Reportase Webinar

Residen : Peserta Didik ataukah Tenaga Profesional

Pembukaan | Sesi 1 | Sesi 2 | Sesi 3 | Sesi 4 | Kesimpulan & Penutup

16 April 2014

Reportase oleh: Tri Yuni Rahmanto, SE, S.Kep, Ners.

Sesi 1:  Apakah Residen dapat menjadi DPJP di RS Pendidikan Utama, RS Pendidikan Jaringan, dan RS yang membutuhkan?

Sebagai moderator, Prof. Laksono mengawali dengan memberikan pengantar bahwa webinar sebagai bentuk pembelajaran baru. “Blended Learning” sebagai model pembelajaran yang mencampurkan berbagai metode untuk dapat memberikan pemahaman pada peserta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Kemudian terkait dengan diskusi beliau menyampaikan jika Unit Pengiriman Residen ini kuat maka akan mengurangi ketimpangan di daerah-daerah dan mutu patient safety di RS Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan. Jika residen bekerja di luar proses pendidikan, maka harus dilakukan credential-clinical prividge dan clinical appoinment dari RS, hal ini dalam rangka menjaga mutu-patient safety, memberi pelayanan dalam rangka pendidikan untuk peserta didik.

Diperkenalkan juga 1 pembicara dan 2 pembahas pada sesi ini. Dr. dr. Srimulatsih Sp. A (K) adalah pengelola residen di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, sebagai pembicara beliau mengawali dengan pertanyaan,  “Apakah residen dapat menjadi DPJP RS Pendidikan Utama, RS Pendidikan Jaringan, dan RS yang membutuhkan?” Dalam Akreditasi JCI belum lama ini, RSUP Sardjito  sebagai RS Pendidikan, keberadaan residen menjadi sorotan tajam oleh tim penilai, walaupun dalam rangka pendidikan tapi pelayanan yang mengedepankan patient savety tetap terjaga baik standar maupun prosesnya, namun proses monitoring dan evaluasi diakui belum terdokumentasi dengan baik juga terkait dengan survey kepuasan pelanggan terhadap residen dan kepuasan residen terhadap dosen klinik.

dr. Ponco Birowo, PhD. SpU, Wakil Dekan II FK UI sebagai pembahas pertama memberikan pembahasan dengan pernyataan bahwa residen banyak yang tidak dibayar karena bukan pegawai (RSCM), tetapi menurut beliau bisa juga dibayar melalui potongan jasa medik konsulen seperti di RS Jantung Harapan.

Dr. Darwito, SH, Sp.B. Sp.B(K)Onk merupakan Direktur Operasional RS Kariadi Semarang sebagai pembahas kedua memberikan pembahasan bahwa ada Perda di Rembang yang sudah mengatur jasa pelayanan sehingga hak residen dan DPJP-nya tidak hilang. Beliau juga memaparkan di RS Kariadi, residen mendapat credentialing dan clinical priviledge (CP) yang dikeluarkan Ketua Program Studi yang otonom di bawah Dekan. Sedangkan clinical appointment (CI) dikeluarkan direktur RS sebab itu RS Pendidikan dan pihak akademik harus bekerjasama untuk mengelola residen.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, Birowo dari RSUP dr. Sardjito menanyakan kembali roh yang ingin dikemukakan apa? Menggaji residen, pemerataan spesialis atau membuat residen menjadi DPJP? Menurutnya residen bisa digratiskan karena jika mereka membayar, motivasi dan belajarnya kurang keras. Jika ingin memberikan pelayanan yang terbaik, kita harus memberi apresiasi yang terbaik pada residen? Apakah benar residen akan dijadikan menjadi DPJP? Apakah benar sesuai kompetensinya?

Atas pertanyaan dan pernyataan ini Dr. Sri Mulatsih menanggapi jasa medis sebagai konsekuensi dari adanya residen yang memberikan pelayanan dalam proses pendidikan. Survey JCI dalam proses pendidikan residen menilai apakah proses pendidikan sudah bertumpu pada patient safety, kemudian dr. Ponco Birowo berpendapat bahwa DPJP harus konsulen yang memiliki jam terbang yang tinggi. Residen bisa dianggap sebagai karyawan, yaitu dokter umum yang menjalani pendidikan tapi sejauh mana jika akan dibayar, itu yang masih jadi pertanyaan. Jawaban Dr. Darwito menanggapi bahwa saat ini banyak residen yang freelance, bahkan mereka juga membayar mahal sehingga jika digaji mungkin akan lebih baik, apalagi jika sampai gratis atau membayar sedikit, prinsipnya jika sudah punya SIP seorang dokter bisa menjalankan pelayanan tetapi tetap harus ada CP dan CA dibawah pengawasan, beliau juga setuju penggajian residen sebagai DPJP harus dilegalkan.

Prof. Laksono menambahkan bahwa kita berada dalam syitem kesehatan yang soko gurunya adalah proses pendidikan yang baik dan semua usaha yang dilakukan bermuara pada patient safety. Residen sebagai DPJP dapat menerima fee dari tindakan medisnya. Pendidikan spesilais membutuhkan biaya besar dan pendidikan dalam pelayanan sesuangguhnya implikasinya sangat berat. RS yang baik di luar negeri adalah RS Pendidikan dan mampu membekali pengalaman klinis yang baik.

Lebih lanjut sebagai penutup sesi Prof. Laksono menyampaikan diskusi terkait DPJP ini masih akan terus dilakukan, jaminan hukum harus jelas, mengirim residen harus dilakukan sesuai amanat JKN dan residen sebagai DPJP membutuhkan kematangan intelektual dan psikologis yang cukup tinggi.

Reportase Webinar

Residen : Peserta Didik ataukah Tenaga Profesional

Pembukaan | Sesi 1 | Sesi 2 | Sesi 3 | Sesi 4 | Kesimpulan & Penutup

16 April 2014

Reportase oleh: Tri Yuni Rahmanto, SE, S.Kep, Ners.

Pada Rabu, tanggal 16 April 2014 di Ruang Senat, Gedung KPTU Lantai 2 Fakultas Kedokteran UGM, telah berlangsung webinar dengan thema “Residen : Peserta Didik ataukah Tenaga Profesional” sebagai rangkaian Blended Learning Residen yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan & Manajemen Kesehatan.

Pada acara pembukaan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD sebagai penanggungjawab kegiatan mengawali dengan salam pembukaan dan paparan tentang manajemen residen dalam era JKN melalui pertanyaan : Apakah residen bisa menjadi DPJP?, Bagaimana kompensasinya? Dalam UU Pendidikan kedokteran residen bukan dianggap mahasiswa biasa dan harus diberi insentif. JCI juga menganjurkan residen demikian dan dilindungi secara hukum karena faktanya residen sangat membantu dalam pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Atas permasalahan tersebut FK UGM semakin mantap menyusun unit pengiriman residen dalam rangka pengelolaan residen yang lebih baik. Beliau juga melaporkan bahwa diskusi nanti ini dapat diakses memalui webinar dengan 100 lokasi via internet di seluruh dunia.

Dalam sambutan pembukaannyanya, dr. Ibnu Purwanto, Sp.PD, K-HOM sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia FK, UGM menyambut baik acara diskusi ini, beliau menyatakan semoga acara diskusi ini menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat pada peranan residen dalam mengambil peran besar untuk pelayanan kesehatan, dan membuka secara resmi acara diskusi.

Diskusi Kebijakan Kesehatan

Reformasi dalam Kebijakan Desentralisasi Kesehatan

11 April 2014

Reportase oleh: Tri Yuni Rahmanto, SE, S.Kep, Ners.

Pengantar

Pada hari Jumat, 11 April 2014 dimulai jam 10.00 WIB telah berlangsung Diskusi Kebijakan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM Yogyakarta.

Prof. Laksono Trisnantoro, PhD selaku moderator membuka acara dengan membeberkan proses dan perkembangan desentralisasi kesehatan di Indonesia, bahwa Health Innovation System memberikan kita informasi tentang apa yang terjadi di Indonesia 10 sampai 15 tahun terakhir khususnya di bidang kesehatan. Beberapa perubahan akibat dari azas desentralisasi tersebut adalah ideology dinas kesehatan yang diposisikan menjadi regulator atau operator masih perlu diperjelas, kantor wilayah departemen kesehatan sebagai organisasi pusat yang ditempatkan di daerah dihapuskan sejak tahun 2000. Beberapa pertanyaan yang muncul yang harus dijawab adalah : perubahan perubahan ini sangat mendasar, sebuah power transfer-issue yang bisa berakibat positif atau negatif, menguntungkan atau merugikan? Apakah terjadi peningkatan/penurunan funding atau penganggaran di bidang kesehatan? Kemampuan teknis SDM Kesehatan di lapangan juga menjadi persoalan di era desentralisasi, penyebaran dokter spesialis dan tenaga kesehatan lain yang tidak merata, penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan masih banyak ketimpangan antar daerah dengan kemampuan fiskal kuat dan daerah dengan kemampuan fiskal lemah. Motivasi kementerian kesehatan yang terasakan tidak begitu kuat ditandai dengan budget bidang kesehatan yang makin tersentralisasi dan tidak mengalami peningkatan, hanya sekitar 2% dari harapan 5% dari total APBN dari tahun ke tahun.

Issu tersebut akan dibahas para panelis pembahas yang diperkenalkan juga oleh Prof.Laksono, pembahas yang akan menyampaikan pendapatnya pada kesempatan ini adalah :

1. Dr. dr. Soewarta Kosen, M. Kes, PH  dari Balitbang Kementerian Kesehatan.
2. Hartiah Haroen S.Kp, M.Kes, M.Eng seorang perwakilan Ahli dari WHO di Indonesia.
3. Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes sebagai peneliti PKMK.

Pembahasan

Pada kesempatan pertama, Pejabat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kesehatan, Dr.,dr. Soewarta Kosen, M.Kes., PH memberikan pembahasan bahwa desentralisasi kesehatan pada waktu itu dilandasi dengan semangat aspirasi pemerataan sesuai kebutuhan, tetapi pemerataan masih bermasalah. Menurut beliau desentralisasi harus dibarengi dengan peningkatan komitmen pemerintah daerah dan diharapkan kinerja sektor kesehatan dapat meningkat dengan efisiensi penggunaan sumber daya, alokasi sumber daya melalui utilisasi dan peningkatan motivasi serta legal aspect penggunaan anggaran secara akuntabel.

Beberapa keuntungan desentralisasi kesehatan pada saat itu adalah peningkatan equity dengan makin banyak masyarakat miskin yang belum dicakup program pusat, dicover oleh anggaran daerah.

Tetapi beberapa kelemahannya adalah lebih banyak program kuratif dengan Jamkesmas, Jampersal dari kompensasi pengurangan subsidi BBM, ditambah dengan BPJS sebagai pemain baru dalam pelayanan kesehatan yang praktis lebih banyak mengambil program kuratif, secara nominal anggaran kesehatan justru terbilang naik dibanding saat sentralisasi, tapi coverage imunisasi 60% dan tidak memberikan health immunity. Anggaran tugas pembantuan yang seharusnya diperuntukkan untuk pengadaan hardware, malah diberikan dalam bentuk uang untuk operasional program., dari propinsi ke pusat tidak ada laporan demikian juga dari kabupaten/kota ke propinsi, bidang kesehatan kabupaten/kota-provinsi dan pusat seperti tidak dalam struktur yang erat. Kabupaten/kota tidak merasa ada di bawah kepemimpinan pusat, dan melaporkan kinerjanya ke Bupati sehingga Dinkes Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak memiliki track komunikasi yang baik untuk advokasi dari pusat.

Kesempatan kedua diberikan kepada Hartiah Haroen S.Kp, M.Kes, M.Eng sebagai WHO-HR Programme, Indonesia, beliau memaparkan bahwa ada ciri khusus per daerah pada era desentralisasi, hal ini disebabkan pemerintah kurang menyiapkan SDM sebagai pengelola wilayah untuk perencanaan kesahatan, dalam hal financing dan perencanaan lainnya. Perkembangan pelayanan kesehatan pada pemda kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerah, hal ini disebabkan sistem informasi tenaga kesehatan per daerah yang tidak merata. Ada daerah yang kaya APBD, maka terjadi semacam “migrasi nakes”. Disampaikan juga bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM, maka hal yang ditingkatkan ialah kurikulum yang mendukung dengan pengembangaan tenaga kesehatan.

Menurut Hartiah otonomi-desesentralisasi kesehatan isunya terletak pada pemerataan tenaga kesehatan di daerah tetapi sepertinya desentralisasi kesehatan tidak dipersiapkan yang matang, kurang perencanaan tenaga kesehatan, masih tersentralisasi. Desentralisasi Kesehatan juga tidak terkendli, karena terikat dinamika pasar, juga terhadap persoalan bagaimana daerah dapat mengoptimalkan BOK dan sistem kapitasi dengan pelayanan dasar yang lebih kuat.

Kesempatan ketiga diberikan kepada Dr. dr. Dwi Handono S, M.Kes sebagai peneliti PMPK memberikan pembahasan tentang 22 isu strategis dalam era desentralisasi, banyak terjadi pemekaran wilayah yang tidak diikuti persiapan SDM terutama bidang kesehatan sehingga terjadi Dinkes kekurangan SDM, yang terjadi kemudian adalah mutasi dari Puskesmas ke Dinas, padahal SDM di Puskesmas masih kekurangan. Dalam era desentralisasi kesehatan juga terdapat persoalan persoalan antara lain tidak ada UPT, Rumah Sakit  bukan Dinas tapi sebagai Badan Layanan yang berfungsi sebagai operator, lalu Dinas Kesehatan yang seharusnya sebagai regulator seperti belum menemukan peran yang kuat, Puskesmas didorong untuk menjadi BLUD, dalam pada era BPJS Dinkes dirasakan seperti menjadi kontraktor.

Diskusi

Sampai pada waktunya diskusi dibagi menjadi 2 sesi, sesi I diberikan kesempatan kepada dr. Heru Aryadi dari ADINKES, beliau menyampaikan dalam desentralisasi kesehatan beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah penyebaran dan kualitas SDM harus dievaluasi, RS dan Dinkes harus diatur, menurutnya litbang setiap dinas juga tidak independen dan pendapatan BLUD yang seharunya tidak masuk kas daerah.

Seorang antropologh yang berasal dari Kalimantan Timur sebagai peserta dalam acara diskusi ini juga memaparkan fenomena tenaga kesehatan yang tidak mau ditempatkan di desa, indeks pembangunan Indonesia termasuk bidang pendidikan dan kesehatan perlu mendapat perhatian khusus, juga pendapatan per kapita penduduk, pengembangan SDM, pengelolaan SDA, dan yang terakhir disampaikan harus ada undang undang yang mengatur produk kesehatan.

Dewi Permata Kurnia Dewi, ST,M.Kes dari PKMK berpendapat bahwa SDM kesehatan kita sulit ditempatkan di  daerah, kalaupun bersedia tidak akan bertahan lama rata-rata mereka kembali ke Jawa, lanjut beliau ini dukarenkan dalam era desentralisasi ijin cukup dari pemda, maka dengan mudah mereka berpindah, daerah asal tidak bisa mengikat, mungkin karena kerjasama sudah selesai. Insentif yang diperbesar tidak mengatasi persoalan jika transportasi dan pendidikan tidak diperbaiki, lalu bagaimana? Kesimpulannya desentralisasi tanpa persiapan, amandemen UU Desentralisasi yang akan dilakukan dikhawatirkan tidak akan menangkap persoalan pada sektor kesehatan ini.

Pada Sesi II setelah istirahat sholat dan makan siang, kesempatan diberikan kepada peserta webinar dari luar forum, disampaikan peserta tersebut bahwa terkait dengan pelaksanaan desentralisasi, penempatan SDM seringkali bukan berdasarkan kompetensi dan ini menjadi persoalan mendasar, hanya berdasarkan kedekatan politis dengan kepala daerah.

Ditambahkan oleh Prof. Laksono bahwa secara empiris anggaran dari pusat berupa TP dalam bentuk BOK ditetapkan jumlah yang didapatkan tiap daerah relative mendapatkan nominal yang sama baik daerah dengan kemampuan fiskal yang kuat dan lemah, ini juga sebuah persoalan keadilan dan pemerataan yang tidak sesuai.

Kesempatan berikutnya Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes dari PMPK berpendapat bahwa Kemampuan SDM daerah dan pembangunan infra struktur lain yang mendukung bidang kesehatan sangat berpengaruh dalam pengembangan pelayanan.

Lebih menghangatkan diskusi Prof. Laksono melontarkan persoalan-persoalan : Apakah BOK dan BPJS sudah memenuhi prinsip keadilan, dalam kasus daerah dengan kemampuan fiskal tinggi dan rendah? Apakah pusat bisa menangani semuanya dalam hal pemerataan baik dana maupun SDM?

Menanggapi Prof. Laksono, Dr. Kosen berpendapat belum ada equity dalam berbagai sektor, bukan hanya sektor kesehatan dan ketidakberdayaan pusat untuk mengatur pemerataan. Anggaran kesehatan harus adil, karena orang kaya dan atau miskin punya hak yang sama.

Ditambahkan juga oleh Prof.Laksono tentang revisi UU Pemerintahan Daerah terdapat persoalan di tim penyusun revisi yang tidak melihat perubahan yang besar jika RS dalam bentuk Badan atau UPT,

Pada kesempatan ini Dr. dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes juga berpendapat bahwa RSD dan Dinkes bukan matahari kembar, keduanya harus bersinergi dalam pembangunan bidang kesehatan di daerah.

Pada akhir acara diskusi kesimpulan disampaikan Prof. Laksono pada penghujung acara, bahwa UU Pemerintahan Daerah masih sangat umum dan harus dicermati betul, seperti akreditasi apakah harus diurusi pemerintah atau diswastakan? Dilema undang undang tentang pemerintahan daerah yang tidak sinkron dengan undang undang dibidang kesehatan ini memerlukan usaha yang kuat untuk mensesuaikan dan melakukan telaah lebih lanjut tentang regulasi tersebut.

Diingatkan juga oleh Prof Laksono, agenda mendatang pada hari Kamis 17 April 2014 di Jakarta akan dilangsungkan diskusi “Reformasi dalam Pembiayaan Kesehatan”, sebagai rangkaian dari diskusi saat ini atau seri pertemuan selanjutnya dan diucapkan salam, sampai bertemu kembali di Jakarta.

International Forum on Quality & Safety in Healthcare:

Strive for Excellence, Seek Value, Spark a Revolution

Pengantar | Hari 1 |

Paris, 8-11 April 2014

Reportase oleh: Hanevi Djasri

Hari I (9 April 2014): Strive for Excellence

“Striving for excellence” adalah bagian penting dari sikap profesional, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk mengutamakan mutu, bekerja sebaik mungkin meski terdapat berbagai hambatan, berupaya mencapai yang terbaik (bukan nomor dua terbaik), bekerja dengan semangat dan dengan perasaan senang dan bangga serta juga ikut senang dan bangga kepada orang lain yang bekerja dengan excellence

Pemahaman ini penulis dapatkan ketika mendengarkan sesi keynote 1 dari Maureen Bisognano, President and CEO, Institute for Healthcare Improvement, USA. Sesinya penuh dengan semangat menyelesaikan masalah, tidak hanya berbicara teori dan identifikasi masalah namun lebih banyak kepada solusi baik yang telah dilakukan maupun yang masih dalam bentuk usulan. Sesinya penuh dengan “striving for excellence”.

Tanpa bermaksud mengecilkan para pembicara serupa didalam negeri, para pembicara di forum ini yang sebagian besar berasal dari Eropa dan Amerika, memang terbiasa dengan budaya kerja keras untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Budaya ini mempengaruhi gaya pembicara dimana pada forum ini sebagian besar pembicara mengungkapkan berbagai inovasi dan hasil yang didapat. Hal ini (mungkin) berbeda dengan budaya kita yang sering menerima pencapaian rata-rata sehingga sering pembicara kita sekedar menceritakan teori ataupun permasalahan.

Bisognano mengusulkan berbagai inovasi yang relatif baru dalam upaya peningkatan mutu, namun sebelumnya ia menyampaikan perubahan mental model yang seharusnya sudah dialami bagi para pemimpin bidang kesehatan dari tahun 1980an hingga tahun 2010an baik yang terkait dengan kepuasan pasien, keterlibatan klinisi, pengendalian biaya dan pengukuran kinerja (penulis akan menyusun artikel mengenai hal ini dan akan segera dimuat di web mutupelayanankesehatan.net)

Perubahan mental model para leadership tersebut sepertinya diusulkan oleh Bisognano dengan latar belakang yang sama dengan terbitnya Affordable Care Act atau juga sering disebut sebagai Obamacare, yaitu masalah mutu dan biaya (pada titik ini penulis merasa bangga juga sebagai bangsa Indonesia yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional, yang akan mencakup seluruh rakyat indonesia, yang memiliki nasional single payer healthcare”, yang memiliki sistem pembayaran prospektif payment yang seharusnya dapat mendorong mutu dan efisiensi)

Untuk keluar dari masalah tersebut IHI telah mengajukan konsep Triple Aim, dimana para profesional dibidang kesehatan diharapkan dapat menempatkan diri pada titik ditengah segitiga IHI yaitu sebagai koordinator yang dapat membuat keseimbangan antara status kesehatan masyarakat, kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan dan biaya kesehatan (penulis akan menyusun artikel mengenai hal ini dan akan segera dimuat di web mutupelayanankesehatan.net)

Untuk dapat mencapai Triple Aim tersebut Bisognano mengusulkan agar pengelola pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan “Escape Velocity”, sebuah istilah yang diambil dari penerbangan roket di luar angksa, yaitu batas kecepatan yang dibutuhkan sebuah roket untuk dapat keluar dari orbitnya. Dalam mutu pelayanan kesehatan, pendekatan ini digunakan untuk mencari upaya yang dapat membuat tingkat mutu melejit keluar orbit yang bisa-bisa saja menjadi excelent, sebuah peningkatan mutu yang bukan sekedar naik 10% namun peningkatan mutu yang bisa mencapai 10 x lipat (metode ini diadopsi dari dunia pendidikan, baca lebih lanjut pada berita-berita dengan kata kunci “turning classroom upside down” atau “flipped education”).

Usulan inovasi lain dari Bisognano adalah mengkaitkan mutu dengan keuangan melalui Time-Driven Activity Based Costing (TD-ABC) yang saat ini sedang diujicobakan oleh IHI bekerjasama dengan Prof Kaplan dari Havard University untuk operasi penggantian sendi untuk meningkatkan outcome sekaligus menurunkan biaya.

Berbagai usulan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk implementasi oleh berbagai pembicara lain yang penulis ikuti. Pada hari I terkait dengan peningkatan outcome pelayanan kasus-kasus kronis.

Vickie Kaminski, President and CEO, Eastern Health, Newfoundland and Labrador and Chair, Atlantic Healthcare Collaboration (AHC) Executive Committee, Canadian Foundation for Healthcare Improvement, Canada menyampaikan mengenai membangun kolaborasi untuk tatalaksana diabetes melitus antara keluarga dengan sistem kesehatan. Kaminski menjelaskan bahwa model yang mereka kembangkan terdiri dari Integrated Chronic Care Service, Community Health Teams dan Diabetes Management Centre

Peningkatan outcome untuk diabetes juga disampaikan oleh Claes-Göran Östenson, Professor, Endocrinology, Karolinska Institutet, Sweden. Ostenson mengatakan ada 7 faktor yang dapat membuat tatalaksana diabetes berhasil, yaitu: fokus pada target outcome pasien (HbA1c, BP, Lipid), upaya segera untuk membantu pasien dengan outcome yang tidak baik, kinerja unit diabetes selalu dipantau, akses yang mudah kesumber informasi bagi pasien, ada tindak lanjut dan umpan balik dari hasil pengukuran mutu, peningkatan mutu berkelanjutan serta membangun rasa memiliki untuk program diabetes

Sedangkan Wendy Nicklin, President and CEO, Accreditation Canada, Canada menyampaikan program akreditasi untuk unit stroke. Nicklin menyatakan Kanada telah mengembangkan sistem akreditasi untuk penyakit stroke. Program akreditasi ini dikembangkan bersama dengan Canadian Stroke Network dangan fokus kepada Canadian Best Practice Recommendation for Stroke Care (ini seperti Pedoman Nasional Praktek Kedokteran/PNPK yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. catatan: memang merupakan tantangan tersendiri untuk memastikan PNPK benar-benar dijalankan dilapangan, sehingga akreditasi seperti ini mungkin dapat membantu). Program akreditasi ini difokuskan untuk menilai clinical excellence, mutu, keselamatan dan inovasi. Penilaian dilakukan tiap 2 tahun. (informasi lebih lengkap dapat dilihat di www.strokebestpractices.ca

Pembicara berikutnya adalah Kathy Elliott, Programme Director, NHS Improving Quality, England. Elliott menyampaikan mengenai Achieving improved cancer outcomes – a pathway approach, engaging primary care and partners. Elliot mengatakan bahwa Inggris cukup berhasil meningkatkan outcome pasien dengan cancer karena beberapa upaya berikut: Shared purpose, clinical leadership, open approches, relationships and networking, patien and public focus serta sustaining a focus.

Keempat pembicara ini seakan menegaskan bahwa untuk mencapai mutu yang telah mereka capai memang diperlukan sikap “strive for excellent” tidak saja dari leader tapi dari seluruh staf, sebuah budaya bersama.

Pada sesi berikut yang penulis ikuti membahas mengenai “Deliver Value by Desain”. Pembica pertama adalah Anthony M. DiGioia III, MD, Medical Director, PFCC Innovation Center and the Bone and Joint Center, Magee-Womens Hospital of UPMC, USA yang membahas mengenai Deliver value by design with PFCC (Patient and Family Center Care): improve outcomes while reducing costs. DiGioia mengatakan bahwa value pelayanan kesehatan adalah outcome pelayanan kesehatan (yang penting bagi pasien) dibagi dengan biaya.

DiGioia juga menggunakan TDABC yang dapat menghitung biaya dengan tepat dengan mengidentifikasi baik biaya personal, ruangan, peralatan dan bahan habis pakai (TDABC ini dapat dipelajari lebih lanjut “How to Solve the Cost Crisis in Health Care di Havard Business Review 2011)

Pembicara selanjutnya adalah Beverley Fitzsimons, Fellow in Health Policy, the King’s Fund, England yang membawakan presentasinya dengan judul Deliver value by design – Patient and family centred care. FItzsimons menceritakan pengalamannya menggunakan konsep PFCC bahwa untuk mencapai outcome yang luar biasa, diperlukan leadership dan budaya, perhatian dari staff, partnership, realibility care dan evidenced based care.

Fitzsimons kemudian menjelaskan 6 langkah dari PFCC yang juga sudah disampaikan oleh DiGioia yaitu: mengidentifikasi pengalaman pasien, menetapkan pedoman, mengevaluasi kondisi dilapangan, mengembangkan working group, menyebarluaskan visi tentang pengalaman pasien yang ideal serta mengidentifikasi project PFCC untuk dijalankan.

Sesi terakhir mengenai Indikator Mutu Nasional. Sesi ini menghadirkan pembicara dari 2 negara yaitu Belanda dan Swedia yang diposisikan untuk beradu argumentasi, yaitu Ian Leistikow, MD PhD, dan Jan Maarten van den Berg, keduanya adalah Senior Inspector, Dutch Healthcare Inspectorate, the Netherlands serta Fredrik Westander, Consultant, Regional Health Care Quality Comparisons, Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), National Board of Health and Welfare, Sweden.

Perdebatan terkait dengan berbagai opsi: apakah memilih prioritas menetapkan daftar indikator yang ideal atau membangun sistem pengukuran indikator dahulu, apakah tercapainya indikator yang terpenting atau proses peningkatan mutu yang lebih baik, apakah fokus kepada beberapa indikator dulu atau langsung menyediakan daftar lengkap indikator, apakah fokus kepada benchmarking atau pada quality improvement.

Kedua negara mengambil opsi yang berbeda, namun tentunya mereka mengambil kesimpulan bahwa dua kutub perbedaan opsi tersebut sebenarnya sama-sama penting.

International Forum on Quality & Safety in Healthcare:

Strive for Excellence, Seek Value, Spark a Revolution

Pengantar | Hari 1 |

Paris, 8-11 April 2014

Reportase oleh: Hanevi Djasri

Pengantar Reportase

British Medical Journal (BMJ) dan Institute for Healthcare Improvement (IHI) kembali mengadakan forum internasional untuk membahas berbagai perkembangan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan. Forum ini diselenggarakan di The Le Palais des Congres, Paris, Perancis dan pada hari pertama tercatat diikuti oleh 3.030 peserta dari 78 negara.

Forum dibuka oleh Fiona Godlee, Editor in Chief, British Medical Journal dan juga oleh Jean Luc Harrouseau, Presiden, Haute Autorite de Sante (HAS) yang menjelaskan mengenai gambaran umum isi forum. Forum terdiri dari kegiatan pre-forum (1 hari) dan forum utama (3 hari) yang dibagi menjadi yaitu 6 topik utama: Improving clinical performance, Safe and reliable care, Patient and family centred care, Leading effective change, Improving population and community health dan Technology and innovation.

Penulis sebagai wakil di PKMK FK-UGM yang juga sebagai peserta satu-satunya dari Indonesia, memilih untuk mengikuti topik-topik yang terkait dengan Improving clinical Performance dan Leading Effective Change, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pada tahun 2014 ini kami di PKMK FK-UGM memiliki penelitian yang cukup besar mengenai “Pengembangan Model Pelayanan TB  yang Efektif dan Efisien di RS”. Topik-topik terpilih diharapkan dapat memerikan masukan bagi penelitian tersebut dan juga untuk dapat memberikan masukan bagi berbagai upaya peningkatan mutu di Indonesia.

Total disajikan sebanyak 85 sesi dalam waktu 3 hari baik sesi pleno maupun pararel. penulis mengikuti 15 sesi. Setiap sesi saling terkait satu sama lain, sehingga laporan reportase ini tidak disusun berdasarkan sesi namun berdasarkan topik/isue yang disampaikan oleh berbagai pembicara dari berbagai sudut pandang. Reportase ini juga dilengkapi dengan beberapa catatan untuk konteks Indonesia menurut pandangan penulis.

Seminar Pengembangan Dukungan untuk Dokter di Daerah Terpencil

Yogyakarta, 07 April 2014

Seminar Pengembangan Dukungan untuk Dokter di Daerah Terpencil Berdasarkan Pengalaman di Australia, telah diselenggarakan PKMK FK UGM pada Senin (7/4/2014) di Ruang IKD, Lantai 2, Gedung S3 FK UGM. Pembukaan disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD.  dengan ucapan selamat datang di Lunch Seminar tentang dokter rural. Seminar ini menghadirkan pembicara Dr. Charles Ervill sebagai Board member Australian College of Rural and Remote Medicine. Selain dapat dihadiri secara langsung, seminar ini juga dapat diikuti secara webinar oleh peserta dari seluruh dunia melalui beberapa website yang dikelola oleh PKMK. Kemudian M. Fadjar Wibowo, S. Ked sebagai moderator mengawali dengan menyampaikan akan ada hal menarik atau fakta yang ditemukan di Australia yang bisa dipraktekkan di Indonesia.

Dr. Charles Ervill merasa terhormat dan senang bisa datang di Indonesia untuk bercerita mengenai pengalamannya. Ia membeberkan hal-hal yang ditemukan di Australia yang memiliki kesamaan dengan Indonesia tentang daerah terpencil. Dr. Charles memulai tentang deskripsi kondisi di Australia dan masalah yang ada di daerah terpencil dan pedalaman. Ia juga membahas kondisi tenaga kesehatan yang melayani di daerah pedalaman Australia, pendidikan kedokteran, petugas kesehatan, mahasiswa kedokteran dan lain-lain.

Penyebaran penduduk di Australia tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di sepanjang area timur laut hingga selatan benua ini, sedikit di barat daya dan barat serta sebagain kecil di utara. Bagian tengah benua adalah area kosong dengan sedikit sekali atau tidak ada penduduk, kecuali beberapa titik di Negara Bagian Northern Territory dan South Australia. Sedikit dokter yang bersedia jadi dokter umum, walaupun sebenarnya dokter umum diperlukan di daerah pedalaman. Kesulitan dokter di daerah terpencil karena merasa terisolasi dan jauh dari fasilitas kesehatan yang maju. Ada semacam “The Royal Flying Doctor Services”, atau seperti ambulance udara, yang bisa menjemput pasien di daerah pedalaman yang butuh penanganan emergency pada kasus appendicitis, trauma oleh kecelakaan, namun ini membutuhkan biaya yang mahal sehingga tidak disarankan untuk Indonesia. Selain itu, menurut pengalaman Dr. Charles mengakses pelayanan ini, diperlukan waktu setidaknya 10 jam untuk helikopter ambulance tiba di lokasi untuk mengevakuasi pasien/korban kecelakaan.

Saat ini fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil Australia banyak diisi oleh dokter asing yang berasal dari India, Thailand, Filipina, dan negara-negara lain, namun tidak ada yang berasal dari Indonesia. Dokter yang bekerja di daerah rural harus juga mempelajari dasar-dasar keterampilan sebagai dokter spesialis Obsgyn, Anak dan Kegawatdaruratan. Oleh karenanya, di Australia ada pendidikan tambahan untuk menjadi Generalist-Physician atau Dokter Spesialis Umum. Di Indonesia masih sulit memfasilitasi hal ini karena belum ada kurikulumnya.

Ada cukup banyak negara yang memiliki masalah dengan generalist medizine, anatra lain Singapura, Jepang, Pasifika, Afrika Selatan, Kanada dan New Zealand. Tahun lalu berbagai negara ini berkumpul di Australia untuk menghasilkan consensus mengenai mengenai Rural Generalist Medicine. Konsensus ini menunjukkan komitmen negara-negara yang terlibat dalam meningkatkan kesehatan penduduk di daerah rural melalui pelayanan kesehatan yang aksesibel dan bermutu tinggi.

Pada sesi diskusi yang hangat, dr. Muhammad Rizki dari FK Universitas Mataram menanyakan apakah Fakultas Kedokteran di Australia sudah memasukkan remote area/rural medicine kedalam kurikulum dan apakah dokter yang baru tamat sudah siap untuk melayani didaerah terpencil. Dr. Charles menanggapi bahwa Rural Clinical School diadakan oleh James Cook University, mahasiswa akan tinggal disana selama satu atau dua tahun tahun dan praktek di daerah terpencil serta menjalani semacam Rural Training Program. Melalui webinar peserta dari Kalimantan Timur menanyakan bagaimana cara mencegah retensi dokter. Di Australia dokter mendapat penghasilan yang bagus, meskipun tidak ada perbedaan antara dokter yang bekerja di wilayah perkotaan dengan di daerah remote. Pelibatan sebanyak mungkin orang yang bisa diajak bekerjasama juga dapat menjadi solusi dan yang paling baik adalah mencoba melakukannya.

Pertanyaan lain dari peserta adalah bagaimana dokter di Australia bisa termotivasi untuk melayanai di rural area? Sistem apa yang dibuat untuk merangsang dokter mau melayani di rural area? Dr. Charles menyarankan untuk pertama, pilihlah mahasiswa yang berasal dari “rural background”, dia akan mau kembali ke daerahnya, kedua, exposure during training dan ketiga melakukan seleksi terhadap dokter yang memiliki sense of pelayanan di rural area, walaupun itu sangat sulit.

Prof. Laksono Trisnantoro juga menanyakan bagaimana dengan dokter spesialis di rural area? dr. Evrill menjawab dokter spesialis dan sub spesialis lebih suka di kota, karena pasien lebih banyak disana, daerah rural lebih memerlukan dokter umum, dan dokter umum di Australia harus memiliki setidaknya satu tahun pelatihan untuk satu bagian spesialis seperti anestesi, obsgin, bedah, populasi, dermatology dan lain-lain (setidaknya ada 12 bagian). Pada akhir sesi, Prof. Laksono Trisnantoro menyimpulkan  pertama, gambaran situasi Australia dan Indonesia berbeda, dimana Indonesia yang merupakan kepulauan memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Kedua, rural medicine menjadi penting karena dalam era JKN saat ini terdapat diskriminasi, jika jumlah dokter di suatu daerah sedikit maka penyerapan dana BPJS akan sedikit pula karena tagihan berdasarkan klaim. Ketiga, Rural Doctor Issue perlu diketengahkan, agar dana dalam era JKN tidak tersedot ke daerah yang bukan termasuk terpencil. Keempat, pada sektor pendidikan, di Australia pendidikan kedokteran rural sudah pendidikan tersendiri, mungkin ini bisa menjadi referensi. Kelima, dii Australia ada dokter plus, dengan kewenangan tindakan khusus yang mejadi kompetensi spesialis di Indonesia.

Selanjutnya Prof. Laksono Trisnantoro menyampaikan “what next” dari seminar ini :

1. Di Australia, Organisasi Profesi Dokter dan Kolegium berbeda, tapi di Indonesia masih menjadi satu. Hal ini harus menjadi perhatian sehingga pengembangan dokter rural dapat diwujudkan.
2. Fakultas Kedokteran UGM mendukung rural medicine, dengan CME online (internet) yang sekarang sedang digalakkan, juga dengan web pendidikankedokteran.net

Selanjutnya dr. Asep Purnama, SpPD yang mengikuti webinar dari Maumere, Flores, diberi kesempatan untuk menanggapi tentang hal tersebut. Menurut dr. Asep, pengembangan kompetensi dokter bagi yang bekerja di daerah terpencil memiliki komponen yang sangat mahal pada biaya transportasi. Bila ada pelatihan-pelatihan yang bisa diberikan melalui internet, maka hal ini bisa menekan biaya dan sangat mungkin untuk dikembangkan.  Di akhir sesi seminar Prof. Laksono menekankan perlu dibentuk asosiasi dokter rural untuk memperjuangkan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah sulit, dan harus didukung dengan kegiatan-kegiatan seminar/workshop minimal sebulan sekali dengan media internet. Menurutnya juga pelru ada deklarasi tentang ini dengan mengundang stakeholder terkait termasuk Menteri Kesehatan. (TYR, W, PEA).

Reporter:

Tri Yuni Rahmanto, SE, S.Kep, Ners.

Widarti, SIP

Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM,. M.Kes

Reportase

Scaling Up Program Sister Hospital Provinsi NTT

Nusa Dua, Bali, 19 Maret 2014

Reporter: Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM,. M.Kes

Implementasi JKN sejak awal 2014 yang dimaksudkan untuk memeratakan pelayanan nampaknya masih sulit untuk terwujud. Namun Prof. Laksono Trisnantoro dari UGM mengungkapkan bahwa Road Map yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan JKN seharusnya memikirkan beberapa skenario, tidak hanya mengandalkan pada satu rencana. Hal ini karena banyak faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan.

Skenario pertama adalah skenario optimis, yaitu semuanya berjalan sesuai dengan yang disusun dalam peta pemerintah. Namun skenario ini hanya dapat  berjalan apabila terdapat berbagai kebijakan dan perubahan-perubahan yang dibutuhkan agar asumsi dalam Road Map terpenuhi, antara lain ketersediaan fasilitas, SDM dan dana.

Skenario kedua adalah skenario pesimis, akan terjadi apabila ada kegagalan dalam menambah SDM dan fasilitas kesehatan di daerah sulit, komposisi PBI dan non-PBI yang tidak seimbang, fraud dan berbagai masalah lain dalam pelaksanaan JKN. Dalam kondisi ini, dana BPJS akan banyak terserap ke daerah-daerah yang memiliki banyak fasilitas kesehatan dan yang banyak melakukan fraud.

Bila yang terjadi adalah skenario pesimis, maka NTT tidak akan dapat menyerap dana BPJS sebanyak daerah-daerah lain yang telah maju dengan fasilitas yang lebih banyak. NTT tidak akan mampu mengajukan klaim sehingga prinsip keadilan yang dicita-citakan oleh JKN akan sulit terwujud. Untuk itu, perlu ada investasi untuk pengembangan fasilitas kesehatan dan penambahan SDM di NTT yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini karena kemampuan ekonomi daerah NTT kecil. Selain itu, juga perlu ada pembatasan-pembatasan pemanfaatan oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Program Sister Hospital di Provinsi NTT yang telah berjalan sejak akhir tahun 2010 dan kemudian diperkuat dengan Performance Management and Leadership (PML) tahun 2011 bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di NTT.

Pada prinsipnya program sister hospital ini merupakan program kemitraan antara RS “besar” di Jawa, Bali dan Makassar dengan RSUD di NTT. Kemitraan ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tenaga dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya di RS, khususnya untuk melaksanakan pelayanan PONEK 24 jam. Implementasi kegiatan adalah dengan cara clinical contracting out.

Pada model ini, RS Mitra mengirimkan tenaga spesialis obsgyn, spesialis anak dan spesialis anestesi serta tenaga paramedis untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan keterampilan teknis staf klinis di RSUD melalui training, magang di RS Mitra, dan pengembangan budaya kerja yang mengarah ke mutu layanan dan keselamatan pasien. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan tenaga puskesmas, dimana mereka dilatih dan diberi penyegaran dalam rangka penguatan sistem rujukan.

Hasil yang diperoleh yaitu pelayanan PONEK di RS sudah mulai tertata dan tim juga sudah menghasilkan manual rujukan yang dilaksanakan mulai dari tingkat puskesmas atau bidan desa sampai dengan RS. Dengan adanya manual rujukan ini, “kegaduhan” di IGD RS akibat kasus ibu hamil yang terlambat dirujuk dapat dikurangi.

Sejauh ini, hasil monitoring dan evaluasi pada sebelas RSUD di NTT menunjukan bahwa pada umumnya program SH-PML telah membawa dampak positif. Ketersediaan tenaga residen senior dari spesialisasi Obsgyn, Anak dan Anestesi tersedia secara reguler di hampir semua RS, terbangunnya manual rujukan kasus ibu hamil dari tingkat bidan desa dan puskesmas ke RS, hingga berbagai pembenahan pengelolaan operasional RS. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak faktor yang ikut mendorong kemajuan tersebut, antara lain dukungan Pemda pada beberapa daerah yang cukup baik, memberi kesempatan bagi RSUD untuk menerapkan metode-metode baru yang lebih efektif.

Dengan adanya berbagai perbaikan dari hasil upaya menata pelayanan PONEK di RS, maka dipandang perlu untuk melakukan scaling up kegiatan ini ke RSUD lain di Provinsi NTT. Menurut Wikipedia, scaling up adalah perpindahan proses dari suatu setting pada skala yang kecil (pilot project) ke implementasi pada skala yang lebih besar atau skala komersial. Tujuan scaling up suatu program biasanya adalah untuk meningkatkan atau memperluas cakupan kegiatan yang telah diyakini efektivitasnya, untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar.

Jika upaya intervensi untuk menghadapi kondisi seperti pada skenario kedua dilakukan, maka ada harapan bahwa pemerataan distribusi tenaga dapat terjadi. Pemerataan distribusi tenaga akan mempermudah scaling up program sister hospital.

Pada akhir pertemuan, Dr. Stefanus Brian Sera selaku Kepal Dinas Provinsi NTT menjelaskan pada para direktur RSUD mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana JKN yang masuk ke RS, yaitu untuk operasional (jasa medis, bahan habis pakai, jasa RS). Di sisi lain, tarif RS pemerintah di NTT saat ini merupakan tariff subsidi. Menurutnya hanya tarif di RS Prof. Yohannes Kupang yang mendekati real cost. RS yang sudah ditetapkan sebagai BLUD akan lebih mudah dalam menggunakan dananya.

Dampak positif dari pelaksanaan JKN antara lain: RS menggunakan INA-CBGs menguntungkan RS dilihat dari aspek tarif Perda sebelumnya. Menurut Dr. Stefanus ini berarti bahwa tarif RS sebenarnya sudah kuno, sehingga perlu kajian unit cost untuk memperbaiki tarif.

Provinsi menyediakan anggaran untuk pelayanan kesehatan Jamkesda dan Jamkesmas sebesar Rp 7,5 M, dengan dasar tarf INA-CBGs. Namun anggaran ini hanya dialokasikan untuk RS rujukan:

– RSUD Atambua (untuk rujukan dari Belu, Kefamenanu dan Melaya),

– RSUD Kupang (untuk rujukan dari Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Kupang, Rote dan Sabu),

– RSUD Sikka (untuk rujukan dari Kab. Sikka dan Flores timur),

– RSUD Ruteng (untuk rujukan dari Ruteng, Manggarai Barat dan Manggarai Timur) dan

– RSUD Waingapu untuk kabupaten lainnya.

PRESS RELEASE

SEMINAR DAN WORKSHOP PERAN KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RUMAH SAKIT DAN KETUA KOMITE MEDIK DALAM MENCEGAH FRAUD PADA PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Seminar dan Workshop  Peran Kepala Dinkes, Direktur RS dan Komite Medik untuk mencegah Fraud pada Pelaksanaan JKN dalam rangka Annual Scientific Meeting (ASM) dan Dies Natalis FK UGM Ke-68 telah digelar pada Sabtu (15/3/2014) di FK UGM. Acara ini merupakan kerjasama antara PKMK FK UGM dan RSUP Dr. Sardjito.  Sesi Pleno menngungkapkan data menarik, yaitu jika siapapun melihat adanya indikasi fraud namun diam saja, maka hal terseut dianggap fraud juga.

Sesi Paralel 1 memberikan hasil akhir kesimpulan dari tim PKMK UGM yang disampaikan oleh DR. Dr. Dwi Handono meminta peserta memberi usulan regulasi kepada ADINKES, kemudian dihasilkan beberapa poin yaitu agar ADINKES mempertimbangkan kompetensi Kepala Dinas Kesehatan termasuk pelatihan atau diklat yang dilakukan di institusi bersertifikat, dan yang melatih adalah tenaga ahli yang sudah pernah menduduki jabatan sebagai kepala dinas, kemudian aturan kapitasi segera diterbitkan, dan meningkatnya fungsi ADINKES dalam berkoordinasi dengan BPJS. Usulan  lain dari peserta mengenai adanya remunerasi kepada tenaga kesehatan.

Sesi parallel II berakhir, Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes selaku course director (PKMK FK UGM) menyampaikan kesimpulan tentang jenis dan penyebab fraud sampai rekomendasi sebagai strategi pencegahan fraud di RS. Direktur, non Direktur, bahkan masyarakat pun sama-sama terlibat moral dalam pencegahan fraud. Setiap provinsi perlu membuat Dewan Pengawas BPJS.

Diskusi pada sesi paralel III ini berjalan hangat, dengan pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan JKN selama dua setengah bulan ini fraud memang sudah terjadi di rumah sakit. Sebagian besar fraud terjadi karena kekhilafan dan ketidak pahaman. Namun, fraud tetap harus dideteksi dan dicegah. Diskusi pada paralel III ini berfokus pada pencegahan fraud di level  penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan di RS.

Selengkapnya, silakan simak melalui website Manajemen Rumah Sakit: http://manajemenrumahsakit.net/2014/01/tor-seminar-leadership-series/.

Reportase Sesi Pararel 1 – Seminar dan Workshop Leadership Series

15 Maret 2014

Pleno | Sesi Pararel 2 | Sesi Pararel 3

Peran Kepala Dinas Kesehatan dalam Pengawasan JKN

Reporter: Christa Gumanti Manik, SKep, NS & Gerardin Ranind Kirana, SKM

Dr. dr. Dwi Handono (PKMK FK UGM) sebagai moderator dalam forum diskusi Peran Kepala Dinas Kesehatan dalam Pengawasan JKN memaparkan latar belakang masalah yang dihadapi sebagai pengantar diskusi, pertama: Belum jelasnya peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan dan pengawasan JKN. Kedua, kedua: Implementasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di lapangan tidak sesuai  dengan yang seharusnya.

Nara sumber pertama, Dr. Krishnajaya MS (Ketua ADINKES), memaparkan bahwa urusan pemerintah menjadi konkuren (lawan) kewenangan daerah (Permenkes N0.69 Tahun 2013 tentang tarif dan Permenkes Tahun No.17 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional). Hal yang terjadi saat ini, banyak urusan pemerintah pusat diberikan kepada daerah dan bukan merupakan kewenangannya. Maka dalam era JKN, Gubernur akan menjadi wakil pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengundang rapat bupati/kepala daerah, kabupaten/kota dan berhak memberikan reward maupun punishment kepada kepala daerah. Seharusnya, pemerintah pusat tidak hanya memberikan tugas dan tanggungjawab kepada daerah, melainkan disertai pemberian dana operasional.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara memanfaatkan akses pelayanan kesehatan, serta apa peran provinsi dan kabupaten, serta bagaimana implementasinya dilapangan? Seharusnya JKN memberikan keadilan bagi seluruh penduduk di suatu daerah. Fokus JKN kedepannya adalah penurunan pelayanan kuratif, dengan meningkatkan pelayanan  preventif dan promotif. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa masih ada kekosongan peraturan, dan belum jelasnya fungsi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan JKN.

ADINKES saat ini sedang mendiskusikan Perpres mengenai pemanfaatan kapitasi untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Draft untuk peraturan tersebut sudah hampir final, serta akan terbit dalam waktu dekat. Pemanfaatan kapitasi tertulis bahwa dana kapitasi akan langsung diberikan pada Puskesmas, serta tertulis pembagian antara Dinkes dengan Puskesmas sebesar 60:40. Diharapkan dengan peraturan yang jelas ini, tercapai sebuah kepastian dalam pemanfaatan kapitasi sehingga tidak menjadi sebuah temuan. Dana kapitasi juga memperhatikan demografi dari suatu daerah. Maka dalam Perpres yang baru, akan ada tambahan Rp 10.000.000,00 untuk remote area, dan uang tersebut di luar jumlah dari dana kapitasi. Pemerintah pusat seharusnya menempatkan pegawai-pegawai yang mampu melakukan verifikasi di puskesmas untuk dana kapitasi tersebut sebagai suatu wujud usaha pengawasan terhadap dana kapitasi. Namun sampai saat ini, masih belum ada regulasi dari pemerintah pusat terhadap hal tersebut.

Pegawai di luar nakes sering menyatakan bahwa usaha promosi di bidang kesehatan merupakan usaha yang buang-buang waktu dan uang. Namun sebaliknya, tenaga kerja nakes menganggap bahwa usaha promosi kesehatan adalah hal utama yang sebaiknya harus dilakukan dengan masif, sebagai suatu usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya disusun regulasi yang jelas agar pegawai yang bekerja di bidang kesehatan adalah orang-orang yang lulus dan dianggap kompeten dari institusi pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan. Desain kompetensi kepala dinas sebagai regulator menjadi hal yang penting, untuk itu harus disiapkan institusi pendidikan yang bersertifikasi untuk pelatihan/diklat dan pembiayaannya. Pengalaman lapangan, penguasaan masalah etika kesehatan masyarakat dan hukum kesehatan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan Kepala Dinas Kesehatan, kemudian selain sebagai dasar mengikuti pelatihan diklat kepemimpinan , calon kepala dinas kesehatan seharusnya memiliki latar pendidikan S1 dan S2 dari bidang kesehatan, dan ADINKES sedang mengajukan kurikulumnya ke PPSDM.

Nara sumber berikutnya, dr. Siti Wahyuningsih M.Kes (Kepala Dinas Kota Surakarta) memaparkan bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam era JKN. Beberapa masalah dalam era JKN ini, perangkat didaerah dinilai kurang siap karena kurangnya sosialisasi dari BPJS. Sehingga tenaga kesehatan kurang memahami aturan yang mengakibatkan  masyarakat mengeluh tentang pelayanan baik pada tingkat PPK primer atau pada rujukan berjenjang. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Surakarta melakukan upaya koordinasi dengan BPJS, organisasi profesi dan evaluasi secara berkala. Kendala yang dihadapi oleh Surakarta yaitu SDM yang kurang, masyarakat juga kurang siap dengan rujukan berjenjang. Namun program-program yang ada di Dinkes tidak terganggu dengan adanya BPJS, kuncinya koordinasi dan komunikasi  dan jangan ada pihak  merasa ada yang dirugikan.

Hasil akhir kesimpulan dari tim PKMK UGM yang disampaikan oleh DR. Dr. Dwi Handono meminta peserta memberi usulan regulasi kepada ADINKES, kemudian dihasilkan beberapa poin yaitu agar ADINKES mempertimbangkan kompetensi Kepala Dinas Kesehatan termasuk pelatihan atau diklat yang dilakukan di institusi bersertifikat, dan yang melatih adalah tenaga ahli yang sudah pernah menduduki jabatan sebagai kepala dinas, kemudian aturan kapitasi segera diterbitkan, dan meningkatnya fungsi ADINKES dalam berkoordinasi dengan BPJS. Usulan  lain dari peserta mengenai adanya remunerasi kepada tenaga kesehatan.

Dinas kesehatan sangat sibuk perannya sebagai penyedia layanan atau operator dalam mempersiapkan PPK 1 sebagai provider, berkoordinasi dengan organisasi profesi, dan banyaknya persiapan internal yang dibutuhkan. Hal tersebut sangat merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, sehingga fungsi sebagai regulator sedikit terlupakan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional. Sangat diharapkan fungsi regulator jangan sampai terlupakan, namun dapat dioptimalkan kembali.

Upaya mengurangi Angka Kematian Ibu adalah salah satu tujuan utama dari pencapaian indikator derajat kesehatan di Surakarta. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional ini Jampersal sudah terintegrasi didalamnya sehingga dengan kata lain sudah dicabut, namun disayangkan  hal penting ini tanpa notifikasi sebelumnya. Surakarta sebenarnya tidak terlalu mengandalkan dana Jampersal atau JKN, karena Surakarta memiliki dana tersendiri bagi para ibu hamil yang membutuhkan pertolongan bagi persalinannya, terutama saat ibu tersebut tanpa sengaja tidak membawa kartu Jaminan Kesehatan Nasionalnya pada saat akan bersalin di fasilitas kesehatan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada era JKN ini, bagi orang yang berkunjung kefasilitas kesehatan tanpa membawa kartu JKN miliknya, maka tidak akan dilayani. Jika keadaan tersebut diterapkan untuk ibu hamil yang membutuhkan pertolongan segera untuk persalinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kebijakan yang diambil adalah membawa kartu JKN maupun tidak, harus tetap dilayani dengan dana tersendiri tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penambahan jumlah AKI di Kota Surakarta.

Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan, yaitu mengenai mapping, rujukan berjenjang, dan pembatasan obat. Mapping dilakukan dengan tujuan mengatur jumlah kunjungan pasien, sehingga jumlah kunjungan dapat dibatasi. Dalam peraturan tertulis bahwa ada beberapa kasus penyakit dan beberapa keadaan pasien yang menjadi syarat tertentu, agar pasien tersebut tidak melampaui rujukan berjenjang, serta apabila terdapat fasilitas kesehatan yang dirasa tidak cukup kompeten untuk menangani pasien, maka pasien tersebut akan diperbolehkan langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan yang dirasa cukup kompeten tanpa mengikuti alur rujukan berjenjang. Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional obat juga dibatasi.

Menurut dr. Siti Wahyuningsih M.Kes, jika uang kapitasi dari BPJS langsung diserahkan ke Puskesmas akan terjadi beberapa kesulitan, hal ini karena Puskesmas sebagai UPT Dinas Kesehatan mengharuskan segala bentuk keuangan yang masuk untuk Puskesmas harus melalui bendahara penerima dan segala bentuk keuangan yang keluar harus melalui bendahara pengeluaran. Sistem pemberian kapitasi langsung kepada Puskesmas hanya memposisikan Dinkes sebagai penanggungjawab tanpa mengetahui penggunaan dana kapitasi tersebut.

Jamkesda di Kota Surakarta sampai saat ini masih dikelola sendiri, jadi masih belum diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Namun sudah ada rencana bahwa Jamkesda dengan jenis Jamkesmas gold akan diintegrasikan. Untuk pengawasan Jamkesda dilakukan dengan verifikasi klaim RS, pemeriksaan BPK dan laporan dari masyarakat. Jika semua asuransi kesehatan daerah jika sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional maka regulasi yang jelas untuk pengawasan harus segera dibuat.

Telah Terselenggara Seminar dan Workshop Peran Kepala Dinkes,

Direktur RS dan Komite Medik untuk mencegah Fraud di JKN

15 Maret 2014

Sesi Pararel 1 | Sesi Pararel 2 | Sesi Pararel 3

Reporter: Widarti, SIP

Seminar dan Workshop  Peran Kepala Dinkes, Direktur RS dan Komite Medik untuk mencegah Fraud di JKN dalam rangka Annual Scientific Meeting (ASM) dan Dies Natalis FK UGM Ke-68 telah digelar pada Sabtu (15/3/2014) di FK UGM. Acara ini merupakan kerjasama antara PKMK FK UGM dan RSUP Dr. Sardjito. Prof. Laksono Trisnantoro selaku board PKMK menyampaikan definisi fraud yaitu pelanggaran hukum atau penipuan, melambungnya biaya kesehatan, contoh fraud kesehatan: upcoding, tagihan fiktif, debundling, dan sebagainya. Fraud ini dikhawatirkan akan membuat BPJS membayar klaim lebih besar dari seharusnya. Hal yang akan terjadi jika tanpa pencegahan, kerugian akan membesar.

Ada beberapa skenario fraud dalam JKN ini, skenario A-tidak terjadi fraud, skenario B- terjadi fraud namun tidak ada penegak hukum, skenario C- terjadi fraud dan ada penegak hukum. Kekhawatiran yang mungkin muncul: masyarakat tidak percaya pada diagnostik, karena hal itu dilakukan karena sakit atau kebutuhan atas fee for service dokter. Sisi negatifnya, dokter bisa masuk penjara karena fraud. Sementara, sisi positifnya-akan dilakukan pencegahan fraud.

Prof. Adi Utarini (Wadek III FK UGM) menyampaikan pengantarnya, forum ini akan digunakan untul mempelajari, memerangi ketidaktahuan atas fraud di JKN. Jika kita berpikir positif, tidak ada yang berniat untuk melakukan kriminal, ungkap Prof.  Adi. Saya rasa kita perlu mengangkat kembali peran wasit dalam pelaksanaan JKN, untuk siapa yang ditunjuk bisa kita putuskan nanti, tambah Prof.  Adi. Prof. Adi juga menyampaikan terima kasih untuk peran panitia ASM dan PKMK dalam pelaksanaan.

Sesi Panel dimoderatori oleh Prof. Laksono Trisnantoro. Panelis pertama ialah dr. Hanevi Djasri, MARS yang memaparkan tentang Fraud dalam JKN di Indonesia. Spektrum dalam fraud : error input data-waste-abuse-fraud. Bentuk-bentuk fraud cukup beragam, antara lain: mengklaim pelayanan yang tidak diberikan, mengklaim layanan yang tidak ditanggung asuransi, mengklaim tagihan yang seharusnya dibayar pasien, dan sebagainya. Fraud ini cukup mengagetkan karena potensi kerugian akibat fraud: 7,29% per tahun di dunia. Pendorong utama anti fraud meliputi: kesadaran bahwa fraud menggerogoti biaya untuk mengakses layanan kesehatan, adanya quality of care/patient safety, kesadaran dan perhatian media massa dan sebagainya. Poin yang ditekankan dr. Hanevi yaitu quality improvement atau mencegah lebih baik.

Panelis kedua ialah dr. Mohamad Edison, Kepala Sub Manajemen Fasilitas Kesehatan dan Utilisasi BPJS yang memaparkan Implemenrasi JKN dalam Pelaksanaan SJSN. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ialah siapapun mereka, yang bekerja enam bulan di Indonesia dan membayar premi-baik WNI maupun ekspatriat. Sementara, alur pelayanan kesehatan yang diakses peserta PBI dan non PBI:  meliputi peserta-faskes tingkat pertama dan RS. BPJS sudah melaksanakan amanat UU, yaitu periode Januari-Februari klaim dibayar pada tanggal 15. Namun, masalahnya uang dari BPJS bisa sampai Puskesmas tidak? Belum lagi masalah tanda tangan dokter bisa dipalsu, maka butuh kejelian untuk melihat hal ini. Faktanya, unit anti fraud belum ada di BPJS, namun peran ini melekat di function. Fraud bisa terjadi di fasilitas kesehatan yaitu: upcoding, tagihan tanpa berkas, medical necessity, unblundling, false claim dan seterusnya. Fraud yang ‘bisa’ dilakukan peserta yaitu penggunaan kartu tidak berlaku, pelayanan tidak sesuai prosedur, dan lain-lain.

Drs. Ponco Respati Nugroho, M. Si, Sekretaris DJSN menjadi panelis ketiga dan memaparkan DJSN: Pengawasan dan Potensi Fraud.

BPJS disinyalir terancam fraud saat pengalihan aset dari PT. Askes. JKN mengamanatkan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan, lalu siapa yang mengawasi? Problem terbesar yang dihadapi ialah belum meratanya fasilitas kesehatan. DJSN bersama OJK dan BPK melakukan pengawasan eksternal pada pelaksanaan JKN.

Diskusi:

Budi Santosa, RS Soeradji, Klaten, RS sering melakukan abuse tanpa sengaja misalnya diagnostik dibolak-balik karena National Casemix Center (NCC) masih memberi aturan abu-abu. Prof Laksono memberikan pendapatnya, yaitu sistem yang mendorong terjadinya fraud. BPJS wasitnya National Casemix Center (NCC) dan kita hanya menyampaikan dugaan fraud. NCC ini yang merumuskan tarif INA CBG’s yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Kurang lebih 300-an tarif dinilai lebih rendah dari tarif lama (SK Mentri). P2JK melakukan konfirmasi dan tim NCC ketuanya masih dr. Bambang Wibowo, dalam proses SK Mentri NCC menjadi ex oficio P2JK sehingga ke depan, ketuanya ialah Donal Pardede. Prof. Laksono menambahkan, betul tidak aturan INA CBG’s akan mendorong adanya fraud?

Ambo Sakka, peserta blended learning fraud mempertanyakan bagaimana peran Kadinkes, Dir. RS dan komite medil? Hal yang terpenting ialah edukasi atas fraud ini. Drs. Ponco menjawab, kami melihat secara luas, dari BPJS ada potensi kita lihat pasti ada penanganan. Aspek edukasi memang sangat penting. BPK, Kepolisian dan lain-lain bekerja sesuai norma-normanya. Lalu, dr. Mohamad menyatakan pengalihan aset, investasi, dugaan fraud dan ini positif untuk manajemen. Kami melakukan edukasi berkelanjutan.

Kementrian Kesehatan memiliki jadwal tetap yaitu hari Rabu pukul 13.00 WIB untuk koordinasi Sekretariat Gabungan yang membahas seluruh masalah yang terjadi. NCC sangat membutuhkan masukan dari organisasi profesi. Hal yang masih dipertanyakan dr. Hanevi ialah rumus perhitungan INA CBG’s, apakah melihat clinical pathway dan unit cost RS pemerintah dan swasta? Desain sistemnya masih cenderung mendorong fraud.

Acara kali ini juga diikuti peserta dari luar UGM melalui aplikasi GoToWebinar. Beberapa peserta mengajukan pertanyaannya, Agustian, Jakarta: fraud harus diatasi dengan pencegahan dan penindakan untuk memberi efek jera. Prof. Laksono, kita perlu KPK dan Bareskrim (di setiap Polda) untuk menindak ini. Lalu, Firman, Bima menyatakan kita perlu verifikator internal, KPK sangat terbatas tenaganya. Disusul Nurdian Fahrudi yang menyatakan regulator belum menangkap kebutuhan layanan. Tambahan yang penting dari dr. Hanevi, jika mengetahui adanya fraud namun tidak melapor maka ini disebut fraud juga (meskipun diam saja). Jadi, perlu ditegaskan komplemen verifikasi yang dinilai apa?

Laksmi Amalia, peserta blended learning mempertanyakan sudah ada fraud namun belum ada efek jera. Apakah sudah ada peraturan yang menegaskan definisi fraud dan korupsi secara legal. Hasil MoU mekanisme dan pengawasan OJK-DJSN-BPK, follow up per enam bulan seperti apa?

Drs. Ponco, KPK mengkaji awal implementasi pada Oktober 2013 lalu mengingatkan DJSN ada potensi fraud, maka dengan perspektif itu kami melangkah. DJSN-OJK terikat dalam MoU: berbagi tugas masing-masing dengan indikator/instrumen yang sama. Bagaimana BPJS menginvestasikan dana, OJK bertanggung jawab keberlangsungan keuangan. DJSN-pencapaian kinerja BPJS, manfaat dan sebagainya. Aspek persinggungan DJSN dan OJK. BPK sebagai lembaga tersendiri, tidak terikat dengan OJK dan DJSN. Area fraud dalam Jamkes luas dan regulasinya abu-abu.  Kesimpulannya implementasi JKN harus berjalan di tahun 2014, mempunyai tujuan pemerataan pelayanan kesehatan. Potensi terjadinya fraud: fraud sudah terjadi. Verifikasi harus 15 hari dan terjadi pembayaran.