Bisnis.com, DENPASAR–Manajemen Rumah Sakit Siloam di Bali menawarkan kerja sama dengan Pemprov Bali dalam hal memberikan pelayanan bagi masyarakat yang hendak memanfaatkan Jaminan Kesehatan Bali Mandara.

Direktur Siloam Hospitals Bali I Wayan Sutarga mengungkapkan dengan fasilitas lengkap yang dimiliki rumah sakit Siloam, pihak RS Siloam berharap dapat ikut membantu dan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat Bali.

“Kami berharap fasilitas kelas tiga yang ada di rumah sakit di Sunset Road dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Bali,” jelasnya dalam keterangan tertulis usai menemui Gubernur Bali Made Mangku Pastika di kantornya, Selasa (13/5/2014).

Di Bali, RS Siloam mengoperasikan tiga rumah sakit bertaraf internasional dan memiliki fasilitas yang lengkap dan salah satunya terletak di Sunset Road. Upaya tersebut dilakukan RS Siloam Bali untuk menghilangkan kesan mewah sehingga tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang berniat mendapatkan layanan.

Menanggapi tawaran tersebut, Mangku Pastika mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak Siloam atas tawaran kerjasama yang diberikan, karena akan meningkatkan kualitas Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

KUBU RAYA

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Untuk menangani pasien yang terkena Mers, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat, menyiapkan tujuh Rumah Sakit (RS) yang ada di Jawa Barat. RS tersebut, akan siaga menangani pasien dengan gejala Mers terutama mereka yang baru kembali dari negara-negara wilayah Arab.

“Sebetulnya ada 7 RS yang disiapkan. Seperti RSHS, Gunung Jati, RS Subang, yang lainnya saya lupa. Pokoknya yang pernah disiapkan untuk flu burung dan Sars dulu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Lucyati kepada wartawan, Senin petang (12/5).

Alma mengatakan, semua RS tersebut standarnya sama. Tapi, RSHS memang menjadi rujukan utama. Selain berkoordinasi dengan seluruh Dinkes Kabupaten Kota di Jabar, pihaknya pun berkoordinasi dengan biro-biro perjalanan haji dan umroh untuk menekan penyebaran virus mers di Jabar. ”Sudah ada 11 yang suspect, Insya Allah semuanya negatif,” katanya

Menurut Alma, Dinkes Jabar sudah mengeluarkan edaran kepada biro-biro perjalanan haji dan umroh untuk melakukan upaya pencegahan. Yakni, mulai dari memberikan wawasan, sosialisasi, pelatihan, upaya preventif, hingga membantu dan memantau jamaah yang baru pulang umrah.

“Setelah jemaah pulang, dua pekan dipantau. Karena masa inkubasinya 2 hari sampai 2 pekan. Kan biro-biro ini lah yang memiliki data lengkap jemaah,” katanya.

Namun, Alma berharap, masyarakat melakukan upaya aktif untuk memeriksakan diri jika merasakan gejala-gejala seperti demam serta batuk dan kebetulan baru pulang dari Arab. Dengan upaya aktif ini, setidaknya bisa mengurangi penularan kepada orang-orang terdekat seperti anak, istri, suami, dan yang kerabat dekat lainnya.

“Kalau sudah lewat dua pekan dari kepulangan, berarti aman,” katanya.

Upaya tersebut, kata dia, merupakan salah satu cara untuk melakukan deteksi dini. Dinkes Jabar, akan sangat senang dan bersukur kalau masyarakat bisa kooperatif. ”Pulang dari daerah Arab, Qatar, Oman dan sekitarnya, lalu datang ke kami,” katanya.

Sumber: berita.plasa.msn.com

SINABANG – Kebutuhan oksigen (O2) serta obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simeulue mulai teratasi setelah pasokan oksigen dan obat-obatan yang diperlukan tiba via kapal laut di Simeulue, Senin (12/5). Para pasien diharapkan tak lagi gelisah karena apa yang mereka butuhkan sudah tersedia dalam jumlah memadai di rumah sakit itu.

Kabar tentang tibanya pasokan oksigen dan obat-obatan itu disampaikan kepada wartawan melalui konferensi pers di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Simeulue, Senin (12/5). Temu pers itu dihadiri Direktur RSUD, Kadiskes, Ketua IDI, serta Kabag Humas, dan Kabid Pelayanan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merencakan pembangunan dua rumah sakit khusus jantung dan kanker di DKI Jakarta.

Menurut Ahok, rumah sakit khusus kanker dan jantung di Jakarta sudah tidak bisa menampung jumlah pasien dengan jumlah yang banyak.”Yang di Darmais kenapa penuh karena cuma satu ngurusin seluruh Indonesia. Ya kita mau kantor Dinas kesehatan kami jadi RS kanker,” ujar Ahok di Balai Kota, Senin (12/5).

Sedangkan untuk rumah sakit khusus jantung rencananya Pemprov DKI akan membangunnya di Rumah Sakit Sumber Waras Grogol. “Sisinya kita akan bikin rumah sakit khusus jantung jadi nanti orang Jakarta dan luar Jakarta kalau sakit akan kita bantu,” ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Selain itu Pemprov DKI menurut Ahok tengah berencana untuk mengambil alih rumah sakit atau yayasan yang akan kolaps untuk menjadi fasilitas publik. Nantinya, pengambilalihan yayasan atau lembaga swasta tersebut akan dibeli sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Pokoknya kita nggak mau bangunan swasta itu tiba-tiba berubah jadi mall. Kita mau beli aja nanti,” ujar Ahok.

Untuk anggaran rencana pembangunan dua rumah sakit tersebut Ahok mengatakan sudah di alokasikan ke Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) perubahan. Selain itu, anggaran bisa diambil dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang diperoleh dari tidak adanya pendaftaran barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sampai batas yang ditentukan yakni tanggal16 Mei.

Ahok menilai Silpa akan lebih baik dialokasikan ke program Pemprov DKI lainnya. “Kan tadi banyak yang aku bikin coret jadi Silpa. Ya nanti bisa untuk suntikan dana ke Bank DKI juga ke jalur busway,” terang Ahok.

Untuk Bus TransJakarta sendiri menurut Ahok, Pemprov DKI belum akan membeli armada bus dengan jumlah yang banyak dalam jangka waktu terdekat ini. Target DKI saat ini menurutnya adalah merevitalisasi jalur busway sebanyak 15 koridor. “Ya pokoknya fokus dulu ke jalan kita beresin, bus berapa dulu lah,” ujar Ahok.

Sumber: republika.co.id

Ambon – Berita Maluku. Kementerian Kesehatan akan meningkatkan status Pusat Kesehatan Masyarakat Hutumuri di kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, menjadi rumah sakit pratama tipe D.

“Setelah melihat langsung keberadaan puskemas rawat inap Hutumuri, saya rasa statusnya dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit tanpa kelas atau Rumah Sakit Pratama type D,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Ambon, Minggu (11/5/2014).

Menurut dia, puskemas rawat inap ini layak untuk ditingkatkan status guna peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di kota Ambon.

Hal ini dirasa perlu, mengingat lokasi puskesmas cukup jauh dari pusat kota dan jumlah penduduk juga dinilai layak.

“Peningkatan status tersebut dipastikan akan meningkatan kualitas kesehatan masyarakat, yang selama ini hanya dilayani satu dokter,” katanya.

Menkes Nafsiah mengatakan, rumah sakit pratama sebenarnya dibangun di daerah kepulauan atau perbatasan agar memudahkan masyarakat untuk memperoleh akses layanan kesehatan.

“Rumah sakit pratama di Ambon ditujukan untuk memenuhi permintaan layanan kesehatan di kelas III, bagi masyarakat yang kesulitan mengaskes layanan, sehingga dinilai layak untuk ditingkatkan status,” ujarnya.

Dijelaskannya, rumah sakit pratama merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar yang tidak membedakan kelas perawatan dalam upaya menjamin peningkatan akses masyarakat.

RS pratama penyelenggaraan melayani kesehatan perorangan yakni memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap.

“Rumah Sakit Pratama akan dilayani tenaga medis, Keperawatan, Penunjang Kesehatan, dan Tenaga nonKesehatan. Minimal akan dilayani dua dokter spesialis,” tandasnya.

Ia menambahkan, izin operasional Rumah Sakit Pratama diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.

“Saya optimistis setelah ditingkatkan status, layanan kesehatan akan semakin baik dan kualitas kesehatan juga meningkat,” kata Nafsiah Mboi. (ant/bm 10)

Sumber: berita-maluku.com

INILAHCOM, Jakarta- Rumah sakit terlalu sering menggunakan operasi cesar (Cesarean) sebagai upaya persalinan bahkan untuk kasus persalinan yang berisiko rendah sekalipun.

Organisasi nirlaba Consumer Reports menemukan, rumah sakit di 22 negara memiliki tingkat pelaksaan prosedur operasi cesar yang sangat bervariasi. Namun dua pertiga dari mereka mendapatkan skor yang rendah karena terlalu sering mengandalkan tindakan itu, tingkat pelaksanaannya sangat tinggi.

Ini juga meningkatkan kekhawatiran bahwa dokter terlalu mengandalkan operasi secar ketimbang normal. Bahkan yang sebenarnya tidak perlu.

Hampir 55% wanita hamil memiliki risiko yang rendah dalam persalinan, di mana artinya sebenarnya tidak perlu melalui operasi bedah, tidak melahirkan secara prematur dan hanya memiliki satu bayi, namun tetap melahirkan secara cesar.

Consumer Reports mengkaji data lebih dari 1.500 rumah sakit di 22 negara . Mereka melihat kelahiran yang terjadi selama periode dua tahun antara tahun 2009 dan 2012, tergantung pada negara. Mereka mendapatkan, banyaknya operasi cesar yang diterapkan pada kelahiran yang memiliki risiko kecil.

Organisasi Nirlaba mengatakan 66% dari rumah sakit mendapat skor rendah atau kedua terendah karena memiliki angka prosedur opersi cesar yang sangat tinggi.

“Kami pikir sudah waktunya angka-angka yang tersembunyi diungkap ke permukaan,” kata Dr John Santa dari Consumer Reports Health melaporkan dalam sebuah rilis, seperti mengutip

TRIBUNPEKANBARU.COM, BOGOR – Direktur Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Herdy Tristanto menegaskan komitmennya terhadap masalah kesehatan dan kecelakaan kerja.

Pada tahun 2014, lembaga berbadan hukum publik ini menyerahkan 11 ambulans

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 ini mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat kedokteran Rp 2,6 miliar.

Direktur RSUD Sulbar, Suparman di Mamuju, Minggu (11/5), mengatakan tahun ini dialokasikan anggaran untuk pengadaan alat kedokteran melalui APBD mencapai Rp 2,6 miliar.

Ia mengatakan, alokasi anggaran itu untuk memaksimalkan pelayanan medis di rumah sakit Sulbar kepada masyarakat melalui peningkatan sarana alat medis.

Ia berharap dengan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana kesehatan di Sulbar tersebut akan membuat pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit itu juga semakin maksimal.

Menurut dia, rumah sakit Sulbar juga mengelola dana APBD sekitar Rp 2 miliar untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Anggaran sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk memperbaiki drainase di rumah sakit, membangun perumahan dokter, mematangkan lahan pengembangan rumah sakit serta pengadaan sarana dan fasilitas lainnya.

Menurut dia, RSUD telah menyetor retribusi mencapai Rp 1 miliar pada 2013 dan menjadi satuan kerja perangkat daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah Sulbar.

Ia mengatakan, retribusi itu akan dimaksimalkan dengan meningkatkannya menjadi Rp 1,5 miliar tahun 2014.

“Kami optimistis dengan meningkatkan pelayanan akan dapat mencapai target tahun 2014 yang lebih besar sekitar Rp