KEDIRI (BM) – Tidak merespons. Itulah sikap yang ditunjukkan petinggi RSUD Gambiran Kota Kediri, ketika ditanya kelebihan rekening untuk pengelolaan keuangan sekaligus landasan hukumnya. Bukannya memberikan penjelasan, yang terjadi justru saling lempar kewenangan. Situasi itu kian menguatkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di instalasi kesehatan milik Pemkot Kediri itu.

Direktur, RSUD Gambiran, dr Sentot Imam Suprapto.MM, menolak saat diwawancarai, dengan alasan klasik, banyaknya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. “Jika ingin konfirmasi masalah ini, sebaiknya langsung saja ke wakil saya saja. Karena saya masih ada agenda rapat kerja (Raker),” elaknya ketika didatangi di ruangannya, Senin (9/9).

Terpisah, Wakil Direktur Pelayanan, Dra Janik Kurniawati, Apt.MM, membenarkan keberadaan tiga rekening RSUD Gambiran yang kegunaanya  untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan rumah sakit. Namun, dia membantah jika rekening tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya.

Anehnya, dia mengaku tidak tahu, jika salah satu rekening itu diduga melanggar PP Nomor 39/2007 tentang pengelolaan uang Negara/ Daerah. Menurut dia, rekening ketiga itu sudah ada beberapa tahun silam. “Melanggar atau tidak saya kurang paham. Saya menjabat sebagai Wakil Direktur belum lama. Yang saya ketahui, tiga rekening itu sudah ada sejak tahun 2007,” katanya.

Ditanya landasan hukum apa yang digunakan manajemen untuk membuka rekening ketiga di Bank Jatim serta apakah sudah ada izin dari eksekutif, Janik panggilan akrabnya, enggan berkomentar. Alasannya, dirinya tidak mengetahui secara persis. “Kalau masalah itu yang lebih tahu bagian keuangan. Baiknya tanya langsung ke bagian keuangan saja. Yang jelas saat ini rekening yang kami miliki hanya satu, sesuai rekomendasi dari dari BPK,” kilahnya.

Pernyataan senada diungkapkan, Kabag Keuangan RSUD Gambiran, M Baedowi. Dia tidak mengetahui ada dasar hukum untuk pembuatan rekening lebih dari satu. “Saya kurang paham Mas, masalah itu. Mungkin yang lebih tahu Kabag Keuangan yang dulu. Yang saya tahu, fleksibelitas pengelolaan keuangan, sesuai Permendagri Nomor 1/2007 tentang pengelolaan BLUD (badan layanan umum daerah),” jelasnya.

Di sisi lain, penyataan pedas dilontarkan praktisi hukum sekaligus Ketua Umum Komite Independen, Pemantau Pejabat dan Parlemen, (KIPP) Indonesia, Budi Nugroho SH. Pihaknya mensinyalir ada intrik-intrik pelanggaran yang menjurus ke ranah penyalahgunaan keuangan dan  tindak pidana korusi.

Dikatakan Budi Nugroho SH, sepatutnya aparat penegak hukum setempat, khusunya tindak pidana Korupsi (Tipikor) mengusut indikasi itu. “Saya menduga ada pemanfaatan keuangan yang kurang pas. Karena salah satu rekening itu diketahui melanggar aturan dan sudah lama digunakan. Maka wajib hukumnya  kejaksaan atau kepolisian  khususnya tipikor untuk segera menyelidiki,” sebutnya.

Diketahui sebelumnya, dua nomor rekening yang dipakai sesuai ketentuan, tertuang pada nomor 900/287/419.80/2012 tertanggal 26 Januari 2012, yakni nomor rekening 0061008110 digunakan sebagai rekening untuk mengelola penerimaan. Kemudian, rekening ke dua, dengan nomor 0061011081, digunakan untuk mengelola pengeluaran.

Namun kenyataanya, ada rekening ketiga dengan nomor  0062378174 yang tidak jelas kegunaannya dan diduga Ilegal. Diduga, rekening itu untuk menampung sisa saldo sebesar Rp 1,9 miliar per 31 Desember 2011. Nama perbankan untuk ketiga rekening yang dikelola oleh RSUD Gambiran, semuanya berada di Bank Jatim yang notabene adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sumber: beritametro.co.id

Inadequate staffing levels and limited provision during the weekend are thought to have led to a rise in mortality rates in hospitals across the country. As a result, we need to refocus on the role that primary care can play in relieving the pressure on secondary care. It may be over-simplifying, but improved access to GP and other services in the community will reduce the burden on hospitals, particularly if there is an increased focus on preventative care. Primary care should be recognised as critical to rectifying this situation as opposed to being part of the problem.

We are seeing an ever-increasing demand on public services, with an expectation for immediate access to everything from our bank balance to consumer goods and not least to healthcare. Waiting lists and pre-booking appointments do not fit well with improving response times and rapid access. Too many people now prefer to seek help for a range of non-urgent health needs from an accident and emergency (A&E) department. While they can at least guarantee that they will be seen on the day, they can wait for up to four hours (or more, when the national waiting time target is breached) for what may not be the right care.

This means that the distinction between serious illnesses requiring urgent attention and those that would be better scheduled through an appointment system are blurred, and hospital staff are put under a greater strain than is necessary.

Many blame this “crisis” on poor access to general practice and the consequences of the 2004 GP contract, which saw most GPs opt out of out-of-hours care. However, this only identifies one small part of the bigger picture of increasing demand but poorer management of this, demographic changes, societal expectation and technological advances (to name but a few). Since 2004 there has been an eight-fold increase in out-of-hours activity in some areas, which suggests that there are other issues that need to be addressed aside from an alteration in working hours.

A significant problem is that many GPs do not have the facilities to enable them to increase provision and extend care facilities. Too many practices are still based in cramped converted dwellings, and while often in residential areas this actually adds to the restriction on the extension of services.

Expanding and equipping our GP surgeries to provide services that may have traditionally rested within hospitals is a major step in solving the current plight of the NHS. Integrated primary, community and social care centres with room for third-sector services and which also house diagnostic facilities and minor surgery suites, that serve a registered population, must be the future of primary care if we are to continue to enjoy an NHS free at the point of delivery. International evidence consistently demonstrates that a strong, well-resourced system of primary care reduces the risk of hospitalisation. The good news is that this vision already exists, but still reflects a minority of general practices.

The NHS, now 65 years old, is continuing to develop and grow. We would be naïve not to build on the best of what we have already. The less well-informed response to the healthcare crisis is to create alternative, poorly evaluated services. This is not the answer, as was the case with the walk-in centres and NHS 111, which have risked fragmenting precious available resources and often provide questionable value for money.

Ultimately, in order to increase efficiency in the NHS and meet the public’s top priorities of waiting and access, GPs need to be resourced and equipped to do more. They also need to build teams to perform and complete more episodes of care in their primary care setting in modern, purpose-built 21st-century facilities. It is extremely difficult to change the expectations of the general population, but what we can do is ensure that healthcare practitioners are working in the right environment to respond to the demands effectively.

Dr James Kingsland is national clinical lead for NHS clinical commissioning and Graham Roberts is chief executive of Assura Group

Source: theguardian.com

Munas ARSADA

Jakarta, 4-6 September 2013

Sidang pada Kamis, 5 September 2013 yang dipimpin oleh Dr. Sasongko, M.Kes dibantu oleh wakil Ketua Dr. Nonot Mulyono, M.Kes dan sekretaris DR. Dr. Tubagus Abeng, MMR secara aklamasi telah memilih Dr. Kuntjoro A. Purjanto, M.Kes sebagai Ketua Umum ARSADA PUsat untuk Periode 2013 – 2017. Dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih Dr. Kuntjoro akan sudah menyusun kabinetnya di kepengurusan ARSADA Pusat.

SAMARINDA – Komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terus diwujudkan. Diantaranya, pembangunan sektor kesehatan, yakni segera dibangun 10 rumah sakit pratama di daerah perbatasan dan terpencil.

Awang menegaskan, sudah menjadi tekad dirinya untuk terus meningkatkan pelayanan optimal bagi masyarakat dan seluruh rakyat Kaltim. Pelayanan yang baik bagi masyarakat dapat diartikan pula bahwa masyarakat telah ikut merasakan serta menikmati hasil pembangunan.

“Mulai tahun ini kita segera membangunkan pusat-pusat pelayanan kesehatan berupa rumah sakit pratama di beberapa daerah, khususnya daerah yang belum memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai,” jelas Awang Faroek.

Pemprov Kaltim akan terus melakukan pembangunan fasilitas dan sarana maupun prasarana kesehatan di manapun. Fasilitas dan pelayanan kesehatan di perkotaan maupun pedesaan harus sama. Kualitas sumber daya aparatur juga akan terus ditingkatkan.

Kebijakan ini ujar Awang, dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan bermutu, berkeadilan dan merata, khususnya untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat karena setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan memadai.

Sejumlah Rumah Sakit Pratama ini perlu segera dibangun agar terselenggara pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap maupun rawat jalan bahkan didukung pelayanan gawat darurat.

Rumah Sakit Pratama atau rumah sakit umum mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar dengan tidak membedakan kelas perawatan yang didukung dengan pelayanan gawat darurat 24 jam.

“Yakinlah komitmen saya bersama seluruh jajaran Pemprov Kaltim untuk mewujudkan pembangunan merata di sektor kesehatan. Kami sudah bertekad untuk memberikan hasil kerja maksimal bagi seluruh rakyat Kaltim, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan berkualitas,” tegas Awang Faroek.

Ditambahkan Pemprov telah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan dan pengembangan Puskesmas 24 Jam di daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Saat ini terdapat 164 Puskesmas dari target 224 Puskesmas yang akan dibangun di seluruh Kaltim.

Sementara itu peningkatan sejumlah sarana kesehatan diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh kawasan. Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan prioritas Kaltim sejak awal kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak.

Misalnya, dokter umum mencapai 786 orang pada 2009 menjadi 1.121 orang atau dengn ratio pelayanan 30 orang melayani 100 ribu penduduk pada 2013. Dokter spesialis pada 2013 adalah 420 orang dibanding 2009 yang hanya 288 orang, termasuk dokter spesialis gigi yang semula 246 orang bertambah jadi 421 orang pada 2013.

Demikian juga dengan tenaga bidan yang mengalami peningkatan, yakni 2.596 orang (70 bidan per 100 ribu penduduk) pada 2013 yang sebelumnya hanya 1.339 orang pada 2009 atau 43 bidan per 100 ribu penduduk.

Tenaga perawat pada 2009 hanya 4.945 orang atau 160 perawat per 100 ribu penduduk menjadi 5.633 pada 2013 atau 153 perawat per 100 ribu penduduk. Disamping itu tenaga ahli kesehatan juga semakin berkembang seiring dengan kebutuhan tenaga kesehatan.

Selain itu, daerah harus memiliki fasilitas pendidikan yang mampu mencetak tenaga kesehatan lebih berkualitas, salah satunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

Sedangkan, salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yakni dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling.

Ketiga fasilitas kesehatan tersebut mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah pedalaman dan terpencil bahkan perbatasan. Disamping, ketersediaan Puskesmas, Pemprov juga terus mendukung terbangunnya rumah sakit di daerah ini, yang hingga 2013 tercatat 51 unit.

Sejumlah rumah sakit itu, yakni rumah sakit umum daerah 16 unit dan rumah sakit swasta 13 unit serta rumah sakit TNI lima unit. Rumah sakit milik BUMN dua unit dan rumah sakit khusus 15 unit.

“Hingga semester I pada 2013 ini jumlah rumah sakit yang terakreditasi meningkat secara signifikan, yakni 22 unit. Jika dibanding 2009 hanya empat unit. Semua itu merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kaltim untuk memberikan pelayanan berkualitas bagi rakyat,” jelasnya.

Selain itu, semakin meningkatnya jumlah kelahiran yang ditolong tenaga medis pada 2008 hanya sekitar 77,75 persen meningkat menjadi 88,61 persen pada 2011. Keadaan ini tidak terlepas dari kian membaiknya infrastruktur kesehatan di daerah.

Disamping itu, terdapat terdapat UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah raga Masyarakat (BKMOM) Samarinda yang memberikan pelayanan operasi kepada penderita kebutaan akibat katarak yang mencapai 1.573 orang dari target 1.550 orang.

Selain itu, untuk pelayanan penunjang diagnostik terdapat UPTD Laboratorium Kesehatan Kaltim di Samarinda, terus meningkat, seiring dengan diperolehnya akreditasi ISO:17025 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

“Meskipun jumlah tenaga kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun namun Pemprov terus berupaya menambah tenaga kesehatan , melalui program Beasiswa Kaltim Cemerlang yang diperuntukkan bagi putra-putri di daerah perbatasan, terpencil dan pedalaman untuk sekolah khusus tenaga kesehatan dan selanjutnya kembali mengabdi di daerah asal,” ucapnya.

Dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan ini, Pemprov Kaltim telah menerima penghargaan di bidang kesehatan yaitu Manggala Karya Bakti Husada oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut bukan yang utama, namun dengan penghargaan tersebut merupakan bagian dari bukti pengakuan nasional terhadap keseriusan Pemprov Kaltim untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di daerah ini. (tim humasprov kaltim/hmsprov)

///FOTO : Gubernur Awang Faroek Ishak selalu menyampatkan diri mengunjungi pasien dalam setiap kunjungan kerja ke sejumlah Rumah Sakit sebagaimana yang dilakukan saat meninjau Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Paser.(yayan/humasprov kaltim)

Sumber: kaltimprov.go.id

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan sebuah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Sementara, kalo di lembaga lain namanya RKA (rencana Kegiatan Anggaran). Siapa yang menjadi BLU ? BLU dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, seperti Rumah Sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Dokumen RBA BLU ini menjadi salah satu dokumen pembentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), sehingga harus dilakukan sinkronisasi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran antar keduanya.

Idealnya penyusunan RBA harus melibatkan semua unit yang terkait di rumah sakit, dengan metode kombinasi antara Top Down dengan Bottom Up sehingga dokumen RBA yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perencanaan bisnis dan penganggaran secara komprehensif.

RBA semakin lama seharusnya benar menjadi pegangan. Bagi RS yang setengah hati dalam menyusun RBA apalagi mendekati batas tenggang waktu, tentu hal ini tidak akan menggambarkan rencana bisnis ke depan. Walaupun perubahan format memang mengganggu, namun demikian tak boleh mempengaruhi bagaimana rencana bisnis anggaran RS.

Demikianlah yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) saat pertemuan pembahasan RBA BLU Unit Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2014 kepada Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bina Upaya Kesehatan (20/08). Dokumen RBA bagi Satker BLU mempunyai fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja, dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan serta tentunya sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran.

Dokumen RBA tersebut sekaligus dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian yang efektif serta sebagai alat penilai tingkat kesehatan rumah sakit.

Namun selama ini penyusunan dokumen RBA terkesan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan sebagai sebuah lembaga BLU, padahal seyogyanya penyusunan dokumen RBA tersebut tidak sekedar sebagai sebuah formalitas belaka. Dokumen RBA yang ideal tersebut selayaknya dapat memberikan informasi detil rencana program, rencana kegiatan, target kinerja dan anggaran. Lebih jauh lagi RBA selayaknya dapat menggambarkan kelayakan belanja yang akan dilakukan terkait peruntukannya, jumlahnya berapa banyak, harganya berapa dan bagaimana kualitasnya. Pada saat penyusunan dokumen tersebut Satker BLU diharapkan mempertimbangkan pula aspek kualitatif (yang mempengaruhi operasional Satker BLU) dan aspek kuantitatif (yang menggambarkan target kinerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan).

Dirjen BUK menyampaikan pastikan setiap program atau kegiatan yang dicantumkan dalam RBA BLU sesuai Renstra BLU, setiap pengeluaran yang tercantum di dalam RBA dan Ikhtisar RBA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, seluruh belanja yang tercantum di dalam RBA (baik bersumber dari RM APBN maupun dari PNBP BLU) sudah ditelaah, pastikan bahwa nilai dalam Ikhtisar RBA harus sesuai dengan nilai di dalam RKA Satker BLU (termasuk konsistensi jenis belanja yang dilakukan), setiap perubahan RBA/ DIPA BLU mengakibatkan perubahan pagu belanja harus mendapat persetujuan Dewas, lakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian BLU (dengan membandingkan target realisasi dan realisasi RBA berjalan), dan terakhir seluruh pelaksanaan anggaran yang dilakukan harus berpedoman pada RBA BLU.

Pada kesempatan itu, Prof. Akmal mengingat bahwa porsi anggaran Ditjen BUK sekitar 65% dari anggaran Kemenkes. Oleh karena itu Ditjen BUK mengalami pemotongan anggaran yang terbesar dibandingkan unit lain, dengan demikian perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan RBA sehingga efisiensi dapat berjalan baik. Jadi dalam desk nanti perlu ditelaah dengan baik.

Sumber: rejanglebongkab.go.id

Urgent action has been taken to address concerns over a hospital’s quality of patient care and response to complaints, it has been claimed.

Abertawe Bro Morgannwg health board said improvements to the Princess of Wales Hospital, Bridgend, were “well under way”.

They include senior nurses spending more time on the wards.

The health board meets on Thursday to discuss criticism of services at the hospital.

It runs hospital and health services in Swansea, Bridgend, Neath and Port Talbot areas.

There have been a series of concerns about Princess of Wales Hospital in recent months:

• There were calls for an inquiry in July after the ombudsman found that an elderly woman patient suffered serious neglect
• The leader of the Welsh Conservatives Andrew RT Davies said in August a leaked email showed the health board’s complaints department was in a “chaotic state”
• A 44-year-old man last month became the third nurse at the hospital to be arrested in a South Wales Police investigation into claims over record keeping. Two women had previously been bailed
• In March, statistics from the Welsh government showed the hospital had the fifth highest risk adjusted mortality index rate – an indicator of excess or unexpected deaths – out of Wales’ 17 district hospitals

A report before the board meeting on Thursday said issues of concern had been tackled.

It said “clinical leadership” over the summer had “already started to make a difference” with four wards recording significantly lower numbers of incidents of concern over the past two months.

Further inspections showed good standards of patient care and documentation.

Ward sisters and charge nurses will be expected to be on the wards more often, checking each patient three times per shift, the report said.

Senior nurses are to be freed from paperwork to spend more time on the wards.

The equivalent of 31 nurses are due to start at the hospital this month, allowing an extra nurse to be on medical wards at night.

A chief nurse for the hospital has been appointed while a new head of nursing for the Bridgend area is to start in November.

The report also addressed concerns about higher mortality rates than might be expected in some specialities.

A detailed review of mortality rates of patients admitted with broken hips will be carried out.

The health board’s interim medical director, Dr Push Mangat, said: “Once it became clear that there were a number of issues of concern at the hospital it was decided to tackle these issues collectively rather than individually through standard board procedures.

“Since these issues were reported a significant number of actions have been taken.”

Source: bbc.co.uk

Academics and healthcare professionals from across Greater Manchester as well as people with a diagnosis of dementia and family carers have teamed up to devise a new training programme for general hospital staff.

The University of Manchester and Greater Manchester West Mental Health NHS Foundation Trust teamed up with three other NHS Trusts in Bolton, Salford, and Central Manchester to develop the new “Getting to Know Me” dementia care training programme for general hospital staff.

Mike Howorth and Ann Johnson who both have dementia, and Brian Briggs who cared for his wife, also worked with experts also worked on the training materials which are free to download and access.

Over 800,000 people in the UK are living with dementia, and at any one time this group occupy approximately 25% of general hospital beds. However, nurses and other hospital staff do not always feel confident and skilled in the provision of care to this group.

The “Getting to Know Me” training programme was designed to address this issue. The training programme increases staff knowledge, confidence and skills in the delivery of care to people with dementia in general hospitals.

Simon Burrow, who directs the MSc in Dementia Care at The University of Manchester and worked on the programme, said: “We felt involving people with real-life personal experiences of dementia and hospital care was extremely important. It has had a positive effect on making the training programme and materials relevant to staff and patients.

Professor John Keady, from the University of Manchester’s Dementia, Ageing and Research Team (DART), said: “We genuinely hope that the “Getting to Know Me” training programme reaches as many staff as possible working in the NHS. By working and learning together, we can improve care for people with dementia and their families in the general hospital.”

Over 450 staff have completed the training programme so far, and evaluation has shown an increase in confidence and knowledge following completion.

Kathryn Harney, from Greater Manchester West Mental Health NHS Foundation Trust, said: “Working in partnership to bring research and people with personal experience of dementia into the development of the training was really worthwhile. The “Getting to Know Me” focus of the training will help hospital staff treat patients with dementia as individuals and improve the hospital experience for them and their carers.”

The training programme also had input from professionals at Bolton NHS Foundation Trust, Salford Royal NHS Foundation Trust and Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust.

Pat Graham, Senior Nurse for Older People at Bolton NHS Foundation Trust, said: “It’s so important for the care of people with dementia that all staff understand them and how best to meet their needs. The programme can be delivered in a very flexible way which means it can be accessed easily. Our staff have benefited greatly from the training and therefore so have our patients.”
The project was funded by Greater Manchester Health, Innovation and Education Cluster (GM-HIEC).

The “Getting to Know Me” training materials can be downloaded free of charge from http://www.gmhiec.org.uk.

ENDS

Notes for editors

Simon Burrow and Professor John Keady, from The University of Manchester, are available for interview as well as Ann Johnson who has dementia.

For further information, please contact Alison Barbuti | Media Relations Officer | Faculty of Medical and Human Sciences |The University of Manchester | Manchester Academic Health Sciences Centre (MAHSC)

Tel. +44 (0)161 275 8383 | Mobile 07887 561 318 |Email: [email protected]
To speak to Kathryn Harney or for more information about Greater Manchester West Mental Health Foundation Trust, please contact Katie Guatella on 0161 772 3985.

Source: manchester.ac.uk

BUPATI Aceh Timur Hasballah M Thaib akrab disapa Rocky inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idi, Aceh Timur, Rabu, 4 September 2013. Rocky menemukan hampir 50 persen pegawai rumah sakit plat merah itu terlambat masuk kantor.

Dalam sidak tersebut, Bupati Rocky didampingi Sekda Aceh Timur, M Ichsan Ahyat dan Kepala Inspektorat Muhammad. “Hampir 50 persen, baik Pegawai Negeri Sipil, tenaga bakti maupun tenaga kontrak terlambat masuk kerja dan tidak melaksanakan apel pagi,” ujar Rocky.

Menurut Rocky, jika ke depan tenaga kontrak kembali terlambat masuk kerja maka akan diputuskan hubungan kerja. Sedangkan PNS, kata dia, akan dipindahkan ke Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) lainnya. Khusus PNS yang sedang menduduki jabatan struktural, kata Rocky, bakal dicopot.

“Kita copot dari jabatannya. Coba bayangkan, bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sementara tingkat kedisiplinan pegawai saja tidak ada. Padahal pada pagi hari banyak warga yang ingin berobat, seharusnya semua petugas medis baik perawat maupun dokter harus siaga di rumah sakit sejak pagi,” kata Rocky.

Sekda M Ichsan Ahyat dalam arahannya di hadapan para pegawai RSUD Idi yang terlambat masuk kerja, juga menyayangkan hal itu. “Lihat saja, hampir 50 persen terlambat masuk kantor dari jumlah 157 PNS dan tenaga kontrak serta bakti sebanyak 286 orang,” ujarnya.

Ia berharap direktur rumah sakit benar-benar mengecek kedisiplinan bawahannya. “Bagaimana kita mau mengirimkan diklat keluar daerah jika orang-orang yang kita kirim tidak memiliki kedispilinan,” kata Ichsan.

Sekda Ichsan menambahkan, pegawai yang terlambat masuk kantor hari ini akan diambil tindakan tegas. “Tenaga kontrak yang selama tiga kali berturut-turut tidak masuk kantor akan diputuskan kontraknya, tenaga bakti akan dinonaktifkan. Jika ada pejabat yang terlambat hadir hari ini akan ditempatkan ke tempat lain, ini sesuai instruksi Pak Bupati,” ujar Sekda Aceh Timur ini.

Direktur RSUD Idi, dokter Munawwir kepada ATJEHPOSTcom mengatakan ia mengucapkan terima kasih kepada bupati yang telah melakukan sidak untuk melihat langsung kedisiplinan pegawai. “Sebab sudah sangat sering kali saya katakan kepada bawahan saya untuk meningkatkan kedisiplinan masuk kerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dia berjanji akan terus mengevaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai rumah sakit tersebut. “Semua pegawai harus masuk kerja tepat waktu dan mengikuti apel pagi, kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Munawwir.

Sumber: atjehpost.com

DABO – Ilyas (42) warga Desa Penuba, Kecamatan Selayar, mengungkapkan kekecewaannya terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya dari RSUD Dabo. Dia kecewa karena saat membawa anaknya Ikhsan yang berusia 5 bulan ke rumah sakit itu, langsung dirujuk ke RSU Tanjungpinang. Tapi rujukan itu tidak disertai dengan keterangan tentang kondisi anaknya. Belum sempat dibawa ke Tanjungpinang, Ikhsan meninggal dunia di RSUD Dabo.

“Saya kecewa dengan kurangnya perawatan yang dilakukan anak saya di RSUD Dabo. Padahal menurut dokter di Puskesmas Penuba, RSUD Dabo memiliki fasilitas yang lengkap,” kata Ilyas, kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (3/9).

Menurutnya, sebelum dibawa ke RSUD Dabo, Ikhsan mengalami panas tinggi dan perut kembung. Oleh petugas kesehatan di Puskesas Penuba, anaknya harus di bawa ke RSUD Dabo untuk mendapatkan pelayanan medis yang lengkap, Sabtu (31/8), kemarin.

“Namun sesampainya di RSUD, pelayanan yang diberikan sama dengan di Puskesmas. Tidak ada dokter anak dan anak saya hanya diperiksa sekedarnya. Lalu, dirujuk ke rumah sakit di Kota Tanjungpinang.Minggu (1/9) sekitar pukul 06.00 anaknya meninggal dunia. Dan, hingga kini dia dengan keluarganya tidak tahu anaknya meninggal dunia karena sakit apa.

“Pihak rumah sakit tidak ada menjelaskan. Apa karena saya memakai JKL (Jaminan Kesehatan Lingga), hingga tidak berhak endapatkan pelayanan yang maksimal,” ucapnya lirih.

Ditambahkan oleh suami dari Rika (32) ini, selain tidak mengetahui apa penyakit yang diderita anaknya, pihak rumah sakit juga meminta ia membeli obat dari apotik dari luar.

“Saya heran katanya memiliki fasilitas lengkap. Tapi, untuk obat suntik dan sirup obat batuk harus dibeli dari luar,” tanyanya.

Ilyas menegaskan, dia tidak menuntut apapun dengan kejadian yang menimpa anaknya. Dia hanya meminta pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah cepat tanggap dan melengkapi fasiltas kesehatan di RSUD Dabo dan Puskesmas. Sehingga kejadian yang menimpa dirinya, tidak terjadi lagi pada warga masyarakat lainnya. “Mungkin kematian anak saya sudah ajal. Namun hal ini jangan sampai menimpa warga yang lain,” imbuhnya.

Kondisi Pasien Sudah Kronis

Dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Dabo dr Yan Cahyadi, mengatakan dalam menangani pasien di RSUD Dabo, pihaknya tidak pernah membedakan antara pasien JKL atau pasien umum. Pelayanan diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki RSUD.

“Memang saat ini, kita belum memiliki dokter spesialis anak. Untuk pasien JKL prosedur pelayanan dalam sistem paket, yakni obat, pelayanan dan lainnya diberikan sesuai dengan kondisi,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kondisi Ikhsan yang berusia empat bulan, memang saat datang ke RSUD sudah dalam kondisi kronis. Penyakit paru-paru yang diderita menyebabkan badan dan mulut bayi sudah berwarna biru.

“Pihak rumah sakit sudah berupaya. Namun karena tidak ada dokter spesialis anak dan peralatan medis lainnya yang masih kurang. Maka, Ikhsan dirujuk ke Kota Tanjungpinang. Namun nasib berkata lain, sebelum dibawa bayi tersebut sudah meninggal dunia,” papar Yan.

Diterangkannya, dalam prosedur penanganan pasien di rumah sakit, jika pasien meninggal dalam waktu kurang dari 24 jam. Maka, tidak bisa disalahkan rumah sakit dalam memberikan pelayanan.

“Kepada pihak Puskesmas saya juga berharap dapat melihat kondisi pasien. Jika memang sudah kronis langsung saja dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap di kota Batam atau Tanjungpinang. Tentunya dengan berkoordinasi dengan Dinkes dan RSUD untuk pelayanan medis,” tukas Yan.

“Memang saat ini, kita belum memiliki dokter spesialis anak. Untuk pasien JKL prosedur pelayanan dalam sistem paket, yakni, obat, pelayanan dan lainnya diberikan sesuai dengan kondisi,” ucapnya. (tir)

Sumber: tanjungpinangpos.co.id

The nine English NHS trusts receiving the worst feedback from cancer patients in the past year were in London, a charity has said.

Macmillan Cancer Support analysed a nationwide survey of 68,000 people and found care standards fell “lamentably short” in some capital hospitals.

Patients were asked about issues such as whether they felt well supported, informed and were treated with respect.

NHS England said the findings were “disappointing” but were being tackled.

Caroline Alexander, the chief nurse for London, said: “We do well in treating the illness.

“But often we fall short in caring for the individual and giving patients and their families the support that they need.”

The 10 ‘worst performing’ trusts

1) Imperial College Healthcare NHS Trust

2) Barts Health NHS Trust

3) Croydon Health Services NHS Trust

4) Barking, Havering and Redbridge University Hospital NHS Trust

5) King’s College Hospital NHS Foundation Trust

6) North Middlesex University Hospital NHS Trust

7) St George’s Healthcare NHS Trust

8) Whittington Health

9) North West London Hospitals NHS Trust

10) Dudley Group NHS Foundation Trust (West Midlands)

Source: Macmillan

Patients ‘let down’

Organisations were ranked according to the number of times they appeared in the lowest 20% of the results for 63 questions, the charity said.

The three best-performing trusts in England were in Gateshead in north-east England, East Cheshire and South Tyneside.

“It is unacceptable that some cancer patients in London are being let down by hospitals failing to provide crucial support, alongside medical treatment,” Carol Fenton from Macmillan said.

She called for a “pan-London effort” to tackle the issue.

However, Ms Alexander said the NHS was already teaming up cancer doctors and nurses across London to increase standards of care.

And services were being changed so they “worked better for patients, rather than patients having to work around hospitals”, she added.

Source: bbc.co.uk