In a letter to affiliated physicians and staff, Hoag Hospital in Newport Beach has announced that elective abortions will no longer be performed at the hospital.
The letter said the decision is based of the low number of procedures done annually at the hospital and was made following a review of clinical services performed at the facility.
Hoag Chief Executive and President Robert Braithwaite said there is a direct correlation between quality of care and the number of procedures performed. Elective abortions, he said, are seldom performed in hospitals, partly because of the expense and the less private or intimate setting.
Hoag provided about 100 abortions a year, compared with 6,000 births and 10,000 mammograms, Braithwaite said.
“The bottom line is to provide high-quality healthcare to this community,” he said.
The decision does not affect the dispensing of emergency contraception following rape or sexual assault, emergency services for women who experience complications from pregnancy termination at other facilities, or management of ectopic or other pregnancy complications, according to the letter sent out to physicians dated May 1.
The review of services was prompted by the hospital’s partnership with St. Joseph Health, a Roman Catholic-affiliated institution, although Braithwaite said at no point did St. Joseph pressure the board to change its policy on elective abortions.
Braithwaite cited other procedures still performed at Hoag, including tubal ligation, which are typically not provided by Catholic healthcare providers.
Hospital officials emphasized that patient-physician relationships wouldn’t change and that Hoag-affiliated doctors could still perform abortions, just not at Hoag.
Physicians had mixed reactions to the announcement, according to Dr. Allyson Brooks, the executive medical director for Hoag’s Women’s Health Institute.
“We consider ourselves a center of excellence … and have provided great care, so it’s not unusual for our OB/GYN staff to feel like something went away,” Brooks said.
She said that on an individual basis, many physicians understood the change because so few elective abortions were performed at Hoag. Some doctors were worried that other factors played a part in the decision, Brooks said, but she denied this.
Brooks said there would not be a lack of access to the service since there are many other nearby academic and outpatient centers where elective abortions are performed, including UC Irvine, Planned Parenthood and Family Planning Associates Medical Group.
The elimination of elective abortions isn’t the first time the hospital has gotten rid of a program, Braithwaite said. About five years ago, the hospital decided to eliminate in-patient pediatric care because it felt those patients were best served by the Children’s Hospital of Orange County.
Source: latimes.com

As provincial government revenues stagnate with the sluggish economy, provinces are turning their eye to hospitals as a very obvious target for reductions in spending growth. Provinces spend more than $60 billion a year on hospitals — about $2.5 billion in Manitoba — which is more than they spend on many of their entire ministries.
The Bermuda Hospitals Board today announced that it will be ceasing to provide a day care service for seniors from its Continuing Care Unit from 28 June 2013.
At the special meeting of the Mineral County Commissioners on April 23, Denyse Traeder of the Mineral Community Hospital made a presentation on the hospital’s Frontier Medicine Better Health Partnership. According to Traeder, the partnership was formed by MCH as a response to the changing nature of health care in the country.
SLEMAN, suaramerdeka.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman menargetkan realisasi kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai tahun depan. Saat ini, pihak pengelola masih merintis sejumlah upaya untuk mencapai sasaran tersebut.
JAKARTA. Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang cukup kinclong di kuartal I 2013. Salah satu penyumbang besarnya adalah bisnis rumah sakit, dengan pendapatan yang melejit 45% dari setahun lalu.
Jakarta, PKMK. Developer real estate besar di Indonesia memiliki potensi berlomba masuk bisnis rumah sakit. Sebab, dari sisi potensi pasar ataupun tingkat pengembalian investasi, bisnis rumah sakit bisa lebih menguntungkan daripada bisnis real estate, ungkap Budi Santoso, pengamat properti (2/5/2013). Budi menjelaskan, orang sakit pasti tidak akan menunda berobat. Terlebih lagi kalangan menengah ke atas. Berbeda dengan masalah kesehatan, kalangan ini masih mungkin menunda pembelian apartemen, rumah, ataupun properti yang lain. “Kalau terletak di lokasi berkembang dan di daerah dengan pendapatan tinggi, bisnis rumah sakit bisa balik modal dalam lima sampai tujuh tahun,” kata penulis puluhan buku real estate tersebut. Bisnis real estate dan rumah sakit sama-sama berjangka panjang. Namun bisnis rumah sakit lebih bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Bila kawasan real estate perumahan seluas 10 hektar dikembangkan intensif, maka bisa selesai dalam setahun. Namun satu kawasan rumah sakit bisadapat terus memberikan pendapatan dalam waktu 10 tahun ataupun lebih.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus peran peradilan dalam pembuatan akta kelahiran anak yang melampaui satu tahun.
SENTOLO – Pemkab Kulonprogo menargetkan Rumah Sakit Tipe D bisa beroperasi awal 2014. Pembangunan dilakukan menggunakan tanah kas desa di Desa Banguncipto, Sentolo.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan pembangunan RS Sentolo terus berjalan. Saat ini proses pembebasan lahan, sedangkan pembangunan fisik ditargetkan selesai Desember 2013.“Kemudian awal Januari 2014 mulai beroperasi meski belum sempurna,” kata Hasto, kemarin (29/4).Hasto menjelaskan, pembangunan tahap pertama menggunakan lahan 6.500 meter persegi. Pemkab juga berencana membangun Autis Center dengan lahan 6.000 meter persegi.“Nanti izin gubernur dengan kompensasi. Kami tidak menggunakan tanah warga karena tanah kas desa sudah mencukupi,” kata Hasto.RS tersebut mengantisipasi banyaknya pasien di RSUD Wates yang tidak dapat ditampung karena tempat tidur terbatas. Akan dilengkapi 100 tempat tidur dan diarahkan sebagai RS tanpa kelas.Hal ini untuk mengantisipasi pelaksanaan aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistemnya, setiap pasien yang dirawat mendapatkan layanan kelas I namun dengan biaya perawatan sama seperti harga kelas III.“Dengan aturan ini semua pasien diperlakukan sama oleh tenaga medis, tidak ada yang diprioritaskan,” kata Hasto.Bupati Hasto mengatakan RS tersebut akan dikembangkan menjadi pusat pengobatan kanker. Karena pelayanan kanker di DIJ tidak cukup memadahi, diharapkan mampu melayani pasien dari DIJ maupun Jateng.“Tenaga medis akan dioptimalkan dari RS dan puskesmas di Kulonprogo,” katanya.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Kulonprogo Agus Langgeng Basuki mengatakan, anggaran tahap pertama Rp 6 miliar dari APBD Kulonprogo. Sedangkan, anggaran yang dibutuhkan Rp 20 miliar dari APBD Provinsi.“Pembangunan secara bertahap. Kementerian Kesehatan juga akan memberi bantuan Rp 10 miliar dalam bentuk perawatan medis untuk mendukung beroperasinya RS tersebut,” kata Agus. (asa/iwa)






