Agam-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung, Kabupaten Agam, akan kekurangan tenaga medis  bila pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) tidak bisa dilakukan tahun ini.

Pasalnya, tahun ini gedung baru poli dan IGD akan dioperasikan. Untuk itu dibutuhkan penambahan tenaga. Namun terbentur aturan yang tidak memungkinkan untuk mengangkat pegawai PTT, seperti disampaikan Kepala RSUD Lubuk Basung, Dr. H. Hendri, Selasa (7/5) di ruang kerjanya.

Gedung baru poli telah digunakan untuk pelayanan, dan gedung baru IGD akan dioperasikan pertengahan tahun ini. Untuk itu dibutuhkan tambahan tenaga 25 PTT. Bahkan telah dianggarkan biayanya dalam DPA RSUD Lubuk Basung tahun 2013.

Setelah diajukan kepada bupati Agam melalui BKD, yang disetujui hanya untuk pengangkatan 4 orang PTT baru, yaitu dokter umum, dokter gigi, dan apoteker. Sedangkan untuk bidan, perawat, analis, rekam medik, cleaning servis, dan pramusaji, dengan jumlah seluruhnya 21 orang, tidak bisa diadakan tahun ini.

“Kami baru saja rapat dengan pihak BKD Agam, menurut Kepala BKD memang tidak ada peluang untuk mengangkat PTT, kecuali untuk dokter umum, dokter gigi, dan apoteker,” ujarnya.

Sekaitan dengan kenyataan tersebut, Dr, Hendri mengaku terpaksa berpandai-pandai memanfaatkan tenaga yang ada untuk memaksimalkan pelayanan. Karena ia mengaku tidak mau melanggar aturan, karena sanksi hukumnya sangat jelas.

Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, ketika dihubungi via ponselnya mengatakan memang ada peraturan yang tidak memungkinkan Pemkab Agam melakukan pengangkatan PTT. Peraturan tersebut diterbitkan Pemerintah Pusat, untuk menekan biaya pegawai sampai di bawah 50 persen.

Sumber: seputarsumbar.com

Nairobi : Warga Kenya harus waspada. Ada 40 pasien yang menderita gangguan jiwa dari rumah sakit jiwa setempat kabur. Insiden kaburnya para pasien dari Mathari Mental Hospital itu terjadi pada Senin 13 Mei malam waktu setempat.

Dilansir dari Zeenews, Selasa (14/5/2013), polisi Kenya hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap ke-40 pasien tersebut.

Samuel Anampiu, kepala polisi yang bertanggung jawab atas daerah di mana Rumah Sakit Jiwa Mathari berada mengatakan, 70 pasien laki-laki itu menguasai rumah sakit dan membuat para penjaga kewalahan. Akibat kekacauan tersebut, 40 pasiennya berhasil melarikan diri.

Menurut keterangan Samuel, beberapa orang yang sempat kabur sebelumnya mengeluhkan obat yang diberikan kepada mereka tidak efektif.

Terkait hal tersebut, beredar kabar tempat perawatan kesehatan mental di Kenya mengalami kekurangan dana. Diduga akibat kemiskinan dan kurangnya akses serta stigma terkait gangguan mental menjadi penyebab pasien di rumah sakit jiwa itu kurang mendapatkan bantuan yang lebih baik.

Sumber: news.liputan6.com

Malang – Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang yang berlokasi di Jalan Raya Tlogomas, Kota Malang, segera dioperasikan karena seluruh pembangunan fisik dan kelengkapan peralatan medisnya sudah siap.

“Kami hanya tinggal menunggu izin operasinya saja dan izin itu sudah kami ajukan ke Pemprov Jatim. Kemungkinan dalam satu atau dua bulan ini sudah turun,” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Muhadjir Effendi di Malang, Selasa.

Muhadjir mengaku jika sewaktu-waktu izin operasi dari Pemprov Jatim tersebut turun, pihaknya sudah siap. Peralatan medis, dokter serta paramedis sudah tidak ada masalah.

Secara bertahap Rumah Sakit UMM tersebut bakal dikembangkan sebagai rumah sakit pendidikan utama pada 2018. Pada tahap awal pembangunan yang dimulai 2009, masih mengejar terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan UMM pada akhir 2014.

Ia mengemukakan, melalui pengembangan secara berkelanjutan, status Rumah Sakit UMM ini akan terus ditingkatkan hingga penjadi rumah sakit pendidikan utama pada 2018.

Menurut dia, dalam pengembangan awal, Rumah Sakit UMM dirancang dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 183 unit dengan berbagai jenis layanan medik, seperti layanan medik yang terdiri dari rawat jalan, rawat darurat (emergency), rawat intensif (ICU) serta rawat inap.

Selain itu, kata Muhajjir, juga ada layanan penunjang medik, yakni radiologi, farmasi, laboratorium klinik, gizi, MRI dan hemodialisa. Sedangkan penunjang nonmedik adalah sterilisasi, pemeliharaan sarana laundry, kamar jenazah dan pemulasaran jenazah serta rusunawa medik.

Program pemgembangan rumah sakit pada tahap awal memanfaatkan lahan seluas 4,5 hektare dari rencana tapak seluas 9 hektare dengan 11 item prasarana pendukung, yakni gedung utama enam lantai, gedung pendukung, rumah pembangkit, gedung rawat inap 1, gedung rawat inap 2, gedung pelayanan khusus, depo sampah, rusunawa medik, IPAL, masjid serta perumahan dinas dokter.

Ia mengatakan, untuk pembangunan tahap awal tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp330,71 miliar. Dan, untuk menuntaskannya menjadi rumah sakit pendidikan utama masih dibutuhkan dana cukup besar. Apalagi, RS UMM itu juga akan dilengkapi sejumlah peralatan canggih, seperti ring jantung dan CT Scan yang mampu merekam dari 64 sisi.

“Anggaran untuk perlatan canggih ini sudah kami siapkan dan dalam waktu dekat akan dilakukan pemasangan,” ujarnya, menambahkan.

Rumah Sakit UMM itu nantinya juga akan dilengkapi dengan fasilitas untuk rehabilitasi korban (pengguna) narkoba. Selain melayani kesehatan dengan ilmu kedokteran modern, RS UMM nantinya juga akan membuka praktik pengobatan timur khususnya ilmu kedokteran China dan pengobatan alternatif.

Sumber: antarajatim.com

SORONG – Bertepatan dengan HUT Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat yang ke-10 tanggal 9 Mei 2013, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi Sp. A, MPH meresmikan RSUD Kabupaten Raja Ampat yang ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pembukaan selubung papan nama RSUD Raja Ampat.

Sebelum peresiman RSUD Raja Ampat, pagi harinya dilakukan upacara bendera di lapangan apel kantor Bupati Raja Ampat, dan yang bertindak sebagai Irup yakni Bupati Raja Ampat, Drs. Markus Wanma, M.Si.

Turut hadir dalam peresmian RSUD Raja Ampat, Gubernur Papua Barat Bram Atururi, Bupati Raja Ampat, Drs. Markus Wanma, M.Si, Wakil Bupati Raja Ampat, Drs. Inda Arfan, Ketua DPRD Raja Ampat, Henry AG Wairara, Wakil Walikota Sorong, dr.Hj. Pahimah Iskandar, Wakil Bupati Sorong Suka Harjono, S.Sos. M.Si, Wakil Bupati Tambrauw, Yohanis Yembra, S.Sos, Danlanal Sorong, Kol. Laut (P), Irvansyah, Danrem 171/PVT, Brigjen TNI Panji Suko Hari Judho, Dandim 1704/Sorong dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Gubernur Papua Barat Bram Atururi, dalam sambutannya, mengatakan dengan hadirnya RSUD ini diharapkan kedepan masyarakat Raja Ampat yang hendak berobat dengan intensitas penyakit yang kronis tidak perlu lagi ke Sorong, karena dokter ahli dan spesialis ada di RSUD ini. RSUD Raja Ampat merupakan RSUD pertama di Papua Barat yang memakai sistem hidrolik untuk para diving.

Bram Atururi tak lupa juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan di sekitar lingkungan RSUD.”Jangan makan pinang dan buang di sembarang tempat, kita harus jaga bersama-sama rumah sakit ini,”tegasnya. Ia juga berterima kasih kepada Menteri Kesehatan yang bersedia datang untuk meresmikan RSUD ini.”Saya sebagai Gubernur Papua Barat, sangat berterima kasih kepada ibu menteri yang meluangkan waktu meresmikan RSUD Raja Ampat,”. terangnya.

Sementara itu Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, dalam sambutannya mengatakan bangga akan keindahan kabupaten Raja Ampat.”Sewaktu saya diminta untuk meresmikan RSUD ini, saya sangat senang, bahkan agenda lainnya saya minta protokoler saya untuk cancel,”terangnya.

Diharapkan kedepan RSUD Raja Ampat bisa dinaikan statusnya sebagai RSUD Kelas C, untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah untuk bekerja semaksimal mungkin, untuk meningkatkan statusnya.”Kami dari kementerian sangat senang bisa membantu bila Pemda Raja Ampat mempunyai niat yang tulus, disamping itu juga kami menekankan juga untuk pelayanan kepada masyarakat yang harus terarah. Pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama, jangan menyepelekan,”tandas Menkes.

Dalam kesempatan itu pula Menteri Kesehatan langsung memberikan hadiah kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk dipakai di RSUD, yakni satu unit mobil Ambulance keluaran terbaru.”Ini merupakan momen yang tepat dimana bertepatan dengan HUT Raja Ampat yang ke-10, oleh sebab itu sebagai hadiahnya saya berikan satu unit mobil Ambulance yang akan dipakai sebagai kendaraan operasional di RSUD Raja Ampat,”ujar Menkes.

Sumber: jpnn.com

SURYA Online, MALANG – Cuci tangan merupakan satu di antara enam sasaran keselamatan pasien. Menurut Ketua Perhimpunan Pengendalian Infeksi indonesia (Perdalin) Malang Raya, dr Niniek Burhan, ketentuan tersebut telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Menurut penelitian, ada banyak infeksi terjadi di rumah sakit. Dan dengan cuci tangan, infeksi tersebut bisa dikurangi,” jelas Niniek, saat lomba kreasi cuci tangan, Jumat (10/5/2013) di RSSA.

Untuk itu, gerakan cuci tangan mulai digalakan di setiap rumah sakit. Bahkan cuci tangan akan menjadi bagian dari akreditasi rumah sakit. “Selain untuk tenaga medis, fasilitas cuci tangan ini juga harus ada untuk pengunjung rumah sakit,” tambahnya.

Setiap lorong rumah sakit, harus ada fasilitas cuci tangan minimal cairan antiseptik untuk tangan. Sementara untuk tenaga medis ada lima ketentuan cuci tangan. Yaitu sebelum menyentuh pasien, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh lingkungan pasien, setelah menyentuh cairan tubuh pasien dan setelah tindakan apseptik. “Berapa kali tenaga medis menyentuh pasien, sebanyak itu juga dia harus cuci tangan,” tegasnya.

Rumah sakit yang mengabaikan ketentuan ini, tegasnya, akan mendapatkan akreditasi minus dari tim penilai. Untuk itu gerakan cuci tangan ini terus dikampanyekan di setiap rumah sakit di Malang Raya. Ke depan, kampanye yang sama juga ditujukan untuk seluruh masyarakat Malang Raya.

Sumber: tribunnews.com

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD), Joko Hastaryo mengatakan siap melayani pasien miskin. Manyusul akan diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014 mendatang.

Joko mengemukakan hal itu kepada wartawan di Kantor Humas Pemkab Sleman, Rabu (1/5). Diprediksikan setelah diberlakukan BPJS, pasien umum akan semakin berkurang atau malah tidak ada.

Dijelaskan Joko, saat ini pengguna jasa asuransi kesehatan (Askes) sebesar 30 persen, kemudian pengguna jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan lain-lain sebesar 35 persen. Sedang pasien umum sebanyak 35 persen.

Pendapatan langsung rumah sakit, katanya, berasal dari pasien umum. Sedangkan pendapatan dari peserta Askes dan Jamkesmas baru akan diterima dua atau tiga bulan, bahkan ada yang satu tahun ke depan.

Selama ini, kata Joko, klaim dari Askes bisa diterima dua atau tiga bulan. Sebab Askes menggunkan perhitungan prospektif. Sedang untuk Jamkesmas menggunakan perhitungan restrospektif sehingga klaimnya keluar satu tahun kemudian.

“Untuk menanggulangi kekurangan dana, kita bekerja sama dengan produsen obat agar pembayarannya bisa ditangguhkan hingga tiga bulan ke depan,” kata Joko.

Penerapan BPJS, kata Joko, akan menggunakan perhitungan klaim restrospektif. “Tetapi ada batasan waktunya, maksimal dua bulan sudah bisa dicairkan,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan itu adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan, dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Sedang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan tersebut.

Menurut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, masyarakat berpenghasilan rendah nantinya cukup membayar premi Rp15.500 per bulan untuk menikmati manfaat BPJS Kesehatan. Sedang, sisanya dibayarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber: republika.co.id

Liputan6.com, Ratusan unit rumah sakit di Indonesia disiapkan untuk penanganan pasien diduga menderita penyakit flu burung (avian influenza) dan flu itik.

“Rumah sakit itu telah memiliki fasilitas penunjang perawatan yang cukup dalam prosedur penanganan pasien diduga menderita flu burung atau flu itik,”kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Supriyantoro di Padang seperti dikutip Antara, Rabu (8/3/203).

Menurut dia, Kemenkes koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Pertanian melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengantisipasi flu burung.

“Terus melakukan pencegahan kontak langsung masyarakat dengan itik guna menghindari penularan virus flu burung atau flu itik,”ujar dia.

Selain menyiapkan rumah sakit, tambah Supriyantoro, kemenkes juga menyiapkan tenaga medis terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter umum, dan perawatdalam penanganan pasien diduga tertular penyakit flu burung.

“Penanganan pasien flu burung membutuhkan langkah yang cepat dan tepat dari berbagai bidang keahlian,” katanya.

Menurut Supriyantoro, penularan virus flu burung ke manusia ditentukan oleh keganasan virus, jumlah virus yang menginfeksi, serta kekebalan tubuh seseorang. Orang-orang yang terpapar virus dari sumber yang sama belum tentu semua terkena flu burung.

“Gejala awal, mirip penyakit lain akibat virus dan tidak spesifik. Kecurigaan adanya flu burung biasanya muncul jika pasien memiliki riwayat berhubungan dengan unggas.

Menurut dia, untuk mencegah penularan virus flu burung ke manusia, masyarakat diminta agar menghindari kontak langsung dengan itik atau produknya, terutama itik sakit.

“Jika terpaksa berhubungan, seperti peternak itik, usahakan menggunakan alat pelindung, seperti masker dan sarung tangan. Setelah menjamah itik atau produknya, cuci tangan dan baju dengan sabun,”ungkap dia.

Vaksin untuk jenis virus baru yang masuk ke Indonesia belum tersedia, yang ada saat ini vaksin untuk influenza. Saat ini lanjut Supriyantoro para peneliti dalam negeri terus berusaha membuat vaksin baru dengan melakukan uji isolat, uji kandidat vaksin, dan melakukan reaksi silang dengan vaksin yang lama.

“Pemerintah saat ini berusaha untuk memproduksi vaksin avian influenza (flu burung). Produksi vaksin avian influenza clade 2.3.2 atau vaksin untuk flu itik kini memasuki tahap uji tantang, yakni diujicobakan pada itik dalam kondisi normal. Dalam uji ini, itik diberi vaksin dan dipantau tingkat kekebalan tubuhnya. Jika proses ini berhasil, maka selanjutnya bisa diproduksi massal,”jelas dia.

Supriyantoro mengimbau kepada warga agar tetap melakukan pengamanan sesuai petunjuk bila ditemukan unggas yang mati mendadak, terlebih dalam jumlah yang banyak. Diantaranya dengan membakar bangkai unggas tersebut dan memeriksa unggas yang lain, bila terjangkiti segera dimusnahkan dengan cara dibakar.

Sumber: health.liputan6.com

—-RSUP Sanglah baru saja memperoleh akreditasi dari Joint Commision International (JCI) yang berbasis di Singapura pada 7 Mei 2013. Survei ini telah dilakukan pada 10-15 Desember 2013 (survei awal) dan 22-23 April 2013 (survei fokus). Tim survei ini terdiri dari Maureen Jud van-Eerd dan tim (awal) serta Paulo Neno dan tim (survei fokus).  Akreditasi standar RS dari The Joint Commision International ini bermaksud untuk melakukan stimulasi yang berkelanjutan, sistematis dan peningkatan secara luas (internasional) dalam performa keseharian dan berujung pelayanan terbaik pada pasien sebagai outcome. JCI akan memonitor RSUP Sanglah secara berkelanjutan sebagai pemenuhan standar JCI dalam siklus akreditasi selama tiga tahun.

—-Laporan aktivitas standar yang dapat dilakukan diantaranya review record dan dokumen, kepatuhan pada laporan tertulis dan atau data, perhitungan performances, wawancara dengan staf dan level pimpinan, aktivitas ini dilakukan di tempat maupun di luar RS. Di tengah survei ini, diharapkan RSUP Sanglah akan mendemonstrasikan pemenuhan yang dibutuhkan dengan standar RS JCI dalam waktu yang terkini. Termasuk di dalamnya kebijakan dan prosedur yang terlah terdaftar dalam standar manual. Sejauh ini, masyarakat Indonesia harus bangga karena RSUP Sanglah tengah mengupayakan tujuan perubahan yang besar yaitu meningkatkan kualitas yang lebih baik untuk pencapaian yang lebih tinggi.

—-Standar/elemen-elemen pengukuran harus ditindaklanjuti dari hasil laporan survey fokus. Program akreditasi JCI ini mendapatkan hasil dari Strategic Improvement Plan (SIP) bahwa keberlanjutan pengukuran harus dimasukkan kedalam implementasi dengan standar dan elemen pengukuran. Setiap standar dan elemen pengukuran harus mengikuti dari SIP:

1. AOP.1.7,ME#2
2. COP.3.3,ME#2
3. MMU.4.1,ME#2
4. GLD.1.5.ME#2
5. SQE.9,ME#2

SIP harus diberikan ke JCI hingga 45 hari kedepan atau 21 Juni 2013 untuk mereview kembali akreditasi JCI tersebut.

Untuk mengetahui mekanisme akreditasi rumah sakit yang ada di Joint Commision International (JCI), anda bisa membacanya dengan

Jakarta, PKMK. Almarhumah Endang Sedyaningsih, memahami rencana Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal/ayat di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hanya saja, tentu Menteri Kesehatan RI harus berjalan sesuai ketentuan yang mengharuskan rumah sakit swasta memiliki badan hukum khusus rumah sakit. “Jadi, pada prinsipnya, almarhumah Bu Endang dulu mendukung langkah kami,” Profesor Syafiq Mughni, kata Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Jakarta (7/5/2013).

Terkait judicial review itu, sampai kini Muhammadiyah belum pernah bertemu dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Mungkin saja, satu waktu pertemuan itu akan diupayakan berlangsung. Hal yang pasti, Muhammadiyah sudah sering bertemu dengan staf Menteri Nafsiah dalam sejumlah acara, dan membicarakan judicial review itu. “Saya rasa, langkah judicial review yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang wajar dan rasional,” kata dia. Apakah Muhammadiyah sebelumnya pernah bertemu Komisi IX DPR RI? Jawab Syafiq, pertemuan itu belum pernah berlangsung. Saat ini, Muhammadiyah lebih memfokuskan perhatian kepada judicial review tersebut.

Lebih lanjut Syafiq menambahkan, pengelola Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta, sebenarnya juga menghadapi problem yang sama dengan Muhammadiyah. Keharusan mempunyai badan hukum khusus rumah sakit tersebut dinilai merepotkan. Pengelola Rumah Sakit St. Carolus akan menyampaikan satu surat ke Mahkamah Konstitusi. Adapun isi surat itu adalah pernyataan bahwa kelompok Rumah Sakit St. Carolus juga mengalami persoalan yang sama dengan Muhammadiyah terkait badan hukum khusus rumah sakit tersebut. Saat ini kurang lebih 70 rumah sakit milik Muhammadiyah, masih memiliki izin, sementara tiga rumah sakit habis izinnya. “Kami tidak tahu apa yang terjadi nanti tatkala izin semua rumah sakit Muhammadiyah habis sementara ketentuan badan hukum itu masih berlaku,” kata dia. Sementara, Majelis Hakim Konstitusi menerima perbaikan materi judicial review oleh Muhammadiyah ke sejumlah pasal/ayat dalam Undang-undang Rumah Sakit tersebut. Perbaikan tersebut akan disampaikan ke rapat permusyawarahan. Dari hasil tersebut, akan ditentukan bisa atau tidaknya materi itu berlanjut ke sidang pleno.