Seminar Pengembangan Dukungan untuk Dokter di Daerah Terpencil

Yogyakarta, 07 April 2014

 

 

 

Seminar Pengembangan Dukungan untuk Dokter di Daerah Terpencil Berdasarkan Pengalaman di Australia, telah diselenggarakan PKMK FK UGM pada Senin (7/4/2014) di Ruang IKD, Lantai 2, Gedung S3 FK UGM. Pembukaan disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD.  dengan ucapan selamat datang di Lunch Seminar tentang dokter rural. Seminar ini menghadirkan pembicara Dr. Charles Ervill sebagai Board member Australian College of Rural and Remote Medicine. Selain dapat dihadiri secara langsung, seminar ini juga dapat diikuti secara webinar oleh peserta dari seluruh dunia melalui beberapa website yang dikelola oleh PKMK. Kemudian M. Fadjar Wibowo, S. Ked sebagai moderator mengawali dengan menyampaikan akan ada hal menarik atau fakta yang ditemukan di Australia yang bisa dipraktekkan di Indonesia.

Dr. Charles Ervill merasa terhormat dan senang bisa datang di Indonesia untuk bercerita mengenai pengalamannya. Ia membeberkan hal-hal yang ditemukan di Australia yang memiliki kesamaan dengan Indonesia tentang daerah terpencil. Dr. Charles memulai tentang deskripsi kondisi di Australia dan masalah yang ada di daerah terpencil dan pedalaman. Ia juga membahas kondisi tenaga kesehatan yang melayani di daerah pedalaman Australia, pendidikan kedokteran, petugas kesehatan, mahasiswa kedokteran dan lain-lain.

Penyebaran penduduk di Australia tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di sepanjang area timur laut hingga selatan benua ini, sedikit di barat daya dan barat serta sebagain kecil di utara. Bagian tengah benua adalah area kosong dengan sedikit sekali atau tidak ada penduduk, kecuali beberapa titik di Negara Bagian Northern Territory dan South Australia. Sedikit dokter yang bersedia jadi dokter umum, walaupun sebenarnya dokter umum diperlukan di daerah pedalaman. Kesulitan dokter di daerah terpencil karena merasa terisolasi dan jauh dari fasilitas kesehatan yang maju. Ada semacam “The Royal Flying Doctor Services”, atau seperti ambulance udara, yang bisa menjemput pasien di daerah pedalaman yang butuh penanganan emergency pada kasus appendicitis, trauma oleh kecelakaan, namun ini membutuhkan biaya yang mahal sehingga tidak disarankan untuk Indonesia. Selain itu, menurut pengalaman Dr. Charles mengakses pelayanan ini, diperlukan waktu setidaknya 10 jam untuk helikopter ambulance tiba di lokasi untuk mengevakuasi pasien/korban kecelakaan.

Saat ini fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil Australia banyak diisi oleh dokter asing yang berasal dari India, Thailand, Filipina, dan negara-negara lain, namun tidak ada yang berasal dari Indonesia. Dokter yang bekerja di daerah rural harus juga mempelajari dasar-dasar keterampilan sebagai dokter spesialis Obsgyn, Anak dan Kegawatdaruratan. Oleh karenanya, di Australia ada pendidikan tambahan untuk menjadi Generalist-Physician atau Dokter Spesialis Umum. Di Indonesia masih sulit memfasilitasi hal ini karena belum ada kurikulumnya.

Ada cukup banyak negara yang memiliki masalah dengan generalist medizine, anatra lain Singapura, Jepang, Pasifika, Afrika Selatan, Kanada dan New Zealand. Tahun lalu berbagai negara ini berkumpul di Australia untuk menghasilkan consensus mengenai mengenai Rural Generalist Medicine. Konsensus ini menunjukkan komitmen negara-negara yang terlibat dalam meningkatkan kesehatan penduduk di daerah rural melalui pelayanan kesehatan yang aksesibel dan bermutu tinggi.

Pada sesi diskusi yang hangat, dr. Muhammad Rizki dari FK Universitas Mataram menanyakan apakah Fakultas Kedokteran di Australia sudah memasukkan remote area/rural medicine kedalam kurikulum dan apakah dokter yang baru tamat sudah siap untuk melayani didaerah terpencil. Dr. Charles menanggapi bahwa Rural Clinical School diadakan oleh James Cook University, mahasiswa akan tinggal disana selama satu atau dua tahun tahun dan praktek di daerah terpencil serta menjalani semacam Rural Training Program. Melalui webinar peserta dari Kalimantan Timur menanyakan bagaimana cara mencegah retensi dokter. Di Australia dokter mendapat penghasilan yang bagus, meskipun tidak ada perbedaan antara dokter yang bekerja di wilayah perkotaan dengan di daerah remote. Pelibatan sebanyak mungkin orang yang bisa diajak bekerjasama juga dapat menjadi solusi dan yang paling baik adalah mencoba melakukannya.

Pertanyaan lain dari peserta adalah bagaimana dokter di Australia bisa termotivasi untuk melayanai di rural area? Sistem apa yang dibuat untuk merangsang dokter mau melayani di rural area? Dr. Charles menyarankan untuk pertama, pilihlah mahasiswa yang berasal dari “rural background”, dia akan mau kembali ke daerahnya, kedua, exposure during training dan ketiga melakukan seleksi terhadap dokter yang memiliki sense of pelayanan di rural area, walaupun itu sangat sulit.

Prof. Laksono Trisnantoro juga menanyakan bagaimana dengan dokter spesialis di rural area? dr. Evrill menjawab dokter spesialis dan sub spesialis lebih suka di kota, karena pasien lebih banyak disana, daerah rural lebih memerlukan dokter umum, dan dokter umum di Australia harus memiliki setidaknya satu tahun pelatihan untuk satu bagian spesialis seperti anestesi, obsgin, bedah, populasi, dermatology dan lain-lain (setidaknya ada 12 bagian). Pada akhir sesi, Prof. Laksono Trisnantoro menyimpulkan  pertama, gambaran situasi Australia dan Indonesia berbeda, dimana Indonesia yang merupakan kepulauan memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Kedua, rural medicine menjadi penting karena dalam era JKN saat ini terdapat diskriminasi, jika jumlah dokter di suatu daerah sedikit maka penyerapan dana BPJS akan sedikit pula karena tagihan berdasarkan klaim. Ketiga, Rural Doctor Issue perlu diketengahkan, agar dana dalam era JKN tidak tersedot ke daerah yang bukan termasuk terpencil. Keempat, pada sektor pendidikan, di Australia pendidikan kedokteran rural sudah pendidikan tersendiri, mungkin ini bisa menjadi referensi. Kelima, dii Australia ada dokter plus, dengan kewenangan tindakan khusus yang mejadi kompetensi spesialis di Indonesia.

Selanjutnya Prof. Laksono Trisnantoro menyampaikan “what next” dari seminar ini :

1. Di Australia, Organisasi Profesi Dokter dan Kolegium berbeda, tapi di Indonesia masih menjadi satu. Hal ini harus menjadi perhatian sehingga pengembangan dokter rural dapat diwujudkan.
2. Fakultas Kedokteran UGM mendukung rural medicine, dengan CME online (internet) yang sekarang sedang digalakkan, juga dengan web pendidikankedokteran.net

Selanjutnya dr. Asep Purnama, SpPD yang mengikuti webinar dari Maumere, Flores, diberi kesempatan untuk menanggapi tentang hal tersebut. Menurut dr. Asep, pengembangan kompetensi dokter bagi yang bekerja di daerah terpencil memiliki komponen yang sangat mahal pada biaya transportasi. Bila ada pelatihan-pelatihan yang bisa diberikan melalui internet, maka hal ini bisa menekan biaya dan sangat mungkin untuk dikembangkan.  Di akhir sesi seminar Prof. Laksono menekankan perlu dibentuk asosiasi dokter rural untuk memperjuangkan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah sulit, dan harus didukung dengan kegiatan-kegiatan seminar/workshop minimal sebulan sekali dengan media internet. Menurutnya juga pelru ada deklarasi tentang ini dengan mengundang stakeholder terkait termasuk Menteri Kesehatan. (TYR, W, PEA).

Reporter:

Tri Yuni Rahmanto, SE, S.Kep, Ners.

Widarti, SIP

Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM,. M.Kes

Reportase

Scaling Up Program Sister Hospital Provinsi NTT

Nusa Dua, Bali, 19 Maret 2014

Reporter: Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM,. M.Kes

 

Implementasi JKN sejak awal 2014 yang dimaksudkan untuk memeratakan pelayanan nampaknya masih sulit untuk terwujud. Namun Prof. Laksono Trisnantoro dari UGM mengungkapkan bahwa Road Map yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan JKN seharusnya memikirkan beberapa skenario, tidak hanya mengandalkan pada satu rencana. Hal ini karena banyak faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan.

Skenario pertama adalah skenario optimis, yaitu semuanya berjalan sesuai dengan yang disusun dalam peta pemerintah. Namun skenario ini hanya dapat  berjalan apabila terdapat berbagai kebijakan dan perubahan-perubahan yang dibutuhkan agar asumsi dalam Road Map terpenuhi, antara lain ketersediaan fasilitas, SDM dan dana.

Skenario kedua adalah skenario pesimis, akan terjadi apabila ada kegagalan dalam menambah SDM dan fasilitas kesehatan di daerah sulit, komposisi PBI dan non-PBI yang tidak seimbang, fraud dan berbagai masalah lain dalam pelaksanaan JKN. Dalam kondisi ini, dana BPJS akan banyak terserap ke daerah-daerah yang memiliki banyak fasilitas kesehatan dan yang banyak melakukan fraud.

Bila yang terjadi adalah skenario pesimis, maka NTT tidak akan dapat menyerap dana BPJS sebanyak daerah-daerah lain yang telah maju dengan fasilitas yang lebih banyak. NTT tidak akan mampu mengajukan klaim sehingga prinsip keadilan yang dicita-citakan oleh JKN akan sulit terwujud. Untuk itu, perlu ada investasi untuk pengembangan fasilitas kesehatan dan penambahan SDM di NTT yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini karena kemampuan ekonomi daerah NTT kecil. Selain itu, juga perlu ada pembatasan-pembatasan pemanfaatan oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Program Sister Hospital di Provinsi NTT yang telah berjalan sejak akhir tahun 2010 dan kemudian diperkuat dengan Performance Management and Leadership (PML) tahun 2011 bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di NTT.

Pada prinsipnya program sister hospital ini merupakan program kemitraan antara RS “besar” di Jawa, Bali dan Makassar dengan RSUD di NTT. Kemitraan ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tenaga dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya di RS, khususnya untuk melaksanakan pelayanan PONEK 24 jam. Implementasi kegiatan adalah dengan cara clinical contracting out.

Pada model ini, RS Mitra mengirimkan tenaga spesialis obsgyn, spesialis anak dan spesialis anestesi serta tenaga paramedis untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan keterampilan teknis staf klinis di RSUD melalui training, magang di RS Mitra, dan pengembangan budaya kerja yang mengarah ke mutu layanan dan keselamatan pasien. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan tenaga puskesmas, dimana mereka dilatih dan diberi penyegaran dalam rangka penguatan sistem rujukan.

Hasil yang diperoleh yaitu pelayanan PONEK di RS sudah mulai tertata dan tim juga sudah menghasilkan manual rujukan yang dilaksanakan mulai dari tingkat puskesmas atau bidan desa sampai dengan RS. Dengan adanya manual rujukan ini, “kegaduhan” di IGD RS akibat kasus ibu hamil yang terlambat dirujuk dapat dikurangi.

Sejauh ini, hasil monitoring dan evaluasi pada sebelas RSUD di NTT menunjukan bahwa pada umumnya program SH-PML telah membawa dampak positif. Ketersediaan tenaga residen senior dari spesialisasi Obsgyn, Anak dan Anestesi tersedia secara reguler di hampir semua RS, terbangunnya manual rujukan kasus ibu hamil dari tingkat bidan desa dan puskesmas ke RS, hingga berbagai pembenahan pengelolaan operasional RS. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak faktor yang ikut mendorong kemajuan tersebut, antara lain dukungan Pemda pada beberapa daerah yang cukup baik, memberi kesempatan bagi RSUD untuk menerapkan metode-metode baru yang lebih efektif.

Dengan adanya berbagai perbaikan dari hasil upaya menata pelayanan PONEK di RS, maka dipandang perlu untuk melakukan scaling up kegiatan ini ke RSUD lain di Provinsi NTT. Menurut Wikipedia, scaling up adalah perpindahan proses dari suatu setting pada skala yang kecil (pilot project) ke implementasi pada skala yang lebih besar atau skala komersial. Tujuan scaling up suatu program biasanya adalah untuk meningkatkan atau memperluas cakupan kegiatan yang telah diyakini efektivitasnya, untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar.

Jika upaya intervensi untuk menghadapi kondisi seperti pada skenario kedua dilakukan, maka ada harapan bahwa pemerataan distribusi tenaga dapat terjadi. Pemerataan distribusi tenaga akan mempermudah scaling up program sister hospital.

Pada akhir pertemuan, Dr. Stefanus Brian Sera selaku Kepal Dinas Provinsi NTT menjelaskan pada para direktur RSUD mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana JKN yang masuk ke RS, yaitu untuk operasional (jasa medis, bahan habis pakai, jasa RS). Di sisi lain, tarif RS pemerintah di NTT saat ini merupakan tariff subsidi. Menurutnya hanya tarif di RS Prof. Yohannes Kupang yang mendekati real cost. RS yang sudah ditetapkan sebagai BLUD akan lebih mudah dalam menggunakan dananya.

Dampak positif dari pelaksanaan JKN antara lain: RS menggunakan INA-CBGs menguntungkan RS dilihat dari aspek tarif Perda sebelumnya. Menurut Dr. Stefanus ini berarti bahwa tarif RS sebenarnya sudah kuno, sehingga perlu kajian unit cost untuk memperbaiki tarif.

Provinsi menyediakan anggaran untuk pelayanan kesehatan Jamkesda dan Jamkesmas sebesar Rp 7,5 M, dengan dasar tarf INA-CBGs. Namun anggaran ini hanya dialokasikan untuk RS rujukan:

– RSUD Atambua (untuk rujukan dari Belu, Kefamenanu dan Melaya),

– RSUD Kupang (untuk rujukan dari Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Kupang, Rote dan Sabu),

– RSUD Sikka (untuk rujukan dari Kab. Sikka dan Flores timur),

– RSUD Ruteng (untuk rujukan dari Ruteng, Manggarai Barat dan Manggarai Timur) dan

– RSUD Waingapu untuk kabupaten lainnya.

PRESS RELEASE

SEMINAR DAN WORKSHOP PERAN KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RUMAH SAKIT DAN KETUA KOMITE MEDIK DALAM MENCEGAH FRAUD PADA PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

 

Seminar dan Workshop  Peran Kepala Dinkes, Direktur RS dan Komite Medik untuk mencegah Fraud pada Pelaksanaan JKN dalam rangka Annual Scientific Meeting (ASM) dan Dies Natalis FK UGM Ke-68 telah digelar pada Sabtu (15/3/2014) di FK UGM. Acara ini merupakan kerjasama antara PKMK FK UGM dan RSUP Dr. Sardjito.  Sesi Pleno menngungkapkan data menarik, yaitu jika siapapun melihat adanya indikasi fraud namun diam saja, maka hal terseut dianggap fraud juga.

Sesi Paralel 1 memberikan hasil akhir kesimpulan dari tim PKMK UGM yang disampaikan oleh DR. Dr. Dwi Handono meminta peserta memberi usulan regulasi kepada ADINKES, kemudian dihasilkan beberapa poin yaitu agar ADINKES mempertimbangkan kompetensi Kepala Dinas Kesehatan termasuk pelatihan atau diklat yang dilakukan di institusi bersertifikat, dan yang melatih adalah tenaga ahli yang sudah pernah menduduki jabatan sebagai kepala dinas, kemudian aturan kapitasi segera diterbitkan, dan meningkatnya fungsi ADINKES dalam berkoordinasi dengan BPJS. Usulan  lain dari peserta mengenai adanya remunerasi kepada tenaga kesehatan.

Sesi parallel II berakhir, Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes selaku course director (PKMK FK UGM) menyampaikan kesimpulan tentang jenis dan penyebab fraud sampai rekomendasi sebagai strategi pencegahan fraud di RS. Direktur, non Direktur, bahkan masyarakat pun sama-sama terlibat moral dalam pencegahan fraud. Setiap provinsi perlu membuat Dewan Pengawas BPJS.

Diskusi pada sesi paralel III ini berjalan hangat, dengan pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan JKN selama dua setengah bulan ini fraud memang sudah terjadi di rumah sakit. Sebagian besar fraud terjadi karena kekhilafan dan ketidak pahaman. Namun, fraud tetap harus dideteksi dan dicegah. Diskusi pada paralel III ini berfokus pada pencegahan fraud di level  penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan di RS.

Selengkapnya, silakan simak melalui website Manajemen Rumah Sakit: http://manajemenrumahsakit.net/2014/01/tor-seminar-leadership-series/.

Reportase Sesi Pararel 1 – Seminar dan Workshop Leadership Series

15 Maret 2014

Pleno | Sesi Pararel 2 | Sesi Pararel 3

Peran Kepala Dinas Kesehatan dalam Pengawasan JKN

Reporter: Christa Gumanti Manik, SKep, NS & Gerardin Ranind Kirana, SKM

Dr. dr. Dwi Handono (PKMK FK UGM) sebagai moderator dalam forum diskusi Peran Kepala Dinas Kesehatan dalam Pengawasan JKN memaparkan latar belakang masalah yang dihadapi sebagai pengantar diskusi, pertama: Belum jelasnya peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan dan pengawasan JKN. Kedua, kedua: Implementasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di lapangan tidak sesuai  dengan yang seharusnya.

Nara sumber pertama, Dr. Krishnajaya MS (Ketua ADINKES), memaparkan bahwa urusan pemerintah menjadi konkuren (lawan) kewenangan daerah (Permenkes N0.69 Tahun 2013 tentang tarif dan Permenkes Tahun No.17 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional). Hal yang terjadi saat ini, banyak urusan pemerintah pusat diberikan kepada daerah dan bukan merupakan kewenangannya. Maka dalam era JKN, Gubernur akan menjadi wakil pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengundang rapat bupati/kepala daerah, kabupaten/kota dan berhak memberikan reward maupun punishment kepada kepala daerah. Seharusnya, pemerintah pusat tidak hanya memberikan tugas dan tanggungjawab kepada daerah, melainkan disertai pemberian dana operasional.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara memanfaatkan akses pelayanan kesehatan, serta apa peran provinsi dan kabupaten, serta bagaimana implementasinya dilapangan? Seharusnya JKN memberikan keadilan bagi seluruh penduduk di suatu daerah. Fokus JKN kedepannya adalah penurunan pelayanan kuratif, dengan meningkatkan pelayanan  preventif dan promotif. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa masih ada kekosongan peraturan, dan belum jelasnya fungsi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan JKN.

ADINKES saat ini sedang mendiskusikan Perpres mengenai pemanfaatan kapitasi untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Draft untuk peraturan tersebut sudah hampir final, serta akan terbit dalam waktu dekat. Pemanfaatan kapitasi tertulis bahwa dana kapitasi akan langsung diberikan pada Puskesmas, serta tertulis pembagian antara Dinkes dengan Puskesmas sebesar 60:40. Diharapkan dengan peraturan yang jelas ini, tercapai sebuah kepastian dalam pemanfaatan kapitasi sehingga tidak menjadi sebuah temuan. Dana kapitasi juga memperhatikan demografi dari suatu daerah. Maka dalam Perpres yang baru, akan ada tambahan Rp 10.000.000,00 untuk remote area, dan uang tersebut di luar jumlah dari dana kapitasi. Pemerintah pusat seharusnya menempatkan pegawai-pegawai yang mampu melakukan verifikasi di puskesmas untuk dana kapitasi tersebut sebagai suatu wujud usaha pengawasan terhadap dana kapitasi. Namun sampai saat ini, masih belum ada regulasi dari pemerintah pusat terhadap hal tersebut.

Pegawai di luar nakes sering menyatakan bahwa usaha promosi di bidang kesehatan merupakan usaha yang buang-buang waktu dan uang. Namun sebaliknya, tenaga kerja nakes menganggap bahwa usaha promosi kesehatan adalah hal utama yang sebaiknya harus dilakukan dengan masif, sebagai suatu usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya disusun regulasi yang jelas agar pegawai yang bekerja di bidang kesehatan adalah orang-orang yang lulus dan dianggap kompeten dari institusi pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan. Desain kompetensi kepala dinas sebagai regulator menjadi hal yang penting, untuk itu harus disiapkan institusi pendidikan yang bersertifikasi untuk pelatihan/diklat dan pembiayaannya. Pengalaman lapangan, penguasaan masalah etika kesehatan masyarakat dan hukum kesehatan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan Kepala Dinas Kesehatan, kemudian selain sebagai dasar mengikuti pelatihan diklat kepemimpinan , calon kepala dinas kesehatan seharusnya memiliki latar pendidikan S1 dan S2 dari bidang kesehatan, dan ADINKES sedang mengajukan kurikulumnya ke PPSDM.

Nara sumber berikutnya, dr. Siti Wahyuningsih M.Kes (Kepala Dinas Kota Surakarta) memaparkan bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam era JKN. Beberapa masalah dalam era JKN ini, perangkat didaerah dinilai kurang siap karena kurangnya sosialisasi dari BPJS. Sehingga tenaga kesehatan kurang memahami aturan yang mengakibatkan  masyarakat mengeluh tentang pelayanan baik pada tingkat PPK primer atau pada rujukan berjenjang. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Surakarta melakukan upaya koordinasi dengan BPJS, organisasi profesi dan evaluasi secara berkala. Kendala yang dihadapi oleh Surakarta yaitu SDM yang kurang, masyarakat juga kurang siap dengan rujukan berjenjang. Namun program-program yang ada di Dinkes tidak terganggu dengan adanya BPJS, kuncinya koordinasi dan komunikasi  dan jangan ada pihak  merasa ada yang dirugikan.

Hasil akhir kesimpulan dari tim PKMK UGM yang disampaikan oleh DR. Dr. Dwi Handono meminta peserta memberi usulan regulasi kepada ADINKES, kemudian dihasilkan beberapa poin yaitu agar ADINKES mempertimbangkan kompetensi Kepala Dinas Kesehatan termasuk pelatihan atau diklat yang dilakukan di institusi bersertifikat, dan yang melatih adalah tenaga ahli yang sudah pernah menduduki jabatan sebagai kepala dinas, kemudian aturan kapitasi segera diterbitkan, dan meningkatnya fungsi ADINKES dalam berkoordinasi dengan BPJS. Usulan  lain dari peserta mengenai adanya remunerasi kepada tenaga kesehatan.

Dinas kesehatan sangat sibuk perannya sebagai penyedia layanan atau operator dalam mempersiapkan PPK 1 sebagai provider, berkoordinasi dengan organisasi profesi, dan banyaknya persiapan internal yang dibutuhkan. Hal tersebut sangat merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, sehingga fungsi sebagai regulator sedikit terlupakan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional. Sangat diharapkan fungsi regulator jangan sampai terlupakan, namun dapat dioptimalkan kembali.

Upaya mengurangi Angka Kematian Ibu adalah salah satu tujuan utama dari pencapaian indikator derajat kesehatan di Surakarta. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional ini Jampersal sudah terintegrasi didalamnya sehingga dengan kata lain sudah dicabut, namun disayangkan  hal penting ini tanpa notifikasi sebelumnya. Surakarta sebenarnya tidak terlalu mengandalkan dana Jampersal atau JKN, karena Surakarta memiliki dana tersendiri bagi para ibu hamil yang membutuhkan pertolongan bagi persalinannya, terutama saat ibu tersebut tanpa sengaja tidak membawa kartu Jaminan Kesehatan Nasionalnya pada saat akan bersalin di fasilitas kesehatan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada era JKN ini, bagi orang yang berkunjung kefasilitas kesehatan tanpa membawa kartu JKN miliknya, maka tidak akan dilayani. Jika keadaan tersebut diterapkan untuk ibu hamil yang membutuhkan pertolongan segera untuk persalinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kebijakan yang diambil adalah membawa kartu JKN maupun tidak, harus tetap dilayani dengan dana tersendiri tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penambahan jumlah AKI di Kota Surakarta.

Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan, yaitu mengenai mapping, rujukan berjenjang, dan pembatasan obat. Mapping dilakukan dengan tujuan mengatur jumlah kunjungan pasien, sehingga jumlah kunjungan dapat dibatasi. Dalam peraturan tertulis bahwa ada beberapa kasus penyakit dan beberapa keadaan pasien yang menjadi syarat tertentu, agar pasien tersebut tidak melampaui rujukan berjenjang, serta apabila terdapat fasilitas kesehatan yang dirasa tidak cukup kompeten untuk menangani pasien, maka pasien tersebut akan diperbolehkan langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan yang dirasa cukup kompeten tanpa mengikuti alur rujukan berjenjang. Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional obat juga dibatasi.

Menurut dr. Siti Wahyuningsih M.Kes, jika uang kapitasi dari BPJS langsung diserahkan ke Puskesmas akan terjadi beberapa kesulitan, hal ini karena Puskesmas sebagai UPT Dinas Kesehatan mengharuskan segala bentuk keuangan yang masuk untuk Puskesmas harus melalui bendahara penerima dan segala bentuk keuangan yang keluar harus melalui bendahara pengeluaran. Sistem pemberian kapitasi langsung kepada Puskesmas hanya memposisikan Dinkes sebagai penanggungjawab tanpa mengetahui penggunaan dana kapitasi tersebut.

Jamkesda di Kota Surakarta sampai saat ini masih dikelola sendiri, jadi masih belum diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Namun sudah ada rencana bahwa Jamkesda dengan jenis Jamkesmas gold akan diintegrasikan. Untuk pengawasan Jamkesda dilakukan dengan verifikasi klaim RS, pemeriksaan BPK dan laporan dari masyarakat. Jika semua asuransi kesehatan daerah jika sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional maka regulasi yang jelas untuk pengawasan harus segera dibuat.

Telah Terselenggara Seminar dan Workshop Peran Kepala Dinkes,

Direktur RS dan Komite Medik untuk mencegah Fraud di JKN

15 Maret 2014

Sesi Pararel 1 | Sesi Pararel 2 | Sesi Pararel 3

Reporter: Widarti, SIP

Seminar dan Workshop  Peran Kepala Dinkes, Direktur RS dan Komite Medik untuk mencegah Fraud di JKN dalam rangka Annual Scientific Meeting (ASM) dan Dies Natalis FK UGM Ke-68 telah digelar pada Sabtu (15/3/2014) di FK UGM. Acara ini merupakan kerjasama antara PKMK FK UGM dan RSUP Dr. Sardjito. Prof. Laksono Trisnantoro selaku board PKMK menyampaikan definisi fraud yaitu pelanggaran hukum atau penipuan, melambungnya biaya kesehatan, contoh fraud kesehatan: upcoding, tagihan fiktif, debundling, dan sebagainya. Fraud ini dikhawatirkan akan membuat BPJS membayar klaim lebih besar dari seharusnya. Hal yang akan terjadi jika tanpa pencegahan, kerugian akan membesar.

Ada beberapa skenario fraud dalam JKN ini, skenario A-tidak terjadi fraud, skenario B- terjadi fraud namun tidak ada penegak hukum, skenario C- terjadi fraud dan ada penegak hukum. Kekhawatiran yang mungkin muncul: masyarakat tidak percaya pada diagnostik, karena hal itu dilakukan karena sakit atau kebutuhan atas fee for service dokter. Sisi negatifnya, dokter bisa masuk penjara karena fraud. Sementara, sisi positifnya-akan dilakukan pencegahan fraud.

Prof. Adi Utarini (Wadek III FK UGM) menyampaikan pengantarnya, forum ini akan digunakan untul mempelajari, memerangi ketidaktahuan atas fraud di JKN. Jika kita berpikir positif, tidak ada yang berniat untuk melakukan kriminal, ungkap Prof.  Adi. Saya rasa kita perlu mengangkat kembali peran wasit dalam pelaksanaan JKN, untuk siapa yang ditunjuk bisa kita putuskan nanti, tambah Prof.  Adi. Prof. Adi juga menyampaikan terima kasih untuk peran panitia ASM dan PKMK dalam pelaksanaan.

Sesi Panel dimoderatori oleh Prof. Laksono Trisnantoro. Panelis pertama ialah dr. Hanevi Djasri, MARS yang memaparkan tentang Fraud dalam JKN di Indonesia. Spektrum dalam fraud : error input data-waste-abuse-fraud. Bentuk-bentuk fraud cukup beragam, antara lain: mengklaim pelayanan yang tidak diberikan, mengklaim layanan yang tidak ditanggung asuransi, mengklaim tagihan yang seharusnya dibayar pasien, dan sebagainya. Fraud ini cukup mengagetkan karena potensi kerugian akibat fraud: 7,29% per tahun di dunia. Pendorong utama anti fraud meliputi: kesadaran bahwa fraud menggerogoti biaya untuk mengakses layanan kesehatan, adanya quality of care/patient safety, kesadaran dan perhatian media massa dan sebagainya. Poin yang ditekankan dr. Hanevi yaitu quality improvement atau mencegah lebih baik.

Panelis kedua ialah dr. Mohamad Edison, Kepala Sub Manajemen Fasilitas Kesehatan dan Utilisasi BPJS yang memaparkan Implemenrasi JKN dalam Pelaksanaan SJSN. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ialah siapapun mereka, yang bekerja enam bulan di Indonesia dan membayar premi-baik WNI maupun ekspatriat. Sementara, alur pelayanan kesehatan yang diakses peserta PBI dan non PBI:  meliputi peserta-faskes tingkat pertama dan RS. BPJS sudah melaksanakan amanat UU, yaitu periode Januari-Februari klaim dibayar pada tanggal 15. Namun, masalahnya uang dari BPJS bisa sampai Puskesmas tidak? Belum lagi masalah tanda tangan dokter bisa dipalsu, maka butuh kejelian untuk melihat hal ini. Faktanya, unit anti fraud belum ada di BPJS, namun peran ini melekat di function. Fraud bisa terjadi di fasilitas kesehatan yaitu: upcoding, tagihan tanpa berkas, medical necessity, unblundling, false claim dan seterusnya. Fraud yang ‘bisa’ dilakukan peserta yaitu penggunaan kartu tidak berlaku, pelayanan tidak sesuai prosedur, dan lain-lain.

Drs. Ponco Respati Nugroho, M. Si, Sekretaris DJSN menjadi panelis ketiga dan memaparkan DJSN: Pengawasan dan Potensi Fraud.

BPJS disinyalir terancam fraud saat pengalihan aset dari PT. Askes. JKN mengamanatkan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan, lalu siapa yang mengawasi? Problem terbesar yang dihadapi ialah belum meratanya fasilitas kesehatan. DJSN bersama OJK dan BPK melakukan pengawasan eksternal pada pelaksanaan JKN.

Diskusi:

Budi Santosa, RS Soeradji, Klaten, RS sering melakukan abuse tanpa sengaja misalnya diagnostik dibolak-balik karena National Casemix Center (NCC) masih memberi aturan abu-abu. Prof Laksono memberikan pendapatnya, yaitu sistem yang mendorong terjadinya fraud. BPJS wasitnya National Casemix Center (NCC) dan kita hanya menyampaikan dugaan fraud. NCC ini yang merumuskan tarif INA CBG’s yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Kurang lebih 300-an tarif dinilai lebih rendah dari tarif lama (SK Mentri). P2JK melakukan konfirmasi dan tim NCC ketuanya masih dr. Bambang Wibowo, dalam proses SK Mentri NCC menjadi ex oficio P2JK sehingga ke depan, ketuanya ialah Donal Pardede. Prof. Laksono menambahkan, betul tidak aturan INA CBG’s akan mendorong adanya fraud?

Ambo Sakka, peserta blended learning fraud mempertanyakan bagaimana peran Kadinkes, Dir. RS dan komite medil? Hal yang terpenting ialah edukasi atas fraud ini. Drs. Ponco menjawab, kami melihat secara luas, dari BPJS ada potensi kita lihat pasti ada penanganan. Aspek edukasi memang sangat penting. BPK, Kepolisian dan lain-lain bekerja sesuai norma-normanya. Lalu, dr. Mohamad menyatakan pengalihan aset, investasi, dugaan fraud dan ini positif untuk manajemen. Kami melakukan edukasi berkelanjutan.

Kementrian Kesehatan memiliki jadwal tetap yaitu hari Rabu pukul 13.00 WIB untuk koordinasi Sekretariat Gabungan yang membahas seluruh masalah yang terjadi. NCC sangat membutuhkan masukan dari organisasi profesi. Hal yang masih dipertanyakan dr. Hanevi ialah rumus perhitungan INA CBG’s, apakah melihat clinical pathway dan unit cost RS pemerintah dan swasta? Desain sistemnya masih cenderung mendorong fraud.

Acara kali ini juga diikuti peserta dari luar UGM melalui aplikasi GoToWebinar. Beberapa peserta mengajukan pertanyaannya, Agustian, Jakarta: fraud harus diatasi dengan pencegahan dan penindakan untuk memberi efek jera. Prof. Laksono, kita perlu KPK dan Bareskrim (di setiap Polda) untuk menindak ini. Lalu, Firman, Bima menyatakan kita perlu verifikator internal, KPK sangat terbatas tenaganya. Disusul Nurdian Fahrudi yang menyatakan regulator belum menangkap kebutuhan layanan. Tambahan yang penting dari dr. Hanevi, jika mengetahui adanya fraud namun tidak melapor maka ini disebut fraud juga (meskipun diam saja). Jadi, perlu ditegaskan komplemen verifikasi yang dinilai apa?

Laksmi Amalia, peserta blended learning mempertanyakan sudah ada fraud namun belum ada efek jera. Apakah sudah ada peraturan yang menegaskan definisi fraud dan korupsi secara legal. Hasil MoU mekanisme dan pengawasan OJK-DJSN-BPK, follow up per enam bulan seperti apa?

Drs. Ponco, KPK mengkaji awal implementasi pada Oktober 2013 lalu mengingatkan DJSN ada potensi fraud, maka dengan perspektif itu kami melangkah. DJSN-OJK terikat dalam MoU: berbagi tugas masing-masing dengan indikator/instrumen yang sama. Bagaimana BPJS menginvestasikan dana, OJK bertanggung jawab keberlangsungan keuangan. DJSN-pencapaian kinerja BPJS, manfaat dan sebagainya. Aspek persinggungan DJSN dan OJK. BPK sebagai lembaga tersendiri, tidak terikat dengan OJK dan DJSN. Area fraud dalam Jamkes luas dan regulasinya abu-abu.  Kesimpulannya implementasi JKN harus berjalan di tahun 2014, mempunyai tujuan pemerataan pelayanan kesehatan. Potensi terjadinya fraud: fraud sudah terjadi. Verifikasi harus 15 hari dan terjadi pembayaran.

Reportase Sesi Pararel 3 – Seminar dan Workshop Leadership Series

15 Maret 2014

Pleno | Sesi Pararel 1 | Sesi Pararel 2

Peran Komite Medik pada Clinical Governance dalam Pencegahan Fraud

Reporter: Ariani Arista Putri Pertiwi, S.Kep., Ns,. MAN

Peran komite medik pada clinical governance dalam pencegahan fraud dibahas dalam sesi paralel III. Sesi ini dihadiri tiga orang narasumber yaitu alumnus MMR UGM, dr. Kasyfi Hartati, MPH, yang melakukan evaluasi berjalannya komite medik di rumah sakit di Jawa Tengah. Narasumber berikutnya ketua BPRS indonesia yaitu dr. Agus Sutiyoso, Sp.OT, MARS, MM serta dr. Hanny Rono, Sp.OG, MARS selaku ketua forum komite medik nasional. Sesi paralel III ini dihadiri oleh tidak kurang dari 10 perwakilan rumah sakit daerah seputar Jogja dan Jawa Tengah, serta peserta dari daerah lain yang mengikuti acara melalui webinar. Diskusi pada sesi paralel III ini berjalan hangat. Diawali dengan pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan JKN selama dua setengah bulan ini fraud memang sudah terjadi di rumah sakit. Sebagian besar fraud terjadi karena kekhilafan dan ketidakpahaman. Namun, fraud tetap harus dideteksi dan dicegah. Diskusi pada paralel III ini berfokus pada pencegahan fraud di level  penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan di RS.

Dalam presentasinya, dr. Kasyfi mengungkapkan fakta yang menarik pada penyelenggaraan komite medik di rumah sakit di Jawa Tengah. Diantaranya adalah hanya 10 % komite medik yang melakukan komunikasi kepada stakeholder. Fakta menarik lainnya adalah meskipun seluruh RS yang diteliti dr. Kasyfi sudah terakreditasi, namun belum semua memiliki tata kelola klinis. Hal ini terjadi karena panduan akreditasi berbeda acuannya dengan penyelenggaraan komite medik. Terkait dengan pelaksanaan Permenkes No 755 tahun 2011 mengenai pelakanaan komite medik, beberapa statement menarik dari responden adalah bahwa Permenkes No. 775 sulit untuk diterapkan di RS, contohnya mengenai clinical governance dan rata-rata responden merasa kewenangan komite medik sangat dibatasi. Mengenai salah satu peran komite medik yaitu untuk melakukan credentialing tenaga dokter di rumah sakit, seluruh rumah sakit telah melaksanakan, namun ternyata hanya satu yang telah menerbitkan clinical privilege. Penyelenggaraan fungsi komite medik di rumah sakit perlu ditingkatakan apalagi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya fraud di rumah sakit.

Senada dengan yang disampaikan dr. Kasyfi, dr. Agus Sutiyoso dalam presentasinya mengatakan bahwa untuk menjamin pelayanan yang profesional, komite medik harus menjamin berjalannya good clinical governance salah satunya dengan mengatur kewenangan klinis. Selama ini, recredentialing tidak pernah dilaksanakan. Padahal mestinya penjaminan tersebut basisnya adanya recredentialing di rumah sakit. Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dulu sifatnya eksternal, namun sekarang BPRS ada di internal rumah sakit yang arah kebijakan, kendali mutu, dan kendali biaya mengawasi pelaksanaan pembiayaan dengan JKN. Fenomena pembiayaan JKN yang saat ini terjadi adalah terdapat rumah sakit di daerah perkotaan yang mengalami keuntungan. Sedangkan rumah sakit di daerah tidak, bahkan mengalami kerugian. Mungkin hal ini terjadi karena dokter-dokter di daerah kota tersebut paham ICD 9 dan ICD 10, sehingga dapat memasukkan coding dalam sistem dengan benar. Sedangkan jika para dokter tidak paham ICD 9 dan ICD 10, maka kemungkinan memasukkan coding menjadi tidak tepat dan akhirnya yang terjadi adalah klaimnya kurang.

Terwujudnya kesehatan yang murah bagi rakyat di masa datang bukanlah hal yang mustahil jika semua elemen menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Menghilangkan segala praktik yang merugikan masyarakat seperti memberi resep obat paten agar mendapat komisi, memaksa pasien melakukan pemeriksaan tertentu padahal tidak dibutuhkan, memaksa pasien baik secara langsung maupun tidak langsung membeli sesuatu dan sebagainya. Semua hal tersebut adalah fraud, yang selama ini terjadi dan telah lama dibiarkan terjadi. Akibatnya hal-hal tersebut dianggap lumrah dan wajar. Dokter Hanny Ronosulistyo sebagai ketua forum komite medik nasional mengajak semua elemen untuk berubah memperbaiki pelayanan kesehatan yang berpihak pada rakyat, memangkas seluruh hal yang membuat pelayanan kesehatan menjadi mahal. Paradigma lama dalam pelayanan kesehatan yaitu orang kaya sakit mensubsidi orang miskin yang sakit, dalam implementasi JKN berubah menjadi orang sehat mensubsidi orang yang sakit. Identifikasi segala potensial fraud yang mungkin terjadi di berbagai titik penyelenggaraan pelayanan sangat penting dilakukan oleh semua elemen yang terlibat.

Dokter Hanny mengajak seluruh elemen untuk bersabar, di masa awal ini mungkin banyak hal yang harus diperjuangkan, namun jika implementasi JKN ini berhasil maka seluruh rakyat akan merasakan kebaikannya. Banyak kolega yang belum paham dan merasa rugi dengan pelaksanaan JKN ini, mereka hanya melihat pendapatan yang selama ini berdasarkan fee for service. Padahal dalam pelaksanaan JKN oleh BPJS terdapat sistem remunerasi yang akan diterapkan bagi semua profesi dalam  pelayanan kesehatan. Clinical pathway juga harus dibuat oleh masing-masing rumah sakit sabagi acuan pemberian pelayanan. Jika semua elemen melaksanakan sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan wewenangnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan termasuk fraud.    Dokter Hanny mengajak seluruh peserta untuk selalu mendukung pelaksanaan JKN dan membantu melakukan sosialisasi kepada kolega sejawat dan semua elemen terkait mengenai pentingnya JKN ini.

Reportase Sesi Pararel 2 – Seminar dan Workshop Leadership Series

15 Maret 2014

Pleno | Sesi Pararel 1 | Sesi Pararel 3

Peran Direktur RS Dalam Mencegah Terjadinya Fraud Pada Pelaksanaan JKN di RS

Reporter: Budi Eko Siswoyo, SKM

Tri Yuni Rahmanto (PKMK FK UGM) mengawali sesi paralel 2 dengan menjelaskan tujuan dari sesi ini. Berikutnya disusul pemaparan dari Dr. dr. Sutoto, M.Kes (ketua umum PERSI) mengenai peran direktur RS dalam mencegah fraud di RS. Beliau menjelaskan bahwa pencegahan fraud menjadi salah satu peran direktur/pimpinan RS dalam standar akreditasi terbaru. Sesuai dengan definisi fraud maka tanpa KPK pun, seharusnya polisi juga bertindak. Kemungkinan fraud RS dipicu upcoding, unbundling, readmission, dan severity level. Hal ini disebabkan ketidaktahuan fraud, pedoman belum ada, dan kesenjangan tarif INA-CBGs vs FFS vs gaji yang pada akhirnya tuduhan fraud by system mengarah ke direktur RS. Oleh karena itu, panduan praktek klinik dan clinical pathway menjadi solusi utama dalam pencegahan dan pengendalian fraud.

dr. Kuntjoro A. Purjanto, MMR (ketua umum ARSADA Pusat) melanjutkan sesi 2 mengenai leadership direktur RSD di era JKN. Menurut beberapa organisasi anti fraud (ACFE, IIA, IAASB), fraud merupakan fenomena gunung es tergambar dalam fraud diamond. Beliau menyatakan bahwa kepemimpinan terdiri dari core value dan core belief bahkan “A hospital administrator should also possesses the quality like Lord Ganesh”. Setengah kasus fraud terungkap dari whistleblower sedangkan ¼ internal audit dan ¼ internal control. Sistem perencanaan-pengendalian manajemen yang memperhatikan akreditasi versi 2012 dan konsep INA-CBGs menjadi kunci kepemimpinan RSD dalam mengatasi ketidaknormalan fungsi organisasi ke depannya.

Peran direktur RS dalam pencegahan fraud kembali disampaikan Dr. M. Syafak Hanung, Sp.A (Direktur RSUP Dr. Sardjito). Pihak pengelola jaminan dan pihak RS turut berkontribusi dalam terjadinya fraud, umumnya didorong oleh tarif INA-CBGs dan aspek moral. Beliau juga menjelaskan strategi RS yang memiliki resiko fraud (upcoding, tindakan berulang) untuk diperhatikan sebagai bagian dari upaya pencegahan fraud. Pencegahan yang Dr. Syafak rekomendasikan yaitu sikap kerja profesional dan laporan khusus INA-CBGs untuk NCC Kemenkes RI sebagai bahan evaluasi perubahan tarif INA-CBGs.

Moderator kemudian menekankan kembali bahwa potensi utama fraud memang dikontribusikan oleh tarif INA-CBGs. Adapun beberapa diskusi dalam sesi tanya jawab sebagai berikut :

 

Audiens	Topik Pertanyaan	Narasumber
S. Herlina (KPMAK)	(1) pasien katastrofik pulang sebelum pada waktunya (2) wujud kendali biaya RSUP Dr. Sardjito	Revisi tarif katastrofik sesuai rerata total tarif sudah dilakukan dan evaluasi berkelanjutan (Dr. Sutoto) Bisnis sehat RSD yang not for profit perlu manajemen yang baik, bermutu, berkesinambungan (dr. Kuntjoro) Kasus itu sering terjadi di RS tipe A, jadi optimalisasi verifikator harus memperhatikan moral dan kendali biaya (Dr. Syafak)
Atik (RS di Yogyakarta)	Peran pedoman yang implementatif	Panduan praktik klinik dan prosedur lainnya harus disesuaikan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran (Dr. Sutoto)
Tatik (RS Bathesda)	Kasus pernah terjadi di Kalbar yaitu = merawatinapkan pasien versus fraud	Tindakan merawatinapkan pasien tidak selalu fraud sehingga tidak dapat digeneralisasikan (Dr. Sutoto dan dr. Kuntjoro) Strategi RS dalam menyikapi tarif INA-CBGs secara teknis harus tetap memperhatikan upaya pencegahan fraud (Dr. Syafak)
Webinar	Tindakan rujuk balik versus fraud	Fraud dalam rujukan balik memang belum diatur secara jelas tetapi provider diharapkan tetap mengacu standar (Dr. Sutoto)
Trio (RS di Lampung)	Lembaga anti fraud khusus kesehatan	Perbaikan RS harus kendali mutu dan biaya sehingga BPRS dan pengawas intern RS dapat turut berperan (dr. Kuntjoro)
Herti (RS di Bengkulu)	Keleluasaan SPI di pengawasan internal	SPI dibentuk Direktur sehingga komitmen dan moral Direktur berperan penting dalam pemberian kewenangan SPI (Dr. Syafak)

 

Sebelum sesi berakhir, Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes selaku course director (PKMK FK UGM) menyampaikan kesimpulan tentang jenis dan penyebab fraud sampai rekomendasi sebagai strategi pencegahan fraud di RS. Direktur, non Direktur, bahkan masyarakat pun sama-sama terlibat moral dalam pencegahan fraud.

Telah Terselenggara

Lunch Seminar Permasalahan dan Kemajuan dalam

Revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007

Yogyakarta, 22 Februari 2014

Reporter: Widarti

Editor: Dwi Handono

 

 

 

PKMK telah melaksanakan seminar terkait problem dan kemajuan dalam Revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 pada Sabtu (22/2/2014) di Ruang Senat, KPTU FK UGM. Kedua PP ini seharusnya direvisi setelah ‘induknya’ atau revisi UU No. 32 Tahun 2004 (terkait Pemda). Masalahnya, jika harus berurutan seperti itu, tentu akan banyak waktu yang terbuang. Oleh karena itu, rencana dan upaya merevisi kedua PP tersebut dilakukan simultan dengan upaya revisi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam perkembangannya, banyak kendala yang terjadi sehingga revisi yang direncanakan belum juga terwujud. Khusus di sektor kesehatan, bagaimana draft mutakhir revisi kedua PP tersebut belum banyak diinformasikan. Secara strategis, revisi UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 41 Tahun 2007, akan berdampak besar terhadap sektor kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Daerah.

Pembicara acara kali ini, meliputi: Prof. Laksono Trisnantoro (PKMK), Dr. I Made Suwandi, M. Soc. Sc (Ketua Tim Revisi UU No. 32 Tahun 2004), Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTMH, MARS (Arsada) dan dr. Ronny Rukminto, M. Kes (Kadinkes Klaten). Moderator dalam acara ini ialah Dr. Dwi Handono Sulistyo (sesi 1) dan Putu Eka Andayani, M. Kes (sesi 2). Acara ini diadakan karena beberapa tujuan, antara lain, pertama mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kemajuan dalam revisi. Kedua, mendapatkan masukan untuk penyempurnaan draft revisi. Ketiga, mendapatkan masukan untuk penyusunan strategi mempercepat proses revisi. Terakhir, menyusun Rencana Tindak Lanjut untuk mendukung revisi PP tersebut.

Sesi 1. Pengantar

Pengantar seminar kali ini diberikan oleh Prof. Laksono Trisnantoro dan Prof. Teguh Aryandono. Prof. Laksono menyampaikan, kami bermaksud memberikan sumbang saran untuk Kemenkes terkait revisi kedua PP. Bagaimana hubungan antar lembaga di tingkat kesehatan daerah? Lalu seperti apa peran dan fungsi Dinkes Kabupaten/Kota. Peran RS akan menjadi UPT kembali atau tidak? Fokus Dinkes akan pada fungsi, menjadi penetap kebijakan dan penyusun sistem perijinan di daerah. Prof. Teguh Aryandono (Dekan FK UGM) menyampaikan dalam sambutannya, “Semoga diskusi ini memberikan sumbang saran terbaik dalam upaya revisi kedua PP tersebut.”

Video Pembukaan oleh Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, SpB(K)Onk (Dekan FK UGM)

Video Pembukaan oleh Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

Sesi 2. Permasalahan dan Kemajuan dalam Revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007

Prof. Laksono, menyampaikan paparan mengenai Peran dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengorganisasian Pelaksanaan Urusan Kesehatan. Isu penting peran Dinkes sebagai regulator atau merangkap menjadi operator juga dalam sistem kesehatan?. Peran ganda ini akan semakin kuat jika RSD ditetapkan menjadi UPT Dinas Kesehatan. Namun, peran ganda ini sebaiknya dihindari agar Dinkes bisa memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.

Maka, Prof. Laksono mencoba memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, pengorganisasian pelaksanaan kesehatan, Dinkes harus menjadi regulator. Kedua, pengorganisasian pelaksanaan urusan kesehatan perlu memisahkan fungsi regulator dengan fungsi operator, RS bukan UPT Kesehatan daerah. Ketiga, Dinkes diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan JKN oleh BPJS Kesehatan di wilayahnya masing-masing. Keempat, harus disediakan renumerasi yang lebih baik dan peningkatan kapasitas Kadinkes dalam inspeksi karena tanggung jawab yang besar.

Materi (ppt) Revisi UU No. 32 Tahun 2004: Rancangan dan dampaknya terhadap Bidang Kesehatan

Materi (ppt) Revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 khususnya di Bidang Kesehatan: Rancangan, Permasalahan dan Kemajuannya

Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTMH, MARS, Pengurus Arsada Pusat menyampaikan Sistem Kesehatan nasional melalui Perpres No. 72 Tahun 2012, pasal 1: pengelolaan kesehatan sebagaimana ayat tersebut dilakukan berjenjang dan sesuai situasi masing-masing. Otonomi yang dimaksud sesuai sumber daya masing-masing, komando sistem kesehatan bertingkat sehingga road otonomi harus masuk ke sistem kesehatan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, BPJS.

Menurut UU No. 44 Tahun 2009, RS harus terakreditasi dan BLUD, namun hingga kini baru 67% terakreditasi dan 42% BLUD. Kita perlu melakukan banyak advokasi untuk mewujudkan RS yang terakreditasi dan BLUD. “Perjalanan dan pengelolaan RS itu tergantung mindset pemiliknya”, ungkap Slamet. Sebelumnya, RS juga dipengaruhi banyak aspek dalam pengelolaanya, yaitu sumber pendapatan/pemberi pelayanan, dokter dan provider lain, supplier, servis, politik, klien, BPJS, JKN, medikolegal, akreditasi dan JCI.

dr. Ronny Rukminto, M. Kes (Kadinkes Klaten), sesuai Permenkes 971 maka harus promosi Dinkes harus diperbaiki. Dinkes Klaten selama ini bertindak sebagai regulator dan motivator untuk membangun kesehatan masyarakat. “Menurut saya pribadi, bagian dari PP 38 dan 41 yang harus direvisi adalah kualifikasinya,” ungkap Ronny. Dinkes bersama BPJS dan organisasi kesehatan berfungsi sebagai safe guarding untuk BPJS, karena Dinkes adalah pemberi rekomendasi pada provider jika ingin melaksanakan BPJS. Kami menangani, kasus kematian ibu-audit maternal perinatal. Aturan lokal: operator bersalah, tidak boleh membantu persalinan 3, 6 hingga 12 bulan, sampai pencabutan ijin oleh bidan. Pengambilan kebijakan berdasar norma dan aturan main yang ada di atasnya.

Dr. Made Suwandi menyampaikan, otonomi di negara kesatuan tanggung jawab terakhir ada di presiden. Tanggung jawab akhir kesehatan ada di Menteri kesehatan. Kesalahan UU 32 Tahun 2004 yaitu bagian pengurusannya tidak jelas. Tidak ada panduan di daerah, maka aturan main harus ditegaskan kembali, kemudian diatur kelembagaannya, RS harus di bawah kendali Dinkes. Kadinkes harus dipilih secara cermat dan diseleksi melalui Kemenkes, Kemendagri dan Kemenpan.

Sesi diskusi

Rossi Sanusi mengusulkan agar kapasitas Kadinkes dan jajarannya ditingkatkan melalui on the job training. Langkah ini diambil agar Kadinkes berkembang bersama staf fungsionalnya. Kemal (RS. Asuransi Klaten), mempertanyakan RS Vertikal, kinerja dinilai pusat dan perijinan dari Pemda atas rekomendasi pejabat kesehatan, maka korelasinya ada di sebelah mana? Heru dari Arsada menyatakan pendapatnya, peran Dinkes sebagai regulator, untuk pengobatan tradisional tidak termasuk dalam UU yang menyebutkan nakes adalah yang mengabdikan diri di bidang ini dan memiliki pengetahuan yang lengkap melalui proses akademis yang baik. Fungsi Dinkes: melindungi masyarakat dari aspek kesehatannya. Jika hal ini kita atur, maka akan berat Dinkes menjadi regulator. Jika ijin diberikan pada pihak lain, maka Dinkes tidak berfungsi.

Tanggapan

Dr. Slamet menyatakan harus ada tinjauan akademiknya, misalnya terkait pengobatan tradisional. Banyak anggaran yang tidak terbagi dengan baik, karena teralokasikan ke yang lain. Siapapun pemiliknya, penangung jawab tunggal dan pemberi komando di daerah itu Dinkes. dr. Rony menyatakan pendapatnya, jika seseorang masuk ke Dinkes, jabatan fungsionalnya akan hilang. Jadi, bahkan posisi Kadinkes itu tidak menarik untuk nakes karena tidak dapat bekerja sesuai pendidikan yang ditempuh. Hal yang masih menjadi pertanyaan ialah bagaimana Dinkes bisa masuk ke RS untuk pengawasan dan pembinaan? Prof. Laksono menambahkan hal yang harus ditegaskan ialah hubungan RSD dan Kadinkes. Jika RS menjadi UPT Dinas, maka ia akan menjadi birokrasi baru, hal ini tidak boleh terjadi. Mengapa tidak boleh? karena akan menghadirkan conflict of interest. Manajemen operasional harus otonom/ otonomi RS-fungsional operasional. Ada dana dekonsentrasi untuk memonitor untuk pelayanan RS, fungsi pengawasan Dinkes belum maksimal. Kami menentang RS menjadi UPT Dinkes karena akan mengacaukan fungsi regulator, operator, dan jangan sampai revisi PP ini memberi ‘kuasa’ pada pengambil kebijakan, karena sektor kesehatan ini terkait dengan nyawa manusia.

dr. Rony menambahkan, untuk hubungan Dinkes dan RS, flow koordinasi harus ditambahkan agar terjadi komunikasi yang baik. Dr. Slamet, saat ini merupakan masa transisi sentralistik ke otonomi daerah yang belum selesai. Pemerintah harus menyusun peraturan yang responsif misalnya puskesmas diubah menjadi BLU. Prof. Laksono, selama ini kebijakan publik belum berdasar kenyataan di lapangan. Kebijakan publik masuk kotak hitam dan tidak diketahui proses serta hasilnya. Dinkes sebagai regulator, terpisah dengan RS, tata hubungannya akan dicari. Pasca seminar ini, akan ada policy brief yang disusun dan dibawa dalam forum DPR.

Sesi 3. Strategi dan Rencana Tindak Lanjut untuk penyempurnaan dan mempercepat proses Revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007

Isu penting yang harus mendapat perhatian selanjutnya ialah pertama, fungsi dan hubungannya Dinkes dan RSD lalu evaluasi kebijakan PP 41, sudah baik/ belum? Namun, kurang tegas dalam pertanggung jawaban teknisnya. Kedua, otonomi RS semakin berjenjang. Ketiga, peran Kadinkes sebagai regulator semakin kecil, sementara sektor kesehatan harus kuat pengawasannya. Kesimpulan dari sesi ini, antara lain, pertama, kita harus memahami stakeholder dan alasannya mengapa berbeda pedapat dengan kita. Kedua, harus dicari strategi untuk mempengaruhi dengan cara yang elegan. Ketiga, bagaimana meningkatkan posisi Dinkes sebagai regulator. Keempat, harus didetailkan melalui aturan yang bisa diacu daerah, bukan Permen. Kelima, supervisi harus dilakukan Dinkes, bagaimana mutu layanan klinis dari Puskesmas bisa diterima RS.

Reportase Kongres InaHEA

Bandung, 24 – 25 Januari 2014

Sesi Efisiensi RS 1 | Mutu Layanan

Sesi Efisiensi Rumah Sakit – 2

Reporter: DR. Dra. Anastasia Susty Ambarriani. MSi., Akt., CA

 

Sesi Presentasi Oral Kedua Efisiensi RS 2, dimoderatori oleh DR. Drg. Julita Hendrartini, MKes, AAK.  Efisiensi pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk menghindari pemborosan biaya pelayanan yang dapat membebani pasien. Pelayanan kesehatan yang efisien akan memberi kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata. Dalam Kongres pertama InaHEA ini, efisiensi rumah sakit sebagai ujung tombak tercapainya kesejahteraan kesehatan nasional menjadi topik yang penting. Berbagai penelitian yang terkait dengan efisiensi rumah sakit disajikan oleh para pemateri.

Dalam sesi kedua untuk presentasi oral ini, hadir empat pemateri yang masing-masing menyajikan hasil riset yang terkait dengan upaya efisiensi rumah sakit. Sesi ini dimulai jam 15.15 WIB, di ruang Socrates, Hotel Novotel, Bandung. Topik pertama disajikan oleh Dr. Andreasta Meliala, MKes, MAS, Dipl.PH, dari Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada. Topik yang disajikan oleh penyaji  pertama ini berjudul “Kepuasan Kompensasi Dokter di Rumah sakit dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional”.

Dalam topik ini, penyaji menyampaikan bahwa kepuasan kompensasi dokter berhubungan dengan karakteristik individu dokter (umur, jenis kelamin, kedudukan dalam rumah tangga), mekanisme pembayaran yang berlaku di rumah sakit, besaran jasa, transparansi, keadilan internal dan eksternal di rumah sakit. Outcome bukan merupakan hal yang diperhatikan oleh dokter dalam meningkatkan kepuasan kompensasi.  Penyaji juga mengungkapkan bahwa penggunaan model INA-CBG’s dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dapat menurunkan kepuasan kompensasi dokter di rumah sakit. Sosialisasi dan simulasi mekanisme pembayaran kompensasi dokter dengan sistem INA CBG’s perlu dilakukan untuk kesiapan para dokter di rumah sakit dalam era BPJS.

Topik kedua dalam sesi ini disajikan oleh A. Heri Iswanto, Direktur umum RSIA Kemang Medical Care. Topik yang disampaikan oleh Heri berjudul ‘’JKN di RS Swasta dan Strategi Menghadapi JKN”. Topik ini menjelaskan tentang strategi RSIA Kemang Medical Care dalam melakukan efisiensi, strategi yang digunakan oleh RSIA Kemang Medical Care adalah ‘Lean Hospital’.  Aksi yang dilakukan dalam lean hospital di Kemang Medical Care antara lain adalah memperpendek waktu tunggu pasien, upaya administrasi dengan metode paperless dan mengubah desain layout rumah sakit sedemikian rupa sehingga aktivitas dapat dilakukan tanpa banyak memboroskan waktu. Hasil yang dicapai dengan pendekatan lean hospital di RSIA Kemang Medical Care sungguh mengagumkan. RSIA dapat menghemat biaya dalam jumlah yang sangat signifikan.

Topik berikutnya dalam sesi ini merupakan artikel hasil penelitian yang ditulis oleh Ambo Sakka, Rahman dan la Ode Ali Imran Ahmad. Topik yang disampaikan kali ini berjudul “ Analisis Investasi Penggunaan Obat oleh Pasien Rawat Inap Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Rumah Sakit Umum Bahtera Mas, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012”. Dalam presentasinya, penyaji mengungkapkan bahwa obat merupakan bagian penting baik di dalam sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas maupun Jamkesda. Hal ini dibuktikan bahwa ketika jumlah pasien Jamkesmas dan Jamkesda menurun, maka penggunaan jumlah obat pun menurun. Sebagai bagian yang penting dalam sistem pelayanan kesehatan, pengawasan penggunaan obat harus dilakukan dengan hati-hati sebab penggunaan obat berdampak pada investasi dana yang dikeluarkan untuk keperluan pengadaan obat tersebut.  Di Rumah Sakit Umum Bahtera Mas Sulawesi Tenggara, investasi obat untuk pasien rawat inap peserta Jamkesmas dan Jamkesda sebagian besar terfokus pada lima jenis obat, meskipun obat yang digunakan ada 218 jenis. Lima jenis obat tersebut mempunyai persentase penggunaan sebesar 32,29 % dari total penggunaan dengan investasi dana sebesar 67,96%. Berdasarkan besarnya investasi untuk obat tersebut, diharapkan pihak terkait melakukan pengawasan yang maksimal terhadap penggunaan obat.

 

Pemateri selanjutnya adalah Kurnia Sari, yang menyajikan hasil penelitian dengan judul “Pembiayaan Obat di Rumah Sakit Pemerintah: Studi Kasus di 12 Kabupaten/Kota di Indonesia”. Serupa dengan pemateri sebelumnya, Kurnia berpendapat bahwa pengeluaran obat untuk pelayanan kesehatan mempunyai proporsi yang signifikan (30%). Biaya obat yang ditanggung oleh pasien dalam pelayanan kesehatan juga sangat tinggi dan seringkali menjadi beban terbesar dalam pelayanan kesehatan. Hal ini akan sangat terasa terutama bagi pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pemateri dan tim, mengungkapkan bahwa pola distribusi obat di rumah sakit pemerintah sebesar 53% – 57% digunakan untuk pasien rawat inap, sedangkan 43% – 47% digunakan untuk pasien rawat jalan. Dari penggunaan obat tersebut, obat-obatan analgetik dan antibiotik merupakan jenis obat yang menyerap biaya terbesar dari total pembiayaan obat di rumah sakit pemerintah. Pembiayaan obat di rumah sakit pemerintah sebagian besar berasal dari sektor publik, yaitu sebesar 82% -90%, sedangkan sisanya berasal dari donor.

Download Materi:

Pengaruh Knowledge Aquisition, Strategy, characteristic, Management pada kinerja RS

Reportase Kongres InaHEA

Bandung, 24 – 25 Januari 2014

Sesi Efisiensi RS 2 | Mutu Layanan

Sesi Efisiensi Rumah Sakit – 1

Reporter: Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM,. M.Kes

 

Analisis Efisiensi pada Selisih Klaim INA-CBGs dengan Pendapatan Rumah Sakit di 4 RS Kelas Studi Kasus Persalinan Sectio Caesaria

Oleh: Bambang Wibowo

Download Materi: Analisis Efisiensi pada Selisih Klaim Ina CBG

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Wibowo dan Mardiati Nadjib ini dilakukan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Dr. Sardjito, RSUP Fatmawati dan  RSUP Hasan Sadikin. Apakah inefisiensi diakibatkan oleh over-treatment atau RS yang kurang efisien, merupakan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab pada penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan (selisih) antara klaim INA-CBGs dengan pendapatan RS yang terutama dipengaruhi oleh perbedaan pada komponen biaya jasa medis dan farmasi. Dari hasil analisis, diketahui bahwa RSUP Dr. Kariadi dan RSUP Hasan Sadikit adalah RS yang efisien sedangkan RSUP Fatmawati dan RSUP Dr. Sardjito inefisien.

75% kasus umum di RSUP Fatmawati memiliki severity level 1. Hal ini karena tidak ada RS kelas C atau kelas D di bawahnya. Hal ini tergantung juga pada akses pelayanan. Fatmawati bisa mensubsidi sampai dengan 2 juta rupiah/ kasus, sedangkan Kariadi hanya 190-an ribu/kasus. Proporsi pada jasa medik dan obat yang besar menjadi salah satu penyebab inefisiensi.

Setiap RS melakukan strategi yang berbeda untuk mengendalikan efisiensi biaya. RSUP Fatmawati menerapkan clinical pathway, RSUP Kariadi mengendalikan BHP Medis, RSUP Sardjito menerapkan jasa layanan yang sama untuk seluruh kelas pelayanan dan RSUP Hasan Sadikin menerapkan kebijakan bahwa wajib menggunakan obat generik.

Peneliti menyarankan bahwa pengendalian biaya dilakukan juga pada sisi manajemen. Harga e-catalog sebagian lebih tinggi dari harga di luar, sehingga RS perlu strategi khusus. RS perlu mengimplementasikan sistem remunerasi dan subsidi silang untuk kasus yang memberikan selisih negatif.

Analisis Hubungan antara Lama Garu Rawat dengan Kerugian Ekonomi (Economic Lost) Sepuluh Penyakit Tertinggi Usia Produktif di Instalasi Rawat Inap RSUD Inche Abdul Moeis Samarinda

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Murti Tugiman dan Awalyya Fasha ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kerugian ekonomi yang ditanggung seseorang akibat menderita suatu penyakit tertentu dari sepuluh penyakit terbanyak pada usia produktif. Populasi penelitiannya adalah seluruh pasien rawat inap usia produktif yang menderita satu atau lebih penyakit terbanyak di RSUD Inchea Abdul Moeis Samarinda, tahun 2011.  Hasilnya menunjukkan bahwa biaya langsung yang diperlukan oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di RS ini lebih dari Rp 74 juta, sedangkan biaya tidak langsungnya lebih dari Rp 10 juta. Besarnya biaya yang hilang akibat sakit lebih dari Rp 5 juta, sedangkan besarnya kerugian ekonomi yang harus ditanggung masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RS ini lebih dari Rp 90 juta. Total hari rawat pasien adalah selama 171 hari. Penelitian ini menyarankan perubahan perilaku hidup sehat masyarakat dan mengikuti asuransi kesehatan untuk mencegah kerugian ekonomi.

Hubungan antara Kualitas Layanan dan Pembayar pada Kasus Infark Myocard Akut di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 2009 – 2012

Oleh: Dr. Lies Dina Liastuty

Download Materi: Hubungan antara Kualitas Layanan dan Pembayar pada Infarkt Miokard Akut

Penelitian yang dilakukan oleh Lies Dina dan Hasbullah Thabrany ini bertujuan untuk dapat memperoleh data karakteristik, mutu layanan dan permasalahan biaya serta klaim terhadap RS oleh para penjamin/pembayar. 43-37% pembayar adalah Askes, jamkesmas hanya 5% yang menggunakan pola INA.CBGs. Namun dari sini, RS rugi sebesar Rp 11M selama 4 tahun. Kemudian, muncul kekhawatiran tindakan bertahap, pembatasan penggunaan obat dan alkes, serta pembatasan jumlah pemasok barang ke RS.

Penelitian ini menunjukkan pasien paling banyak berasal dari Jakarta Barat. Dengan rawat inap dengan tindakan sebagai 55%. Dampak keuangan jauh lebih besar pada pasien dengan STEMI, dengan tagihan rata-rata 43 juta, sedangkan yang non STEMI adalah 26 juta. Dari semua variabel yang diteliti, hanya DPJP yang tidak menunjukkan perbedaan bermakna dalam hal tagihan klaim.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mutu layanan IMA di RSJPDHK tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Adanya selisih antara klaim yang diajukan oleh RS dengan yang dibayar oleh penjamin berhubungan secara bermakna dengan kode diagnosis, jumlah tindakan sekunder, lama dirawat dan tingkat keparahan penyakit. Menurut peneliti, dengan hanya dibayar 75% dari tarif, maka biaya yang tertutupi hanya 45%. Jika tariff INA-CBGs dinaikkan 100% pun tidak menyelesaikan masalah.

Dengan diimplementasikannya program JKN, penelitian ini menyarankan untuk dilakukan kajian ulang terhadap tarif INA-CBGs dan perlunya RS untuk tetap menerapkan upaya efisiensi yang tepat guna.

RS menggunakan master data termasuk untuk obat-obatan, sehingga semua orang akan punya akses ke satu pusat dengan data yang sama, baik dokter, perawat maupun manajemen. RS juga telah menyusun clinical pathway untuk kasus AMI. RS juga melakukan efisiensi penggunaan listrik dan investasi terjadap infrastruktur untuk menekan biaya. RS melakukan kntrak harga satuan terhadap oatobatan tertentu yang harga e-catalog-nya lebih mahal.

Strategic Use of Management Accounting Information in Hospital Management

Oleh: Anastasia Susty Ambarriani, PhD

Tujuan utama sebuah organisasi RS adalah patient safety. Namun keselamatan pasien ini dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk bagaimana RS tersebut dikelola. Meskipun sebagian besar RS tidak bertujuan profit, namun pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan baik. Inefisiensi RS dapat meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan menjadi hambatan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan patient safety, harus ada business safety. Hal ini disajikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Susty Ambarriani. Lebih lanjut, peneliti menulis bahwa manajer RS yang profesional membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah dan Yogyakarta ini dilakukan pada RS swasta dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah manajer akuntansi dan keuangan RS memiliki cukup pengetahuan akuntansi. Dari penelitian ini diketahui bahwa ternyata manajer akuntansi RS tersebut banyak yang tidak memiliki kompetensi yang cukup sehingga mereka tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tugas manajer akuntansi biasanya terbatas pada penganggaran dan pelaporan kekuangan, padahal fungsinya lebih luas dari itu, termasuk untuk melakukan kontrol biaya.

Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, aktualisasi diri, pemahaman dasar tentang konsep akuntansi manajemen merupakan ukuran kompetensi manajer akuntansi keuangan.

Profil manajemen akuntansi dan keuangan RS, diantaranya ada yang lulusan SMA (hampir 3%), namun sebagian besar S1 (67%). Kemudian, yang berlatar belakang pendidikan akuntansi kurang lebih 40%.  Skor rata-rata 2,78 (dengan skor maksimal 4) untuk variabel kompetensi.

Ada hubungan antara kompetensi dengan gaya pengendalian manajemen di RS. Artinya, kompetensi akan mempengaruhi gaya pengendalian dalam pengambilan keputusan stratejik.

JKN di RS Swasta, Strategi dan Kesiapan Menghadapi JKN

Oleh: Heri Iswanto

Download Materi: JKN di RS Swasta

Di Indonesia, jumlah RS swasta lebih banyak dibandingkan dengan RS pemerintah. Akhir-akhir ini, RS swasta yang banyak dibangun adalah RS “internasional” dengan biaya investasi empat kali RS biasa. RS swasta umumnya berorientasi profit, sehingga terkonsentrasi di kota-kota besar. Situasi saat ini, RS swasta menghadapi berbagai tantangan berupa: tuntutan untuk selalu meningkatkan mutu layanan (banyak RS swasta yang kemudian merekrut tenaga dokter asing untuk mengisi pelayanan), rendahnya mutu SDM dan SDM yang terkonsentrasi di Jawa, infrastruktur yang tidak dirancang untuk RS. Namun demikian, RS Swasta memiliki Quality of Work Life.

Memberikan pelayanan yang berkuaitas memungkinkan RS untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Selain itu juga dengan knowledge management dengan 21 macam tools yang dapat diaplikasikan di RS. Terakhir adalah konsep lean yang dimulai tahun 2005. RS Kemang telah menerapkan lean di seluruh unit RS.

Lean merupakan alat quality control di RS. Prinsip lean adalah mengurangi pemborosan. Kesalahan mencetak dokumen, gerakan/mobilitas pasien/petugas yang tidak efisien, persediaan dan sebagainya merupakan potensi pemborosan yang dapat terjadi di RS. Ada delapan tipe pemborosan yang teridentifikasi dalam konsep lean, dimana RS Kemang berhasil mengurnagi pemborosan sampai dengan 80%. RS ini kuat dengan konsultasi, bisa sampai 20 menit per pasien. Bisa jadi pasien pulang tidak membayar obat karena hal itu bukan tujuan utama.

Contoh yang telah dilakukan: SPO order obat dengan laptop wireless berhasil mengurangi waktu pelayanan obat dari 4 jam menjadi 12 menit. Kejadian infeksi nosocomial turun 4%. Pelaporan dari 35 jam menjadi 12 jam. Waktu tunggu turun 35%. Kesalahan atas kejelasan informasi obat juga menurun.

Peneliti menilai bahwa RS swasta memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi JKN dibandingkan dengan RS pemerintah. Namun tetap ada masalah dalam implementasi JKN, antara lain kurangnya kapasitas tempat tidur (TT). Bagi RS yang telah siap, masih dibayangi masalah lain yaitu pengendalian mutu dan biaya. Lean adalah strategi yang sangat tepat untuk menghadapi JKN, karena mampu menjaga mutu dan mengendalikan biaya.

Diskusi

Firdaus mempertanyakan mengapa yang dikatakan tidak efisien adalah yang BMHP-nya tinggi? Peneliti menjawab sebetulnya ada kekuatan yang menonjol di masing-masing RS. Di Kariadi ada compendium alat medis yang membuat efisien, RS Fatmawati sangat kuat di CP.

Hafidz mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya:

1. Apa fungsinya CP jika tidak efisien (kasus Fatmawati)?
   Cp bisa mengefisienkan RS, LOS sampai 50%. Namun dalam proses, input-nya belum. Sedangkan Fatmawati perlu perbaiki di input. Ini kekuatan yang bisa jadi model untuk yang lain.
2. Indirect atau direct cost yang perlu diefisienkan? (untuk bu Lies)
   Efisiensi dilakukan di direct dan indirect cost, misalnya bagaimana mengefisienkan dalam pemeliharaan alat-alat listrik.
3. RS di jawa, sudah siap atau belum? (untuk bu Susty)
   RS sering kelabakan untuk menghitung unit cost pelayanan. Alangkah baiknya jika RS memiliki akuntan yang dapat membuat sistem informasi sehingga lebih mudah dalam menghitung unit cost dan melakukan efisiensi. Banyak yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, misalnya politik, perawat dan sebagainya, yang tugasnya hanya mencatat. Peraturan Menteri yang baru: apakah seluruh laporan keuangan organisasi publik harus ditandatangani oleh akuntan?

Helmi (RSAB)
Sampai batas mana yang disebut strategis? Apa bedanya strategis dengan melanggar aturan?

Jawab: strategis_ ketika Direktur RS memiliki pandangan yang visioner mengenai pengembangan, namun bukan berarti bertentangan dengan aturan. Bisa diatasi dengan hospital good governance, sistem pelaporan yang transparan.

Dr. Boy Sabarguna mempertanyakan dua hal, yaitu:

1. apakah INA CBGs sudah efisien?
   Itulah PR ke depan, karena saat ini memang belum ada standar. Contoh standar jasa belum ada.
2. Apa saja efisiensi yang dilakukan oleh RSJPD?
   Tidak diteliti sampai ke dampaknya terhadap mutu.

Netty (RSJAB) mempertanyakan berapa besar pengaruh adanya informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan?
Peneliti menjawab: ada informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi manajemen yang digunakan oleh manajer RS untuk pengambilan keputusan. Jika informasinya bagus dan valid, maka keputusan yang diambil pun akan baik. Tugas seorang akuntan adalah menghasilkan informasi yang memungkinkan gaya pengendalian yang interaktif dan membuka peluang untuk terjadinya dialog, sistem yang didesain bisa untuk mendeteksi inefisiensi atau aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah.

Alexander Doris menyampaikan standarisasi alat diagnostic, sten, benang dan sebagainya direduce, CP distandarisasi sehingga lebih efisien. Efisiensi biaya operasional membuka peluang untuk memiliki dana agar dapat meningkatkan kesejahteraan SDM.