Jakarta : Sempat menanggung rugi dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS), rumah sakit swasta di Ibukota tak perlu khawatir lagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) yang berbeda bagi rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit swasta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi menuturkan, dengan pembedaan dan kenaikan tarif itu, baik RS swasta dan RSUD sama-sama puas dan memperoleh hasil yang mereka harapkan.

Tidak hanya rumah sakit, para dokter diharapkan dapat diperlakukan secara adil, khususnya antara jasa layanan yang diberikan dengan gaji yang diperoleh.

“Supaya RS senang, dokter senang. RS senang, dokter senang. RS senang, dokter senang,” ucap Jokowi di Balaikota, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Namun, mantan Walikota Solo itu menyatakan, rencana ini masih dalam proses perhitungan. Prosesnya diharapkan dapat selesai pada pertengahan Juni mendatang.

“Belum lah, masih dikalkulasi. Jangan ditanyakan kalau masih dalam proses,” ujarnya.

“Belum diputuskan. Masih dirembug. Belum bisa disampaikan. Pertengahan Juni lah kira-kira,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, rencana penerapan tarif yang berbeda ini sempat diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok juga sempat memberikan sinyal untuk kenaikan tarif INA CBGs.

Sumber: news.liputan6.com

Jakarta : Sejak diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS), RS Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, tak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan pasien tidak hanya mengantre tapi juga berjejalan di Instalasi Gawat Darurat.

Di masa-masa sulit seperti ini, masih ada orang tak bertanggungjawab. Calo rumah sakit yang menawarkan kamar masih berkeliaran. Salah satu pasien yang enggan disebutkan namanya, mengaku harus mengeluarkan biaya Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu untuk mendapatkan kamar.

“Calo dari orang dalam juga. Biasanya dia datangi waktu pasien baru masuk. Diurus masuk kamar. Mau kamar cepet pak?” kata keluarga pasien yang enggan disebut namanya, menirukan perkataan calo di RSUD Koja, Jakarta Utara, Rabu (29/5/2013).

Pria yang mengantar ibunya sakit ini menggunakan jasa calo kamar di RSUD Koja. Saat tiba di rumah sakit semalam, dia langsung ditawari untuk dicarikan kamar. Harga dan layanan calo bervariasi.

Dari mulai hanya melayani pencarian kamar sampai pengurusan administrasi untuk meninggalkan rumah sakit. “Kalau yang mengurus pencarian kamar hingga keluar rumah sakit itu harganya jutaan,” ujar dia.

Ia menuturkan, untuk masuk ke ruang IGD tidak sulit seperti tahun-tahun lalu. Cukup melampirkan beberapa persyaratan seperti Kartu Keluarga (KK). “KK doang sama KTP,” ucap pria pekerja wiraswasta ini.

Kondisi ini terlihat ironis. Karena praktik calo itu terjadi di tengah kondisi penumpukan pasien pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang berdesakan di ruang IGD RSUD Koja. Bahkan, dokter berkali-kali mengatakan tidak ada kamar yang tersedia.

“Tempatnya belum ada, kalau ada mah dah pada naik,” kata Dokter saat ditanya seorang pasien.

Pasien berharap bisa cepat pindah ke kamar inap. Karena selain tidak nyaman karena ditempatkan di lorong ruang IGD, pasien juga mengeluhkan banyak nyamuk.

“Banyak nyamuk disini dok,” keluh keluarga pasien.

Pantauan Liputan6.com, saat ini sesaknya ruang IGD membuat 5 pasien dirawat di depan ruang IGD, tepatnya di lobi pendaftaran pasien rawat inap.

Sumber: news.liputan6.com

JAKARTA – Sebagai tindak antisipasi merembetnya rumah sakit yang memutuskan mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS), Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Kesehatan (Kemkes) sedang menyusun tarif baru pembayaran KJS melalui sistem Indonesia Case Base Groups (INA CBG’s).

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Firmansyah menyatakan, untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada saat ini, maka dalam menjalankan sistem INA-CBG’s akan menaikkan premi yang selama ini sebesar Rp23.000 per bulan. Selain itu, juga akan dibedakan tarif pembayaran bagi rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah pusat maupun daerah.

Atas rencana itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini mengklaim telah mendapatkan restu Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama yang selama ini konsern mengurusi permasalahan KJS.

“Faktanya saat ini,  sudah banyak rumah sakit yang kewalahan dalam menangani pasien KJS dengan sistem pembayaran melalui INA CBG’s. Sebab, dalam sistem tersebut menimbulkan selisih pembayaran mencapai 30 hingga 40 persen. Solusi yang kita ambil, pembayaran KJS untuk RS Swasta akan dinaikkan,” ujar Firmansyah dalam keterangannya yang diterima Okezone, Selasa (28/5/2013).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelaskan pihaknya sedang memperbaiki tarif serta besaran preminya. “Ada kemungkinan naik, itu lagi kita hitung. Pokoknya, nanti tarif antara RS swasta dengan RS pemerintah akan berbeda,” kata Ahok.

Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu belum bisa menjelaskan berapa besaran kenaikan premi dari KJS itu sendiri. Karena saat ini, kata Ahok, masih dihitung oleh Kemkes. Selagi menunggu proses penghitungan itu, Pemprov DKI akan memanggil RS swasta untuk meminta clinical pathway atau prosedur pengobatan pasien dari rumah sakit tersebut.

“Menurut Kemkes seharusnya selisihnya tidak banyak. Tapi nanti kita panggil lagi pekan depan seluruh RS swasta. Kita akan minta clinical pathway-nya. Ya dong, kita mau tahu prosedur penanganan penyakitnya. Jadi clinical pathway orang mau cuci darah ada hitungan yang jelas urutannya. Makanya itu harus kita bicarakan bersama-sama, karena mesti dokter yang putuskan. Kalau itu kan harus ada pembuktiannya,” tandas Ahok.

Sumber: news.okezone.com

Bengkulu – Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Edriwan M mengatakan bahwa Rumah Sakit Kota Bengkulu direncanakan mulai berfungsi
pada akhir 2013. “Kami usahakan semua syarat dan proses rehab selesai dalam tiga sampai empat bulan ini, sehingga akhir 2013 rumah sakit kota telah berfungsi,” katanya di Kota Bengkulu, Senin.

Dia mengatakan bahwa bangunan bekas kantor DPRD Kota Bengkulu yang akan dijadikan rumah sakit saat ini dalam tahap pemugaran. “Sudah mulai direhab dari tiga hari yang lalu sebelum dijadikan rumah sakit, bangunannya harus disesuaikan tata ruangnya, seperti ada kamar yang nantinya dijadikan untuk rawat inap,” kata dia. Sedangkan untuk proses administrasi, menurut dia, beberapa persyaratan untuk mendirikan rumah sakit kota telah selesai, namun ada beberapa administrasi yang saat ini masih dalam proses pengurusan.

“Secara fisik telah dimulai, dan secara administratif kami sudah mengurus izinnya dan nanti akan dilengkapi dengan perda maupun perwal,” kata dia. Menurutnya, Rumah Sakit Kota Bengkulu merupakan terobosan karena rumah sakit tersebut akan memiliki nilai persentase tingkat penggunaan tempat tidur (BOR) yang sangat tinggi.

“Coba kita lihat Rumah Sakit M Yunus, nilai BOR-nya dari sumber Kementerian Kesehatan itu sekarang 97 persen, sedangakan normalnya tingkat hunian harusnya 70 persen. Artinya dari kenyataan kalau masuk rumah sakit ada daftar tunggunya,” kata dia. Dengan adanya rumah sakit kota, menurut dia, akan dapat mengurangi risiko penuhnya tingkat hunian rumah sakit.

Rumah Sakit Kota Bengkulu diajukan ke Kementerian Kesehatan berupa rumah sakit dengan tipe D yang akan didesain awal dengan kamar inap
lebih kurang sebanyak 20 kamar. “Kita mulai dari bawah dulu, nanti setelah penilaian bisa beralih ke tipe C atau tipe B. Untuk daya tampung pasien kemungkinan 20 sampai 50 orang,” kata dia. Untuk membangun RS Kota Bengkulu telah dianggarkan dana Rp1 miliar dengan model rumah sakit bertumbuh. “Ke depannya kita usahakan dapat anggaran baik dari APBD, APBDP, APBN maupun APBNP,” kata dia.

Menurutnya tenaga medis rumah sakit akan diisi oleh beberapa dokter spesialis, dokter bedah serta dokter umum. “Nanti pada bulan Juni kami akan melakukan penerimaan empat dokter PTT. Untuk dokter lainnya kami akan berdayakan dokter yang ada di puskesmas-puskesmas, begitu juga dengan paramedis, akan diberdayakan sebanyak 50 orang,” kata dia. Mengenai direktur RS Kota Bengkulu dia mengungkapkan akan dipegang oleh salah satu pejabat yang ada di dinas kota, namun dia belum mau mengungkapkan nama calon yang akan memegang posisi direktur tersebut.

Sumber: antarabengkulu.com

Malang – Pemerintah Kota Malang berencana meluncurkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) November nanti. Rumah sakit yang berdiri di Kelurahan Bumiayu Kota Malang ini dibangun mulai setahun lalu menyedot anggaran sebesar Rp 25,1 miliar. “Ada 50 ruang rawat inap,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Supranoto, Selasa, 28 Mei 2013.

Gedung empat lantai ini dibangun di atas lahan seluas lima hektare. Terdiri dari ruang inap mulai kelas tiga, kelas dua, kelas satu dan VIP. Serta dilengkapi poliklinik umum, dan gigi. Sedikitnya dibutuhkan sebanyak 154 tenaga medis dan administrasi. Tenaga medis meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan perawat.

Proses rekruitmen tenaga medis dan non medis sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang. Proses rekrutmen melalui jalur penerimaan calon pegawai negeri sipil serta tenaga honorer. Pembangunan Rumah Sakit ini sekaligus menjadi alternatif rujukan untuk pemegang kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Sebelumnya, rujukan ke Rumah Sakit Saiful Anwar milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Keuntungan dari sisi APBD…

Proyek ini dinilai juga bakal menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Malang sebelumnya berutang ke RS Tentara Soepraoen dan RSUD Saiful Anwar untuk layanan kesehatan gratis melalui jaminan kesehatan masyarakat. Pemerintah Malang selama ini menganggarkan dana Jamkesda sebesar Rp 3,8 miliar, sedangkan kebutuhannya mencapai Rp 7 miliar.

Dana Jamkesda dianggarkan sebanyak Rp 3,8 miliar untuk 32 ribu jiwa. Namun, pasien miskin terus membengkak dengan mengajukan surat keterangan miskin. “Jika punya Rumah Sakit sendiri akan lebih hemat,” katanya.

Pendapat DPRD….

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Bambang Triyoso berharap dana Jamkesda mencukupi hingga akhir tahun. Lantaran dana Jamkesda naik sebelumnya Rp 3,8 miliar menjadi Rp 5,8 miliar. “Bertambah Rp 2 miliar,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap rehabilitasi puskesmas juga bisa memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi warga Kota Malang. Rehabilitasi puskesmas meliputi puskesmas pembantu Karang Besuki menyedot dana Rp 311 juta, puskesmas pembantu Polehan alokasi anggaran Rp 359 juta, pemeliharaan puskesmas pembantu Bandulan Rp 263 juta, dan rehabilitasi rumah bersalin Rp 265 juta.

Sumber: tempo.co

Muslimin Amerika Serikat, khususnya warga Illionis, saat ini diliputi kebahagiaan. Mereka tengah membangun sebuah rumah sakit Islam di Kota Chicago. Menaungi kepentingan Muslimah menjadi tujuan utama keberadaan rumah sakit tersebut.

Selama ini, Muslimah di AS mengadukan keluhan mengenai pemeriksaan di rumah sakit. Mereka kesulitan menjaga aurat saat harus memeriksa kesehatan. Alhasil, banyak dari mereka enggan menjalani pengobatan di rumah sakit.

Sebuah studi menyebutkan, Muslim Amerika memiliki catatan kesehatan buruk dibandingkan non-Muslim. Hal tersebut sebagai dampak dari keengganan Muslim untuk pergi ke fasilitas kesehatan.

Menanggapi permasalahan para Muslimah tersebut, komunitas Muslim Chicago pun bereaksi. Mereka berencana membangun sebuah rumah sakit Islam. Lebih khusus lagi, rumah sakit tersebut akan menjadi pusat operasi dan pembedahan.

Menurut salah seorang anggota komunitas Muslim Chicago Naser Rustom, rumah sakit tersebut direncanakan akan dibangun di pinggiran barat daya Orland Park. Luas bangunan sekitar 11 ribu kaki persegi.

Rumah sakit akan memiliki lima kamar operasi, ruang shalat, serta fasilitas dan layanan khusus operasi bagi Muslimah.

“Banyak pasien Muslimah yang merasa tak nyaman karena dilihat dokter pria saat operasi,” ungkap Rustom dikutip dari laman on Islam dari Lake Country News-Sun.

Rustom juga mengatakan, rumah sakit tersebut akan menjadi fasilitas kesehatan pertama di negara bagian Illionis yang khusus melayani Muslimah.

Sumber: republika.co.id