Jakarta – Sejak dibukanya peluang mendapatkan akses layanan kesehatan gratis seluas-luasnya melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS), tidak hanya ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit di Jakarta yang mengalami lonjakan pasien, tetapi juga ruang Intensive Care Unit (ICU) juga turut penuh pasien.

Seperti yang dialami warga Kramat Jati, Jakarta Timur, Asi Anna Simatupang (67) yang menderita gagal ginjal. Ibu tiga anak ini masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo sejak Minggu (2/6). Hasil diagnosa Instalansi Gawat Darurat (IGD) RSUD Pasar Rebo, dinyatakan keratin, ureum, dan leukosit Anna sangat tinggi, serta terkena paru-paru basah.

Akibat penyakitnya ini, Anna harus dirawat di ruang ICU. Sayangnya, ruang ICU di rumah sakit tersebut penuh dengan pasien. Sama halnya dengan ruang IGD yang sudah membludak jumlah pasiennya.

Alhasil, keluarga Anna pun berjuang mencari rumah sakit yang memiliki ruang ICU. Sebanyak 15 rumah sakit dikunjungi dan ditelepon untuk menanyakan ruang ICU yang kosong. Perjuangan keluarga Anna mendatangangi dan menelepon RS MH Thamrin, RS Jakarta, RS AL Mintohardjo, RS MMC, RS Harapan Bunda, RS Haji, RS AU, RSPAD Gatot Subroto, RSPP Pertamina, RS Polri, RS St Carolus, RS Cikini, RS UKI, RS Fatmawati, Jakarta Medical Center dan RSUD Budhi Asih, tidak membawakan hasil sama sekali.

“Kami sudah hopeless mendapatkan ruang ICU, dari kemarin (Minggu) kami sudah mencari RS yang ruang ICU-nya kosong. Tetapi tidak dapat. Semua RS bilang ruang ICU penuh dengan pasien,” kata Ronald, anak Anna yang ketiga, Senin (3/6).

Tidak berhenti disitu, Ronald pun telah menghubungi layanan kesehatan terpadu milik Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, 119. Petugas 119 menyatakan saat ini posisi ruang ICU di seluruh RS Jakarta sedang penuh. Bila ada ruang ICU yang kosong, maka akan segera diberitahukan kepada keluarga Anna.

“Tadi pagi 119 sudah memberikan kabar. Mereka bilang belum ada ruang ICU yang kosong. Tapi saya minta 119 untuk terus pantau ruang ICU yang kosong. Saya sudah capek memburu ruang ICU seharian. Saya pasrah saja, saya serahkan pencarian ruang ICU ke 119,” keluhnya.

Saat meminta bantuan kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati, dengan singkat menanyakan apakah sudah menelpon 119. Lalu dijelaskan langkah upaya yang telah dilakukan keluarga melalui pesan pendek telepon selular, namun Dien tidak lagi membalas pesan pendek tersebut.

Begitu juga ketika menghubungi Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) DKI Yuditha. Dia hanya menanyakan nama-nama RS yang telah didatangi dan ditelepon, serta data pasien. Namun hingga saat ini, belum ada informasi apa pun yang diberikan oleh UPT Jamkesda.

Padahal, Anna bukan pasien KJS, namun dia harus menanti panjang untuk mendapatkan perawatan yang intensif di ruang ICU. Saat ini, Anna sudah keluar dari ruang IGD Pasar Rebo, untuk menjalani cuci darah di suatu rumah sakit.

Meski keluarga Anna telah memesan satu kamar perawatan inap di Jakarta Medical Center (JMC), namun tetap mengharapkan tidak terlambat mendapatkan ruang ICU untuk merawat sang ibunda tercinta. Harapan mereka saat ini ada di tangan 119 dan Dinas Kesehatan DKI dalam pencarian ruang ICU di tengah-tengah 153 RS yang ada di Jakarta.

Sumber: beritasatu.com

Metrotvnews.com: Rumah sakit pekerja kelas B yang dibangun oleh BUMN Nindya Karya akan dikelola sementara oleh Pertamedika, yang juga mengelola manajemen Rumah Sakit Pertamina.

Biaya yang dihabiskan untuk pembangunan rumah sakit sebesar Rp 65 miliar. Sedangkan untuk pengadaan alat-alat medis dihabiskan sebesar Rp 40 miliar dan Rp 5 miliar untuk pengadaan ambulan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Selain dibangun rumah sakit untuk pekerja, di area PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cakung, Jakarta Timur ini nantinya akan dibangun rusunami untuk karyawan.

Rencananya akan dibangun 8 tower rusun dengan 20 lantai secara bertahap dengan dana awal sebesar Rp 319 miliar untuk pembangunan 3 tower terlebih dahulu di tahun ini yang akan selesai di pertengahan tahun depan. Lahan yang disiapkan seluas 5 hektar. Nantinya rusun ini akan dimiliki pekerja dengan membayar 20% dari uang muka dan sisanya dapat diangsur. Untuk biaya penjualan per unitnya masih belum ditetapkan.

Rusun yang diprioritaskan untuk para pekerja yang bekerja di kawasan KBN ini bulan depan akan dimulai ground breaking-nya. Rusun ini merupakan salah satu proyek dari investasi yang disiapkan PT. KBN hingga 2017 nanti sebesar Rp 17,7 triliun.

“Proyek yang dicanangkan PT. KBN antara lain pembangunan gudang terbuka dan tertutup di Marunda, reklamasi pantai, biaya konsultan, perbaikan infrastruktur, dan pembangunan pelabuhan. Biaya investasi 30% berasal dari dana sendiri dan sisanya dari pemda Jakarta serta perbankan nasional,” ujar M. Sattar Taba, Dirut PT. KBN.

Target keuntungan yang dicanangkan KBN sebesar Rp 200 miliar pada tahun ini dan Rp 1 triliun di tahun depan. Dan berencana akan go public dan masuk ke lantai bursa di tahun 2015 menunggu hasil evaluasi keuangan di akhir tahun.

Sumber: metrotvnews.com

FACT FINDING MISSION: Angka Kematian Bayi Susah Diturunkan.

“Dimana Peran Rumah Sakit Daerah?”

Setelah program Sister Hospital untuk sebelas RSUD di Provinsi NTT berlangsung selama tiga tahun, upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu mulai menunjukkan hasil. Program yang dilahirkan dari Strategi Revolusi KIA oleh Pemerintah Provinsi NTT ini telah berhasil memperbaiki aspek pelayanan di RSUD. Kompetensi tim PONEK ditingkatkan, fasilitas dan manajemen RS dibenahi, RS diakreditasi agar memenuhi standar pelayanan yang disyaratkan, dan advokasi kepada pemerintah daerah dilakukan terus menerus untuk mendukung perbaikan pelayanan ini, khususnya untuk mendanai keberadaan dokter spesialis yang dibutuhkan. Namun meskipun berhasil menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi masih tetap tinggi bahkan cenderung meningkat. Hal ini terungkap saat Semiloka Strategi Penurunan Angka Kematian Bayi, Evaluasi Hasil Monev dan Manual Rujukan Program Sister Hospital di Surabaya, 28-30 Mei 2013 yang lalu.

Hasil audit menunjukkan bahwa penyebab kematian bayi ini adalah asfiksia, infeksi dan BBLR. Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa kematian paling banyak terjadi pada bayi usia kurang dari 28 hari. Artinya, neonatal masih merupakan masa kritis. Saat bayi dilahirkan di fasilitas kesehatan, kontak dengan petugas dan fasilitas tersebut hanya terjadi sampai dengan 6 jam kemudian. Setelah itu bayi akan berada di rumah bersama keluarga sehingga jika terjadi keadaan gawat akan sulit penanganannya.

Sebenarnya 70% kematian bayi dapat dicegah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh RSUP Dr. Karyadi Semarang, jika sejak masa kehamilan perawatan antenatal care sudah dilakukan dengan benar, maka banyak bayi yang bisa diselamatkan. Masalah lain yang juga dihadapi adalah endemi malaria. Banyak ibu hamilyang juga sekaligus menderita penyakit malaria sehingga perlu penanganan khusus. Oleh karena itu Puskesmas, Posyandu dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di masyarakat harus diperkuat. RS perlu memberikan bimbingan teknis dan meng-update manual rujukan. Kemitraan antara RSUD, Pemda Provinsi dan Kabupaten serta perguruan tinggi (Undana) sangat diperlukan untuk bersama-sama menurunkan angka kematian bayi tersebut.

Ada faktor non teknis yang berpengaruh terhadap kematian neonatal, yaitu:

1. Harmonisasi antara RS Mitra A dengan RS Mitra B yang seringkali berdampak pada pelayanan
2. Kemampuan dalam memelihara sarana dan prasarana yang masih kurang, karena yang diajarkan selama ini adalah penggunaannya saja.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana: ruang yang terbatas di beberapa RSUD. Pasokan listrik tidak stabil, pasokan air kurang
4. Etos kerja SDM, jika tidak diawasio leh RS Mitra A etos kerjanya melemah
5. Reward yang menjadi isu sensitif
6. Kemampuan manajerial yang masih perlu ditingkatkan dan kesadaran bahwa pemimpin adalah suritauladan bagi stafnya
7. Masih ada pengaruh budaya dimana pengambilan keputusan untuk tindakan medis seringkali terlambat karena harus menunggu keputusan dari keluarga besar pasien

Namun diakui juga bahwa selama program SH ini berlangsung, fokus diletakkan pada penanganan ibu. Hal ini karena ibu lebih mudah dipantau terutama jika telah terdeteksi sebagai ibu hamil dengan risiko tinggi.Namun pada bayi, karena kontak dengan rumah sakit hanya terjadi sampai dengan enam jam setelah dilahirkan, maka pada proses perawatan selanjutnya yang dilakukan di rumah tidak terpantau lagi oleh RS.

Strategi yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi adalah sebagai berikut:

1. kampanye untuk cuci tangan. Hal ini untuk menurunkan angka infeksi nosokomial yang menjadi penyebab asfiksia dan sepsis pada bayi baru lahir. Namun perlu dipikirkan aspek non teknisnya; masalah cuci tangan di NTT sering kali bukan masalah perilaku melainkan masalah ketersediaan air.
2. menjadikan AMP sebagai prioritas dan rekomendasi dari hasil AMP diusulkan kepada bupati agar menjadi keputusan atau rekomendasi bupati sehingga memiliki kekuatan dan dipatuhi
3. terkait dengan peralatan, RSUD membutuhkan ventilator dan CPAP namun kesulitan dalam pengadaannya. Perlu dikaji apakah memungkinkan untuk mengadakan peralatan ini dilakukan dengan metode holding company, dimana Dinkes Provinsi sebagai pusat kegiatan dan melihat pada kebutuhan daerah
4. RSUD-RSUD yang masuk dalam program sister hospital ini diupayakan agar memiliki fasilitas perawatan neonatal level IIB. Standar neonatal care level IIB (menurut pediatrics.aappublications.org) yaitu:
   1. memiliki kemampuan melakukan resusitasi dan menstabilkan bayi premature dan atau sakit sebelum ditransfer ke fasilitas NICU,
   2. menyediakan perawatan bagi bayi yang lahir pada umur kehamilan 32 minggu dan berat 1500 gram yang memiliki ketidakdewasaan fisiologis seperti apnea prematur, ketidakampuan menjaga suhu tubuh dan ketidakmampuan menyusu, atau yang sakit dengan masalah yang dapat diantisipasi untuk cepat ditangani atau masalah yang tidak diantisipasi sehingga membutuhkan penanganan dokter spesialis
   3. menyediakan perawatan pemulihan bagi infant setelah keluar dari NICU
   4. menyediakan alat ventilasi mekanis untuk durasi pendek (24 jam) atau Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)
5. aspek leadership bukan hanya di rumah sakit daerah melainkan sampai kejajaran pemerintah daerah dan
6. terus menerus melakukan upaya penguatan RSUD di NTT melalui mekanisme pelatihan jarak jauh yang lebih intensif untuk memperbaiki aspek non klinis maupun aspek klinis. RSUD Kefamenanu yang telah mendapatkan bantuan VSAT dari Kemenkes akan menjadi pilot project untuk telemedicine.

SURYA Online, PONOROGO – Berbagai spanduk dan tulisan larangan yang dipasang di area RSUD dr Harjono, Kabupaten Ponorogo hanya isapan jempol saja. Pasalnya, himbauan itu tidak tepat sasaran dan muspro.

Meski sudah dipasang diberbagai sudut area bangunan rumah sakit, akan tetap tidak pernah diidahkan pengunjung, keluarga pasien maupun tim medis RSUD itu sendiri.

Oleh karenanya semakin banyak pengunjung yang menyayangkan berbagai slogan larangan itu.

Apalagi, beberapa spanduk besar yang dipasang di depan IGD serta di samping Kantor Pusat RSUD juga terpampang jelas. Bahkan pemasangan larangan merokok itu pun tidak hanya di pasang di papan nama depan RSUD, akan tetapi juga dipasang di setiap sudut teras ruangan rawat inap menggunakan kertas.

Namun larangan tersebut hanya slogan belaka. Masih banyak pengunjung atau penunggu pasien yang masih aktif merokok di teras ruangan kamar rawat inap keluarganya yang sedang dirawat di dalam ruangan itu. Bahkan masih banyak sampah puntung rokok di setiap sudut lantai mulai lantai satu, dua maupun tiga.

Salah seorang petugas RSUD Ponorogo, Ari mengecam keras para pengunjung yang selama ini tidak mengindahkan larangan dan himbauan yang dibuat RSUD. Padahal sudah lama papan larangan merokok itu dipasang di depan dan di tempel di setiap sudut teras ruanga rawat inap.

Menurutnya pengunjung rumah sakit belum menyadari pentingnya kesehatan dan belum menyadari adanya larangan tersebut. Padahal menurut Ari di depan sudah dipasang di papan besar berukuran 1,5 meter X 3 meter bertuliskan Dilarang Keras Merokok di Area RSUD dr Hardjono (Undang-Undang nomer 36 Tahun 2009) Bagi yang Melanggar Undang-Undang ini Pidana Denda Maksimal Rp 50.000.000.

” Papan besar tersebut seakan tak digubris pengunjung. Semua sudut sudah dipasang larangan akan tetapi masih banyak yang melanggar larangan itu,” terangnya kepada Surya Online, Minggu (2/6/2013).

Salah seorang pengunjung RSUD, Partono (50) mengaku merasa jenuh jika tidak merokok saat menunggu pasien.

“Kalau lagi santai tidak merokok rasanya makin jenuh dan tidak enak karena jujur saya perokok berat. Yang penting saya merokok di luar ruangan,” katanya.

Bahkan merokok di area RSUD tidak hanya dilakukan para pengunjung, akan tetapi petugas dan tim medis RSUD sendiri yang berpakaian serba putih masih banyak yang terlihat masih merokok di area RSUD.

Sementara Direktur RSUD dr Hardjono, Kabupaten Ponorogo, drg Priyo Langgeng menegaskan pihaknya akan terus melakukan pendekatan dan sosialisasi ke pengunjung dan petugas agar RSUD bersih dari asap rokok.

“Meski sudah di pasang papan dan tulisan larangan, ternyata masih banyak yang merokok di area RSUD. Kami tetap akan melakukan pendekatan persuasif dan menambah petugas yang memantau perokok di kawasan RSUD serta menambah spanduk dan selebaran sampai RSUD steril dari asap rokok,” pungkasnya.

Sumber: tribunnews.com

TUBAN – Buruknya pelayanan RSUD dr R. Koesma, Tuban, kembali memakan korban. Diduga, seorang pasien yang bernama Zaenul Lutfi, 49, meninggal setelah perawat mengabaikannya lantaran tidur.

Buruknya pelayanan rumah sakit itu diungkapkan Nur Laili Saadah, 24, putri korban, saat acara pengajian di Masjid Pendopo Kridomanunggal, Sabtu (1/6). “”Pasien meninggal karena seluruh perawat tidur dan sulit dibangunkan,”” tulis Laili lewat pesan singkat (SMS) yang dikirim kepada bupati dan dibacakan kepada seluruh jamaah.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, dia mengungkapkan bahwa ayahnya diopname di ruang 24 paviliun RSUD sejak 9 Mei lalu karena menderita diabetes dan paru-paru. Saat itu, Zaenul ditangani dokter Pungki.

Menurut dia, sejak awal ayahnya dirawat, keluarga sudah mengeluhkan buruknya pelayanan RS. Puncaknya terjadi pada 11 Mei lalu atau hari ketiga opname. Pukul 10.00 ayahnya disuntik obat penenang. Secara medis, obat itu akan menidurkan Zaenul selama 6-7 jam.

Sekitar pukul 21.00 atau setelah tertidur sebelas jam, Zaenul terbangun. Setelah minta makan dan disuapi, dia mengalami sesak napas. Meski keluarga sudah memberitahukan kepada perawat, tidak ada upaya untuk melancarkan pernapasan pasien.

Laili menyatakan, ayahnya mulai anfal menjelang tengah malam. Dia lantas mencoba mencari perawat. Namun, semua tertidur di ruang sebelah. Setelah berkali-kali datang ke ruang piket dan tidak mendapati seorang pun perawat, pukul 02.30 kesabaran Laili habis. Dia menendang kursi di ruang tersebut. Bunyi gaduh itulah yang membuat seorang perawat terbangun.

Setelah Laili menyampaikan kondisi ayahnya, perawat itu memeriksa. Tidak lama berselang, dia kembali ke ruang piket untuk menelepon dokter.

Setelah menutup telepon, perawat tersebut memberikan resep yang harus ditebus ke Apotek NU yang berjarak sekitar 3 kilometer dan bukan apotek RSUD. “”Masak dini hari itu saya harus menebus obat ke apotek yang jauh,”” ungkap guru tidak tetap (GTT) di SMKN Widang tersebut.

Tidak lama kemudian, Zaenul pun mengembuskan napas terakhir. Laili menegaskan, kematian adalah takdir. Namun, tidak ada upaya petugas medis untuk menangani pasien secara proporsional. “”Kalau perawat tidak tidur, pasien kan bisa dibawa ke ruang ICU,”” tegasnya.

Di tempat terpisah, Zainul Arifin selaku direktur RSUD dr R. Koesma, Tuban, menyatakan bahwa dokter dan seluruh paramedis, termasuk perawat dan bidan, bersiaga 24 jam. Dia berjanji mengecek kasus tersebut.

Sumber: jpnn.com

KUDUS, suaramerdeka.com – Dalam waktu dekat layanan seluruh rumah sakit di Kudus akan terintegrasi dengan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan terhubung dengan call center, dalam hal ini RSU Kudus nantinya akan menjadi leading sektor layanan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), dr Maryata saat ditemui kemarin menjelaskan, nantinya bentuk layanan tersebut berupa informasi tentang ketersediaan kamar rumah sakit, serta terintegrasi dengan sumber daya serta fasilitas medis yang ada di Kudus untuk menangani pasien darurat dibawah koordinasi DKK.

“Sistem ini sudah lama direncanakan dan akan terealisasi pada tahun ini,” katanya.

Pihaknya menambahkan, memang dalam hal ini leading sektor dalam layanan SPGDT ini adalah RSU Kudus akan memiliki call center yang terhubung pada seluruh sistem informasi manajemen (SIM) rumah sakit yang ada di Kudus.

“Sehingga penanganan pasien darurat bisa dilakukan lebih cepat,” jelasnya.

Sampai saat ini porses pembentukannya masih dalam pembahasan line telepon yang nantinya akan menggunakan nomor 119.

“Link nomor telepon diupayakan akan bebas pulsa,” jelasnya.

Maryata menambahkan, tidak hanya seluruh rumah sakit saja, namun pada perkembangannya layanan SPGDT ini berlaku juga di seluruh puskesmas yang ada di Kudus.

“Agar lebih maksimal nantinya akan ditambah lagi dengan penambahan ambulan gawat darurat yang sudah disiapkan di masing – masing puskemas agar penanggulangan pasien gawat semakin cepat,” paparnya.

Selanjutnya layanan SPGDT ini bermanfaat untuk mengatur sistem rujukan yang selama ini masih belum maksimal. Artinya pasien gawat darurat tidak selalu dirujuk ke rumah sakit di luar kota tetapi cukup di RS Kudus saja.

“Dan dilihat dulu tingkat keparahannya, jika sudah tidak memungkinkan baru dirujuk ke rumah sakit lain,” jelasnya.

Sumber: suaramerdeka.com

Jakarta : Sejak diluncurkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS), rumah sakit umum daerah selalu disesaki dengan pasien yang ingin merasakan manfaat kartu tersebut. Pemandangan penuh sesak sering kita jumpai di rumah sakit.

Berbekal KJS itu pula, masyarakat seolah enggan pergi ke puskesmas dan memilih langsung ke rumah sakit. Namun inilah yang tampaknya belum dipahami masyarakat, bahwa sejatinya KJS itu memiliki tahapan sebelum pasien dirawat di rumah sakit.

Selain belum paham tangapan itu, masyarakat masih banyak yang meragukan kualitas dokter jaga yang bertugas di puskesmas. “Di puskesmas, saya tidak yakin sama dokternya. Enaknya di puskesmas tidak ngantre sih,” kata Desi (28) warga Kampung Beting, saat ditemui Liputan6.com di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis (29/5/2013).

Desi ke RSUD Jakarta Utara mengantar Winarsih (76), orangtuanya yang menderita sakit asam lambung. Mereka ke RS Koja karena tidak begitu yakin dengan pengobatan di puskesmas.

Desi menganggap, puskesmas hanya bisa menangani sakit ringan, seperti flu dan batuk. Dirinya juga berharap kualitas dan sarana puskesmas dapat menangani pasien penyakit serius.

“Saya sudah ke puskesmas juga. Ya kalau cuma pusing, batuk sih tidak apa ya, tapi ini kan sakit asam lambung lumayan berat ya. Ya kalau puskesmas sudah lengkap alatnya dan seperti di rumah sakit, saya rasa banyak juga nanti yang ke puskesmas. Sekarang saja lumayan ramai puskesmas,” tutur Desi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan akan merehabilitasi puskesmas yang terdapat di tingkat kelurahan guna menekan pasien yang butuh pengobatan serius. Namun, hingga kini sarana dan prasarana puskesmas dirasa belum meyakinkan masyarakat di Jakarta.

Sumber: liputan6.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menampik laporan BPK soal RS Haji yang tidak memberikan keuntungan kepada Pemprov DKI sejak 2011. Karena itu, dia membocorkan rencana Gubernur Jokowi untuk mengubah RS Haji menjadi rumah sakit pendidikan.

“Pak Gubernur itu ingin RS Haji dijadikan RS pendidikan. Untuk apa, untuk UIN Syarif Hidayatullah. Kenapa enggak dibuat satu fakultas kedokteran, kita latih perawat-perawat yang bisa internasional, yang bisa kita kirim ke Timur Tengah. Kenapa sekarang Timur Tengah bisa dapat (perawat) dari Filipina?” urai Ahok.

Dengan pelajaran bertaraf internasional itu, dia menyatakan UIN bakal untung. “Keuntungan kita kan jadi pendidikan. Jadi bayangin UIN punya fakultas kedokteran, ada rumah sakit untuk pendidikan, ada perawat. Kita untungnya apa? Orang Jakarta bisa sekolah, bisa dikirim (ke luar negeri). Jangan kirim TKW melulu ke Timur Tengah. Kirim perawat dong,” pungkasnya.

Sumber: metrotvnews.com

Serang – Sejumlah anggota DPRD Banten mendesak Gubernur Hj Ratu Atut Chosiyah untuk segera mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten yang telah dibangun dengan menghabiskan dana ratusan miliar rupiah.

Tidak ada alasan bagi Pemprov Banten untuk menunda-nunda pengoperasian RSUD tersebut karena segala kebutuhan telah dipenuhi, baik itu terkait sarana dan prasarana, Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan RSUD Banten dan Perda tentang Tarif Retribusi Pelayanan RSUD sudah disahkan dan ditetapkan.

Demikian disampaikan Media Warman, Ketua Komisi V DPRD Banten, di Serang, Rabu (29/5).

“Kami mendesak Gubernur Banten untuk segara meresmikan dan mengoperasikan RSUD Banten tersebut. Sebelumnya, Pemprov Banten mendesak DPRD untuk segera menyelesaikan pembuatan perda, dan minta anggarannya ditambah. Itu sudah kami lakukan, tapi sekarang malah belum juga dioperasikan. Ada apa dengan RSUD Banten itu sehingga tak kunjung diresmikan. Kami sekarang mendesak balik ke Gubernur Hj Ratu Atut Chosiyah untuk segera mengoperasikan RSUD tersebut,” tegas Media.

Ia mengaku sudah mengetahui Perda tentang Pembentukan RSUD Banten sudah dievaluasi Mendagri dan sudah diundangkan. Tidak ada alasan lagi, pengoperasian RSUD Banten itu ditunda.

“Molornya sudah terlalu lama ini. Harus segera dioperasikan. Apalagi pegawai yang direkrut sudah digaji, tapi mereka belum juga bekerja melakukan pelayanan masyarakat. Jangan sampai mereka makan gaji buta,” tegasnya.

Media mengatakan, Komisi V DPRD Banten, Kamis (30/5) ini akan menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten di Jakarta. Dalam rakor tersebut, Komisi V akan merekomendasikan agar Gubernur secepatnya mengoperasikan RSUD Banten.

Terkait jabatan direktur RSUD, Media mengatakan bahwa dirinya sempat mendengar ada satu nama pejabat yang digadang-gadang bakal mengisi posisi direktur RSUD. “Kami tidak tahu, mengapa nama yang pernah dicalonkan untuk menjadi direktur itu tidak jadi diangkat,” katanya.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Syamsir membenarkan bahwa Perda Pembentukan RSUD Banten sudah selesai dievaluasi Mendagri dan sudah diundangkan.

Menurutnya, semua petugas di RSUD Banten secara otomatis tidak lagi tercatat sebagai pegawai Dinkes Banten, namun pegawai RSUD Banten. “Untuk posisi jabatan direktur dan jajarannya, masih dibahas di baperjakat. Mungkin belum selesai dibahas, sehingga belum dioperasikan,” kata Syamsir.

Sebelumnya, Sekda Banten Muhadi mengaku kesulitan mencari figur untuk ditempatkan sebagai direktur RSUD Banten.
Persoalan belum beroperasinya RSUD Banten juga menjadi salah satu rekomendasi DPRD Banten dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten tahun anggaran 2012.

Dalam rekomendasi yang dibacakan Ketua Pansus LKPJ Krisna Gunata pada kesempatan rapat paripurna Rabu, (29/5), ditegaskan bahwa Pemprov Banten harus menyediakan tempat terminal keluarga pasien berobat gratis di setiap RSUD kabupaten/kota dan di RSUD rujukan provinsi serta mempercepat operasional RSUD Banten, penempatan tenaga medis di RSUD provinsi yang berpengalaman dan berkualitas.

Untuk diketahui, RSUD Banten yang akan dijadikan RS rujukan di wilayah Provinsi Banten dibiarkan terbengkelai hanya karena alasan belum menemukan figur direktur yang pas dan cocok. Padahal, RSUD Banten yang dibangun dengan dana raturan miliar itu pada awalnya direncanakan untuk mulai beroperasi 8 April 2013 lalu.

Namun karena belum disahkan Perda terkait pembangunan RSUD Banten dan juga retribusi, maka diundur dalam waktu yang tidak ditentukan.

Ironisnya, Perda tentang Pembentukan RSUD Banten dan Tarif Retribusi telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), namun rumah sakit tersebut belum juga dioperasikan. Alasannya cukup sepele, belum menemukan figur direktur yang pas.

“Tidak ada kendala lain lagi, selain belum menemukan figur direktur yang pas. Soal Perda tentang Pembentukan RSUD dan Tarif Layanan RSUD sudah disahkan dan disetuju Mendagri. Ya, mau bagaimana lagi, kami belum menemukan figur yang pas. Kami sebenarnya tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK),” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Muhadi.

Muhadi tidak bisa memastikan waktu, kapan RSUD Banten diresmikan dan dimulai beroperasi. Dia hanya beralasan bahwa jika figur direktur RSUD Banten telah ditentukan, maka akan segera dilakukan peresmian sekaligus dimulainya beroperasi rumah sakit rujukan tersebut.

Berdasarkan catatan SP, dana untuk pembangunan fisik RSUD Banten tersebut mencapai Rp 204 miliar. Pembangunannya saja sudah dimulai sejak tahun 2009 lalu. Untuk tahap awal, di rumah sakit rujukan tersebut disiapkan 150 tempat tidur dan selanjutnya akan ditambah secara bertahap hingga 400 tempat tidur.

Sementara itu, untuk para medis yang dibutuhkan yakni sebanyak 681 orang, yang terdiri atas dokter umum, spesialis, perawat dan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai RS tersebut, akan dilakukan secara bertahap.

Sumber: beritasatu.com