manajemenrumahsakit.net :: Gunungsitoli (SIB)– Wali Kota Gunungsitoli

manajemenrumahsakit.net :: JEMBER – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yudi Crisnandi, Selasa (18/11/2014) malam, melakukan “blusukan” ke Rumah Sakit Paru milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember.

Yudi tiba di rumah sakit tersebut pada pukul 19.30 WIB, dan langsung “blusukan” ke seluruh ruangan hingga ruang rawat inap kelas III, untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selama berkeliling, Yudi juga sempat berdialog dengan pasien dan keluarganya, menanyakan pelayanan yang diberikan.

manajemenrumahsakit.net :: Peran Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke depan harus ditingkatkan. Hal ini guna memperkuat kinerja pemerintah,

manajemenrumahsakit.net :: Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengalokasikan anggaran sebesar Rp 97 miliar untuk membiayai pelayanan kesehatan di wilayah paling timur Indonesia itu.

“Pada 2015, Pemprov Papua berencana mencairkan anggaran sebesar Rp 97 miliar untuk pelayanan kesehatan,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat menyampaikan sambutan dalam musyawarah besar pencegahan HIV/AIDS dan pemberantasan minuman keras di Nabire, Papua, Senin (17/11).

Menurut Gubernur Lukas, masing-masing kabupaten di wilayah adat Meepago direncanakan mendapat Rp 1 miliar untuk kesehatan.

Wilayah adat Meepago meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika.

“Anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi, tinggal komitmen dari para bupati di daerah masing-masing,” ujarnya.

Selain anggaran, katanya, Pemprov Papua juga berencana mengembangkan beberapa rumah sakit regional, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak, RSUD Merauke, RSUD Nabire, RSUD Abepura, dan RSUD Youwari di Sentani, Kabupaten Jayapura.

“Para bupati diharapkan menyiapkan tempat untuk pembangunan rumah sakit guna kelancaran pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Mantan bupati Puncak Jaya itu mengatakan, khusus untuk rumah sakit Nabire, tinggal disepakati apakah rumah sakit itu dikembangkan atau dibangun baru.

Setelah penyampaian sambutan, Gubernur Lukas membuka mubes dengan memukul tifa pertanda kegiatan dibuka dan dilanjutkan dengan pembukaan kain papan nama kegiatan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lukas juga menandatangani prasasti peresmian Gedung Gereja Kristus Raja Siriwini Nabire.

Selain itu juga dilakukan penandatangan pemutusan minuman keras (miras) di wilayah adat Meepago oleh enam bupati, yakni bupati Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Mimika.

Sumber: beritasatu.com

manajemenrumahsakit.net :: MEDAN – Dalam upaya membantu rumah sakit guna meningkatkan pengelolaan keuangannya, terutama dalam percepatan penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut, mengggelar sosialisasi sistem informasi (SIA) Badan layanan umum Daerah (BLUD) rumah sakit se -Sumut di Medan, kemarin.

Acara yang dibuka Plt Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Hasiholan Silaen ini dipusatkan di Aula Kantor perwakilan BPKP Provsu jalan Gatot Subroto. Hadir Deputi BPKP bidang akuntan Negara Gatot Darmasto, pengawasan BUMD BPKP I Nyoman Sardiana , Kepala Perwakilan BPKP provsu Mulyana, Ketua Arsada provsu Ria Novida

manajemenrumahsakit.net :: Tanjung, (AntaranewsKalsel) – Setiap pembangunan gedung baik untuk fungsi usaha, sosial, dan kesehatan seperti Rumah Sakit (RS) harus dilengkapi dokumen lingkungan (UKL/UPL) atau Amdal.

Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Penataan Hukum dan Lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)

Tabalong, Kalimantan Selatan, Syaiful Ansyari di Tanjung ibukota Tabalong,Kamis.

“Pembangunan rumah sakit umum daerah H Badaruddin Tanjung di kawasan Tanjung Baru memang harus dilengkapi dokumen

lingkungan baik itu berupa UKL/UPL maupun dokumen Amdal tergantung dari luas fisik bangunan,” jelas Syaiful.

Kepada Antara, Syaiful membenarkan pihaknya sudah mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum Tabalong selaku SKPD yang membuat perencaan pembangunan RSUD H Badaruddin Tanjung untuk membuat dokumen lingkungan sebelum memasuki tahap konstruksi.

Mengingat adanya peraturan Bupati Tabalong nomor 11 tahun 2013 tentang jenis rencana usaha yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

“Sesuai peraturan Bupati Tabalong nomor 11 tahun 2013, untuk fisik bangunan dengan luas kurang dari 10.000 meter persegi dokumen lingkungan berupa UKL-UPL sedangkan lebih dari 10.000 meter persegi dengan dokumen Amdal,” jelas Syaiful lagi.

Karena belum adanya dokumen lingkungan tersebut, proyek pembangunan RSUD Badaruddin Tanung dihentikan dan tidak dilanjutkan pada tahun anggaran 2015 untuk melengkapi dokumen lingkungan.

Terpisah Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani menegaskan penghentian pembangunan RSUD H Badaruddin Tanjung ini semata-

mata karena menunggu proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tahun anggaran 2015 tidak dianggarkan untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit karena akhir tahun ini akan diaudit

BPK jadi bukan terkait dokumen Amdal,” jelas Anang.

Jika audit dari BPK selesai tambah Anang Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan perencana akan menghitung dana yang

diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan RSUD H Badaruddin Tabalong di kawasan Tanjung Baru Kecamatan Murung Pudak.

Pemkab Tabalong akan mencari rekanan yang mampu menyelesaikan pembangunan rumah sakit agar bisa dioperasikan akhir

2016.

“Jika rumah sakit baru dioperasikan 2017 dikhawatirkan bagian bangunan rumah sakit yang dibuat sejak 2012 akan rusak

jadi percepatan penyelesaian perlu dilakukan agar akhir 2016 bisa dioperasikan,” ungkap Anang lagi.

Sumber: antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) – Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimatan Selatan Yazidie Fauzi meminta rumah sakit pemerintah di provinsi itu mendahulukan pelayanan terhadap pasien gawat darurat.

“Kalau pasien yang dalam keadaan gawat darurat, jangan tanyakan soal administrasi atau siapa yang bertanggung jawab, tapi dahulukan pelayanan,” katanya usai inspeksi mendadak (sidak) RSUD Ulin Banjarmasin, Jumat.

Pasien yang dalam keadaan gawat darurat itu, menurut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel tersebut, sudah menyangkut masalah kemanusiaan yang harus mendapat perhatian lebih serius.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu menyayangkan, kalau ada rumah sakit yang lebih mengedepankan masalah administrasi ketimbang memerikan pelayanan terlebih dahulu kepada pasien yang keadaan gawat darurat.

“Saya akan ajukan appel kepada pihak berwenang, kalau ada rumah sakit, apalagi milik pemerintah provinsi Kalsel yang terlebih dahulu mengutamakan masalah administrasi daripada pelayanan pasien gawat darurat,” katanya.

Ia berharap, agar pemerintah daerah selaku pemilik rumah sakit memberikan dana khusus kepada instalasi pelayanan kesehatan tersebut sebagai cadangan pembiayaan buat layanan terhadap pasien gawat darurat yang memang membutuhkan.

“Dengan adanya dana cadangan tersebut, tidak ada alasan rumah sakit itu untuk tidak memberikan layanan sesegera mungkin terlebih dahulu terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat,” demikian Yazidie.

Rencana sidak Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu ke RSUD Ulin tersebut tidak cuma sendiri, tapi bersama beberapa anggota komisinya.

Pada saat bersamaan, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel H Haryanto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota lain ada kegiatan yang tak bisa mereka tinggalkan.

Namun rencana sidak, yang datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu itu keburu diketahui anggota Satpam RSUD Ulin dan langsung memberitahukan kepada Kepala Humas rumah sakit setempat.

Kepala Humas itu pun memberitahu kepada Direktur RSUD Ulin Hj Suci atas kedatangan anggota DPRD Kalsel tersebut dan langsung melakukan pendampingan, sehingga rencana menggali persoalan pelayanan melalui pasien kurang maksimal.

Wakil rakyat maupun pasien atau keluarga pasien tak bisa leluasa membicarakan hal-hal yang terkait pelayanan rumah sakit, karena pendampingan dari direksi atau manajemen RSUD Ulin tersebut.

Pemprov Kalsel saat ini memiliki tiga rumah sakit, yaitu RSUD Ulin, RSU Ansari Saleh Banjarmasin serta Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi-Jalan A Yani Km17 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.

Sumber: antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: SERANG

manajemenrumahsakit.net :: Pembangunan Rumah Sakit tipe D di Pulau Bawean sudah rampung akhir tahun 2014, sesuai rencana bulan desember 2014 akan diresmikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto.

dr. Sugeng Widodo, Kepala Dinas Kesehatan Gresik ditemui Media Bawean (jum’at, 14/11/2014) di kantornya, membenarakan peresmian selesainya pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit tipe D akan diresmikan bulan desember 2014. Sedangkan peresmian operasional masih menunggu untuk perlengkapan alat kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter spesialis yang diperkirakan beroperasi tahun 2016.

Sebelum dioperasikan, rumah sakit tipe D yang sudah selesai pembangunannya untuk sementara bisa digunakan Puskesmas Sangkapura yang masih menunggu selesainya pembangunan. “Puskesmas Sangkapura bukan rawat inap tapi rawat jalan,”katanya.

Rumah Sakit tipe D di Pulau Bawean. menurut dr. Sugeng Widodo untuk tenaga medis dokter spesialis nantinya akan digilir yang datang ke Pulau Bawean. “Nantinya dokter spesialis di RSUD Ibnu Sina akan bergiliran datang ke Pulau Bawean untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit tipe D,”ujarnya.

Harapan besar menurut Kepala Dinas Kesehatan Gresik, bila ada putra atau putri asal Pulau Bawean jadi dokter spesialis bersedia ditempatkan di daerah asalnya. “Nantinya dokter spesialis yang bersedia bertugas di Pulau Bawean akan mendapatkan reward khusus, termasuk tunjangan daerah terpencil,”paparnya.

Sedangkan tenaga medis lainnya, seperti perawat dan lain-lain, tentu akan memprioritaskan asal Pulau Bawean. (bst)

Sumber: bawean.net

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA — Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan rumah sakit swasta yang menolak pasien gawat darurat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan ditandai dan ditarik izinnya karena tidak profesional.

“Saya akan tandai kalau perlu cabut izin rumah sakit swasta yang menolak pasien gawat darurat memakai BPJS karena melanggar UU Kesehatan membiarkan nyawa manusia terancam,” katanya dalam Pertemuan Seluruh Direktur Utama Rumah Sakit Swasta DKI di Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, ia mengatakan tindakan penolakan rumah sakit swasta pada pasien gawat darurat adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik sehingga keprofesionalan rumah sakit tersebut patut diragukan.

Ia mengatakan Pemprov dapat melacak seluruh rumah sakit yang menolak melalui rekaman telepon darurat yang diterima rumah sakit. Menurutnya, rumah sakit swasta seharusnya mendukung program BPJS demi kesejahteraan masyarakat sebagai fokus tujuan yang harus dicapai.

Ahok mengaku sempat marah saat mendapat pesan dari seorang warga yang suaminya tabrakan dan ditolak oleh rumah sakit swasta karena menggunakan jaminan kesehatan BPJS.

Rumah sakit swasta yang bekerja sama, memang berkewajiban membantu mengisi kebutuhan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan serta mengisi kebutuhan tempat tidur.

Sedangkan bagi rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama, tuturnya, setidaknya dapat menyediakan pelayanan gawat darurat bagi masyarakat demi keselamatan pasien.

Sumber: republika.co.id