Jakarta – Pemprov DKI Jakarta menegaskan Rumah Sakit (RS) swasta yang tidak mau melayani pasien kelas III atau memeras pasien peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan RS yang melakukan korupsi terhadap biaya pengobatan pasien kelas III, terancam ditutup operasionalnya. Bahkan, pihaknya akan memeriksa koefisien luas bangunan (KLB), dan Amdal apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Bila melanggarkan maka akan ditempuh jalur hukum.

“Jangan sampai dalam praktiknya, biaya pengobatan dikenakan harga bius seluruh badan, tapi yang dilakukan hanya bius lokal. Kalau kami temukan itu, kami punya kuasa, kami akan tutup RS Anda,” kata Basuki.

Saat berbicara di Sarasehan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) di Gedung IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3), Ahok menegaskan Pemprov DKI tak memaksa RS swasta mengikuti kebijakan mereka.

Sebab, Pemprov DKI akan memperkuat rumah sakit umum daerah (RSUD) DKI dan puskesmas yang ada. Tetapi dia mengingatkan agar RS yang tidak mau bekerja sama berhati-hati, karena Pemprov DKI akan memeriksa KLB dan Amdal RS mereka.

“Saya tegaskan, kalau ada RS yang tidak mau ikut, silakan tidak usah ikut. Kami akan perkuat RSUD dan puskesmas kami. Tapi RS swasta harus hati-hati sama kami, karena kami akan periksakan KLB dan Amdal RS Anda. Kami tidak perlu takut. Kami beli rumah sakit, bayar dengan baik,” ujarnya.

Namun, bila RS swasta mau membuat prosentase kuota ruang rawat inap melebihi 25 persen, maka Pemprov akan memberikan kemudahan dalam penentuan KLB dan Amdal. Apalagi bila RS swasta mau menyediakan ruang rawat inap kelas III hingga 75 persen, maka Pemprov akan memberikan dana hibah.

“Bahkan kalau kelas III bisa sampai 75 persen, kami bisa kasih hibah. Mau berapa belas miliar? Mau berapa miliar akan kami hibahkan,” ucapnya disambut tepuk tangan para peserta sarasehan.

Ahok juga menghimbau perguruan tinggi tidak mempersulit orang yang ingin menjadi dokter, khususnya menjadi dokter spesialis.

IDI tidak boleh memiliki pemikiran dokter yang melayani orang miskin akan bangkrut. Dipastikannya, para dokter tidak akan terlantar, karena Pemprov DKI akan membayar kewajibannya dengan baik.

“Mau cari untung dari kelas I dan VIP, silakan. Tetapi kelas III, tolonglah jangan mencari untung. Saya mengajak bapak dan ibu dokter untuk bersama-sama mewujudkan SJSN ini. Karena Jakarta dijadikan proyek percontohan pelaksanaan SJSN, sebab disini alat kedokterannya paling lengkap dan paling bagus dokternya,” tutur mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Sumber: beritasatu.com

JAKARTA-Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Zaenal Abidin menyatakan, semenjak diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS), terjadi penumpukan dan pembeludakan pasien. Pembeludakan pasien itu menyebabkan dokter-dokter pun semakin kewalahan menangani pasien.

“Bisa dibayangkan ya, satu dokter itu menangani 100 pasien. Setiap pasien itu idealnya dilayani dokter selama 15 menit. Kalau jam kerja dokter itu 8 jam per hari, itu seharusnya tidak lebih dari 30 pasien. Semua itu dilakukan kalau ingin menjaga kualitas,” kata Zaenal, dalam  Sarasehan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  bersama Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Gedung PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2013).

Dengan adanya anggapan yang menyebutkan ideal penanganan dokter terhadap pasien yang mencapai 100 pasien per harinya, kata Zaenal, hal tersebut justru dapat mengurangi kualitas dokter. Karena jam ideal dokter dalam menangani pasien dapat berkurang.

“Dokter itu tidak seperti pembuat karcis, selesai tulis-tulis nama, pelayanannya juga selesai. Kami tidak seperti itu,” kata Zaenal.

Selain itu, ia juga mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan primer di Puskesmas yang belum memadai mengakibatkan membeludaknya pasien KJS di rumah sakit rujukan. Menurut dia, fasilitas kesehatan di puskesmas harus diperbaiki agar setiap pasien tidak lari ke rumah sakit.

Pemprov DKI, kata Zaenal, juga harus menambah jumlah dokter di setiap Puskesmas. Alasannya, jika jumlah dokter di layanan primer (puskesmas) mencukupi, masyarakat akan lebih cepat ditangani tanpa harus ke rumah sakit.

“Sumber Daya Manusia (SDM) nya dicukupi, karena dokter itu dalam sehari bekerja delapan jam dan maksimal menangani 32 pasien. Kalau lebih dari itu, tidak efektif dan membuat pasien dirujuk ke rumah sakit,” ujarnya.

Sumber: health.kompas.com

TOKYO-Ternyata tak hanya di Indonesia terdengar kabar rumah sakit menolak merawat seorang yang tengah sakit. Di negara maju seperti Jepang, kondisi seperti itu juga terjadi.

Seorang lelaki tua Jepang berusia 75 tahun, Selasa (5/3/2013), meninggal dunia setelah 25 rumah sakit menolak menerima kakek tua itu dengan alasan kekurangan tempat tidur dan tenaga dokter.

Kakek tua, yang tinggal sendirian di sisi utara Tokyo itu, sebelumnya memanggil ambulans setelah mengalami sesak nafas di kediamannya pada Januari lalu.

Ambulans dan paramedis langsung datang ke kediaman si kakek dan langsung melarikannya ke rumah sakit. Sayangnya, sebanyak 25 rumah sakit di seluruh penjuru Tokyo menolak merawat si kakek.

Ambulans itu akhirnya terpaksa melarikan si kakek ke sebuah rumah sakit di Ibaraki, di luar kota Tokyo. Namun, perjalan selama 20 menit ke Ibaraki sia-sia karena kakek tua itu meninggal dunia begitu tiba di rumah sakit.

Salah satu paramedis yang membawa si kakek kepada kantor berita Jiji Press mengakui belum pernah mengalami penolakan rumah sakit sebanyak itu.

Akibat peristiwa mengenaskan itu, pemerintah kota Kuki, tempat si kakek tinggal, di prefektur Saitama, meminta rumah-rumah sakit di wilayah itu meningkatkan kapasitas ruang perawatan daruratnya.

Sektor kesehatan publik di Jepang mendapat subsidi pemerintah dan selama ini selalu mengedepankan standar tinggi dalam pelayanannya.

Namun, dengan populasi Jepang yang semakin panjang umur dan semakin sedikit generasi muda usia kerja, maka sektor kesehatan Jepang bisa menghadapi banyak kesulitan di masa depan.

Sumber: internasional.kompas.com

Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali mengeluarkan ide untuk menata rumah sakit. Setelah sebelumnya dia menggagas sistem periksa ke Puskesmas terlebih dahulu baru ke rumah sakit melalui jaringan online, kini dia mengusulkan untuk membuat lembaga pengelola kamar rumah sakit.

Dahlan mengaku mendapatkan ide tersebut dari seorang dokter. Dia ingin ide tersebut dapat membenahi sistem rumah sakit di Indonesia. Dia mengusulkan, untuk 1.000 kamar rumah sakit akan dikelola oleh satu manajemen.

Dahlan mengatakan, idenya tersebut akan diterapkan untuk rumah sakit BUMN terlebih dahulu sebelum diikuti oleh rumah sakit swasta.

“Kita akan inventarisir, menjadi satu manajemen, satu manajemen itu ada 1.000 bed (tempat tidur). Ini merupakan skala yang baik menurut keilmuan,” ucap Dahlan di Jakarta, Selasa (5/3).

Menurut mantan Dirut PLN, ini jika satu rumah sakit BUMN tidak mencapai 1.000 bed maka rumah sakit BUMN lain akan diajak bekerja sama. Jika belum juga mencapai 1000 bed, maka Dahlan akan mengajak rumah sakit swasta.

“Apakah di Jakarta milik BUMN bisa mencapai 1000 bed? Kalau nggak, kita akan mengajak swasta kita akan manage satu manajemen. Rumah sakit baru akan baik skala 1000 bed, tapi kan rumah sakit BUMN tidak sampai 1000 bed, Pertamina, Pelni tidak,” jelasnya.

Dahlan menargetkan akan menerapkan kebijakan ini pada awal tahun depan. “Harus didata dulu dan dikumpulkan, awal tahun depan juga bagus. Biar dirundingkan dulu,” tutup Dahlan.

Sumber: merdeka.com

Jakarta-Saat ini baru tersedia 64 rumah sakit (RS) yang memberi pelayanan terhadap korban kasus kekerasan terhadap anak (KTA) di Indonesia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, menjelaskan, selain 64 RS, saat ini juga sudah dibangun 1.599 puskesmas di 356 kabupaten/kota yang memiliki unit layanan kekerasan pada anak, 15 unit rumah perlindungan sosial anak, dan 29 unit trauma center.

Berdasarkan data KTA yang dilaporkan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada 2012 terdapat total 3.871 kasus, dan kasus yang diangkat melalui media mencapai 2.471 kasus.

Hingga tahun ini, pemerintah belum memiliki data KTA yang mutakhir. Data komprehensif nasional terakhir ada berdasarkan Survei Kesehatan Nasional (Susenas) 2006. Survei itu menyatakan, setidaknya terdapat 2,81 juta tindak kekerasan yang terjadi pada anak Indonesia.

Sekitar 2,29 juta anak diperkirakan pernah menjadi korban kekerasan, atau sekitar 3%. Kalau di rata-rata, 3 di antara 100 anak Indonesia pernah mendapat KTA, dan 70,5% kejadian terjadi di rumah.

Sumber: metrotvnews.com

YOGYAKARTA-Sistem rujukan di DIY masih menyisakan beberapa permasalahan. Setidaknya itu terlihat dari banyaknya rujukan langsung dari Puskesmas di DIY ke RS Dr Sardjito.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY dr Sarminto MKes pada acara ”Weekly Clinical Updates on Primary Care 2013” di auditorium Fakultas Kedokteran (FK) UGM. “‘Harusnya jangan menerima langsung rujukan dari Puskesmas kecuali darurat. Tapi kan itu sulit juga,” paparnya.

Menurutnya, persoalan kesehatan tersebut seharusnya bisa teratasi di tingkat primer seperti Puskesmas sehingga tidak perlu langsung dirujuk ke RS Sardjito. Dia menilai SDM seperti dokter dan fasilitas di Puskesmas sudah mencukupi dan terstandar. Saat ini di DIY terdapat 121 Puskesmas, 42 di antaranya memiliki fasilitas rawat inap.

Jumlah rujukan yang langsung dari Puskesmas ke Sardjito tersebut, tambahnya, cukup tinggi. Kondisi itu nantinya bisa menjadi masalah jika Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diberlakukan tahun 2014 mendatang. ”Klaim-klaim di rumah sakit kan bisa jadi tak terbayar nanti,” katanya.

Untuk menyelesaikan persoalan itu maka pihak Dinas Kesehatan Provinsi DIY terus menyosialisasikan SK Gubernur DIY tentang sistem rujukan kepada pihak kabupaten/kota. Harapannya pihak kabupaten/kota bisa menindaklanjutinya sehingga persoalan kesehatan yang terjadi seperti angka kematian bayi maupun ibu melahirkan di DIY bisa turun dan tertangani di tingkat primer.

Senada dengan itu Dekan Fakultas Kedokteran UGM Prof Dr dr Teguh Aryandono SpB(K)Onk menilai, 60% persoalan kesehatan masyarakat seharusnya tertangani di pelayanan primer. Untuk itu SDM kesehatan di tingkat primer khususnya dokter harus benar-benar siap.

”Jika pendidikan formalnya sebagai dokter sudah selesai maka harus selalu mengikuti perkembangan Iptek. Ya seperti ikut acara pelatihan seperti ini,” tambahnya.

Sumber: suaramerdeka.com

Jakarta-Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Bambang Wispriono menilai, evaluasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Depok sejauh ini sudah cukup baik. Namun, dia menilai masih banyak beberapa kelemahan yang terjadi dalam sistem pelayanan.

“Kita harus melihat dua sisi, tak hanya dari sisi pemerintah daerah saja, tapi sisi masyarakat juga. Jangan semua apa-apa demi masyarakat, nanti enggak pernah beres. Sejauh ini sudah baik. Yang penting, sistemnya harus pro-rakyat,” ungkapnya kepada Okezone, Sabtu, 2 Maret 2013.

Bambang menambahkan, implementasi di lapangan memang terdapat sistem yang masih harus diperbaiki. “Misalnya, dana dari pemerintah pembayaran atau klaim rumah sakit telat. Birokrasi harus dibuat lebih simpel, namun sejauh ini pintunya sudah bagus,” tegasnya.

Dia juga mendorong agar kesiapan rumah sakit menampung pasien, terutama pasien miskin untuk lebih ditingkatkan. Jangan sampai ada keterbatasan kelas.

“Jumlahnya ditambah, memang banyak masyarakat kita maunya berobat langsung ke rumah sakit, enggak mau ke puskesmas dulu,” imbuhnya.

Banyak pula administrasi kependudukan di masyarakat belum rapi, sehingga banyak proses mendapatkan Jamkesda berbelit-belit.  Banyak pula masyarakat yang baru sadar mengurus Jamkesda saat mereka jatuh sakit.

“Orang itu kadang-kadang baru mengurus kalau tiba-tiba sakit, ada juga yang bukan KTP di alamat tempat mereka tinggal, bertahun-tahun di situ, begitu mulai sakit, baru komplain. Masyarakat juga jangan minta dilayani terus harus bisa hidup tertib,” jelasnya.

Dia mendorong agar rumah sakit memberlakukan reformasi pelayanan dengan menghapus sistem kasta atau kelas. Semestinya hanya ada dua jenis kamar, yakni kamar yang menggunakan biaya dan asuransi pribadi, serta kamar yang ditanggung oleh pemerintah.

“Reformasi model rumah sakit yang pas, jangan ada kelas I, II, III, seperti dikastakan. Harus dibikin dua kelompok saja, kelas 2 dan 3 digabung jadi satu saja. Harusnya ada pembenahan sistem rumah sakit,” tutupnya.

Sumber: health.okezone.com

Jakarta : Rumah Sakit Dr Cipto Mangkusomo (RSCM) dalam 2 tahun terakhir ini terus berupaya menaikkan standar mutunya dari nasional menjadi internasional. Dan peningkatan standar itu nantinya tidak hanya dinikmati pasien yang mampu atau berkecukupan, tetapi juga untuk pasien yang tidak mampu.

“Kita tidak pandang bulu dalam melayani pasien yang berobat di RSCM,” kata Direktur Baru RSCM, dr. C. H. Soedjono, SP. PD-K. Ger di RSCM Kirana, Jumat (1/3/2013).

Untuk menuju standar yang bermutu Internasional, ada beberapa standarisasi yang harus dipenuhi oleh RSCM.

Menurut Direktur Pengembangan dan Pemasaran, dr. Ayi Djembarsari, RSCM terus mengecek standar yang ada seperti standar Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi standar tersebut.

Standar SDM ini mengarah kepada apakah dokter, perawat, dan ahli medis yang ada di RSCM berkopetensi atau tidak.”Kalau ahli medis di RSCM tidak mumpuni, ya gawat. Ahli medis di sini harus mumpuni,”

Tidak hanya standar SDM, tetapi juga standar alat. Pemeliharaan alat benar-benar dilihat. Sterilkah atau tidak. Sesuai standar atau tidak. Semuanya dicek. Selain pemeliharaan ada juga kalibrasi. Standar prosedur, termasuk di dalamnya prosedur medik dan pelayanan administrasi.

Standar keselamatan, tidak hanya terkait gedung saja yang dicek standarisasinya, tetapi juga terkait lingkungan dan saraana di rumah sakit.

Walaupun RSCM nantinya sudah berstandar pelayanan Internasional, tambah Ayi, RSCM akan selalu memberikan pelayanan prima kepada pasien tidak mampu.

“Sesuai dengan visi RSCM, menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan rujukan nasional terkemuka di Asia Pasifik,” kata Ayi.

Sumber: health.liputan6.com

Rumah Sakit Sayang Bayi, Masih Ada?