Bandung (ANTARA News) – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan rumah sakit dinilai perlu memperbaiki sistem dan alur rujukan sehingga lebih efektif serta sederhana.

“Rumah sakit tersier seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), tidak pernah menolak pasien jaminan sosial, asalkan mengikuti alurnya terlebih dulu. Namun ke depan perlu ada upaya perbaikan sistem dan alur rujukan agar lebih mudah dan sederhana,” kata Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Hasan Sadikin Bandung, Rudi Kurniadi, dalam diskusi Pandangan Unpad Terhadap BPJS, di Bandung, Selasa.

Menurut Rudi, alur yang harus dilalui sebelum masuk rumah sakit tersier, adalah meminta surat rujukan terlebih dulu ke puskesmas dan rumah sakit sekunder. Baru setelah itu pasien bisa menggunakan jaminan kesehatan dari BPJS.

Rudi menyatakan sistem rujukan tersebut harus segera diperbaiki oleh BJPS Kesehatan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Hingga kini, RSHS memiliki piutang sebesar 47 miliar karena tidak pernah menolak pasien yang sebelumnya dinaungi oleh Jamkesda ketika meminta layanan kesehatan,” kata Rudi.

Pandangan serupa diungkapkan oleh Ratu Dina Rahmawati, salah seorang peserta BPJS Kesehatan yang menyatakan alur pengurusan dan rujukan pasien perlu disederhanakan dan tidak berbelit dalam mengakses biaya pengobatan dan perawatan yang disubsidi oleh pemerintah itu.

“Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mendapatkan obat, bisa makan waktu sampai satu hari, karena harus ke sana-ke sini urus surat itu surat ini. Padahal biasanya hanya sebentar,” kata Ratu Dina Rahmawati.

Sumber: antaranews.com

Oleh Juraidi

Medan,28/1 (Antara)

Liputan6.com, Mandailing Natal : Keributan terjadi di sebuah rumah sakit di Mandailing Natal, Sumatera Utara setelah seorang bayi yang baru lahir meninggal dunia dengan tubuh bengkak membiru. Namun pihak rumah sakit membantah kematian bayi itu akibat kelalaian petugas medis.

Nita protes atas kematian keponakannya yang terjadi usai dilahirkan melalui operasi caesar. Dia kecewa tidak diizinkan melihat keponakannya yang sudah tak bernyawa di ruang isolasi bayi Rumah Sakit Umum Permata Madina.

Tangisnya pecah tak tertahan karena menilai kematian keponakannya itu akibat kelalaian petugas medis. Dia menilai anak adiknya itu masih baik-baik saja walau pernapasannya dibantu oksigen. Nita menduga, bayi malang itu meregang nyawa karena oksigen yang diberikan terlalu banyak dan petugas kurang sigap saat situasi darurat.

Dokter memutuskan membantu pernapasan sang bayi dengan oksigen. Namun setelah beberapa jam oksigen masuk, kondisi sang bayi semakin parah. Bahkan membengkak kebiru-biruan, seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Selasa (28/1/2014).

Pihak rumah sakit menutupi kondisi jenazah bayi itu dengan kain sehingga tidak tertangkap kamera. Pihak rumah sakit juga membantah jika pihaknya dinilai lalai.

Sementara ibu sang bayi yang masih lemah usai melahirkan hanya bisa menangis tertahan mendengar buah hatinya pergi begitu cepat. Sang bayi dibawa pulang dengan sepeda motor untuk dimakamkan karena rumah sakit tidak meminjamkan ambulans. Meski kecewa, keluarga hanya pasrah dan tidak membawa kasus ini ke jalur hukum. (Ndy/Sss)

Sumber: liputan6.com

Santo Antonius Hospital in Pontianak, West Kalimantan, has decided to stop cooperation with the Social Security Agency for Health (BPJS Kesehatan), arguing that the fees and standards of service did not match its own.

Santo Antonius

TEMPO.CO, Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta sepakat mengalokasikan dana sebesar Rp 25 miliar dalam APBD 2014 demi menambah sarana penunjang rumah sakit daerah, yakni Rumah Sakit Jogja. Anggaran itu disiapkan guna melipatgandakan kebutuhan bangsal di rumah sakit daerah yang dinilai belum memadai untuk pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

suaramandiri.com (Surabaya) – BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dibentuk sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 menggantikan PT Askes Indonesia dan PT Jamsostek. Hasil monitoring atau pemantauan langsung pelaksanaan BPJS Kesehatan oleh KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jatim di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sidoarjo, Kamis (23/01) ternyata banyak ditemukan kendala teknis dan non teknis.

“Masyarakat masih bingung untuk mengakses pelayanan Rumah Sakit (RS), karena berubahnya alur pelayanan. Diantaranya pasien yang dulu tergabung dalam Askes harus mondar-mandir fotocopy untuk pemenuhan syarat pelayanan, di Poli Jantung. Pelayanan sistem paket INA CBG’s dirasa masyarakat menyulitkan pasien, sebab sebelumnya mendapat paket obat selama 30 hari, sekarang berkurang hanya menjadi 7 hari. Sehingga pasien harus empat kali ke RS setiap bulannya yang mengakibatkan beban transport dan akomodasi membengkak,” ungkap Nuning Rodiyah salah satu Komisioner KPP Jatim melalui BlackBerry Mesengger.

Lebih lanjut Nuning Rodiyah mengatakan untuk perspektif dari sudut pandang dari pihak RSUD Sidoarjo juga mengeluh mengenai diterapkannya BPJS kesehatan ini. Wanita cantik ini menyebut sistem rujukan yang menyulitkan RS, karena banyak pasien seharusnya bisa dilayani oleh penyelenggara kesehatan primer yaitu dokter keluarga atau Puskesmas yang langsung dirujuk ke RS. Menurutnya alasan pasien adalah tidak lengkapnya fasilitas kesehatan yang ada di dokter keluarga atau Puskesmas.

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran RSUD Sidoarjo terhadap implementasi BPJS dengan tidak dibayarkannya klaim. Pasalnya MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman antara BPJS dengan RSUD Sidoarjo belum ditandatangani. Sistem informasi belum dimutakhirkan secara optimal mengakibatkan RSUD Sidoarjo sering menemukan data peserta BPJS kesehatan yang belum aktif secara sistem, tetapi memiliki kartu BPJS. Akhirnya RSUD Sidoarjo melakukan pendataan secara manual, sehingga beban pegawai RS tersebut menjadi bertambah. Selain itu, minimnya petugas verifikator di RSUD Sidoarjo dikuatirkan menimbulkan keterlambatan pembayaran klaim yang nantinya dapat menghambat pelayanan,” tandasnya.

Disinggung tanggapan RSUD Sidoarjo terkait adanya pemantauan langsung yang dilakukan KPP Jatim, Nuning Rodiyah menerangkan RS plat merah itu mengapreasiasi secara positif. Ia mengutip janji Atok Irawan, Direktur Utama RSUD Sidoarjo yang akan mengoptimalkan koordinasi dengan BPJS, meningkatkan kualitas pelayanan, dan sumber daya manusia. (Yudha)

Sumber: suaramandiri.com

Surabaya (Antara Jatim) – Pihak RSUD Bakti Dharma Husada Kota Surabaya membantah telah menghilangkan jasad bayi yang baru dilahirkan prematur oleh pasien bernama Sofiyah di Rumah Sakit Graha Medika Wiyung yang dirujuk ke rumah sakit itu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rahmanita, di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin, menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan informasi seputar jasad bayi yang hilang di RSUD BDH.

“Kami ingin meluruskan bahwa sewaktu pasien dirujuk dari RS Graha Medika ke RS BDH itu tanpa bayi. RSUD BDH tidak pernah menerima pasien bersama jasad bayi. Jadi, bayi yang meninggal itu tidak ada kaitannya dengan rumah sakit milik Pemkot Surabaya itu,” tegas Febria,

didampingi Direktur RSUD Bakti Darma Husada (BDH), Maya Syariah Saleh.

Febria menjelaskan surat rujukan dari RS Graha Medika tersebut hanya bertuliskan nama pasien yang ditandatangani oleh bidan di rumah sakit tersebut.

“Rekam mediknya ada di RS Graha Medika. Jadi, dalam surat rujukan itu hanya ibu Sofiyah. Jenazah bayi tidak disertakan ke RSUD BDH. Yang kita tangani berdasar rujukan, di luar itu tidak kita ketahui,” ujarnya.

Febria menegaskan bahwa pihaknya belum melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Tetapi, Dinkes Kota Surabaya sudah memanggil pihak RS Graha Medika dan RSUD BDH untuk melakukan klarifikasi terkait kasus hilangnya jasad bayi tersebut.

“Pihak RS Graha Medika sedang melakukan investigasi internal atas kasus ini dan sudah melapor ke polisi. Kita tunggu laporan dari kepolisian,” katanya.

Sementara itu, Dirut RSUD BDH Maya Syariah mengatakan pasien bernama Sofiyah yang diketahui warga Putroagung III/19 itu dikirim dari RS Graha Medika Wiyung ke RSUD BDH pada Rabu (22/1) pukul 12.50 WIB.

Pasien tersebut dirujuk ke RSUD BDH karena mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan secara prematur dan RS Graha Medika tidak mampu menanganinya.

Di rumah sakit milik Pemkot Surabaya yang berlokasi di Benowo ini, pasien langsung ditangani dengan dilakukan stabilisasi.

Namun, lanjut dia, karena RSUD BDH kebetulan tidak mempunyai persediaan darah, RSUD BDH lantas merujuk pasien tersebut ke RSUD dr Soetomo.

“Pasien kita kirim ke RSUD dr.Soetomo sekitar pukul 15.00 WIB dalam kondisi stabil. Saat ini, pasien masih dirawat di sana, kondisinya sudah membaik,” ujar Maya. (*)

Sumber: antarajatim.com

ACEH BARAT DAYA– Sebutan Rumah Sakit Regional hanya diperuntukkan jika pelayanan Rumah Sakit sudah baik. Dalam hal ini Pemerintah Aceh tidak ada membangun RS Regional melainkan hanya Revitalisasi dan Relokasi.

Santer isu beredar akhir-akhir ini tentang Rumah Sakit Regional bantuan Pemerintah Jerman, kata Jufri tidaklah benar, karena menurutnya bantuan hanya relokasi karena lokasi saat ini tak bisa dilakukan revitalisasi.

LAMONGAN, KOMPAS.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bangunan fisik Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza, Palestina direncakan selesai Maret 2014. Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Jose Rizal Jurnalis mengatakan instalasi fisik berupa gedung, listrik, pendingin ruangan dan gas sudah selesai.

“Direncanakan Maret kita serahkan ke rakyat Palestina,” ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad (26/1).

Namun, selesainya bangunan fisik belum sepenuhnya membuat RSI di Gaza bisa berjalan. Karena, peralatan medis masih belum banyak. Setelah penyerahan kepada rakyat Palestina, Mer-C akan melakukan kampanye untuk bantuan peralatan medis.

Menurutnya, angka bantuan peralatan medis justru lebih besar ketimbang bantuan pembangunan fisik. “Kalau pembangunan gedung habis Rp 40 miliar, untuk peralatan medis kita butuh Rp 65 miliar,” ujar Jose.

Meski belum sempurna benar, saat diserahkan nanti, RSI di Gaza sudah bisa mengoperasikan Unit Gawat Darurat (UGD), satu atau dua ruang operasi, 10 tempat tidur dan satu poliklinik. Ia masih membutuhkan perlatan seperti CT scan, instalasi ruang ICU, peralatan laboratorium dan penambahan tempat tidur untuk perawatan.

Mer-C sudah berkomitmen akan terus mendampingi operasional RSI hingga lengkap peralatan medisnya. Di sisi lain, operasional RSI nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat Palestina. Sesuai dengan cita- cita awal, prinsip RSI adalah bantuan dari rakyat Indonesia untuk masyarakat Palestina.

Teknisnya, nanti akan dibentuk kepengurusan rumah sakit yang sepenuhnya diisi orang Palestina. “Syaratnya harus berisi faksi-faksi di sana,” terang dia.

Untuk itu, ia sudah menjalin komunikasi dengan faksi-faksi di Palestina utama di Gaza. Hamas, Fatah dan Jihad Islami sudah menyambut seruan ini. Namun untuk penanggung jawab tetap akan diserahkan kepada otoritas pemerintahan di Gaza.

Untuk mengimbangi, ia juga menjalin komunikasi dengan Duta Besar Palestina di Indonesia yang berafiliasi dengan pemerintahan di Tepi Barat. “Jika mereka tak bisa bersatu secara politik, minimal dalam bidang kesehatan.”

Sementara untuk tenaga kesehatan, dokter dan perawat lokal memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan RSI. Meski secara kuantitas, Jose mengakui jumlah tenaga kesehatan asal Palestina masih kurang. “Di masa damai mencukupi. Kalau masa perang sangat kurang,” pungkas Jose.

Sumber: republika.co.id