Sesi Paralel 1

Sebuah studi kasus telah dilakukan di sebuah kota di Myanmar terhadap pelaksanaan jaminan sosial berbasis kota (Township Based Health Protection). Jaminan ini meliputi sistem prabayar, voucher untuk layanan ibu dan bayi serta subsidi untuk masyarakat miskin. Selain menguji kelayakan keuangan, studi ini juga akan membantu pengambil kebijakan dalam menetapkan premi tahunan per penerima manfaat dan subsidi per orang miskin untuk menjamin keberlangsungan program. Umumnya responden yang terlibat dalam penelitian ini menghendaki adanya tiga layanan utama, yaitu rawat inap, layanan emergency untuk melahirkan dan layanan ambulance. Ada gap yang lebar antara WTP dengan biaya layanan, sehingga subsidi yang diperlukan untuk subsidi adalah sekitar 18,934.00 USD per tahun untuk 215.622 populasi Kita Daik-U. Aspek penting lain untuk keberlangsungan program yang terungkap dari studi ini adalah transparansi, meningkatkan cakupan pelayanan dan mutu yang lebih baik.

Studi lain di Kamboja meneliti tentang peran insentif finansial, yaitu bagaimana perubahan pendapatan dan motivasi staf serta faktor level fasilitas berhubungan dengan lingkungan kerja, termasuk material monitoring ketersediaan staf dan motivasinya. Hasil yang diperoleh yaitu insentif finansial memberikan kontribusi terhadap 40% dari total pendapatan staf. Mereka mengatakan bahwa motivasinya meningkat dan terjadi juga kenaikan utilisasi fasilitasi sebesar 60%. Staf merasa puas dengan insentif yang diberikan secara adil dan lebih tinggi dari sebelumnya. Motivasi kerja, monitoring kinerja dan kualitas pelayanan berhubungan secara signifikan dengan utilisasi fasilitas pelayanan. Di Kamboja, faktor-faktor ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut.

Disisi lain, Thailand yang sudah mengimplementasikan UHC sejak 10 tahun lalu kini menghadapi aging population. Negara yang menurut WHO memiliki sistem pembiayaan universal paling stabil diantara negara berkembang itu kini menghadapi tantangan semakin meningkatnya biaya layanan kesehatan. Diperkirakan angka ketergantungan penduduk yang menua meningkat dari 13% menjadi 45% di tahun 2050, yang juga berarti berkurangnya jumlah pembayar pajak. Di pihak yang lain, banyak penduduk usia produktif yang bekerja di sektor informal. Untuk mengkaji lebih jauh terkait hal ini, WHO melakukan analisis struktural untuk melihat adanya peluang sumber pembiayaan selain pajak. Jika populasi tua mencapai jumlah seperti yang diramalkan, maka pemerintah akan membutuhkan tambahan 7-10% pajak penghasilan untuk menjamin kelangsungan UHC. Hal ini terjadi karena jumlah pekerja sektor informal lebih banyak, yang artinya lebih banyak penduduk berpenghasilan jauh lebih rendah dari yang sektor formal, maka pajak penghasilan sebagai sumber pendanaan UHC dirasakan lebih tepat dibandingkan dengan pajak konsumsi dan pajak kapital. Temuan ini sedikit berbeda dari penelitian sebleumnya yang menyatakan bahwa pajak penghasilan memiliki efek terdistorsi lebih besar dibandingkan dengan pajak konsumsi.

Link Terkait:

• Pengantar dan Sub Pleno 1
• Sesi Paralel 3
• Sesi Paralel 4
• Sesi Paralel 8
• Sesi Paralel 9
• Sesi Paralel 10
• Sub Pleno 1: Tata Kelola RS Pemerintah di Regional Asia Pasifik; Studi Kasus dari 7 Negara di Asia

REPORTASE HARI-4

Pengantar

Rangkaian acara hari ini (14/12/2013) berlangsung dalam bentuk beberapa Pleno, Sub Pleno, dan sesi Paralel. Banyaknya sesi membuat penulis harus memilih topik-topik yang paling diminati dan relevan, sehingga reportasenya akan melaporkan beberapa topik-topik tersebut.

Pada Sub Pleno 1

Pada sesi pertama Sub Pleno ini berbicara Ichiro Kawachi dari Harvard University mengenai equity and social determinants of health. Reportasenya bisa diikuti disini.

Pembicara kedua berbicara tentang bagaimana menggeser fokus dari social determinant ke sustainable development. Ada UHH yang sangat bervariasi antar negara maju dengan negara berkembang atau belum berkembang. Penduduk miskin cenderung untuk memiliki UHH lebih rendah. Kasus dalam satu negara (India) menunjukkan bahwa ada perbedaan kemampuan bertahan hidup pada anak yang tinggal di daerah yang berbeda, demikian juga dengan status gizinya. Jadi ada hubungan antara status malnutrisi dengan income keluarga. Bagaimana membuat SDH fit dengan pergerakan global? UHC, mencegah dan mengontrol NCD, atau sustainable development?

Perlu keadilan antar komunitas, antar negara, antar generasi.

UHC, penting tapi tidak cukup.

 SDH, adalah multi sectoral action: empowerment of community

Bagaimana bisa memperoleh komitmen politik untuk melindungi kebutuhan masyarakat?

– penting, tapi kemudian apa yang baru?

– Vogue, seperti mencoba mendidihkan lautan.

Produksi makanan merusak lingkungan dengan berbagai cara. Sebaliknya, degradasi lingkungan akan mengurangi produksi makanan, hal ini perlu menjadi perhatian. Contoh pengembangbiakan tembakau, bisa mengurangi lahan pertanian untuk makanan, bisa menjadi masalah kesehatan akibat rokok, menggunakan air, menggunakan pestisida yang semuanya akan mempengaruhi lingkungan.

Kemudian, yang dimaksud sustaibalibily development adalah membangun masyarakat agar saling mendukung untuk mengahdapi berbagai masalah dan tantangan tersebut.

Link Terkait:

• Sesi Paralel 1
• Sesi Paralel 3
• Sesi Paralel 4
• Sesi Paralel 8
• Sesi Paralel 9
• Sesi Paralel 10
• Sub Pleno 1: Tata Kelola RS Pemerintah di Regional Asia Pasifik; Studi Kasus dari 7 Negara di Asia

REPORTASE HARI-3

PRE-CONFERENCE WORKSHOP DAN PLENO 1

13 Desember 2013

Sesi 3.

Sesi terakhir hari ini adalah Pleno 1 dengan tema Governance of Pluralistic Health System. Timothy Evan, pembicara tunggal pada sesi ini, adalah Direktur Health Nutrition & Population, dari Human Development Network, The World Bank. Ia pernah menempuh pendidikan medis di McMaster, pasca sarjana di Harvard University dan doktor dalam bidang agricultural economic di Oxford University .

Gedung Perpustakaan Kampus NUS

Vivian Lin, profesor dari La Trobe University, Australia bertindak sebagai moderator pada sesi ini. Profesor Lin saat ini memegang beberapa jabatan penting di Australia, diantaranya Vice President for Scientific Affairs for the International Union of Health Promotion and Education (IUHPE) serta aktif di banyak agenda internasional terkait dengan health system. Selain itu, ia juga aktif sebagai editor di jurnal internasional maupun di Australia.

Harnessing pluralism for better health in Bangladesh, yang akan dipublikasikan di Lancet pada November 2013, adalah judul makalah Tim Evans. Ia membawa konteks Bangladesh, bagaimana pluralisme dan plucentrisme di sistem kesehatan dan relevansinya terhadap masa depan kesehatan Bangladesh. Tim Evan mulai dengan mereview tercapainya cakupan imuisasi 80% di tahun 1980an ke peningkatan pada human development index, UN MDG award dan good health at “low cost case study” yang mendapat dana dari Rockefeller. Bangladeh menunjukkan kemajuan dalam hal menurunnya angka kematian bayi, khususnya dari kalangan masyarakat tidak mampu. Namun juga banyak masalah misalnya kurangnya tenaga kesehatan (dokter 2x lebih banyak dari perawat), fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga dan peralatan, hingga kebijakan di sektor publik yang masih belum mendukung.

Suasana lingkungan kampus NUS yang hijau dan tertib

Banyak publikasi dari hasil kegiatan di Bangladesh yang dipublikasi di Lancet tahun ini, antara lain mengenai inovasi pada pemberian pelayanan kesehatan di kmunitas, disaster preparedness dan pertumbuhan ekonomi dan hubungannya dnegan stabilitas ekonomi makro. Ini semua menjadi alasan bagi perlunya dilakukan pengembangan lebih lanjut di negara ini.

Menurut Tim Evan, berbagai hal tersebut merupakan pluralisme sistem kesehatanyang melibatkan multiple-stakeholders, adanya sistem adat dan fungsi penting governance.

Menurutnya ada 2 cara pandang terhadap sistem kesehatan, yaitu dari sistem pemerintah yang terstruktur dan birokratis, serta dari non pemerintah yang tak beraturan bahkan hampir tanpa bentuk. Pluralisme juga nampak pada penyedia layanan kesehatan, diman ada dokter, perawat, dokter gigi, sampai dengan pengobat tradisional, dimana masing-masing provider juga berbeda secara usia dan jenis kelamin. Contoh lain dari pluralisme adalah akses terhadap obat-obatan esensial, Penanganan TB secara nasional.

Beberapa solusi yang ditawarkan oleh Tim Evans untuk menghadapi pluralisme tersebut antara lain:

–          Kerangka akuntabilitas dan regulasi (harus jelas mana yang benar dan salah, mengembangkan cakupan kolaboratif, kerjasama, merangkul secara kontraktual maupun kompetitif, serta nurturing a right balance throzuh hard ans oft rules

–          Sistem Informasi (kinerja semua stakehoder kunci, termasuk sektor privat dan sektor infomal, serta fasilitasi ICT).

–          Pengembangan kapasitas (kemapuan untuk menghadapi tantangan abad 21 tergantng pada kemampuan kita dalam mengelola masalah antar-institusi dibandingkan dengan mengelola masalah dalam institusi, mengembangkan kompetensi untuk governance yang pluralistik, serta kurikulum di sekolah-sekolah manajemen, admnistrasi publik dan kesehatan masyarakat sebaiknya pula fokus pada masalah pluralisme ini.

Pada paper ini, Tim Evans menyimpulkan bahwa pluralistik merupakan hal yang alamiah terjadi di Bangladesh. Pendekatan “mengharapkan yang terbaik” tidak akan berhasil, sehingga harus ada manajemen yang aktif untuk mengelola sisem yang sifatnya plural. Oleh karenanya kemampuan untuk mengelolanya harus ditingkatkan. (pea)

Suasana lingkungan kampus NUS yang hijau dan tertib

Para peserta dari Indonesia foto bersama

Link Terkait:

• PRE-CONFERENCE WORKSHOP DAN PLENO 1 – SESI 1
• PRE-CONFERENCE WORKSHOP DAN PLENO 1 – SESI 2
  

REPORTASE HARI-3 

PRE-CONFERENCE WORKSHOP DAN PLENO 1

13 Desember 2013

Sesi 2.

Acara kemudian dilanjutkan dengan opening remarks oleh Prof. Tan Chorh Chuan, Presiden National University Singapore. Ia adalah seorang dokter ahli ginjal yang ditunjuk menjadi presiden NUH sejak tahun 2008. Ia pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran periode 1997-2000 dan merupakan tokoh kunci Singapore’s Biomedical Sciences Initiative sejak didirikan tahun 2000.

Suasana lingkungan Kampus NUS

Pada pembukaan ini Prof. Tan menyampaikan bahwa tantangan global adalah adanya pertumbuhan urbanisasi yang sangat cepat, perubahan sosial, ekonomi bahkan ada gradasi lingkungan yang semuanya saling berinteraksi dan menimbulkan konsekuensi pada sistem dan pelayanan kesehatan.

Tangled web of health adalah interaksi rumit dari antara isu kesehatan, ekonomi dan social developments. Ini membutuhkan pemikiran, pendekatan, kerjasama dan solusi yang bersifat cross country, cross agency dan trans-nasional. Jadi, TWH harus dikontekstualisasi, karena meruupakan isu global. Apalagi Asia sangat heterogen; GDP bervariasi dari 1000an hingga 60ribuan (Australia), angka harapan hidup dari 60an (Laos, Myanmar, Tibet) hingga 79an (singapura, korea). Transisi epidemiologi sangat tinggi, NCD meningkat, namun Negara berkembang masih berkutat juga dengan penyakit infeksius. Data kematian menunjukan Singapura memiliki angka terendah, umumny aberasal dari NCD, sedangkan Kamboja yang tertinggi dengan jumlah penyebab dari penyakit menular dan tidak menular yang seimbang. Jadi, perlu ada perhatian terhadap equity, pengorganisasian pelayanan kesehatan dan affordability serta kualitas. Beyond science and technology, ada social determinants of health and diseases serta akses pada pelayanan, terapi dan good outcomes serta perilaku di level individual yang harus dipertimbangkan.

Salah satu gedung di lingkungan kampus NUS

Transformasi ini telah menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sistem kesehatan di Asia. Menjadi peluang bagi berkembangnya ilmu dan teknologi kedokteran dan pengobatan, kesehatan masyarakat fokus pada area promosi dan pencegahan penyait, yaitu pada kondisi normal dan sebelum terjadinya sakit. Ilmu medis fokus pada setelah terjadinya sakit dan saat sakit berkembang menjadi lebih kompleks. Prof. Tan menawarkan Model Baru: “non-complex” NCD Patients, untuk kasus-kasus yang beum sempat berkembang menjadi kompleks. Menurutnya penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kesehatan. Ia membandingkan bahwa untuk pelayanan kesehatan dan sosial terjadi penurunan produktivitas tenaga kesehatan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, misalnya disektor manufaktur dan perdagangan.

Akhirnya Prof. Tan juga menyarankan adanya perubahan perilaku individu, komunitas hingga pemberi pelayanan kesehatan. Pada level individu, berubah menjadi “perilaku yang lebih otomatis” untuk lebih sehat. Pada komunitas perlu ada framework yang komprehensif untuk edukasi, public policy, dan lain-lain untuk mempromosikan norma sosial baru untuk perilaku yang lebih sehat. Di level providers, Prof. Tan menyarankan ada perubahan pada sistem keuangan, pembayaran dan aktivitas sosialnya.

“The beginning of wisdom is to call things by their proper name” (Confucius) dikutip oleh Prof. Tan untuk menutup presentasinya. (pea)

Link Terkait:

• PRE-CONFERENCE WORKSHOP DAN PLENO 1 – SESI 1
• PRE-CONFERENCE WORKSHOP DAN PLENO 1 – SESI 3

REPORTASE HARI-3

PRE-CONFERENCE WORKSHOP DAN PLENO 1
13 Desember 2013

Sesi 1.

Pre-conference Workshop kali ini mengangkat tema menciptakan proses sistematik untuk memaksimalkan equity dan akses pada pelayanan kesehatan di Asia: peran health literacy. 

Workshop yang dipandu oleh WHO South-East Asia Region (SEARO) dan Deakin University ini berlangsung di Blok B kompleks Lee Kuan Yew School, National University, Singapura. Ide yang  mengemuka dari workshop ini yaitu bagaimana meningkatkan health literacy masyarakat untuk menuju pada derajat kesehatan yang lebih baik. Penting untuk dipahami bahwa health literacy erat kaitannya dengan health promotion. Masalahnya banyak yang menganggap bahwa health promotion adalah “bagaimana mengajari masyarakat untuk hidup lebih sehat”. Hal yang harus dipahami, health promotion adalah bagaimana meningkatkan kemampuan dan kemandirian serta menginspirasi masyarakat untuk mengetahui mana yang lebih baik untuk kesehatannya, dan bagaimana dia dapat meningkatkan kesehatannya sendiri. Ini melibatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahasa dan kosa kata (sekor pendidikan), bahkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, health promotion adalah every body business, bukan hanya domain sektor kesehatan. Sebagai gambaran, national study di Australia menemukan bahwa 60% penduduknya memperoleh atau memahami health iliteracy. 

Workshop ini menawarkan strategi untuk meningkatkan health literacy masyarakat, yaitu dari aspek individu anggota masyarakat maupun dari aspek health care provider dan sistem kesehatan. Dari individu, pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan. Provider perlu juga meningkatkan kemampuan komunikasi.

Pada akhir sesi ini, pembicara menawarkan kerjasama dalam bidang health literacy bagi siapa saja yang berminat, untuk menjadi:

1. in-country champions/focal points
2. develop case study
3. writer
4. reviewers
5. writer trainer

Sementara, topik-topik yang dibahas antara lain:

–  chronic disease self-management

–  older people living in the community

–   maternal and child health

–  border health and etnic minority gap

–   people with disability (akan didanai secara terpisah)

Peminat dapat menghubungi alamat email berikut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut: [email protected] (pea)

Roy Batterham, narasumber dari Deakin University, Australia

Para peserta di sesi 1 pada workshop ini

Link Terkait:

• PRE-CONFERENCE WORKSHOP DAN PLENO 1 – SESI 2
• PRE-CONFERENCE WORKSHOP DAN PLENO 1 – SESI 3

REPORTASE HARI-2 

Meeting Group of Public Hospital Governance in Asia Pacific Region: Comparative Country Case Study

12 Desember 2013 

Filipina memiliki kondisi geografis yang mirip dengan Indonesia (terdiri dari banyak pulau meskipun tidak sebanyak Indonesia), sehingga tantangan geografis dan epidemiologis yang dihadapi juga serupa. Selama rentang waktu 1976-2010, peningkatan jumlah RS dan kapasitas tempat tidur (TT) di RS swasta lebih besar dibandingkan dengan RS Pemerintah. Sebagaimana RS pemerintah di Indonesia, tidak semua RS Pemerintah di Filipina mendapatkan otonomi. Dalam studi kasus Filipina, salah satu RS yang dilibatkan dalam penelitian adalah satu-satunya RS milik pemerintah daerah yang mendapatkan otonomi cukup luas. Dampak dari perubahan ini menyebabkan meningkatnya volume kegiatan dan pendapatan RS. Meskipun demikian, RS ini masih mendapatkan subsidi dari pemerintah (provinsi). Gubernur bertindak sebagai Ketua Board untuk menjamin hal tersebut tetap berlangsung. Namun di Filipina ada juga provinsi yang miskin, dimana Pemda tidak mampu men-support RS-nya. Pemerintah pusat kemudian membuat program untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan pelayanannya, sehingga terjadi peningkatan kinerja: jumlah pasien meningkat, klaim ke asuransi lebih banyak, dokter mendapat remunerasi lebih baik. Salah satu RS milik pemerintah pusat mengalami overload pasien rawat inap maupun rawat jalan, serta output pelayanan buruk. Reformasi difokuskan pada sistem klaim, dimana RS ini merekrut staf cukup banyak untuk menangani klaim, termasuk tiga orang dokter untuk memantau justifikasi klaim. Meskipun RS ini tidak otonom, namun terjadi peningkatkan kinerja pelayanan, misalnya investasi yang sempat tertunda dapat diselesaikan dan tidak ada lagi masalah kekurangan obat-obatan. 

Vietnam mengalami reformasi keuangan pada RS pemerintah sejak tahun 1994, lima tahun setelah asuransi kesehatan pertama kali diperkenalkan. Tahun 2004 ada peraturan mengenai otonomi keuangan RS pemerintah, dan tahun 2006 dikeluarkan peraturan mengenai otonomi RS dari berbagai aspek secara penuh. Namun demikian, tidak semua RS mendapat otonomi tersebut. Pemberian otonomi pun bertingkat: ada yang rendah, sebagian dan penuh. Pada akhirnya, kebijakan otonomi ini lebih dirasakan manfaatnya oleh RS pusat atau RS yang berada di kota, sedangkan RS yang berada di kota kecil atau kabupaten di remote area kurang merasakan dampaknya. Meskipun demikian, secara keseluruhan kinerja akumulatif dari RS pemerintah menunjukkan peningkatan, baik dari segi utilisasi fasilitas maupun keuangan. Tarif pelayanan klinis ditetapkan oleh Kemenkes, sedangkan tarif pelayanan non klinis dapat ditetapkan oleh RS. 

Selain akan dibahas pada sub pleno tangal 14 Desember mendatang, hasil studi kasus ini akan dirangkum dan disusun secara lebih sistematis menjadi sebuah buku referensi perbandingan pelaksanaan reformasi di berbagai negara. Para penyusun buku akan bekerja lagi melalui berbagai peer review dan bertemu lagi pada pertengahan tahun depan untuk persiapan penerbitannya. 

Sesi hari ini juga dilengkapi dengan pemaparan materi mengenai “governance”. Antonio Duran (dari India Country Office WHO) mengutip dari buku-buku serial reformasi sistem kesehatan dari health observatory mengenai definisi governance. Ia memaparkan bahwa governance merupakan interaksi komplek di berbagai level sistem kesehatan: nasional (kebijakan, regulasi, ini disebut level makro), institusi (strategi, disebut level meso) dan internal/klinik (manajemen, ini disebut level mikro). 

Kurang lebih ada sembilan atribut governance, yaitu status, organisasi, tenaga kerja, style, tujuan, akuntabilitas, konteks, teknologi, dan batasan-batasan. Oleh karena itu, RS masih akan menghadapi tantangan serius, dimana muncul berbagai faktor eksternal RS yang saling berinteraksi yang kemudian akan mempengaruhi cara-cara RS dalam mengelola sumber daya internalnya dalam rangka upaya meningkatkan kinerja.

Jika melihat pada sejarah reformasi di Eropa, hingga saat ini tidak ada satupun RS pemerintah yang mendapat otonomi penuh. Dengan adanya otonomi, maka pengaruh aspek politik dapat dijaga agar tidak terlalu besar. Dengan demikian, governance dbutuhkan untuk mendelegasikan kewenangan secara efektif pada para penyelenggara pelayanan kesehatan di RS.    Hal ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas manajerial, sistem dan proses yang seimbang dengan akuntabilitas eksternal berbasis hasil ditambah dengan adanya kontral internal. Kesemuanya ini bisa berjalan dengan baik apabila didukung pula oleh sistem insentif yang baik sebagai pengakuan terhadap prestasi organisasi dan para pimpinannya. (pea)

Materi:

• Concepts Singapore 2013 A Duran

REPORTASE Hari 1 

Group Meeting: Comparative Public Hospital Case Study

11 Desember 2013

Project Studi komparatif ini diinisiasi oleh Asia Pacific Observatory on Health System and Policies yang bermarkas di Filipina dan diketuai oleh DR. Dale Huntington. Studi dilakukan di tujuh negara terpilih: Indonesia, Filipina, New Zealand, India, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam, dari bulan Juli hingga Desember 2013 dengan tujuan untuk membandingkan perkembangan tata kelola RS publik di negara-negara tersebut.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM terpilih sebagai institusi yang melaksanakan penelitian di Indonesia. Studi kasus untuk Indonesia dilakukan di lima RSUD, yaitu RSUD Sleman, RSUD Panembahan Senopati, RSUD Kota Yogyakarta, RSUD Tidar Magelang dan RSUD Meuraxa Banda Aceh. Dalam studi ini, PKMK bekerjasama dengan CHSM (Center for Health Service Management) di Universitas Syah Kuala khususnya untuk menggali data dari RSUD Meuraxa.

Hasil studi kasus dari ketujuh negara yang terlibat akan dipaparkan pada Konferensi Health System in Asia yang akan berlangsung pada tanggal 13-16 Desember, di Gedung Lee Kuan Yew, National University Singapore. Sebagai salah satu bentuk persiapan akhir, sebuah pre-conference-workshop pada tanggal 11 (kemarin) hingga 12 (hari ini) Desember dilakukan untuk mendiseminasi hasil studi diantara para peneliti yang terlibat dan menyusun laporan penelitian yang membandingkan kasus antar-negara.

Kegiatan workshop di tanggal 11 Desember meliputi presentasi kasus dari setiap negara dan para peserta pertemuan diberi kesempatan untuk menanggapi setiap kasus, mengajukan pertanyaan maupun usulan untuk memperbaiki penyajian hasil penelitian. Pertemuan ini dilakukan di Hotel Regent Singapura. Salah satu hal yang menarik dari pertemuan ini adalah adanya perbedaan definisi “public hospital” atau “RS Publik” yang digunakan oleh Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Sesuai dengan UU No. 44/2009, RS Publik dapat dikelompokkan menjadi RS milik pemerintah dan RS milik yayasan. Definisi public hospital, pada umumnya mengacu pada kepemilikan RS, yaitu RS yang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan RS Privat adalah RS milik swasta, baik yang sifatnya for-profit maupun not-profit. Kemudian, definisi ini akan dibahas dan disepakati lebih lanjut.

India dan New Zealand memiliki sedikit kesamaan dalam pengelolaan RS Publik (pemerintah), dimana ada suatu badan yang menjadi pengelola RS (dapat mengelola lebih dari satu RS). Badan ini yang bertanggung jawab kepada pemerintah. Namun yang menarik dari kasus India adalah tingginya market share RS Privat (lebih dari 70%) dibandingkan dengan RS Pemerintah, menyebabkan India mengalami ketergantungan sangat tinggi pada sektor swasta.

Kasus Thailand agak sedikit berbeda karena dilatarbelakangi dengan sistem pembiayaan yang lebih kuat. Disini, purchaser organization dapat bertindak juga sebgaai pengontrol mutu layanan RS. Dengan sistem ini, pemerintah yang menentukan kualifikasi dan scope of services RS. Di Sri Lanka, tenaga medis mendominasi sistem kesehatan dan manajemen RS, sehingga sistem yang diterapkan cenderung teknokratis. Berita baiknya, RS pemerintah tidak banyak dipolitisasi disana (bandingkan dengan Indonesia). Presentasi kasus dari dua negara lainnya (Vietnam dan Filipina) akan dilanjutkan hari ini. (pea)

Materi :

• Public Hospital Governance in India
• Public Hospital Governance in Sri Lanka
• Public Hospital Governance in Indonesia
• Public Hospital Governance in Thailand
• Public Hospital Governance in New Zealand

Daftar Abstrak Pembicara

Silahkan mengikuti reportase beberapa sesi yang diikuti oleh Tim UGM dalam bentuk reportase.

Bagian yang ingin membaca seluruh abstrak dapat klik di bagian bawah Tabel Struktur.

Struktur dan Agenda Kegiatan

Meeting Group of Public Hospital Governance in Asia Pacific Region: Comparative Country Case Study

• Reportase Hari Pertama, 11 Desember 2013
• Reportase Hari Kedua, 12 Desember 2013

Mengapa ada Laporan Ini

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM sudah mempunyai tradisi bahwa setiap anggota yang pergi mengikuti kongres ilmiah harus memberikan laporan tertulis mengenai apa yang terjadi. Tradisi ini diperluas dengan menuliskan dalam bentuk web yang dapat dinikmati oleh pembaca yang berminat. Dengan demikian akan ada kesempatan bagi pembaca yang tidak hadir di Kongres dan berniat memahami apa yang terjadi, untuk mengikuti dari jauh.

Laporan ini tersusun atas Pre-Congres, saat Congress, dan Pasca Congress. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM aktif di ketiga kegiatan. Pre-Congres Event dengan judul Public Hospital Governance in Asia Pacific Region: Comparative Country Case Study Group Meeting akan berlangsung selama dua hari (11-12 Desember 2013). Group meeting ini akan membahas perbandingan antara studi kasus di tujuh negara di Asia dan mempersiapkannya sebagai materi untuk dipresentasikan pada saat Congress. Peserta dari Indonesia, Ni Luh Putu Eka Putri Andayani mempresentasikan hasil studi mengenai Public Hospital Governance in The Asia Pacific Region: Indonesi Case Study yang merupakan hasil penelitian di lima RSUD di Indonesia. Bersama dengan studi kasus dari enam negara lainnya, hasil ini akan disajikan pada Sub-Pleno 1 pada tanggal 14 Desember 2013.