BPK Soroti Tiga RSUD dan SPJT

SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng menyoroti kinerja tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) yang dinilai belum bagus. Ketiganya ialah RUSD Purworejo, Brebes dan Karanganyar.

RSUD tersebut dinilai belum efisien dalam pengelolaan keuangan. Selain itu pelayanan terhadap masyarakat juga belum maksimal, sering kurang dalam penyediaan obat, pelayanan kamar rawat inap kurang memadai dan banyak peralatan kesehatan kurang standar. Sorotan tersebut terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2012 yang telah diserahkan ke DPRD Jateng.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi mengatakan, bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu pihaknya berencana mengecek langsung bagaimana pelayanan di tiga RUSD tersebut. Jika memang pelayanan yang diberikan kurang bagus, maka harus dilakukan pembenahan.

“Kami akan kunjungi rumah sakit itu, tapi waktunya dirahasikan agar sana tidak siap-siap dulu,” katanya.

Selain tiga RSUD, BPK juga memberi penilaian kurang memuaskan terhadap kinerja PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Terutama pada anak perusahaannya yang menangani blok Cepu yakni PT. Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC).

Rukma mengatakan, PT. SPHC yang didirikan pada 7 April 2006 itu dinilai BPK tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tak didukung peraturan daerah (Perda). BPK menyarankan, segera dibuat Perda untuk memayungi segala kegiatan PT SPHC. Hal ini berbeda dengan persepsi Pemprov Jateng yang mengira PT SPHC hanya anak perusahaan sehingga tak perlu Perda.

“Dulu kan pikirannya SPHC itu ngikut SPJT yang sudah ada punya perda. Tapi BPK bilang meski anak perusahaan tetap harus punya Perda,” katanya.

Rukma berjanji akan membahas persoalan tersebut dengan pihak eksekutif. Jika memang diperlukan Perda, maka secepatnya harus dibuat agar pengelolaan Blok Cepu semakin bermanfaat. “Penilaian BPK ini memberi waktu dua bulan untuk berbenah, setelah ada perbaikan akan diveluasi lagi,” tegasnya.

Sumber: suaramerdeka.com