REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, masih banyak rumah sakit (RS) swasta di Ibu Kota yang belum mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Dien, dari 152 RS swasta di Jakarta, hanya 81 RS yang sudah mengikuti program BPJS. Sementara 71 rumah sakit lainnya menolak untuk bergabung dalam program pemerintah pusat tersebut.

“Alasan mereka karena tidak cocok dengan sistem pembayaran Indonesian Case Based Groups (INA CBGs) yang diterapkan di BPJS,” ujar dia di Balai Kota, Senin (3/3).

Meski masih banyak RS swasta yang menolak ikut BPJS, kata Dien, pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap tak terganggu. Sebab, masih ada 340 puskesmas serta 88 klinik kesehatan yang menerima pasien BPJS. Jumlah itu, menurut Dien, masih sanggup untuk melayani seluruh warga Jakarta.

Dien juga mengatakan, Jakarta adalah provinsi dengan jumlah tempat layanan kesehatan terbanyak yang telah ikut dalam program BPJS. Ke depan, kata dia, tugas pemerintah adalah melakukan upaya preventif agar tidak semua warga harus ke rumah sakit. Sehingga, pelayanan di puskesmas sebagai layanan kesehatan primer masyarakat harus diperkuat.

“Kalau di luar negeri itu rumah sakit sepi. Karena upaya preventifnya jalan. Itu yang akan kita galakkan,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah berjalan selama hampir dua bulan. Namun jalannya program tersebut bukannya tanpa hambatan. Klaim dari rumah sakit belum semuanya dibayar oleh BPJS. Apakah hal ini berpotensi membuat RS merugi?

Direktur utama BPJS Kesehatan dr Fahmi Idris mengatakan bahwa tidak ada pembayaran klaim kepada rumah sakit yang terlambat. Ia menjelaskan keluhan rumah sakit datang dari kesalahpahaman antara pembayaran BPJS dengan Jaminan Kesehatan Tahun (Jamkesnas) tahun lalu.

Bisnis-jabar.com, SOREANG

HUT Ke-2 RSUP

TANJUNGPINANG (HK) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepri menggelar syukuran dan bhakti sosial menggelar operasi bibir sumbing gratis bagi masyarakat Kepri yang tidak mampu, Jumat (28/2).
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Tim Divisi Bedah Plastik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kepri Aisyah Sani, Wakil Ketua DPRD Kepri Iskandarsyah, Direktur RSUP Kepri, beberapa SKPD Kepri dan pegawai rumah sakit.

Wakil Direktur RSUP Kepri Sudiunega mengatakan, kegiatan baksos diikuti 28 orang terdiri dari berbagai kabupaten dan kota se-Kepri. Dari Kota Tanjungpinang sebanyak 11 orang, Kabupaten Bintan 8 orang dan Kota Batam 1 orang, Dabo Singkep 4 orang, Tanjungbalai Karimun 2 orang dan Kabupaten Lingga 2 orang.

“Kegiatan ini merupakan syukuran untuk memperingati Hari Jadi RSUD Provinsi Kepri ke-2, disejalankan dengan bakti sosial dengan menggelar operasi bibir sumbing dan operasi langit-langit sumbing. Ini sebagai bentuk perhatian RSUD Kepri terhadap masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kepri Iskandarsyah berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama yang memiliki kelainan fisik seperti bibir sumbing dan langit-langit sumbing.

“Semoga saja RSUD Kepri dalam usaianya yang menginjak dua tahun dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit ini sangat diharapkan,” harapnya.

Di tempat yang sama Ketua Tim Divisi Bedah Plastik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Lisa Hasibuan menjelaskan, bibir sumbing dan langit-langit sumbing disebabkan oleh pola asupan makanan yang buruk saat di dalam kandungan, si ibu kekurangan asam folat.

“Saya harapkan operasi pelastik ini dapat berjalan baik dan sukses sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan hidup secara normal,” jelasnya. (sut)

Sumber: haluankepri.com

MENJALANKAN roda kepemimpinan sebuah rumah sakit yang menjadi rujukan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih bagi perempuan yang masih dianggap kaum lemah oleh masyarakat ketimuran. Namun, hal itu tidak berlaku bagi sosok perempuan yang dibesarkan dalam keluarga demokratis ini.

Ia adalah dr. Setiawati Hartawan, M.Kes. Perempuan kelahiran Singaraja, 8 November 1958 ini sejak kecil sudah terbiasa mengikuti sang ayah Hartawan Mataram, mantan Bupati Buleleng, untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Memilih profesi dokter, diakui Setiawati, begitu ia akrab disapa, adalah perjuangan berat karena menentang keinginan sang ayah yang mengharapkannya menjadi seorang arsitek.

Seiring berjalannya waktu, istri dari Tony Y. Worek ini mampu membuktikan dirinya bisa melayani masyarakat dengan kemampuan yang dimilikinya. Sejak resmi diangkat menjadi Direktur RSUD Wangaya, Denpasar, pada Januari 2012, ia selalu memegang teguh visi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengacu pada motto Kota Denpasar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota DPRD Kota Pontianak, Mansyur menyatakan, seharusnya pihak rumah sakit memberikan pengobatan medis sementara, meskipun rumah sakit belum memiliki alat bedah saraf.

“Kalau memang dokter menolak. Setidaknya mereka harus beri pertolongan medis kepada pasien, atau dinapkan sementara. Bukan disuruh balik,” ujar Mansyur kepada Tribunpontianak.co.id, Minggu (1/3/2014) malam.

Menurut dia, pihak rumah sakit harus mengutamakan keselamatan pasien, bukan ditelantarkan. Kalau sudah dirawat sementara, baru dicarikan solusinya bagaimana.

“Kita harap pihak rumah sakit harus tanggani kembali si bayi tersebut,” pintanya.

Sebelumnya diberitakan, Raisa Fadila Nasution, seorang bayi yang masih berusia 6 bulan gagal menjalani pengobatan di Pontianak.

Pasalnya di RSUD dr Soedarso tak ada dokter syarat, sedangkan RS Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Kota Pontianak menurut keluarga tak melayani dengan baik. (Sahirul Hakim)

Sumber: tribunnews.com

Jakarta, 1 Maret – Pemkot Bandung akan menggelontorkan dana Rp 83 miliar untuk menambah fasilitas di bidang kesehatan di tahun 2014. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan lahan guna pembangunan puskesmas dan rumah sakit.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Ahmad Rekotomo mengatakan, ada dua rumah sakit yang diprioritaskan untuk mendapat alokasi dana tersebut. Kedua rumah sakit tersebut yakni RSIA Astanaanyar dan RSUD Ujung Berung.
Menurutnya, kedua rumah sakit tersebut sudah sangat padat sehingga kurang optimal dalam pelayanannya. Untuk itu, pembangunan serta perluasan kedua rumah sakit tersebut mutlak diperlukan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal. “Kita perlu memperluas dan membangun fasilitas-fasilitas kesehatan,” katanya di Balai Kota, Jumat (28/2/2014).
Dikatakan Ahmad, RSIA Astanaanyar rencananya akan diperluaskan atau dipindahkan ke sekitar Kopo atau Leuwipanjang. Dana yang disediakan yakni Rp 40 miliar. Sedangkan untuk RSUD Ujungberung akan ditambah lantainya ke atas. “Kalau pembebasan lahan sudah sangat mahal,” ujarnya.
Ahmad menambahkan, untuk tahun ini puskesmas baru akan dibangun di Astanaanyar. Selama ini, puskesmas yang ada di sana masih menempati lahan milik kelurahan. Pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk pembangunannya. Namun, hingga saat ini masih dicari lahan yang dekat dengan lokasi sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang biasa berobat di puskesmas tersebut tetap bisa mengaksesnya dengan jarak yang tidak jauh dari sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanegara mengakui bahwa jumlah puskesmas di Kota Bandung masih belum ideal. Saat ini, kata Ahyani, jumlah puskesmas baru ada 73 yang tersebar di 30 kecamatan. Menurutnya, jumlah ideal puskesmas di Kota Bandung minimal 80 puskesmas.
“Mudah-mudahan bisa nambah setiap tahun. Dana dan lahannya sedang disiapkan DPKAD,” ujarnya.(Rol/Gs).

Sumber: menkokesra.go.id

TANJUNG SELOR