Illustrasi BPJS

Jakarta, PKMK. Saat Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mulai berjalan di tahun 2014, jumlah pasien yang ditangani RS sewajarnya hanya 20 persen sampai 30 persen dari keseluruhan. Adapun pasien yang lain ditangani oleh Puskesmas dan dokter umum yang berpraktek di sekelilingnya, ungkap dr. Zaenal Abidin, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, di Jakarta (22/5/2013). Zaenal menambahkan, bila seorang dokter umum harus menangani 100 pasien per hari, tentu sangat berat sekaligus menimbulkan risiko. Itu karena pemeriksaan terhadap pasien harus berlangsung cepat. Waktu berkomunikasi dengan pasien pun minim. Padahal, untuk layanan primer, pemeriksaan seorang pasien semestinya berlangsung minimal 15 menit. Sedangkan untuk pemeriksaan oleh dokter spesialis, waktu yang ideal tentu lebih lama.

Menurut Zaenal, sekaranglah saat yang tepat untuk membuat sistem yang mengurangi penumpukan pasien saat BPJS Kesehatan beroperasi. Sistem pelayanan pasien harus ditata sehingga tidak ada penumpukan di satu tempat yang mengakibatkan overload bagi dokter umum. Dalam hal ini, tempat praktek pribadi dokter umum, bisa dimanfaatkan sebagai satelit Puskesmas. “Kita tinggal membuat standardisasi pelayanan. Dokter di sekitar Puskesmas itu kan berkualifikasi sama,” ujar Zaenal. Dengan sistem yang lebih tertata, nantinya jumlah pasien di tempat praktek pribadi, Puskesmas, dan rumah sakit, tidak perlu sampai ratusan. Tapi bisa hanya 30-an orang per tempat. “Sedangkan dokter spesialis di rumah sakit, pasiennya sedikit. Tapi pemeriksaannya lebih cermat, dan berbiaya lebih mahal,” ucap dia.

Ada baiknya jika mulai sekarang Pemerintah Indonesia membuat proyek percontohan untuk sistem itu, bisa dimulai dengan DKI Jakarta. Bila berhasil, barulah diduplikasikan ke perkotaan secara nasional. Di sini, antara satu kota dengan yang lain mungkin memerlukan sistem yang sedikit berbeda, dipengaruhi oleh kultur masyarakat dan lain-lain. “Kemudian, sistem untuk di kota tentu berbeda dengan di pedesaan dan kepulauan. Indonesia bukan hanya terdiri dari perkotaan, bukan,” ucap Zaenal. Bukankah waktu pelaksanaan BPJS Kesehatan sudah dekat? Masih mungkinkah sistem itu dibuat? Jawab Zaenal, lebih baik terlambat daripada tidak ada perubahan sedikit pun. Saat ini baru awal tahun 2014, sementara perubahan masih bisa dilakukan sampai tahun 2019. “Kita pun bisa menjalankan sistem itu sembari memperbaiki di tengah jalan,” kata Zaenal.

Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf menyatakan, kekuatan dan kelemahan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) kurang-lebih merupakan gambaran kekuatan dan kelemahan program BPJS Kesehatan mendatang. Tentu tidak bijak bila langsung menyalahkan ke-16 rumah sakit yang mundur dari program KJS dan menuding mereka hanya berpikir untung.

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sering disebut sebagai miniatur pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, yang akan dimulai pada 1 Januari 2014. Setiap permasalahan yang timbul dari program KJS sebaiknya dikaji seksama dan menjadi pembelajaran penting persiapan beroperasinya BPJS Kesehatan.

Berdasarkan UU Rumah Sakit, setiap RS berhak menjalin kerjasama dengan pihak lain dan mendapatkan imbalan jasa atas pelayanan yang diberikannya. Sebagai rumah sakit swasta, sangat wajar apabila mereka memikirkan keuntungan.

“Walaupun tidak boleh melupakan fungsi sosialnya dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu,” kata Nova, Selasa (21/05/13).

‎​Nova mengapresiasi langkah cepat Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan yang akan mengevaluasi keluhan sejumlah rumah sakit itu. Harus diingat, mereka juga asset Pemprov DKI dan Pemerintah pusat.

Nova menjelaskan, jika memang sebab utama permasalahan itu adalah perubahan sistem pembayaran, maka ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI dan Pusat. Sekarang sistem pembayaran telah diubah menjadi sistem Indonesia Case Based Group (INA CBG). Ini adalah sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan (PPK) berdasarkan pengelompokan ciri klinis dan biaya perawatan yang sama.

“Karena sistem INA-CBGs ini akan digunakan oleh BPJS Kesehatan dan sosialisasi kepada rumah sakit-rumah sakit calon providers BPJS Kesehatan belum terlalu gencar,” ujarnya.

Kalau ini dibiarkan tanpa sosialisasi yang masif, maka bisa jadi hanya sedikit rumah sakit swasta yang mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dampaknya, pemerintah hanya akan bertumpu kepada rumah-rumah sakit milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sumber: lensaindonesia.com

Jakarta, PKMK. Ribuan perawat dari berbagai propinsi ataupun kota di Indonesia mengakhiri aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pukul 12.00 WIB, Jakarta (21/5/2013). Sebelumnya, dari atas mimbar, sejumlah koordinator aksi menyampaikan hasil pembicaraan perwakilan perawat dengan sejumlah pimpinan DPR. Salah satu diantaranya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan dijanjikan disahkan tahun ini. “Pimpinan DPR juga berjanji akan mengawasi ketat pembahasan RUU Keperawatan,” kata koordinator aksi tersebut. Pimpinan DPR mengatakan bahwa salah satu lembaga yang berperan penting dalam pemulusan pengabsahan RUU Keperawatan adalah Kementerian Kesehatan. “Oleh karena itu, marilah sekarang dengan tertib kita menuju ke Kementerian Kesehatan di Jalan Rasuna Said, Kuningan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anshari Siregar, salah satu legislator dari Partai Keadilan Sejahtera, juga menemui ribuan perawat itu. Berbicara di atas mimbar dan mengenakan setelan jas lengkap, Anshari mengawali dengan seruan keras, “Hidup perawat Indonesia!” Para perawat pun menyambut riuh seruan itu. Kemudian, Anshari menjelaskan bahwa saat ini RUU Keperawatan sudah sampai di tahap Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Kemudian, akan ditentukan : RUU Keperawatan berlanjut ke Panitia Khusus (Pansus) yang bersifat lintas komisi, atau ke Panitia Kerja (Panja) yang diurusi oleh satu komisi. Ia menjelaskan, akhir tahun 2011, memang ada “tangan-tangan jahil” di Sidang Paripurna DPR RI yang menginginkan RUU Keperawatan tidak diteruskan. “Saya saat itu menginterupsi niat itu dengan keras dan mengatakan bahwa RUU itu harus berlanjut. Alhamdulillah akhirnya upaya saya berhasil,” ucap Ansari.

Jika dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, RUU itu akan aman. RUU itu bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. “Maka, perawat harus menekan fraksi yang lain dan Pemerintah Indonesia,” ungkapnya. Mayoritas perawat yang berdemonstrasi datang dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berbagai daerah. Beberapa diantaranya : PPNI Kota Bandung, PPNI Kabupaten Batang, PPNI Kabupaten Brebes, PPNI Kabupaten Boyolali, PPNI Kabupaten Pandeglang, PPNI Kota Semarang, dan lain-lain. Ada pula mahasiswa keperawatan dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta dan wilayah lain.

Sebelum pimpinan DPR RI ataupun Anshari Siregar merespons, situasi sempat sedikit memanas. Dari mimbar, koordinator aksi menyatakan bahwa massa siap mendobrak pintu gerbang Gedung DPR/MPR yang terkunci rapat dan dijaga anggota Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seorang perawat pria dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyampaikan kekecewaan atas minimnya perhatian terhadap profesi perawat, yang diperhatikan melulu para dokter. “Padahal, isi rumah sakit bukan hanya dokter, tapi ada para perawat, ‘kan,” ucap dia. Perawat tersebut bersama rekan-rekannya berangkat dari Batang kemarin malam. “Kami mengendarai bus dan setelah ini akan langsung kembali ke Batang,” dia mengatakan.

Maluku – Kabupaten Maluku Tengah membutuhkan lima rumah sakit umum (RSU) tingkat pratama di Kecamatan Leihitu, Banda, Seram Utara, Seram Utara Timur Seti dan  Kecamatan Telutih.  Kebutuhan itu telah disampaikan pada Menteri Kesehatan  Nafsiah Mboi pada kunjungannya ke Maluku Tengah, 13 Mei lalu.

“Saya memanfaatkan acara dialog saat rapat kerja kesehatan daerah Maluku di Ambon dan memintanya untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan fasilitas kesehatan tersebut,” kata Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal.

Kabupaten Maluku Tengah, kata Abua, tersebar di 17 kecamatan dengan 179 desa, penduduknya lebih dari 400.000 jiwa. “Kami ingin mendekatkan masyarakat dengan fasilitas kesehatan sehingga memudahkan pelayanan karena di sini, dibutuhkan transportasi udara, laut maupun darat,” kata Abua.

Karena itu, Menkes diminta mengirimkan tim untuk melakukan studi kelayakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas tersebut. Pemerintah Kabupaten sendiri, kata Abua, memiliki keterbatasan anggaran.

RSU tingkat pratama ini nantinya melayani medik umum dengan kapasitas tampung bervariasi 20-50 tempat tidur.  Ada pula ruangan bedah, bersalin dan rontgen. RSU tingkat pratama tipe C juga akan dolengkapi empat dokter spesialis. Di Provinsi Maluku sendiri, saat ini terdapat 24 RSU, 178 Puskesmas, 486 Puskesmas Pembantu dan 1.992 Posyandu.

Sumber: pdpersi.co.id

Singapura, Penduduknya hanya sekitar 5 juta jiwa, tapi Singapura memiliki banyak rumah sakit internasional yang menjadi rujukan dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Negara ini menjadi destinasi favorit untuk berobat dan berbelanja. Apa rahasianya?

Menurut dr Chuan Hsuan Hung, kardiologis dan intensifis dari Gleneagle Hospital di Singapura, pasien yang datang berobat ke Singapura tidak saklek. Artinya, penyakit yang dialami pasien bisa disebabkan oleh berbagai hal dan ditangani dengan berbagai cara.

Misalnya seorang pasien datang karena keluhan penyumbatan darah. Di Singapura, pasien akan ditangani oleh 5 dokter dari berbagai spesialisasi secara bersamaan. Salah seorang dokter mungkin akan menyarankan bypass, sedangkan dokter lainnya menyarankan stenting. Hasil keputusan tim ini lah yang menjadi dasar penanganan pasien.

“Di masa lalu, pasien hanya mendatangi 1 orang dokter saja. Tapi ketika pasien datang, para dokter berkumpul dan memutuskan bersama, bekerjasama sebagai sebuah tim. Ini yang selalu kami lakukan,” kata dr Chuan di sela-sela acara Gleneagles Annual Scientific Meeting ke-15 yang diselenggarakan di Hotel Regent, Singapura, dan ditulis pada Senin (20/5/2013).

Berbeda dengan di Indonesia, mengumpulkan 5 orang dokter spesialis di sini bukan hal yang sulit karena kebanyakan dokter selalu stand by setiap saat. Pengambilan keputusan lewat tim ini menjadi prosedur standar yang harus dijalani di rumah sakit seperti Gleneagles Hospital.

“Di primary health care, pasien hanya bertemu 1 dokter, diperiksa lalu pulang tanpa mencari opini dokter lain. Tapi tidak ada yang bisa menghalangi pasien untuk menemui dokter lain, dan mereka bisa bingung. Kita tidak bergantung pada pendapat 1 orang, tapi pendapat banyak orang,” terang dr Chuan.

Karena sistem yang sudah tersusun rapi ini, tak heran jika Gleneaglese menjadi salah satu rumah sakit favorit bagi pasien dari luar negeri. Bahkan dr Chuan menuturkan, sekitar 50 persen pasiennya berasal dari Indonesia. Kebanyakan datang dari Surabaya dan ada juga yang datang dari Samarinda.

“Dari Jakarta, kami juga banyak membina hubungan baik dari dokter di sana. Beberapa pasien dirujuk ke kami dari dokter di sana,” imbuhnya.

Selain kerja tim seperti yang disebutkan di atas, dr Chuan mengungkapkan bahwa rahasia rumah sakit di Singapura bisa menjadi rujukan internasional adalah karena dokter ‘diharuskan’ untuk ramah. Dokter sebisa mungkin membina hubungan baik dengan pasien dan keluarganya.

Bahkan dr Chuan sendiri mengaku bahwa dia seringkali jauh-jauh datang dari Singapura ke Indonesia hanya untuk memenuhi undangan hajatan dari pasien dan mantan pasiennya. Hal ini menunjukkan betapa hubungan antara dokter dan pasien begitu erat layaknya saudara.

Di samping dari segi layanan, Singapura juga sudah sejak dari dulu dikenal menjadi salah satu pelopor pengobatan modern di Asia. Taruh saja pengobatan kanker yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Dan kini, metode stem cell juga bisa dijumpai di berbagai rumah sakit di sana. Padahal Indonesia saja masih butuh waktu beberapa tahun lagi untuk mengembangkan teknologi yang sama.

“Pasien saya dari Indonesia paling paling banyak gagal jantung. Penyakit ini bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari jantung, pembuluh darah, kanker dan virus. Jadi penanganannya memang bisa dengan banyak cara,” pungkas dr Chuan.

Sumber: health.detik.com

Jakarta : Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok kini dihadapkan dengan masalah baru. Sebanyak 16 rumah sakit swasta akan mundur dan tidak bisa melayani program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Hikmah dari peristiwa ini, Jokowi jangan lagi terburu-buru melahirkan kebijakan demi kepentingan popularitas.

“Kalau bicara hikmah, besok-besok Pak Gubernur kalau bikin kebijakan jangan buru-buru. Hanya mengejar popularitas,” kata Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Igo Ilham dalam perbincangan dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (20/5/2013).

Politisi PKS ini menilai, Jokowi-Ahok sedianya menyiapkan kebijakan-kebijakan baru dengan matang. Tidak perlu terburu-buru untuk dipublikasikan dan langsung disosialisasikan kepada warga DKI.

“Duduk dulu yang manis, diskusi. Tapi kan ini sudah kejadian, kita harus berpikir solutif. Rencananya, pekan ini akan ada rapat lagi dengan beberapa instansi untuk membahas masalah teknis soal itu,” kata Igo Ilham.

DPRD DKI akan mengundang PT Askes, Dinas Kesehatan DKI termasuk Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah untuk mencari jalan keluar persoalan ini. Mundurnya 16 rumah sakit swasta itu diketahui dalam rapat yang digelar sebelumnya.

“Dalam rapat ada 11 rumah sakit menyatakan mundur. Menyusul ada 5 lagi yang sudah menyampaikan niat untuk mundir. Tapi dari keterangan tertulis memang baru 2 rumah sakit yang resmi,” jelas Igo.

Smber: news.liputan6.com

Jakarta – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  menemukan 19 rumah sakit (RS) yang dibangun dengan total anggaran Rp2,7 triliun belum dimanfaatkan optimal.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes) sepakat bekerjasama mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit (RS) Peguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

“Aspeknya bermacam-macam, ada tenaga dokter, perawat. BPK mengusulkan ada payung hukum agar ada kerjasama di dua kementerian. BPK sangat peduli dengan pemanfaatan aset secara maksimal. Nota kesepakatan ini jadi payung hukum yang menjawab temuan sebelumnya,” ujar Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil

Kesepakatan itu ditandatangani di Jakarta, hari ini.  “Kemdikbud, akan menyediakan seluruh aset RS , sumber daya manusia, anggaran investasi, operasional dan manajemen. Sedangkan Kemkes, akan mendukung proses penetapan menjadi RS pendidikan sesuai aturan, manajemen serta kelangsungan pendidikan,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.

Khusus dokter gigi spesialis dan sub spesialis dari RS PTN dan RS pendidikan milik Kementerian Kesehatan saling bekerja sama dalam layanan, pendidikan, dan penelitian. Mereka memiliki status yang setara sebagai pendidik, peneliti, dan pemberi layanan kesehatan.

“Kesepakatan ini menjadi landasan apabila ingin mengembangkan RS PTN. Dengan demikian ada standar dan kesamaan dalam karir dan pelayanan antara dokter di RS pendidikan dan RS lain,” kata Mendikbud M Nuh.

Sumber: pdpersi.co.id

JAKARTA – Sejumlah rumah sakit swasta di Jakarta mengusulkan ketentuan tarif program Kartu Jakarta Sehat segera diperbaiki. Nilai pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang selama ini diberlakukan dinilai terlalu kecil dan mereka minta agar diperbesar.

”Kami mengusulkan ketentuan tarif program KJS (Kartu Jakarta Sehat) diperbaiki, nilai pembayaran klaim pelayanan kesehatan ditingkatkan, sehingga kami tak menanggung kerugian,” tutur Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan Sri Rahmani, Sabtu (18/5).

Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi DKI sebelumnya menyebut ada 16 RS swasta yang mengundurkan diri dari kerja sama KJS. Dua RS di antaranya sudah mengajukan surat resmi, sementara 14 RS lain mengajukan pengunduran diri secara lisan.

Menurut Sri, sangat logis jika pengelola RS swasta menghentikan kerja sama dengan Pemprov DKI terkait program KJS. Soalnya, setelah satu bulan diberlakukan sistem pembayaran yang baru, mereka baru sadar pembayaran sesuai sistem Indonesia Case Base Group (INA-CBG’s) oleh PT Askes (Persero) dirasa tak menguntungkan. ”Kondisilah yang memaksa kami harus mengambil keputusan. Semoga segera ada perbaikan,” katanya.

Sistem pembayaran yang ditetapkan Kementerian Kesehatan saat ini dihitung sesuai paket pelayanan kesehatan. Sementara model sebelumnya, pembayaran klaim dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan RS.

”Dengan program sebelumnya saja kami harus menanggung subsidi 10 persen. Sekarang lebih kecil pembayarannya, subsidi kami lebih besar,” kata Sri.

Dicontohkan, klaim pembayaran pasien rawat inap di sebuah rumah sakit di Jakarta bulan April sebesar Rp 917 juta, sementara pembayaran klaim hanya disediakan Rp 451 juta. Begitu pula klaim pembayaran perawatan pasien rawat jalan dalam kurun waktu sama Rp 405 juta. Namun, dana yang disediakan untuk itu Rp 233 juta.

”Ada selisih yang besar antara klaim biaya pelayanan dan dana yang disediakan. Siapa yang akan menanggung selisih itu? Jika kondisi ini dipertahankan, rumah sakit swasta lama-lama bisa bangkrut,” kata Sri.

Menanggapi persoalan tarif ini, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati akan mengumpulkan pihak terkait membicarakan hal itu. Dia juga mengusulkan agar Kementerian Kesehatan menghitung kembali komponen hitungan INA-CBG’s.

”Kami akan evaluasi. Jika memang tak cocok, harus diperbaiki pola tarifnya. Tarif INA-CBG’s dibuat dengan standar biaya dan sistem kendali biaya,” kata Dien.

Menurut Direktur Pelayanan PT Askes Fajriadinur, perubahan pola penghitungan pelayanan kesehatan masih memungkinkan diubah. Tarif itu ditetapkan tim gabungan antara unsur RS dan Kementerian Kesehatan.

”Posisi Askes mengelola program KJS. Penerapan tarif sesuai INA-CBG’s sebenarnya uji coba sebelum penerapan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) tahun 2014. Jika ada persoalan di lapangan, sekaranglah saatnya mengoreksi sebelum diberlakukan secara nasional,” katanya.

Pindah rumah sakit

Adanya sejumlah rumah sakit swasta yang mengundurkan diri dari program KJS ini, berdasarkan pemantauan Kompas, berdampak pada pelayanan warga.

Pasien di RS Admira, Jalan Kayu Putih Raya, Jakarta Timur, misalnya, banyak dirujuk ke rumah sakit umum daerah. ”Ada pula beberapa pasien KJS yang beralih ke pelayanan umum,” kata Alis, petugas di bagian informasi.

Di RS Thamrin, menurut Emi, petugas di bagian informasi, pasien KJS yang datang dirujuk ke RS Carolus atau RS Ridwan, Jakarta.

Sumber: megapolitan.kompas.com

Jakarta – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawaty merasa tidak khawatir dengan mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia mengatakan, belasan rumah sakit yang memutuskan mundur tergolong rumah sakit yang tidak begitu besar dan biasa-biasa saja.

“Dari enam belas (rumah sakit) semuanya swasta, rumah sakit-rumah sakit kecil lah,” ujarnya, Minggu (19/5/2013).

Dien menambahkan adapun rumah sakit yang mundur dari program tersebut terdapat di beberapa wilayah di Jakarta. “Delapan di (Jakarta) Utara, tiga di (Jakarta) Barat, Satu di (Jakarta) Timur, tiga di (Jakarta) Selatan dan satu di (Jakarta) Pusat,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dari enam belas rumah sakit tersebut hanya dua yang sudah mengajukan surat secara resmi ke dinasnya. “Ada dua yang sudah resmi mengundurkan diri dari KJS, satu di (Jakarta) Timur, satu di (Jakarta) Pusat, itu sudah resmi. Sisanya empat belas secara lisan saja,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 16 rumah sakit di Jakarta, memutuskan mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Alasan utama 16 rumah sakit mundur dari program unggulan Jokowi-Ahok, karena merasa tak mampu menutupi biaya operasional dari pelayanan kesehatan yang diberikan untuk jutaan warga pemilik KJS.[bay]

Berikut adalah 16 RS yang mengundurkan diri dari program KJS:

1. RS Thamrin
2. RS Admira
3. RS Bunda Suci
4. RS Mulya Sari
5. RS Satya Negara
6. RS Paru Firdaus
7. RS Islam Sukapura
8. RS Husada
9. RS Sumber Waras
10. RS Suka Mulya
11. RS Port Medical
12. RS Puri Mandiri Kedoya
13. RS Tri Dipa
14. RS JMC
15. RS Mediros
16. RS Restu Mulya

Sumber: metropolitan.inilah.com