Rumah Sakit di Jakarta Harus Terapkan Sistem Online

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Selasa, 19-02-2013
Dera, bayi yang sakit pernapasan ditolak 5 RS di Jakarta

Posted on: Senin, 18-02-2013

RS Provinsi Banten Beroperasi April 2013

Posted on: Jumat, 15-02-2013

Tak pantas, RS Pirngadi naikkan tarif

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

RS Provinsi Banten Beroperasi April 2

18 Feb2013

Dera, bayi yang sakit pernapasan ditolak 5 RS di Jakarta

18/02/2013.

Tubuh Dera terlihat kurus. Dokter di Rumah Sakit Zahira, Jakarta Selatan, mendiagnosa Dera mengalami gangguan pernapasan. Menurut dokter di rumah sakit itu, Dera harus segera dioperasi.

Rumah sakit tempat Dera saat ini tidak bisa melakukan operasi karena tidak mempunyai alat. Karena itu, sang kakek, Herman, yang berprofesi sebagai sopir di stasiun televisi swasta itu berusaha agar rumah sakit di Ibu Kota ada yang mau menerima cucunya tersebut.

Apalagi hari ini adalah batas terakhir Dera di Rumah Sakit Zahira. Setelah itu tidak ada lagi inkubator dan alat bantu lainnya untuk Dera.

Herman dan sekeluarga sudah berusaha mencari rumah sakit untuk bisa mengoperasi Dera. Tapi sejauh ini jawabannya nihil, banyak rumah sakit menolaknya.

Dera baru lahir pada Minggu malam pekan lalu. Dera terlahir dengan berat 1 kilogram. Nasib Dera sungguh malang, dia mengalami disfungsi pernapasan. Oleh sebab itu, Dera perlu ditaruh di ruang inkubator dan harus menjalani operasi.

“Dera beratnya Itu 1 kilo, di kandungan cuma 7 bulan. Dia itu kalau ditumpah (dibalikkan) masih ada pernapasan kalau biasa tidak. Katanya gangguan pernapasan, katanya tenggorokan ada yang ganjal,” kata Herman lewat sambungan telepon kepada merdeka.com, Sabtu (16/2).

Di tengah butuh pertolongan ini, tak ada satu pun rumah sakit mau menerima Dera. Alasannya klasik mulai dari penuh, fasilitas tak memadai hingga yang terparah keluarga dianggap tidak mampu membayar.

“Sudah ke Cipto (RSCM), Harapan Kita, RSPP, Fatmawati, Budi Asih. Alasannya tidak ada peralatan, penuh. Di RSPP kayaknya ragu-ragu semula bilang kamar ada setelah tanya biaya bilang sudah penuh dan enggak ada peralatan,” curhatnya.

Meski ada jaminan kartu sehat dari pemerintah, tetap saja tidak ada yang menerima. “Saya sudah pakai kartu sehat. Apalagi di Harapan Kita, saya dimarahin katanya ‘kalau kamu cari enggak bakalan dapat’. Di rumah sakit swasta dimintain DP Rp 15 juta sampai Rp 12 juta,” ungkapnya pilu.

Herman pun tak bisa lagi berbuat banyak. Apalagi ayah Dera hanya sebagai pedagang sandal keliling.

Sumber: id.berita.yahoo.com

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Senin, 18-02-2013

RS Provinsi Banten Beroperasi April 2013

Posted on: Jumat, 15-02-2013

Tak pantas, RS Pirngadi naikkan tarif

Posted on: Kamis, 14-02-2013

Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

RS Provinsi Banten Beroperasi April 2

18 Feb2013

Liputan Penyusunan Pedoman Akuntansi BLUD

18/02/2013.

Jakarta. Pada Hari Rabu–Jumat, 13-15 Februari 2013 yang lalu, Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI menyelenggarakan suatu pertemuan untuk menyusun pedoman penyelenggaraan akuntansi bagi SKPD yang telah ditetapkan menjadi BLUD. Pertemuan ini dipimpin oleh Kasie BLUD, Ir. Bejo Mulyono, MML dan dihadiri oleh para pakar dari berbagai instansi, seperti perguruan tinggi (UGM, Unair), RS/ARSADA dan praktisi akuntansi RS.

Pertemuan ini sebenarnya merupakan lanjutan dari pertemuan yang telah diselenggarakan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, proses penyusunan pedoman sampai pada bagian yang antara lain membahas mengenai aset (bergerak dan tidak bergerak), inventory dan investasi.

Aset BLUD merupakan aset yang tidak dipisahkan dari aset pemerintah daerah. Namun demikian, BLUD harus mengetahui berasa besar aset yang dikelolanya, sebagai dasar untuk melakukan pertanggungjawaban. RS merupakan salah satu BLUD yang mengelola aset sangat besar, mulai dari gedung hingga peralatan kedokteran yang berharga miliaran rupiah. Aset ini dapat diperoleh melalui APBN/D, hibah, maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Yang diatur oleh pedoman ini adalah pengelolaan aset yang diperoleh bukan dari APBN/D, karena sudah ada mekanisme tersendiri untuk asset-aset yang berasal dari dana pemerintah. Demikian juga dengan pengadaan inventory dan pengelolaan investasi. Jika berasal dari APBD, maka BLUD harus tetap menggunakan mekanisme yang telah diatur oleh Keppres No. 80 tentnag pengadaan barang dan jasa, dan aturan lainnya yang terkait. Namun jika diperoleh dari pendapatan opeasional RS, kerjasama, hibah atau pendapatan lain-lain yang sah, maka dapat dikelola berdasarkan pedoman yang terkait dengan BLUD.

Melihat pada isi dari pedoman ini, maka memang selayaknya BLUD memiliki tenaga akuntan, agar bisa menjalankan prosedur-prosedur akuntansi yang baik dan benar sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Hal ini juga akan memudahkan penerapan prinsip akuntabilitas pada BLUD yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, ini masih akan menjadi kendala pengelolaan RS pemerintah selama beberapa tahun kedepan karena masih banyak yang tidak memiliki tenaga akuntan.

Selain itu juga sudah dapat dibayangkan kesulitan yang akan dihadapi oleh RSUD yang sudah menjadi BLUD dalam menerapkan sistem akuntansi tanpa didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi. Jika pencatatan keuangan masih harus dilakukan secara manual, maka akuntansi sebagai sistem pendukung justru akan memberatkan manajemen dan menyerap sumber daya pikiran dan waktu yang cukup besar.

Belum lagi jika hal ini dikaitkan dengan akan berlakunya UU BPJS, dimana biaya penanganan kesehatan seluruh masyarakat akan berasal dari pusat. Dengan demikian, dana yang selama ini dialokasikan oleh Pemda (misalnya untuk asuransi kesehatan daerah) akan kelola oleh pusat, melalui mekanisme hibah ke BPJS. Baru kemudian BPJS menyalurkan ke RS setelah ada klaim dari RS yang bersangkutan mengenai besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk menangani pasien. Tanpa adanya sistem akuntansi yang baik dan didukung oleh teknologi informasi, maka proses klaim ini akan memakan waktu yang lebih panjang karena dilakukan secara manual dan multi-entry. Oleh karena itu, RS sebaiknya mulai memikirkan pengembangan sistem informasi akuntansi, tidak sekedar berhenti di Billing System sebagaimana yang selama ini banyak diterapkan di RS-RS di Indonesia.

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Laporan Kegiatan Sebelumnya:
——————–
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit BLUD

—————————————————-

Sharing hasil kegiatan AIPMNH di Kupang
—————————————————-

Liputan Seminar Harapan Direktur terhadap Perilaku Dokter Spesialis dan Dokter di RS Puri Indah dalam Konteks Sistem Kontrak Kerja
—————————————————-

Transferworkshop Beijing-Bericht
—————————————————

Liputan Seminar Tahunan VI Pateint Safety Kongres XII PERSI
—————————————————-

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

18 Feb2013

Pengantar 18-22 Februari 2013

18/02/2013.

Telah Berlangsung Penyusunan Pedoman Akuntansi BLUD

Pada Rabu–Jumat, 13-15 Februari 2013, Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI menyelenggarakan pertemuan untuk menyusun pedoman penyelenggaraan akuntansi bagi SKPD yang telah ditetapkan menjadi BLUD. Untuk mengikuti liputannya, silahkan

Selain itu, Para pembaca yang terhormat, Bank Dunia telah melakukan studi mengenai Universal Health Coverage di 22 negara, termasuk Indonesia. Kemudian muncul lima kebijakan yang dibahas, diantaranya:
(a). Manage the benefits package.
(b). Manage processes to include the poor and vulnerable
(c). Nudge eficiency reforms to the provision of care
(d). Address new challenge in primary care and
(e). Tweak financing mechanism to align the incentives of different stakeholders in the health sector

Untuk membaca laporan-laporan tersebut selengkapnya, silahkan

Bersama ini kami sampaikan pada para member website bahwa seluruh pelatihan jarak jauh yang seharusnya dimulai pada Februari, kami undur pelaksanaannya hingga akhir Maret. Hal ini mengingat masih banyak RS yang akan mengikuti pelatihan namun masih belum familiar dengan tata cara penggunaan media kursus online. Oleh karena itu, masa jeda ini akan kami gunakan untuk memberikan sosialisasi mengenai cara kursus online dan buku manualnya.

Demikian pengumuman dari kami, harap maklum.

Salam hangat

15 Feb2013

RS Provinsi Banten Beroperasi April 2013

15/02/2013.

Banten-Rumah Sakit (RS) Provinsi Banten akan resmi beroperasi dua bulan mendatang. RS ini akan berlokasi tak jauh dari Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Serang dan akan berkapasitas 400 tempat tidur.

“Mudah-mudahan awal Maret dioperasikan terlebih dahulu atau soft launching, sebelum pembukaan resmi pada April 2013 ini,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Madsubli Kusmana di Serang, Rabu.

Pada tahap awal RS ini masuk kategori tipe B, sedangkan kedepannya akan ditingkatkan menjadi tipe A. Pengelolaan RS ini berada dibawah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. “Untuk itu kita akan melengkapi sarana dan tenaga medisnya,” kata Madsubli.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melakukan perekrutan karyawan dan tenaga medis pada akhir 2012 lalu serta pengurusan izin operasi. “Selama ini pusat pelayanan kesehatan di wilayah Banten masih belum memadai, mengingat jumlah puskesmas dan RS belum maksimal. Nantinya ini akan jadi RS rujukan bagi RS yang ada di kabupaten dan kota di Banten,” kata Madsubli.

Sumber: pdpersi.co.id

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Jumat, 15-02-2013

Tak pantas, RS Pirngadi naikkan tarif

Posted on: Kamis, 14-02-2013

Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B

Posted on: Rabu, 13-02-2013

RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas B

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

15 Feb2013

Tak pantas, RS Pirngadi naikkan tarif

15/02/2013.

MEDAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mempertanyakan alasan serta dasar pemikiran manajemen RS dr Pirngadi Medan (RSPM) menaikkan tarif layanan umum hingga mencapai 100 persen.

“Kita tidak tahu apa dasar kenaikan itu, karena sampai hari ini peningkatan tarif itu tidak ada sampai ke pimpinan dewan” ujar anggota Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah.

Menurut HT Bahrumsyah, kebijakana penaikan tariff tersebut justru tidak dikonsultasikan dengan DPRD padahal setiap kebijakan yang menyangkut kebijakan public harus persetujuan DPRD.

“Dan ini tentunya butuh Perda. Makanya, kita (Komisi B, red) akan panggil pihak RS untuk mempertanyakannya. Ini harus disinergiskan,” sebutnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD lainnya, Godfried Effendi Lubis. Menurutnya, RS Pirngadi tidak layak menaikkan tarif karena layanan RS tersebut masih banyak dikeluhkan masyarakay baik yang menjadi rekanan seperti pasien Askes maupun non Askes atau pasien umum.

Kenaikan tarif ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 4 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Bulan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSPM. Kenaikan tersebut termasuk untuk karcis pendaftaran pasien umum yang dinaikkan sebesar Rp 5.000, dari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Ruang Rawat Inap Kelas III naik menjadi Rp 80.000 sebelumnya Rp24.000.

Tarif Ruang Rawat khusus seperti ICCU, ICU naik menjadi Rp500.000 yang sebelumnya Rp225.000.

Sumber: waspada.co.id

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Kamis, 14-02-2013
Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B

Posted on: Rabu, 13-02-2013

RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas B

Posted on: Rabu, 13-02-2013

Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

14 Feb2013

Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B

14/02/2013.

BALIKPAPAN-Status rumah sakit Siloam Hospitals Balikpapan kini telah naik dari kelas C menjadi kelas B. Penyerahan sertifikat kenaikan status ini dilakukan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada CEO Siloam Hospitals drg Wiana Maengkom MARS pada syukuran Hari Jadi Ke-116 Kota Balikpapan di BSCC Dome, Jalan Ruhui Rahayu, Senin (11/2) malam.

Di Balikpapan, predikat kelas B ini baru dimiliki Siloam Hospitals, yang merupakan rumah sakit swasta yang berdiri sejak 5 tahun lalu. “Sebenarnya ini hanyalah sertifikat yaitu bentuk apresiasi tertulis tapi memiliki nilai kebanggaan tersendiri. Sertifikat ini ditandatangani Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan pada 15 Januari 2013 lalu,” ujar Wiana.

Ia menyampaikan, setelah kenaikan kelas ini, mereka ingin membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan dan menerima rujukan. “Jika rumah sakit lain tidak mampu memberikan pelayanan maksimalnya dan kami menyanggupi, maka kami menerima dan memberi yang terbaik,” paparnya yang berencana segera mendapatkan ISO 90001 sebagai standar mutu dan standar Internasional JCIA pada akhir 2014.

Sebelumnya, status C disandang rumah sakit itu sejak masih bernama RS Balikpapan Husada pada 2007 sampai 2010, kemudian berubah nama menjadi Siloam Hospitals Balikpapan. Sejak diambil alih anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk tersebut, mereka memulai proses melengkapi semua fasilitas terbaik sebagai syarat kenaikan status. Seperti penambahan jumlah tempat tidur dari 70 kini menjadi 200, ketersediaan dokter spesialis dan subspesialis, yang standby atau full-time, dan kelengkapan alat medik lainnya.

Kemudian pada Januari 2011 rumah sakit ini mendapatkan akreditasi nasional dengan 5 pelayanan dasar. Selanjutnya pada 17 Januari 2013 lalu Siloam Hospitals dibuka secara resmi melalui grand opening oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang juga merupakan salah satu syarat mendapatkan akreditasi kenaikan status.

Dengan status kelas B, Wiana mengatakan Siloam Hospitals akan terus berupaya memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan masyarakat. Pada 18 Juli mendatang atau saat ulang tahun Siloam yang ke-6, mereka menargetkan proyek pengembangan rumah sakit sudah selesai dengan 20 penambahan klinik, minimal 20 spesialis, dan sejumlah peralatan medis. “Kami ingin membuktikan kesungguhan dalam memberikan pelayanan yang merata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: kaltimpost.co.id

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Rabu, 13-02-2013

RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas B

Posted on: Rabu, 13-02-2013

Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok

Posted on: Rabu, 13-02-2013
Program Jemput Sakit Pulang Sehat diluncurkan di Kota Bengkulu

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

13 Feb2013

RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas B

13/02/2013.

ROKAN HULU-Management Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasir Pangaraian-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), menargetkan peningkatan kelas rumah sakit dari kelas C saat ini, tahun 2016 mendatang, sudah bisa ditingkatkan menjadi Kelas B.

Meskipun masih banyak tugas dan tanggung jawab lain untuk menuju ke tingkat itu, maka Management RSUD Pasir Pangaraian-Rohul tetap konsisten dalam optimalisasi pelayanan Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam paparan Direktur RSUD Pasir Pangaraian-Rohul drg. Septin Asmawiyati, di ruang kerjanya, Senin (11/2/2013), Pemkab Rohul tetap konsisten, kesehatan itu hak asasi sekaligus investasi, semua warga negar, semuanya berhak atas pelayanan kesehatan, selain persiapan sikap dan mental juga diperlukan penyelenggaran sistem mengatur pembiayaan dan pelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan secara layak, sistem itu yakni sistem jaminan kesehatan, merupakan salah satu program wajib dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah disahkan pada tanggal 28 Oktober 2011 melalui sidang paripurna DPR RI, dalam UU tersebut ditetapkan 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, institusi penyelenggara Jaminan Kesehatan di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan, berstatus badan hukum publik, berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka makin memantapkan arah ke depan bahwa pembiayaan kesehatan personal bagi masyarakat Indonesia akan diselenggarakan dalam mekanisme jaminan Kesehatan,” ulas Septin.

Implementasi kedua Undang-Undang itu akan segera dilakukan dengan menunggu penyelesaian peraturan perundangan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, Mulai 1 Januari 2014, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional siap untuk diimplementasikan dan diselenggarakan melalui BPJS.
Diterangkan, Septin, upaya RSUD Pasir Pangaran-Rohul, konteks BPJS selaian wadah masyarakat umum, tahun ini, pihak management juga mewngupayakan Internasional Sertifikat Operation (ISO), targetnya untuk melekukan akreditasi layak tidaknya dalam memberikan pelayanan, kalau saat ini sudah terbaik kelas tingkat C di Provinsi Riau, maka target program tahun 2016 menjadi kelas B terbaik pula.

“Kita sudah upayakan persiapan infrastruktur dan parsarana, seperti tenaga medis, pembangunan kamar perawatan, terutama bagunan baru 6 tingkat, saat ini sudah 106 tempat tidur untuk pasien, minimal 200 tempat tidur atau kamar untuk meningkat ke kelas B,sedangakan untuk sarana transportasi 6 unit ambulance,” sebut Dirut ini.

Diutarakan Septin, jumlah pra medis, 130 untuk perawat itu juga masih kekurangan sekitar 20 perawat lagi untuk tenaga kebidanan 28 orang, dokter umum 12, sedangkan dokter spesialis sebanyak 12 orang, yakni untuk penyakit dalam, anak, bedah, kandungan , 4 ini termasuk dasar pelayanan pada masyarakat, dokter spesialis tambahan lainnya, mata, paru, kulit dan kelamin, Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), kemduian berikutnya spesialis untuk anatesi dan dokter gigi 4.

“Jika dilihat dari data berobat di RSUD Pasir Pangaraian-Rohul Tahun 2012 lalu, rawat inap 6.369 pasien dengan penyakit diare 310 pasien, cedera kepala 218 pasien, dyspepsia 145 pasien, Sindroma dispepsia lebih dikenal masyarakat umum sebagai penyakit maag (walaupun sebenarnya kurang tepat, karena maag berasal dari bahasa Belanda, berarti lambung, padahal keluhannya mun cul pada penyakit magg tidak selalu berasal dari lambung) dan penyakit lainnya,” Septin bermarga Lubis ini.

Masih di tahun 2012, sedangkan kalau pasien untuk mengalami rawat jalan sebanyak 15.721 pasien lama 21.566 tahun 2013, dispebsiah (penyakit Mah-Sakit Perut), dyspepsia 493 pasien, Nekrosis Tubular Akut atau Acut Tubular Necrosis (ATN) 378 pasien, penyakit ini karena penyebab gagal ginjal akut paling umum pada pasien sakit kritis, Infeksi Saluran Pernafasdan Akut (ISPA) 330 pasien, Penyakit Demam Berdarah Dangue (DBD) dan penyakit lainnya, pungkas Septin.

Sumber: situsriau.com

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Rabu, 13-02-2013
Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok

Posted on: Rabu, 13-02-2013
Program Jemput Sakit Pulang Sehat diluncurkan di Kota Bengkulu

Posted on: Selasa, 12-02-2013
35 bayi di RSSA Malang terlahir ambigous

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

13 Feb2013

Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok

13/02/2013.

Mamuju-Pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, Sulawesi Barat, merasa tak nyaman karena kondisi tempat pusat pelayanan medis terlihat jorok.

“Kami selaku pengunjung di RSUD Mamuju merasa tak nyaman untuk bertahan mendampingi keluarga yang dirawat inap karena kesan yang teramat jorok,” kata Suriadi, salah seorang anak pasien di RSUD Mamuju, Selasa.

Menurutnya, dirinya tidak betah tinggal di RSUD Mamuju karena kondisi ruangan dan sekitarnya mengeluarkan bau yang tidak sedap.

“Setiap bangsal atau ruangan pada tempat rawat inap pasien di RSUD Mamuju mengeluarkan bau yang tidak enak bahkan rasa-rasanya saya mau muntah-muntah. Lalu bagaimana dengan pasien yang dihadapkan dengan kondisi seperti ini,” kata dia.

Ia mengatakan, pasien dirujuk ke RSUD untuk mencari kesembuhan secara total, namun kalau kondisinya begini tampaknya pasien akan bertambah sakit parah. Untung-untung jika keluarga korban yang ikut mendampingi pasien tidak mengalami sakit-sakitan.

Dikatakannya, dirinya memahami bahwa setiap RSUD ada bau yang mungkin sedikit mengganggu, namun bau yang ada di RSUD ini baunya menyerupai bangkai hewan sehingga mengurangi selera untuk makan.

“Karena saya tidak tahan, terpaksa kami berencana untuk cepat-cepat mengeluarkan keluarga kami yang semestinya masih butuh perawatan medis di RSUD Mamuju,” jelasnya.

Suriadi berharap agar pemerintah setempat melakukan aksi bersih-bersih sehingga pelayanan medis tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

Masyarakat tidak mempersoalkan dengan kegiatan pembangunan gedung RSUD Mamuju, cuma mereka berharap kesan jorok dengan mengeluarkan bau menyengat tidak terjadi lagi demi kenyamanan masyarakat.

Sumber: antara-sulawesiselatan.com

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–

Posted on: Rabu, 13-02-2013
Program Jemput Sakit Pulang Sehat diluncurkan di Kota Bengkulu

Posted on: Selasa, 12-02-2013
35 bayi di RSSA Malang terlahir ambigous

Posted on: Selasa, 12-02-2013
Penuhi Target SJSN, Tempat Tidur RS Ditambah 16.500

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

13 Feb2013

Program Jemput Sakit Pulang Sehat diluncurkan di Kota Bengkulu

13/02/2013.

Bengkulu-Pemerintah kota akan menjemput langsung pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan akan kembali dipulangkan setelah sehat. Program itu diberikan pada pasien yang memenuhi kriteria-kriteria Tertentu. Untuk memudahkan, pemerintah setempat juga membuat pusat layanan pengaduan berupa call center dan sms center.

“Ada masyarakat yang membiarkan penyakitnya karena tidak punya uang dan berbelit-belitnya masalah administrasi,” kata Helmi Hasan, Walikota Bengkulu.

Pasien penerima fasilitas itu adalah tergolong miskin serta kondisinya darurat. Pasien tidak hanya dilayani dalam bentuk antar jemput pasien yang sakit, tetapi juga pelayanan di rumah sakit (RS) daerah maupun rujukan hingga ke Jakarta.

“Semoga program ini bisa menjadi aksi nyata perhatian pemerintah terhadap rakyat yang membutuhkan,” tukas Helmi.

Selain Program Jemput Sakit Pulang Sehat, masyarakat tak mampu di Bengkulu juga mendapat fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) serta Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov).

Sumber: pdpersi.co.id

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–

Posted on: Selasa, 12-02-2013
35 bayi di RSSA Malang terlahir ambigous

Posted on: Selasa, 12-02-2013
Penuhi Target SJSN, Tempat Tidur RS Ditambah 16.500

Posted on: Selasa, 12-02-2013
Banyak Rumah Sakit Lebih Mementingkan Profit

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi