihat data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia per-April 2018, jumlah fasilitas kesehatan di wilayah Kalimantan Timur sebanyak 55 rumahsakit dengan rincian 45 rumahsakit kelas A-D dan 10 rumahsakit non-kelas. Namun, layanan kesehatan ini berpusat di Balikpapan dan Samarinda.

PANGKALAN KERINCI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci telah mengoperasikan alat Computerized Tomohraphy Scan (CT Scan) mulai Jumat (6/9/2019) pekan lalu untuk menunjang pelayanan kepada pasien.

Alat Kesehatan (Alkes) seharga Rp 6,2 M diresmikan pemakaian setelah izin operasional dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dikantongi.

Izin prinsip dari Bapeten diterbitkan setelah beberapa kali melakukan kunjungan dan peninjauan ke RSUD milik Pemda Pelalawan ini.

SENGETI – Direktur Jendral (Ditjen) Pelayanan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI elah menetapkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin, Sengeti tetap pada kelas rumah sakit dengan tipe C. 

Hal ini diungkapkan oleh Direktur RSUD Ahmad Ripin Sengeti, Dr Ilham.

Sebelumnya disebutkan bahwa berdasarkan surat dari Kemenkes tertanggal 15 Juli berisikan rekomendasi untuk menurunkan kelas delapan rumah sakit di Jambi, termasuk rumah sakit Ahmad Ripin.

BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menyiapkan perpindahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung. Lahan milik Pemkot Bandung di Kecamatan Gedebage dipilih menjadi lokasi baru RSUD Kota Bandung yang sebelumnya berada di Ujungberung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna menyebutkan sudah disiapkan lahan seluas 10 hektar yang berlokasi di dekat stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menjadi gedung baru RSUD. Perpindahan ini dilandaskan untuk lebih meningkatkan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat dari segi sarana prasarananya.

“Ini sangat feasible dan bisa membangun dengan kapasitas yang lebih baik dibanding existing sekarang,” kata Ema di sela-sela kegiatannya di Kecamatan Gedebage, Rabu (4/9).

TEMANGGUNG — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, berencana meminjam uang sebesar Rp 25 miliar ke Bank Jateng Cabang Temanggung. Dana tersebut untuk mengatasi tunggakan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam beberapa bulan terakhir.

“Langkah ini kami tempuh karena rumah sakit kewalahan membayar karyawan serta untuk kebutuhan rumah sakit lain, sedangkan klaim dari BPJS Kesehatan belum dibayar dalam beberapa bulan,” kata Direktur RSUD Temanggung, Artiyono, Kamis (5/9).

Menurut dia, klaim pembayaran BPJS Kesehatan di RSUD Temanggung masih menunggak sekitar lima bulan. Pada 2019, pembayaran klaim baru dilakukan sampai bulan ketiga.