Continue Reading No Comments

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK– Direktur Rumah Sakit (RS) Bhakti Yudha Depok, Syahrul Amri dengan tegas menolak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kami menolak dan belum menyetujui aturan main dan besaran tarif dalam BPJS. Selain itu BPJS masih kurang sosialisasi serta tidak ada petunjuk teknis pelayanan kepada masyarakat,” ujar Syahrul di Depok, Kamis (27/2).

Syahrul yang juga sebagai Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Depok ini mengatakan RS swasta itu berorientasi bisnis, walau juga tetap memiliki coorporate social respon (CSR). “Sebenarnya kami mendukung program BPJS. Tapi kami tidak menampik kendala di lapangan. Hingga saat ini belum ada deal jasa pelayanan dokter. Kami ingin kesejahteraan teman-teman diperhatikan,” tuturnya.

Syahrul mengungkapkan di Depok baru lima RS swasta yang menandatangani kesepakatan dengan BPJS. Kelima rumah sakit itu, RS Tugu Ibu, RS Harapan Depok, RSIA Hasana Graha Afiah, dan RS Tumbuh Kembang dan RS Simpangan Depok. Namun para dokter di lima RS itu belum ada kesepakatan mengenai tarif jasa pelayanan dokter dengan manajemen RS. Sehingga program BPJS belum dilaksanakan.

“Tarif RS swasta itu berdasarkan Indonesia-Case Based Group (INA CBG) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun tarif itu tak dapat mengatasi biaya operasional RS. Kita kan orientasinya juga bisnis,” jelas Syahrul.

Menurut Syahrul, pihak RS swasta juga dihadapkan oleh kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang setiap tahun naik. Hal itu pun membuat RS swasta harus menyesuaikan jasa dokter yang sudah berkiprah belasan tahun dan dokter yang baru bekerja lima tahun.

“Di RS tipe C saja diasumsikan rawat inap itu 100 persen biayanya. Program BPJS itu tarifnya 47 persen untuk rawat inap, sisanya untuk rawat jalan,” paparnya.

Sementera itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok, Fakhrurrozi menjelaskan, para dokter di Depok siap melaksanakan program BPJS Kesehatan. Namun jasa pelayanan dokternya belum sesuai. Di Puskesmas saja dana dari BPJS itu antara Rp 3.000-Rp 6.000. Tarif itu untuk jasa layanan dokter dan obat. Di tingkat klinik dan dokter praktek itu nominalnya antara Rp 8.000-Rp 10.000.

“Kira-kira jasa dokter itu berapa. Dokter juga harus mendapatkan keadilan. Sekolah dokter itu dari ratusan juta hingga Rp 1 miliar. Kalau preminya Rp 50.000-Rp 60.000 apa bisa mencukupi kehidupan para dokter?,” tanyanya.

Sumber: republika.co.id

KENDARI – Krisis obat-obatan dan tumpukan utang dari berbagai apotek dan distributor farmasi yang kini dialami RSUD Abunawas, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) dijamin tidak mengganggu pelayanan kesehatan di rumah sakit plat merah itu. Khusus mereka yang datang memeriksakan kesehatan dengan bermodal kartu asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) jangan buru-buru apatis tak mendapat layanan maksimal. Pihak RSUD Abunawas menjamin, sampai saat ini stok obat untuk pasien miskin masih cukup.

Kepala Bidang Penunjang Non-Medis RSUD Abunawas, Heny, SKM, M.Kes bersama Kepala Instalasi Farmasi RSUD Abunawas, Yusriani, S. Farm. Apt mengakui jika instansinya saat ini memang sedang krisis obat-obatan. Tetapi, demi mengatasi persoalan itu, mereka terpaksa melakukan pembelian secara langsung ke apotek, sebab pedagang besar farmasi (PBF) yang biasa mensuplai obat ke rumah sakit itu kini menghentikan karena hutang obat yang sudah menumpuk dan belum tertagih.

“Tapi, meski krisis obat untuk pasien Jamkesmas, kami tetap berupaya untuk melayani kebutuhan obat setiap pasien Jamkesmas. Kami dengar ada dana yang disiapkan Pemkot Kendari untuk menalangi kebutuhan tersebut sebesar Rp 1 M, tapi biasanya itu digunakan untuk membeli obat secara langsung keapotek,” kata Heny seperti yang dilansir Kendari Pos (JPNN Group), Rabu (26/2).

Heny menjelaskan, persoalan kebutuhan obat yang akan digunakan oleh RSUD Abunawas tergantung jumlah kebutuhan yang digunakan oleh RSUD. Dirinyapun tak memberikan kepastian berapa pesanan kebutuhan obat yang digunakan RSUD secara pasti. Artinya bahwa, obat yang dipesan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. “Kebutuhan obat ini tidak bisa dipastikan berapa dalam sebulan. Tapi stok obat untuk pasien Jamkesmas masih cukup, tapi sampai kapan bertahan, kami tak bisa pastikan,” katanya.

Soal stok obat apa saja yang kini persediaannya terbatas, keduanya enggan memberikan jawaban pasti. Namun merka menjamin, kebutuhan obat sampai hari ini masih cukup, baik obat generik maupun penyedian tabung oksigen. “Kalau tabung oksigen masih mencukupi, yang disediakan rumah sakit ada delapan tabung. Tetapi itu masih ada tabung yang disediakn oleh pihak ketiga sebanyak 5-10 tabung oksigen dalam satu ruangan,

Liputan6.com, Jakarta Meski pro dan kontra seputar tarif paket dalam Rumah Sakit yang dikenal dengan InaCBGs terus bergulir, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan sejauh ini 9 rumah sakit sudah menyatakan surplus karena ikut JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

“Semua kan sudah diatur, biaya, petunjuk juga sudah diberikan. Secara menyeluruh kini ada 9 Rumah Sakit pemerintah yang surplus dan positif balance,” kata Menkes saat peringatan acara HGN (Hari Gizi Nasional) ke 54 di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Menurut Menkes, meski saat ini baru ada 9 RS yang surplus, tapi ia mengaku masih ada yang masih perlu perlu diperbaiki seperti misalnya biaya untuk tenaga profesi. “Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki seperti mempertimbangkan biaya untuk tenaga profesi”.

Meski demikian, Menkes menolak jika dikatakan sistem biaya Ina CBGs terlalu kecil. Menurutnya, hal ini terkait dengan masih banyaknya yang masih menggunakan pedoman lama yaitu fee for service.

“Jangan salah InaCBGs itu nggak kecil. karena dia masih

Klaim peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atas dua rumah sakit yakni RSI NU Demak dan RS Bina Kasih Ambarawa, telah dibayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Semarang.

Nominal yang dibayarkan sekitar Rp 150 juta untuk pelayanan bulan Januari 2014. Sementara rumah sakit besar seperti RSUP dokter Kariadi dan RSI Sultan Agung masih dalam proses verifikasi.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Semarang, Fachrurrazi mengatakan, dua rumah sakit tersebut tergolong kecil sehingga pasiennya tidak banyak dan pengiriman data klaim sesuai jadwal.

Paska pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jumlah pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bertambah banyak, sekitar 80% pasien merupakan peserta JKN.

Koesmedi Priharto, Ketua I Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) mengungkapkan hal itu dalam temu media di Jakarta, belum lama ini.

Koesmedi menuturkan, pasien umum yang langsung membayar ke RS hanya sekitar 20%. Oleh karena itu, RS harus sigap menagih ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara

JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaporkan bahwa sebulan paska pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sudah ada 977 dari 1.750 rumah sakit yang mengajukan klaim kepada mereka.

Fajriadinur, Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan mengatakan bahwa klaim yang diajukan oleh ke 977 rumah sakit tersebut mencapai Rp 1,4 triliun. Jumlah klaim tersebut, baru mencapai hampir 70% dari perkiraan yang mereka buat yang mencapai Rp 2,009 triliun.

Prediksi total klaim itu dihitung berdasarkan pemanfaatan obat-obatan dan fasilitas kesehatan rumah sakit. Sementara itu sampai saat ini, total klaim yang diajukan dari 985 RS tersebut adalah sebesar Rp 1,4 triliun.

Fajri menambahkan, dari Rp 1,4 triliun tersebut, jumlah klaim yang sudah dibayarkan ke rumah sakit baru mencapai Rp 68 miliar. Atau, baru mencapai 0,04% dari total klaim yang diajukan sampai saat ini.

Klaim itu dibayarkan per tanggal 26 Februari 2014. Klaim dibayarkan kepada 155 rumah sakit yang telah menyelesaikan proses verifikasi.

Adapun, proses verifikasi memakan waktu paling lambat 15 hari kerja. Apabila terlambat, sesuai undang-undang, maka BPJS akan dikenai sanksi 1% dari total klaim per hari.

Fajri menjelaskan, permintaan klaim yang paling cepat yang dilakukan rumahsakit adalah pada tanggal 13 Februari.

Metrotvnews.com, Banda Aceh: Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta agar seluruh rumah sakit di provinsi itu tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah setempat.

“Saya juga meminta kepada pihak manajemen, tenaga kesehatan, dan dokter di rumah sakit di seluruh Aceh agar tetap memegang teguh pada prinsip kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada semua orang,” kata Gubernur di Banda Aceh, Rabu (26/2).

Menurut Gubernur, dalam memberikan pelayanan kesehatan dan juga tindakan medis harus ditangani secara cepat tanpa harus memandang asal-usul, kelas ekonomi, maupun jaminan kesehatan yang digunakan pasien. “Saya minta semua pihak dapat mempermudah semua prosedur sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan semakin mudah,” katanya.

Ia juga mengatakan, dalam memberikan akses secara cepat tersebut juga perlu dilakukan kehati-hatian, akurasi, dan profesionalisme guna memberikan kepuasan kepada masyarakat. “Kita tahu bahwa takdir seseorang ada di tangan Allah. Namun jangan lupa, Allah telah menitipkan kecerdasan dan kemampuan kepada kita untuk bertindak cepat dalam menangani berbagai masalah,” katanya.

Karena itu, lanjut Gubernur, dengan kecerdasan dan kemampuan yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal

Masyarakat Pelalawan dihimbau tak lagi berobat ke rumah sakit mahal, karena RSUD Selasih Pangkalan Kerinci kini sudah mengoperasikan sejulah alat canggih bantuan pusat.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Sepertinya, warga kabupaten Pelalawan tidak perlu lagi susah payah berobat ke rumah sakit mahal yang berada di luar daerah. Kini, RSUD Selasih Pangkalan Kerinci sudah memiliki peralatan canggih setara RS Eka Hospital atau RS mewah lainnya. Semua peralatan canggih bantuan APBN 2013 lalu sudah beroperasi.

Demikian disampaikan Direktur RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, dr. Ahmad Krinen kepada riauterkini, Rabu (26/2/14). Bahkan guna memastikan peralatan hebat yang di miliki RSUD ini, Ahmad Krinen mengajak riauterkini melihat secara langsung peralatan ini beroperasi.

Hampir disetiap ruangan RSUD plat merah milik Pemda Pelalawan itu disambangi. Tidak itu saja, peralatan disetiap ruangan tersebut dihidupkan guna memastikan alat ini siap difungsikan. “Semua alat ini adalah bantuan APBN Perubahan 2013 lalu, semuanya siap beroperasi,” jelas Krinen kepada riauterkini.

Bantuan APBN Perbahan 2013 lalu itu kata Krinen berjumlah di atas 30 macam alat. Kesemua alat ini adalah mendukung alat kelengkapan medis di RSUD Selasih setara dengan RS mewah di Pekanbaru. “Barang kali dengan beroperasinya, peralatan ini warga tidak payah lagi berobat ke RS mewah, peralatannya sudah setara dengan RS mewah tersebut,” jelas Krinen.

Meskipun tidak menyebutkan secara keseluruhan Krinen menambahka, bantuan alat APBN Perubahan ini anatara lain,Defibrilator, Bedside Patient, Suction Pump, ECG, Diagnostic, Examination Lamp, Doppler, Nebulyzer, Infusion Pump dan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB lainya. “Semua siap beroperasi,” ujar Krinen.

Bahkan, Krinen pada kesempatan itu, menunjukkan gedung sebelumnya tidak berfungsi yang dibangun pada tahun anggaran 2008 lalu, kini sudah bisa dimamfaatkan. Ruangan ini sebut difungsikan untuk ruangan kelas 3 bedah. “Kemarin gedung ini terlantar, kini bisa diliatkan sudah direnovasi,” papar Krinen.

Begitu juga, gedung tempat penyimpanan obat-obatan, bakal difungsikan sebut Krinen menjadi ruang VIP. Didalam ruangan ini, sejumlah fasilitas tinggal penataan disana-sani.

Bergerak sedikit atau bersebelahan dengan rencana gedung kelas tiga berdiri mega bangunan terpisah yakni ruangan ICU. Sebut Krinen ruang ini fasilitas medis sudah setara dengan peralatan medis RS Eka Hospital Pekanbaru. “Ini ruangan ICU, peralatan medisnya sudah sama dengan Eka Hospital Pekanbaru,” ujar Krinen.

Lebih lanjut Krinen menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan penataan ruang, peralatan disana-sini dan pada tanggal 20 Maret mendatang bakal diresmikan. “Saat ini kita bekerja extra, melakukan penataan, guna menargetkan pada tanggal 20 maret mendatang bakal diresmikan,” ujar lagi.

Dengan diresmikan nanti jelas Krinen, RSUD Selasih menjadi salah satu Rumah Sakit rujukan Regional. “Outputnya begitu, kita berharap RS kita ini menjadi salah satu RS rujukan regional,” tandasnya.***(feb)

Sumber: riauterkini.com

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA –