Banten Hits.com – Dinas Kesehatan Kota Tangerang akan segera mengumumkan hasil evaluasi terhadap rumah sakit yang selama ini ikut dalam kerjasama program kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Tangerang.

” Minggu kedua evaluasinya, saat ini kami masih mengerahkan tim kelapangan untuk mendapatkan data-data,” kata Kadinkes Kota Tangerang, Roestiwi, Selasa (1/4/2014).

Dikatakan Rostiwi ada 36 rumah sakit yang masuk program kerjasama yang dievaluasi, 30 diantaranya berdomisili di Tangerang dan 6 diantaranya diluar Jakarta.

Enam yang ada di luar Kota Tangerang diantaranya kata Roestiwi diantaranya. Rs Cengkareng, RSCM, Rs Harkit, RS Fatmawati dan Rs Siloam.

” Hasil evaluasi akan diketahui, mana rumah sakit yang akan terus diikut sertakan dalam program kesehatan gratis bagi warga kota Tangerang mana yang dihentikan, salah satu indikatornya yang akan dihentikan adalah rumah sakit yang kerap mendapatkan komplain dari masyarakat,” tegasnya.

Untuk diketahui, evaluasi dilakukan setelah Kota Tangerang memiliki rumah sakit sendiri yang belum lama ini diresmikan. RSUD Tanpa Kelas Kota Tangerang ini direncanakan dapat menerima 300 pasien rawat inap dan tanpa dikenakan biaya.

Akan tetapi hingga saat ini RSUD belum beroperasi dengan maksimal, dari 300 tempat tidur baru 60 yang dioperasikan dan Pemkot Tangerang sudah berencana akan mengevaluasi rumah sakit rekanan. (Riani)

Sumber: bantenhits.com

Kerap dikomplain, kerjasama RS akan disetop

Sindonews.com – Untuk mengetahui keberhasilan program kesehatan gratis yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang, Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap enam rumah sakit.

Jika terdapat banyak komplain dari masyarakat, Dinkes Kota Tangerang akan menyetop kerjasama tersebut.

Kepala Dinkes Kota Tangerang, Roestiwi mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengerahkan petugas ke lapangan. Sedangkan evaluasi akan dilakukan pada pekan kedua April 2014 ini.

Dikatakannya, ada 36 rumah sakit yang masuk program kerjasama yang dievaluasi, 30 diantaranya berdomisili di Tangerang dan enam diantaranya di luar Jakarta.

Enam yang ada di luar Kota Tangerang, diantaranya Rs Cengkareng, RSCM, RS Harapan Kita, RS Fatmawati, dan RS Siloam.

“Hasil evaluasi akan diketahui, mana rumah sakit yang akan terus diikut sertakan dalam program kesehatan gratis,” terangnya kepada wartawan, Selasa (2/4/2014).

Kerjasama akan dihentikan, lanjutnya, dengan indikator jika rumah sakit tersebut yang kerap mendapatkan komplain dari masyarakat.

Untuk diketahui, evaluasi dilakukan setelah Kota Tangerang memiliki rumah sakit sendiri yang belum lama ini diresmikan. RSUD Tanpa Kelas Kota Tangerang ini direncanakan dapat menerima 300 pasien rawat inap dan tanpa dikenakan biaya.

Akan tetapi hingga saat ini RSUD belum beroperasi dengan maksimal, dari 300 tempat tidur baru 60 yang dioperasikan dan Pemkot Tangerang sudah berencana akan mengevaluasi rumah sakit rekanan. (ysw)

Sumber: sindonews.com

HTI Press. Ahad (30/3), HTI DPD-II kota Batam menyelenggarakan Halqoh Islam dan Peradaban (HIP) di Aula DisPora (KANPORA) kota Batam. Acara yang di gelar di akhir pekan bulan maret ini pun bertemakan

Puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Kabupaten Bantul ke-11 yang jatuh pada Sabtu (29/3) dihadiri oleh Bupati Sri Surya Widhati. Pada kesempatan ini pula, Bupati meresmikan Panembahan Senopati sebagai RS Ramah Anak dan juga peresmian pencanangan gerakan Sapa Ramah karyawan dan karyawati RS.Dalam sambutannya, Ida, sapaan akrab Bupati sangat mengapresiasi pencanangan dua program baru tersebut. Dengan diresmikannya “Rumah Sakit Ramah Anak” menurut Ida, RSUD Panembahan Senopati turut mendukung program Kabupaten Bantul sebagai kabupaten layak anak.

Selain itu, gerakan Sapa Ramah juga diharapkan dapat semakin meningkatkan mutu pelayanan RSUD bagi pasien. “Saya berharap agar RSUD Panembahan Senopati menunjukkan komitmen yang nyata untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan, memastikan bahwa lingkungan pelayanannya aman dan rumah sakit senatiasa mengurangi resiko bagi para pasien dan stafnya,” kata Ida, Sabtu (29/3).

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk mendukung RSUD Panembahan Senopati sebagai RS Ramah Anak, pihak RS telah menyiapkan ruang bermain dan sebuah perpustakaan di bangsal Anggrek yang merupakan bangsal khusus anak-anak. Untuk koleksi bukunya, pihak RS telah bekerja sama dengan Perustakaan Umum Daerah (Perpusda) Kabupaten Bantul.

Dr I Wayan Sudana, Direktur RSUD Panembahan Senopati menjelaskan, rumah sakit ramah anak ini bertujuan agar anak-anak dapat memperoleh pelayanan yang menyenangkan bagi mereka. Ruang bermain dan juga perpustakaan diharapkan dapat menghilangkan rasa jenuh anak saat dirawat di RS.

Ia menambahkan, kunjungan pasien ke Panembahan Senopati sepanjang tahun 2013 juga meningkat dibanding sebelumnya. Pasien rawat jalan mengalami kenaikan sekitar delapan persen dan rawat inap meningkat 14 persen dari tahun 2012.

Sedangkan kunjungan perhari rata-rata 679 orang atau
meningkat 9,5% dari tahun sebelumnya. Adapun jenis layanan Panembahan Senopati meliputi 18 poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD), penunjang medik dan non medik, serta rawat inap sebanyak 300 tempat tidur.

“Tahun 2013 kami juga melakukan pembangunan secara fisik seperti pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), gedung poliklinik, serta doorloop. Tahun ini kami akan menambah gedung rawat inap dua lantai dan penyelesaian gedung ponek sehingga kami berharap tahun 2015 siap untuk pengembangan pelayanan rawat inap bedah dan kamar operasi,” kata dr Wayan.

Beberapa hal yang dilakukan tersebut merupakan upaya Panembahan Senopati untuk persiapan menuju akreditasi RS versi 2012 yang akan dilaksanakan tahun ini. Akreditasi RS versi 2012 memiliki tiga poin penting yaitu penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu, penurunan angka kesakitan HIV/Aids, serta penurunan angka kesakitan TB.

Sumber: humas.polri.go.id

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG — Banyaknya laporan dan pengaduan keluarga pasien program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membuat Pemerintah Kota (pemkot) terpaksa mengawasi rumah sakit (RS)

JAKARTA – Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Widjajarta, menuturkan, maraknya pasien miskin ditolak rumah sakit saat berobat lantaran utang yang belum dibayarkan pemerintah terhadap rumah sakit terbilang banyak.

“Terus terang itu tidak bisa menyalahkan pihak rumah sakit, karena pemerintah mempunyai utang yang banyak kepada rumah sakit. Jumlahnya bisa mencapai Rp50 juta per bulannya,” kata Marius kepada Okezone, Senin (31/3/2014).

Dijelaskan Marius, utang tersebut belum dibayarkan pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu. Sedangkan pihak rumah sakit, lanjut dia, memiliki kebutuhan operasional termasuk belanja obat-obatan.

“Semua pimpinan rumah sakit termasuk RSCM, ada dari RS Cikini, RS Islam mempunyai hutang dari bulan Agustus-Desember 2013 untuk membayar obat-obatan kepada pabrik obat. Janjinya bulan Oktober 2014 dibayarkan 50 persen, tetapi saat ini pembayarannya tidak jelas,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 3 SMP asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, M Ali (16), terancam tidak bisa mengikuti ujian karena pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menolak melakukan operasi tumor ganas yang dideritanya.

“Akhirnya Ali muntah darah dari hidung dan mulut dan dalam keadaan koma, dibawa ke IGD RSCM. Satu hari dirawat di IGD, disuruh bawa pulang dengan alasan rawat inap penuh,” kata Ketua Satuan Petugas (Satgas) Perlindungan Anak (PA), M Ihsan.

Beberapa hari berikutnya, lanjut Ihsan, peserta BPJS itu kembali muntah darah dari hidung dan mulut dan akhirnya dirawat kembali di RSCM. “Baru dua malam dirawat inap, dokter kembali suruh pulang. Padahal dari enam tempat tidur, baru terisi tiga orang,” ungkapnya.

Orangtua Ali, kata Ihsan, sampai meminjam uang kepada orangtuanya di kampung karena uang mereka habis untuk proses CT Scan yang dilakukan RSCM secara berulang-ulang tanpa ada kepastian.

“RSCM tetap mengusir mereka dan sekarang mereka hampir putus asa karena belum tahu kapan anaknya akan dioperasi dan dokter pun kembali menyuruh mereka pulang,” tuturnya.

Ihsan berharap, Direktur RSCM bisa terketuk hatinya untuk segera memberikan pengobatan yang layak kepada Ali.

“Tolong Direktur RSCM dan Menkes punya sedikit rasa kemanusiaan pada orang miskin. Ali terancam tidak bisa ikut ujian nasional. Dia tidak minta apa-apa. Dia hanya ingin cepat dioperasi sehingga bisa pulang ke Sumbar,” tutupnya. (teb)

Sumber: okezone.com

JAKARTA-Tuberkulosis (TB) membutuhkan perawatan dan penanganan intensif. Itu sebabnya, pemerintah menargetkan pada akhir tahun ini akan ada rumah sakit (RS) pusat rujukan TB di setiap provinsi.

Kawasan kita hari ini menambah satu Rumah Sakit lagi. Permata Keluarga Group secara resmi membuka Rumah Sakit (RS) Permata Depok di Sawangan, Selasa (1/4) pagi tadi. RS Permata Depok ini merupakan RS Umum, namun, pelayanan Ibu dan Anak menjadi fokusnya.

PADANG, KOMPAS.com– Pelayanan dengan ukuran tertentu (standarisasi) menjadi kunci sukses pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari rumah sakit kepada pasien. Standar JKN yang jelas memungkinkan pasien dengan diagnosis sama mendapat layanan yang setara. Dengan adanya standarisasi, pelayanan JKN juga akan lebih efektif karena pasien hanya melakukan pemeriksaan yang penting baginya.

Dengan begitu, rumah sakit lebih mudah menyediakan sumber daya dan memperkirakan biaya yang digunakan dalam pelayanannya. Standarisasi ini tak bisa asal dan harus disusun berdasarkan rekomendasi dokter dan sumber daya yang tersedia di fasilitas kesehatan.

“Di rumah sakit, kami membuat standardisasi dengan mengumpulkan dokter dan tenaga kesehatan lain yang bersangkutan. Selanjutnya pedoman ini digunakan untuk penegakan diagnosis dan pilihan paket pengobatan dalam INA-CBG’s,” kata Kepala Bagian Marketing dan Pelayanan Rumah Sakit Yos Sudarso, Padang, Helen Permata.

Standardisasi memungkinkan penegakkan diagnosis lebih cepat dan akurat. Untuk pasien rawat jalan dengan gejala sederhana, seperti demam tipus, penegakan diagnosis membutuhkan waktu kurang dari satu minggu. Standardisasi juga dilakukan pada pasien rawat inap yang membutuhkan pemeriksaan penunjang. Sementara tim penegakan diagnosis, disebut DPJP, merupakan gabungan dari seluruh spesialis yang ada di fasilitas kesehatan.

“Untuk penegakan diagnosis kami mengharuskan catatan rinci,” ujar Helen.

JAKARTA-Tiga bulan sudah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) direalisasikan di tanah air. Lebih dari 330 rumah sakit (RS) yang telah mengajukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk Januari 2014. Dari sejumlah RS tersebut tercatat 11 di antaranya atau tiga persen mengalami kerugian. Sementara sisanya 219 RS mengalami surplus setelah ikut ambil bagian dalam realisasi JKN.