KabarNusa.com, Tabanan – Tim surveyor independen melakukan penilaian akreditasi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien atau masyarakat.

Survey dilakukan surveyor yang terakreditasi komisi akreditasi sejak tahun 2012 lalu, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa rumah sakit menitikberatkan sasaran pada keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan.

Selama 3 hari ini, kegiatan diawali presentasi dari Direktur BRSUD Tabanan dr. Nyoman Susila mengenai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) di BRSU Tabanan.

dr. Susila menjelaskan ada 4 dimensi mutu yang harus sesuai dengan standar akreditasi RS, diantaranya kemanan (safety), efektifitas, efisiensi dan keadilan/ kesamaan pelayanan (equity).

Berdasarkan dimensi mutu tersebut, terdapat 26 indikator mutu yang harus diperhatikan, seperti indicator klinis, indicator manajerial dan indicator sasaran internasional keselamatan pasien.

Pada 3-5 April 2014, Rumah Sakit Gleneagles dan Pantai

depoknews.com | Tahun 2015, rumah sakit swasta di Depok terancam bangkrut. Hal itu diprediksi karena rumah sakit tak mampu bersaing akibat diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau perdagangan bebas.

DUMAI-DumaiPortal.com-Kota Dumai kembali menoreh prestasinya, kini keberhasilan tersebut diperoleh Pemko Dumai di bidang pelayanan

MEDAN-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Kota Medan terancam tutup. Kekosongan uang kas salah satu penyebabnya, sehingga pihak rumah sakit kebingungan harus mencari biaya operasional rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu.

“Kalau terus-terusan tidak dibayar, bisa habislah rumah sakit ini,” keluh Direktur Umum (Dirut) RSUD dr Pirngadi Medan, Amran Lubis seperti diberitakan Sumut Pos (Grup JPNN).

Uang yang ada saat ini, kata Amran, berasal dari pasien umum sehingga biaya perobatannya tidak ditanggung pemerintah. Bukan hanya itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan juga baru melunasi tagihan Medan Sehat tahun lalu.

“Uang yang ada terus diputar untuk membeli obat, sehingga ketersediaan obat tidak terganggu,” bebernya.

Dia pun pesimistis terhadap eksistensi RSUD dr Pirngadi ini. “Kalau sudah seperti itu kejadiannya dari mana uang operasionalnya, bisa saja nasib Pirngadi seperti rumah sakit di pulau Jawa yang harus memberhentikan operasionalnya,” katanya tanpa menyebutkan nama rumah sakit yang dimaksudnya itu.

Amran menambahkan, pihaknya juga sudah pernah menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) serta Menteri Kesehatan (Menkes) mengenai kondisi keuangan rumah sakit yang terlalu banyak memiliki utang kepada pihak ketiga.

” Surat itu bukan hanya ditujukan untuk Menkeu dan Menkes, tapi juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia,” bebernya.

Namun dia menyayangkan sampai saat ini belum ada tanggapan dari Menkeu, Menkes serta Presiden RI tentang surat tersebut.

“Kita berharap baik Menteri dan Bapak Presiden merespon keluhan RSUD dr Pirngadi dan secepatnya melunasi tunggakan yang ada,” tandasnya.

Kepala Inspektorat Kota Medan, Farid Wajedi mengatakan pihaknya tida bisa mencampuri lebih jauh perihal kondisi keuangan yang terjadi di RSUD dr Pirngadi.

Farid beralasan, saat ini rumah sakit pemerintah itu sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Maka dari itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lah yang lebih tepat untuk memeriksa kondisi keuangan rumah sakit itu.

” Karena sudah menjadi BLUD, lebih baik keuangan Rumah sakit diperiksa oleh BPK,” kata Farid singkat.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Salman Alfaridsi mengatakan dirinya juga sering mendapatkan laporan dari masyarakat tentang pelayanan di RSUD dr Pirngadi yang kurang prima.

Untuk itu, Komisi B berencana akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang Dirut untuk menjelaskan duduk persoalan dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. “Untuk jadwal nanti disesuaikan dengan agenda Komisi B selama bulan ini,” kata Salman.

Banyak rumah sakit (RS) swasta sampai saat ini belum ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Alasan logis dan realistis adalah masalah tarif paket hingga INA-CBGs yang dinilai terlalu rendah.

RS swasta di Jabodetabek sudah mulai memahami aturan main dalam program BPJS, namun tak sedikit pula yang masih melakukan sistem

Jakarta, Jakpro

SURABAYA (bangsaonline) – Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusufberharap sinergitas dan kerjasama antara RS Soemitro dengan Pemprov Jatim dari waktu ke waktu lebih ditingkatkan.

Fatma mengatakan, kedekatan hubungan yang terjadi antara RS Soemitro dengan Pemprov Jatim telah terjalin cukup lama. Salah satunya terlihat pada saat kerjasama yang dilakukan oleh organisasi wanita seperti PKK dan BKOW Jatim dengan rumah sakit ini dalam kegiatan bakti sosial, acara kemanusiaan membantu korban bencana alam hingga pelayanan kesehatan yang ada di Jatim.

Ntbkita.com- Pengacara Kondang Lalu Arif Widya Hakim meminta Pemda serta pengelola RSUD Praya segera memenuhi kebutuhan mobil ambulan yang saat ini jumlahnya masih kurang. Sebab ketersediaan fasilitas itu merupakan kebutuhan yang menunjang pelayanan pasien secara maksimal.
Arif Widya Hakim mengatakan seharusnya semua fasilitas di rumah sakit tersedia secara memadai, apalagi RSUD Praya merupakan rumah sakit rujukan yang jumlah pasiennya cukup banyak.