VIVAnews – RSUP Sanglah di Bali adalah rumah sakit pemerintah kedua yang meraih akreditasi internasional Joint Commission Internasional (JCI), setelah RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta.

Tahun 2014, Kementerian Kesehatan mentargetkan agar akreditasi internasional dapat diraih oleh 5 RS pemerintah yg berada di 5 kota berbeda. Untuk itu, 3 RS pemerintah yang kini sedang dipersiapkan untuk meraih akreditasi JCI, yaitu RSUP dr. Sardjito di Yogyakarta; RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar; dan RSUP H. Adam Malik di Medan.

Mengutip data laporan yang diterima Kemenkes RI menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kunjungan pasien warga negara asing (WNA) di RSUP Sanglah, yaitu sebanyak 1.887 kunjungan pada tahun 2011 menjadi 1.998 kunjungan pada tahun 2012.

“Dengan akreditasi JCI, RSUP Sanglah memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk melayani pasien asing, karena setiap tahun lebih kurang 2,8 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali,” ujar Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, saat meresmikan Pelayanan Jantung Terpadu RSUP Sanglah, 29 Agustus 2013, di Bali.

Dewasa ini, kita telah memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas bidang jasa, termasuk jasa pelayanan kesehatan. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya penanaman modal asing dalam bidang jasa kesehatan.

Sementara itu, masih banyak masyarakat yang masih mencari pengobatan keluar negeri. Karena itu, fasilitas kesehatan harus mampu bersaing di tingkat internasional, salah satunya melalui upaya meraih akreditasi internasional.

Di samping itu, keindahan alam menjadikan Pulau Bali sebagai tujuan utama, tidak hanya wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara. Hal tersebut membuat Bali memiliki kesempatan serta potensi untuk mengembangkan health tourism secara baik.

Pelayanan Jantung Terpadu

RSUP Sanglah membentuk Pelayanan Jantung Terpadu sebagai pusat rujukan pelayanan untuk penyakit jantung bagi wilayah sekitarnya. Sebab, saat ini, kebutuhan akan pelayanan jantung di Bali dan kawasan Indonesia Timur tidak sebanding dengan jumlah rumah sakit yang mampu melayani penyakit jantung.

Melalui pelayanan jantung yang dilaksanakan secara terpadu di dalam satu gedung, diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan di bidang penyakit jantung di RSUP Sanglah.

“Saya harap, dengan adanya pelayanan jantung terpadu, RSUP Sanglah dapat mengembangkan jejaring dan pembinaan di bidang pelayanan jantung pada jajaran RS dan Puskesmas yang ada di Provinsi Bali, NTB dan NTT. Perlu pula diperhatikan, agar upaya promotif dan preventif dalam pelayanan jantung harus diutamakan”, kata Menteri Kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail [email protected]. (Webtorial)

Sumber: news.viva.co.id

Patients who can afford to pay are charged “Standard NHS prices” for operations such as cataract replacements, caesarean sections for non-medical reasons and knee surgery.

It means hospitals’ income has increased by £100 million since the Government gave them the freedom to earn more through private work last October, according to a freedom of information request obtained by the Daily Mirror.

One hospital gives cataract sufferers the option to “self-fund” their operation before their sight deteriorates to the level required for the NHS to operate.

Chelsea and Westminster, Southampton, Great Yarmouth, Warrington and Halton Hospitals in the North West and James Paget University Hospitals Trust are among those offering private treatment for procedures which are now difficult to obtain on the NHS.

Southampton General Hospital’s website says: “Fewer non-urgent services can be paid for by the NHS but we know that patients still want to see our expert staff and be treated within the advanced care of a specialist teaching hospital.

“Our premier cataract service offers a new option, between the traditional private sector and the NHS, bringing private health care within the reach of many more people.”

Shadow health secretary Andy Burnham accused the Government of taking the “first steps towards an American health care system”.

“NHS hospitals, built with public money, charging people for treatments that used to be free,” he said.

“We’ve got to wake people up to what is happening. The first steps towards an American health care system.

“English hospitals now asking for credit cards before they give care.”

Warrington and Halton hospital offers private removal of varicose veins, while Chelsea and Westminster hospital offers patients the chance to pay for “all medical and surgical specialities.”

From October last year NHS trusts have been allowed to derive 49 per cent of their income from private patients.

Source: telegraph.co.uk

Riauterkini-BANGKINANGKOTA-Belasan Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSDU) Bangkinang Rabu (25/9/13). Aksi demo ini terkait bobroknya pelayanan kesehatan di RSUD Bangkinang yang dikeluhkan masyarakat. Parahnya penolakan terhadap tiga orang pasien yang akan dioperasi.

‘’Tentu saja tindakan ini tidak bisa kita terima, untuk itu harus ada tindakan terhadap oknum dokter yang telah menyepelekan terkait pelayanan terhadap masyarakat,’’teriak korlap aksi kasi Rahmat dalam orasinya.

Dengan menggunakan pengeras suara bahkan Rahmat menyebut tiga orang pasien yang ditolak untuk dioperasi pada Kamis (19/9/13) lalu, yakni 1. Nuraya asal Pulau birandang yang menderita penyakit tumor dibagian luar kepala, 2.Yuliana asal bangkinang dan 3.ahmad asal Subaliong XIII Koto Kampar yang menderita penyakit usus buntu.

” Tindakan ini tentu saja tidakan yang tidak terpuji dalam pelayanan masyarakat, ada apa ini, untuk itu kami meminta agar oknum dokter yang menolak pasien tersebut dipecat”teriaknya.

Sementara itu Direktur RSUD Bangkinang Wira Dharma kepada wartawan menyebutkan bahwa dirinya selaku pimpinan membantah akan adanya tundingan mengenai RSUD Bangkinang, tidak menerima pasien Jamkesmas. “Karena itu adalah hal yang sudah diwajibkan oleh pemerintah dan tidak bisa dikesampingkan,”tuturnya.

Terkait tiga orang pasien yang diinformasikan diusir saat akan operasi akan ditindak lanjuti untuk semua kebenarannya. “Mengenai masalah ini sudah ditindaklajuti oleh Bupati Kampar dan Sekda Kampar. Jadi kita tunggu saja tindaklanjutnya,”jelasnya.

Sumber: riauterkini.com

Kingston Hospital’s chief executive says she accepts the critical judgment on patient care of Care Quality Commission inspectors (CQC).

The hospital failed a key patient care and safety standard in its medical wards after a surprise visit in July, the CQC announced today.

Patients left stranded by NHS transport failing to arrive, and sweltering wards in this summer’s heatwave, contributed to the failure.

Kate Grimes, the hospital’s chief executive, said: “I am pleased that the CQC found that the majority of care we provide is of a high standard, but their judgement around the standard – care and welfare of people who use our service – is a fair one.

“I can assure our patients and the local community that we are working very hard to address the issues raised as we want the care on our medical wards to consistently be the same high quality across all parts of the hospital.

“I am confident we can resolve the issues quickly.”

Ms Grimes said the hospital was well aware there were problems with the temperatures in the Esher wing where medical wards are located.

She said: “Replacing the windows is very expensive and so we are looking at installing blinds that help to keep heat out in the summer and heat in during winter as we want patients to be as comfortable as possible.”

A hospital spokeswoman said that there had been changes in the complexity of inpatients at the hospital with 50 percent having dementia, which she said was double the national average, creating extra challenges for the wards in the last few years.

The hospital is recruiting extra staff and changing the way it runs wards, she said.

Source: surreycomet.co.uk

Two Bay area hospitals are partnering to improve access to health care.

Tampa General and Florida Hospital say their new agreement will let them develop clinical and wellness programs and provide more community-based health care services.

The agreement creates a new operating board with people from both facilities.

Joint projects could include an ambulatory care center, rehab and home health services, insurance products and a larger primary care network.

“We all believe in the future we have to focus on the total health care cost of an individual. That means we are going to have to provide services from the cradle to the grave and make sure we can manage those to lower our costs of health care,” said Mike Schultz, Florida Hospital.

Both hospitals are clear this does not mean a merger or a sale of either company.

Tampa General Hospital is the area’s last independent facility.

Florida Hospital is part of the non-profit Adventist Health System.

Sumber: baynews9.com

TEMPO.CO, Tangerang Selatan: Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) Ikatan Dokter Indonesia wilayah Banten, Budi Suhendar, mengatakan ada pelanggaran prosedural dalam pemecatan lima dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan. “Pemecatan ini dilakukan tidak melalui prosedural yang semestinya,” katanya, Selasa, 24 September 2013.

Menurut Budi, IDI Banten akan mendampingi para dokter yang dipecat karena melakukan unjuk rasa. Para dokter itu memprotes pemilihan direktur rumah sakit yang bukan berasal dari kalangan medis dan menolak praktek dokter asing di rumah sakit itu. “Fokus dari bantuan hukum IDI Banten ini lebih kepada kasus pemecatannya,” katanya.

Managemen RSUD Tangerang Selatan telah memecat lima dokter berstatus tenaga sukarela dan memberikan surat peringatan 1 dan 2 kepada 9 dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil. “Surat peringatan untuk dokter PNS dikirim ke rumah masing-masing,” kata Ketua Komite Medis RSUD Tangerang Selatan Daniel Richard.

Surat peringatan pertama, kata Daniel, diberikan pada Jumat, 21 September 2013, ketika pertama kali mereka melakukan unjuk rasa. Peringatan kedua mereka terima Senin, 23 September 2013, usai melakukan aksi kedua di DPRD Tangerang Selatan.

Padahal, kata Daniel, prosedur peringatan dan pemecatan pegawai negeri semestinya tidak seperti itu. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai menyatakan bahwa surat peringatan baru bisa dilayangkan kalau pegawai enam hari meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang jelas. “Itupun semestinya hanya teguran lisan. Sementara kami baru 1 hari sudah diberikan peringatan pertama dan pemecatan,” kata Daniel.

Sementara lima dokter yang dipecat sudah menerima surat pemecatan dari rumah sakit terhitung Senin dan Selasa hari ini. “Surat pemecatan diberikan kepada saya di rumah sakit hari ini,” kata dokter spesialis mata Arif Budiman. Arif yang sudah bekerja 4 tahun di rumah sakit itu sebagai tenaga sukarela mengaku kecewa dengan apresiasi berupa pemecatan itu. “Empat tahun saya mengabdi, sejak rumah sakit ini belum dibangun. Tapi hanya karena menyampaikan aspirasi, akhirnya dipecat,” katanya.

Sumber: tempo.co

Jakarta – Banyaknya pasien yang dirawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan penyakit khusus untuk Rumah Sakit (RS) Tipe A, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengalami kesulitan dana. Artinya, pihak RSUD harus mengeluarkan anggaran lebih besar daripada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD DKI 2013.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menerangkan selama ini banyak rujukan dari puskesmas, pasien yang seharusnya dirawat di RS Tipe A, diterima dan dirawat di RSUD yang merupakan RS tipe B.

“Karena banyak rujukan pasien yang seharusnya untuk RS tipe A, tetapi nyangkut di RSUD yang kebanyakan RS tipe B,” kata Dien, Selasa (24/9).

Membludaknya pasien yang membutuhkan perawatan dan pengobatan khusus tersebut, lanjutnya, mengakibatkan Dinas Kesehatan harus merogoh anggaran lebih banyak lagi. Ini untuk menutup pembiayaan perawatan dan pengobatan di RSUD.

Sebab, Pemprov DKI telah menerapkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang membebaskan warga Jakarta dari pembiayaan pengobatan dan perawatan di kelas III RS.

“Jadinya kita kan tekor. Ini tidak bisa dibiarkan begini terus-terusan. Karena itu, saya mau menghadap ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Pak Akmal Taher,” ujarnya.

Rencananya, pada hari Rabu (25/9), Dien akan bertemu dengan Dirjen Bina upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher. Pertemuan itu untuk membahas perubahan tipe RSUD menjadi setara dengan RS tipe A. Sehingga anggarannya pun dapat ditingkatkan.

“Jadi besok mau coba bahas ini ke Dirjen. Mau bahas bagaimana peningkatan pelayanan RSUD milik DKI Jakarta,” tuturnya.

Seperti diketahui, dari fungsi dan tugas rumah sakit yang telah disebutkan di atas, terdapat penggolongan tipe berdasarkan kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan medis kepada pasien. Ada 5 tipe rumah sakit di indonesia, yaitu Rumah sakit tipe A, B, C, D dan E.

RS Tipe A, adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah. Ditetapkan sebagai rujukan tertinggi (Top Referral Hospital) atau disebut pula sebagai rumah sakit pusat.

RS Tipe B, adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas. Rumah sakit ini didirikan disetiap Ibukota provinsi yang menampung pelayanan rujukan di rumah sakit kabupaten.

RS Tipe C, adalah adalah rumah sakit yang mapu memberikan pelayanan kedokeran spesialis terbatas. Rumah sakit ini didirikan disetiap ibukota Kabupaten (Regency hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas.

RS tipe D, adalah rumah sakit yang bersifat transisi dengan kemampuan hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi. Rumah sakit ini menampung rujukan yang berasal dari puskesmas.

RS Tipe E, adalah rumah sakit khusus (special hospital) yang menyelenggarakan hanya satu macam pelayan kesehatan kedokteran saja. Saat ini banyak rumah sakit kelas ini ditemukan misal, rumah sakit kusta, paru, jantung, kanker, ibu dan anak.

Sumber: beritasatu.com

A new research published in the journal BMJ Quality & Safety has revealed that annually, 40 million people are harmed by poor hospital care globally.

This study provides early evidence that adverse events due to medical care represent a major source of morbidity and mortality globally.

The study dubbed: “The global burden of unsafe medical care: analytic modeling of observational studies,” made available to the Ghana News Agency shows that most of the unsafe medical care occurs in low- and moderate-income countries.

The objective of the study was to contextualize the degree of harm that comes from unsafe medical care compared with individual health conditions using the global burden of disease (GBD), a metric to determine how much suffering is caused by individual diseases.

Analytic modeling of observational studies investigating unsafe medical care in countries inpatient care settings, stratified by national income, to identify incidence of seven adverse events for GBD modeling.

Observational studies were generated through a comprehensive search of over 16,000 articles written in English after 1976, of which over 4,000 were appropriate for full text review.

The incidence, clinical outcomes, demographics and costs for each of the seven adverse events were collected from each publication when available.

The researchers used disability-adjusted life years (DALYs) lost as a standardized metric to measure morbidity and mortality due to specific adverse events.

The study estimated that there are 421 million hospitalizations in the world annually, and approximately 42.7 million adverse events and these adverse events result in 23 million DALYs loss per year.

“Approximately two-thirds of all adverse events, and the DALYs loss from them, occurred in low- income and middle-income countries,” it said.

Though suffering related to the lack of access to care in many countries remains, these findings suggest the importance of critically evaluating the quality and safety of the care provided once a person accesses health services.

It noted that while further refinements of the estimates are needed, these data should be a call to global health policymakers to make patient safety an international priority.

Source: peacefmonline.com

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Unit Pelaksana Teknis Jamkesda Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Theryioto, mengatakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan telah disahkan pada September 2013.

Pada pergub yang mendukung program Kartu Jakarta Sehat itu, kata dia, bukan hanya berlaku bagi tagihan yang datang setelah pergub disahkan, tetapi juga bisa mengajukan tagihan sejak April lalu.

Menurut Theryioto, tagihan tambahan itu bisa diajukan langsung ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Meski begitu, dia menambahkan, pembayaran yang 25 persen sisa tagihan tak dilakukan melalui PT Askes, melainkan langsung ke Dinas Kesehatan. Adapun pencairannya masih dibahas di Dinas Kesehatan.

“Jadi, tambahan bayaran dari pemerintah sebesar 25 persen dari tagihan Ina CBGs akan diberikan untuk tagihan sejak April,” ujar Theryoto kepada Tempo, Senin, 23 September 2013.

Pemerintah DKI Jakarta baru mengadopsi sistem pembayaran berdasarkan Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs) milik Kementerian Kesehatan pada April 2013. Sebelumnya, pembayaran diberikan berdasarkan perhitungan dalam sistem Jaminan Kesehatan Daerah.

Sistem Ina CBGs membagi pembayaran tagihan kesehatan sesuai dengan jenis penyakit dan standar penanganan yang diberikan. Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan, PT Askes yang menangani pengaturan pembayaran hanya membayarkan 75 persen angka yang masuk dari keseluruhan tagihan.

Aturan inilah yang membuat sejumlah rumah sakit yang menangani pasien KJS berteriak. Soalnya, biaya yang mereka keluarkan untuk merawat pasien tak sebanding dengan jumlah yang diganti pemerintah. Apalagi, biaya ganti yang diberikan ke rumah sakit juga berbeda-beda sesuai dengan kategori rumah sakit.

Semakin rendah kategori sebuah rumah sakit, semakin kecil pula biaya yang bisa masuk dalam tagihan INA CBGs. Ilustrasinya, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat, yang berkategori B non-pendidikan akan mendapat ganti lebih besar saat menangani penyakit jantung dibandingkan dengan rumah sakit swasta berkategori C. Alasannya, rumah sakit berkategori lebih tinggi dianggap memiliki peralatan yang lebih lengkap dan kualitas dokter lebih baik.

Masalah terjadi ketika kualitas penanganan dan dokter sudah setara di dua rumah sakit dengan kategori berbeda. “Biaya riil untuk mengobati pasien kan sama saja, tetapi jumlah yang digantikan pemerintah berbeda-beda,” ujar Theryoto. “Padahal, kemampuan dan sarana-prasarana rumah sakit di Jakarta tidak jauh dengan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan.”

Hal inilah yang kemudian dikeluhkan rumah sakit-rumah sakit yang menangani KJS di Jakarta hingga akhirnya disampaikan oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ke Kementerian Kesehatan, pekan lalu. Basuki kemudian meminta agar rumah sakit di Jakarta diaudit untuk mengetahui level kualitas pelayanan mereka.

Dia meminta agar Kementerian Kesehatan meninjau ulang penetapan kategori rumah sakit berdasarkan jumlah tempat tidur. “Seharusnya berdasarkan kualitas dokter dan pelayanan yang diberikan,” ujarnya.

Sumber: tempo.co

Puluhan warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang hendak berobat ke RSUD Tangsel tidak dapat pelayanan dari dokter. Mereka terlantar dan ada beberapa pasien yang terpaksa pulang ke rumah dan mencari rumah sakit lain untuk berobat. Hal tersebut karena hanya ada satu dokter jaga untuk menangani beberapa pasien.

Menurut sejumlah perawat dan pegawai rumah sakit, para dokter yang biasa praktik di RSUD Tangsel, tengah melakukan aksi damai ke gedung DPRD Tangsel dengan menyampaikan petisi yang merupakan tuntutan dari para dokter.

Yusiningsih, warga Pamulang mengatakan, dia datang ke RSUD Tangsel untuk berobat ke spesialis penyakit dalam. Bahkan dia sudah sejak hari Jumat sudah mendatangi Puskesmas untuk meminta rujukan agar bisa berobat ke RSUD Tangsel. Namun, sampai di RSUD, dia justru harus menunggu lama, karena hanya ada satu dokter jaga di Unit Gawat Darutat (UGD).

“Saya sudah sejak Jumat mau berobat ke sini, sebelum ke sini, saya harus ke puskesmas dulu untuk minta rujukan, baru bisa ke RSUD. Tapi hari ini, malah katanya dokternya tidak ada. Kata perawat lagi demo ke DPRD. Kalau begini sih saya cari rumah sakit lain aja, ya meskipun harus bayar,” ungkap Yuningsih.

Hal senada juga diungkapkan Subroto, warga Ciputat. Menurutnya, dia berobat ke RSUD Tangsel agar secepatnya mendapat pengobatan. Namun, begitu tiba di RSUD, dia malah terlantar dan belum juga dapat dilayani dokter.

“Saya sudah batuk-batuk seminggu dan sudah sesak. Maunya sih datang ke RSUD Tangsel biar langsung dirawat. Tapi masih harus antre,” ungkap Subroto.

Sementara itu, sekitar 20 dokter RSUD Tangsel mendatangi komisi II DPRD Tangsel untuk menyampaikan petisi. Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Siti Khadijah mengaku bakal menampung aspirasi dari puluhan dokter yang bertugas di RSU Kota Tangsel ini.

“Dalam waktu dekat, pihaknya bakal memanggil dinas terkait untuk melakukan singkronisasi permasalahan,” ucap politisi PKS itu.

Sementara itu, buntut dari aksi tersebut lima dokter berstatus TKS dipecat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Dadang mengatakan kelima dokter yang diputus kontraknya tersebut berstatus Tenaga Sukarela (TKS). Sedangkan untuk dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), mendapat sanksi berupa surat peringatan (SP1).

“Kelima dokter ini mendapat sanksi pemutusan kontrak karena melanggar aturan berupa tidak menjalankan tugasnya, dengan meninggalkan jadwal jaga di rumah sakit. Mereka lalai dengan meninggalkan tugas. Kalau melanggar aturan, ya kita pecat,” ungkapnya.

Dikatakan, kelima dokter itu dipecat lantaran lalai dalam tugas karena meninggalkan tugasnya sebagai dokter jaga di RSU Tangsel.

“Kelima dokter tidak bekerja sesuai dengan aturan, maka dikenai sanksi. Seharusnya, kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan golongan,” katanya.

Sumber: merdeka.com