The Bermuda Hospitals Board today announced that it will be ceasing to provide a day care service for seniors from its Continuing Care Unit from 28 June 2013.
Clients and their families have been informed and directed to other organizations that provide a similar day time service in the community. The service is separate to the CCU residential service in CCU Lower, CCU Upper and the Alzheimer’s Related Disorder Unit [ARDU], which has over 100 beds and will continue operating as usual.
The day care service was for seniors who lived outside of CCU and provided supervision, recreation/socialization, meals and medication delivery on week days.
BHB had provided this service from the Continuing Care Unit for over twenty years, but the number of visits had decreased in recent times. The average monthly number of visits per client had dropped 50% from 15 to 8 from fiscal year 2008/9 to 2012/13. This resulted in about 6 to 8 clients using the service each day last year. The service costs $270,000 per year to run, BHB said.
Granville Russell, Director of the Continuing Care Unit comments: “We are sorry to say goodbye to our day care clients, but with reduced client visits, the retirement of two key members of staff and increasing space pressures within the CCU facility, it was time to review the viability of this service.
“We felt this was not a core BHB service and similar services are already provided by others in the community at a fair price. For the numbers concerned, BHB could not maintain this service at a viable price in order to cover its costs. I would like to thank our retiring staff and the drivers who provided a wonderful day time service and recognize their hard work in catering for this group.”
The service employed one registered nurse, an activity aide and two part-time drivers. The staff members in the nurse and activity aide positions are retiring. The drivers already had other duties within CCU and will remain with BHB.
Venetta Symonds, CEO & President adds: “BHB is about to go through an intensive process of service review and reshaping that will take about 4 to 6 months. The retirement of key staff in this service meant a decision on this service had to made ahead of the full review, but a full business case with multiple options was considered by the Senior Management Team.
“We will be asking the same questions about all our services – should BHB be providing it, or is it better provided by others, whether Government or the private sector. The pressure is there for BHB to focus on its core services and ensure they are provided at the highest quality and at best value.
“The strategic planning process will require collaboration and cooperation across the healthcare continuum, which is a positive development for Bermuda. While I anticipate some reshaping of BHB services after this process, it will be coordinated sensitively to ensure minimal disruptions for our clients, patients and staff.”
Source: bernews.com

At the special meeting of the Mineral County Commissioners on April 23, Denyse Traeder of the Mineral Community Hospital made a presentation on the hospital’s Frontier Medicine Better Health Partnership. According to Traeder, the partnership was formed by MCH as a response to the changing nature of health care in the country.
SLEMAN, suaramerdeka.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman menargetkan realisasi kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai tahun depan. Saat ini, pihak pengelola masih merintis sejumlah upaya untuk mencapai sasaran tersebut.
JAKARTA. Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang cukup kinclong di kuartal I 2013. Salah satu penyumbang besarnya adalah bisnis rumah sakit, dengan pendapatan yang melejit 45% dari setahun lalu.
Jakarta, PKMK. Developer real estate besar di Indonesia memiliki potensi berlomba masuk bisnis rumah sakit. Sebab, dari sisi potensi pasar ataupun tingkat pengembalian investasi, bisnis rumah sakit bisa lebih menguntungkan daripada bisnis real estate, ungkap Budi Santoso, pengamat properti (2/5/2013). Budi menjelaskan, orang sakit pasti tidak akan menunda berobat. Terlebih lagi kalangan menengah ke atas. Berbeda dengan masalah kesehatan, kalangan ini masih mungkin menunda pembelian apartemen, rumah, ataupun properti yang lain. “Kalau terletak di lokasi berkembang dan di daerah dengan pendapatan tinggi, bisnis rumah sakit bisa balik modal dalam lima sampai tujuh tahun,” kata penulis puluhan buku real estate tersebut. Bisnis real estate dan rumah sakit sama-sama berjangka panjang. Namun bisnis rumah sakit lebih bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Bila kawasan real estate perumahan seluas 10 hektar dikembangkan intensif, maka bisa selesai dalam setahun. Namun satu kawasan rumah sakit bisadapat terus memberikan pendapatan dalam waktu 10 tahun ataupun lebih.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus peran peradilan dalam pembuatan akta kelahiran anak yang melampaui satu tahun.
SENTOLO – Pemkab Kulonprogo menargetkan Rumah Sakit Tipe D bisa beroperasi awal 2014. Pembangunan dilakukan menggunakan tanah kas desa di Desa Banguncipto, Sentolo.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan pembangunan RS Sentolo terus berjalan. Saat ini proses pembebasan lahan, sedangkan pembangunan fisik ditargetkan selesai Desember 2013.“Kemudian awal Januari 2014 mulai beroperasi meski belum sempurna,” kata Hasto, kemarin (29/4).Hasto menjelaskan, pembangunan tahap pertama menggunakan lahan 6.500 meter persegi. Pemkab juga berencana membangun Autis Center dengan lahan 6.000 meter persegi.“Nanti izin gubernur dengan kompensasi. Kami tidak menggunakan tanah warga karena tanah kas desa sudah mencukupi,” kata Hasto.RS tersebut mengantisipasi banyaknya pasien di RSUD Wates yang tidak dapat ditampung karena tempat tidur terbatas. Akan dilengkapi 100 tempat tidur dan diarahkan sebagai RS tanpa kelas.Hal ini untuk mengantisipasi pelaksanaan aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistemnya, setiap pasien yang dirawat mendapatkan layanan kelas I namun dengan biaya perawatan sama seperti harga kelas III.“Dengan aturan ini semua pasien diperlakukan sama oleh tenaga medis, tidak ada yang diprioritaskan,” kata Hasto.Bupati Hasto mengatakan RS tersebut akan dikembangkan menjadi pusat pengobatan kanker. Karena pelayanan kanker di DIJ tidak cukup memadahi, diharapkan mampu melayani pasien dari DIJ maupun Jateng.“Tenaga medis akan dioptimalkan dari RS dan puskesmas di Kulonprogo,” katanya.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Kulonprogo Agus Langgeng Basuki mengatakan, anggaran tahap pertama Rp 6 miliar dari APBD Kulonprogo. Sedangkan, anggaran yang dibutuhkan Rp 20 miliar dari APBD Provinsi.“Pembangunan secara bertahap. Kementerian Kesehatan juga akan memberi bantuan Rp 10 miliar dalam bentuk perawatan medis untuk mendukung beroperasinya RS tersebut,” kata Agus. (asa/iwa)






