Rabu-Kamis, 7-8 Oktober 2015 di Surabaya diselenggarakan sebuah pertemuan untuk merayakan kemitraan antara Pemprov dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan berbagai mitranya, mulai dari berbagai RS besar/RS Pendidikan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi termasuk UGM hingga Pemerintah Australia melalui AIPMNH. PKMK FK UGM sejak tahun 2011 telah secara aktif berpartisipasi dalam upaya Pemprov menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi di provinsi ini melalui program Sister Hospital dan PML. Pada pertemuan ini, hasil-hasil perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sekaligus mengevaluasi untuk melihat potensi perbaikan dimasa mendatang. Reportase dari kegiatan ini akan disampaikan pada update mendatang di website ini.
Hari Kesehatan Jiwa 10 Oktober 2015
Dari sisi pelayanan kesehatan jiwa, masih banyak yang perlu dibenahi secara serius oleh pemerintah. Dengan berlakunya sistem pembiayaan kesehatan nasional, pelayanan kesehatan mulai diatur dalam sistem rujukan berjenjang. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan harus terlebih dahulu memanfaatkan FKTP, jika tidak bisa ditangani disana baru kemudian dirujuk ke faskes rujukan, dimulai dari RS Kelas C (atau RS Kelas D). Untuk layanan kesehatan jiwa, RSJ yang ada cenderung merupakan RS Rujukan tersier (Kelas A), sehingga ada blank area antara FKTP Jiwa dengan RS Khusus Jiwa. RS Khusus Jiwa punya tanggung jawab sangat besar, selain menangani kasus kesehatan jiwa dengan level teknologi tinggi, juga harus menjalin kemitraan dengan FKTP agar ada kontinuitas pelayanan saat pasien kembali ke masyarakat.
Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya.
manajemenrumahsakit :: JAKARTA. PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) akan terus melakukan inovasi dalam mengembangkan industri rumah sakit di tengah perkembangan teknologi informasi. Tahun ini, perusahaan
manajemenrumahsakit.net Sampang – Kebutuhan akan pelayanan kesehatan untuk penduduk yang tinggal di daerah pantai utrara (Pantura) Kabupaten Sampang tampaknya bakal mendapat perhatian dari pemerintah. Terbukti, di Kecamatan Ketapang berencana akan bangun sebuah rumah sakit (RS) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 85 miliar. Namun hingga saat ini, rencana pembangunan RS tersebut masih buram.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang dr.Firman Pria Abadi mengatakan, selama ini dirinya sudah mendengarkan keluhan warga terkait keberadaan rumah sakit di wilayah pantura. Bahkan dirinya membeberkan informasi mengenai rencana pembangunan rumah sakit tersebut.
“Sekarang masih tahap Design Genering Detail (DED) yang dimungkinkan akhir tahun 2015 selesai,” tuturnya, Rabu (7/10/2015).
Lebih lanjut dr.Firman mengatakan, usai DED rampung, pihaknya akan mengajukan pembangunan tersebut melalui pusat. “Pembangunan
KOTA(RIAUPOS.CO) – Untuk mencitrakan diri sebagai Rumah Sakit (RS) yang peduli dengan kesehatan masyarakat, RS Awal Bros Pekanbaru tidak hanya melakukan di RS. Akan tetapi upaya dengan mendatangi masyarakat langsung di satu tempat ke tempat yang lain, juga dilakukan.
“Semua ini kami lakukan untuk lebih dekat dengan warga, dan tujuannya mengajak masyarakat sehat dan tahu dengan kesehatan,” kata Manager Business and Development RS Awal Bros Pekanbaru Nazrul Edy SE kepada Riau Pos, Selasa (6/10).
Dikatakannya, upaya ini dilakukan pada Sabtu (26/9) sampai Rabu (30/9) akhir bulan kemarin, bertempat di Hotel Amera Pekanbaru. RS Awal Bros Pekanbaru bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Tionghoa Pekanbaru (IKTP) ikut serta bergabung dalam Business Expo and Opportunities in Pekanbaru.
Dalam kegiatan tersebut, kata Edy, RS Awal Bros memberikan beberapa pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan gula darah dan tekanan darah gratis, konsultasi gizi bersama ahli gizi, pemeriksaan Co Analyzer (Kadar Karbonmonoksida dalam tubuh).
Selain itu disampaikan Edy lagi, lifestyle centre RS Awal Bros Pekanbaru juga membuka Awal Bros Healthy Cafe. “Di Healthy Cafe ini kami berbagi sample minuman (smoothies dengan berbagai varian) secara gratis kepada pengunjung,”ungkapnya.
Selain itu, Awal Bros Healthy Cafe ini juga menyediakan catering sehat untuk warga yang datang ke stan, dan warga yang ingin tetap menjaga kesehatan. “Maka catering solution Awal Bros Pekanbaru juga memberikan informasi kesehatan, seperti masalah hypertensi, diabetes, dan asam urat,”bebernya.(gus)
SAMPANG (BM) – Pemkab Sampang, Madura, mengalokasikan anggaran Rp 85 miliar untuk pembangunan rumah sakit (RS) baru di wilayah itu. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Firman Pria Abadi, Senin (5/10), alokasi dana sebesar itu, untuk pembangunan rumah sakit tipe D yang rencananya akan dibangun di wilayah utara Sampang.
“Pembangunan rumah sakit baru ini, untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, karena jarak antara masyarakat wilayah utara dengan pusat layanan kesehatan yakni RSUD Sampang sangat jauh,” katanya.
Mengingat dana yang dibutuhkan tidak sedikit, kata Firman, maka Pemkab Sampang kini mengajukan bantuan alokasi anggaran kepada pemerintah pusat.
“Kalau semua anggaran kebutuhan pembangunan rumah sakit baru ini dibebankan pada APBD, jelas tidak akan mampu, karena APBD di Kabupaten Sampang ini sangat terbatas,” katanya.
Sesuai rencana, kata Firman, rumah sakit baru di wilayah pantai utara Sampang itu, akan dibangun di Kecamatan Ketapang. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan rumah sakit baru itu di Puskesmas Ketapang.
“Jadi Puskesmas itu nantinya akan kami jadikan rumah sakit, dan lahannya memang mencukupi untuk rumah sakit tipe D,” katanya.
Ia mengakui, selama ini pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pantura Sampang memang belum maksimal, karena rumah sakit satu-satunya yang menjadi rujukan semua masyarakat hanya RSUD Sampang yang terletak di Jalan Rajawali, Sampang.
Masyarakat Pantura yang membutuhkan rujukan harus datang ke kota dengan jarak sekitar 50 kilometer dan kondisi jalan rusak.
“Nah, kalau di Pantura itu ada rumah sakit, mereka kan tidak perlu datang kota, tapi bisa langsung dirawat di rumah sakit yang ada disana nantinya,” terang Firman. (ant/azt)
manajemenrumahsakit.net :: Jakarta : Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, lambat laun makin memberikan dampak positif khususnya di ranah pelayanan kesehatan. Ditengah segala perbaikan untuk penyempurnaan program, kini baik peserta maupun fasilitas kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan mulai merasakan nilai tambah dalam menjalankan amanat undang-undang ini.
Direktur RS Mardi Waluyo drg. Budiono MARS, menuturkan dengan adanya JKN, berimbas positif pada peningkatan pendapatan, seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit mendapatkan jasa pelayanan yang setimpal, hal ini dibuktikan dengan naiknya persentase survei kepuasan karyawan sebelumnya 70% sekarang menjadi 80%, dan sejatinya tidak lepas dari pelayanan yang ramah, setulus hati dan sesuai ketentuan yang berprinsip kendali mutu dan kendali biaya, serta tidak lupa
manajemenrumahsakit.net :: Perlakuan tidak baik terhadap pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih saja terjadi. Kali ini, seorang anak berumur dua tahun di Bekasi ditolak Rumah Sakit saat berobat dengan BPJS Kesehatan lantaran mengidap rabies, usai melakukan kontak dengan hewan.
Kabar itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Rahmawati. Dia geram lantaran pihak rumah sakit seolah menganggap remeh pasien peserta BPJS Kesehatan itu.
“Pasien tersebut bernama Naira Azkia (2) warga Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan. Dia ditolak rumah sakit swasta di Galaxy, Bekasi Selatan, dengan alasan tidak punya obat rabies,” kata Rahmawati di Bekasi, seperti dilansir dari Antara, Selasa (6/10).
Menurut Rahmawati, Naira sebelumnya mengalami gejala rabies usai digigit seekor kucing di rumahnya pekan lalu. Selepas itu, Naira mengalami kejang dan demam tinggi. Lalu pihak keluarga membawanya ke salah satu rumah sakit swasta ternama di kawasan Galaxy buat diobati.
Berdasarkan hasil diagnosa di rumah sakit itu, Naira disebut mengalami gejala rabies dan harus menjalani penyuntikan vaksin sebanyak tiga kali. Yakni hari pertama, hari ketujuh, dan hari ke-28.
“Saat itu dokternya bilang kalau vaksin pertama untuk Naira tidak tersedia di rumah sakit tersebut, dan meminta pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Naira hanya dikenakan biaya pengobatan dan pengecekan saja,” lanjut Rahmawati.
Usai menerima laporan itu, Rahmawati lantas melakukan pemeriksaan obat di rumah sakit itu, dengan menyamar sebagai keluarga pasien rabies. Namun, kali ini Rahmawati mengatakan bersedia membayar biaya pengobatan dengan kocek pribadi, tanpa jaminan BPJS. Saat itulah dia menemukan kejanggalan.
“Ternyata pihak rumah sakit bilang obatnya ada, saat saya konfirmasi dengan berpura-pura menjadi pasien umum. Kenapa untuk pasien BPJS tidak ada?” tanya Rahmawati.
Usai mendapatkan fakta itu, Rahmawati lantas mengadukan sikap rumah sakit itu ke kantor BPJS cabang Kota Bekasi.
“Info yang diterima dari BPJS ternyata pembiayaan obat Naira ‘dicover’ oleh pemerintah. Tapi pihak rumah sakit bilang tidak ‘dicover’,” lanjut Rahmawati.
Menurut Rahmawati, pihak BPJS meminta supaya RS swasta itu mengembalikan uang sudah dibayarkan orangtua Naira buat biaya pengobatan.
“Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari rumah sakit tersebut,” ucap Rahmawati.
Rahmawati bersama dengan jajaran Komisi D DPRD Kota Bekasi berencana mendatangi rumah sakit swasta itu, guna meminta pertanggungjawaban manajemen. Bahkan kalau protesnya tidak ditanggapi, dia berjanji akan melakukan tindakan keras.
“Kalau perlu, sanksi pembekuan izin usahanya kita rekomendasikan kepada Pemkot Bekasi,” imbuh Rahmawati.
Hingga berita ini dibuat, belum ada klarifikasi dari manajemen rumah sakit swasta dimaksud.
manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Kementrian Kesehatan (Kemenkes) mengalokasikan dana Rp64 miliar untuk pembangunan rumah sakit (RS) tipe D pratama Kenyam di Kabupaten Nduga, Papua. Ia Sebanyak Rp51 miliar diantaranya digunakan untuk pembangunan fisik, sementara Rp7 miliar untuk pembelian suplemen bagi warga serta peralatan kesehatan, sedangkan Rp790 juta dialokasikan bagi pembelian
Dari sisi pelayanan kesehatan jiwa, masih banyak yang perlu dibenahi secara serius oleh pemerintah. Dengan berlakunya sistem pembiayaan kesehatan nasional, pelayanan kesehatan mulai diatur dalam sistem rujukan berjenjang. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan harus terlebih dahulu memanfaatkan FKTP, jika tidak bisa ditangani disana baru kemudian dirujuk ke faskes rujukan, dimulai dari RS Kelas C (atau RS Kelas D). Untuk layanan kesehatan jiwa, RSJ yang ada cenderung merupakan RS Rujukan tersier (Kelas A), sehingga ada blank area antara FKTP Jiwa dengan RS Khusus Jiwa. RS Khusus Jiwa punya tanggung jawab sangat besar, selain menangani kasus kesehatan jiwa dengan level teknologi tinggi, juga harus menjalin kemitraan dengan FKTP agar ada kontinuitas pelayanan saat pasien kembali ke masyarakat.
