manajemenrumahsakit.net :: Timika (Antara Papua) – Tim terpadu dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) meninjau dua rumah sakit milik PT Freeport Indonesia, di Tembagapura, Kabupaten Timika, Sabtu.

Kedua rumah sakit yakni Rumah Sakit Tembagapura, dan Rumah Sakit Kampung Banti, Distrik Tembagapura.

Tim terpadu itu dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai, yang tiba di Tembagapura, Sabtu sore, dan langsung mendatangi Rumah Sakit Tembagapura.

Direktur Rumah Sakit Tembagapura dr Darma Irmawan ikut mendampingi Kepala Dinas Aloysius dalam peninjauan sejumlah ruangan.

Dari ruangan yang satu ke ruangan lainnya, Darma menjelaskan fungsi masing-masing ruangan, dan juga pelayanan yang diberikan.

Menurut Darma, pihaknya tidak hanya melayani karyawan Freeport namun melayani seluruh masyarakat tujuh suku yang ada di Timika.

“Masyarakat maupun karyawan Freeport yang dilayani, tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Setelah mengunjungi Rumah Sakit Tembagapura, tim Dinkes-UP2KP itu menuju Rumah Sakit di Kampung Banti.

Jarak antara Banti dan Tembagapura sekitar empat kilometer yang ditempuh melalui jalur darat.

Direktur rumah sakit di Kampung Banti dr Eric Subagio juga mendampingi tim peninjau, sekaligus menjelaskan pelayanan kesehatan yang dilakukan selama ini kepada masyarakat maupun karyawan.

Peralatan yang digunakan serta fungsi masing-masing ruangan juga dijelaskan.

“Kami tidak kenakan biaya kepada masyarakat maupun karyawan yang kami layani,” ujarnya.

Diakhir peninjauan, Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius mengapresiasi para tenaga dokter dan perawat di dua rumah sakit tersebut karena sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat banyak.

“Terima kasih karena para dokter dan perawat mau betah dan selalu setia melayani orang Papua,” ujarnya.

Sumber: antarapapua.com

manajemenrumahsakit.net :: Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur siap mengoperasi rumah sakit umum daerah (RSUD) yang baru selesai dibangun pada Februari 2015 yang diprioritaskan melayani masyarakat miskin.

‘Terkait dengan rencana mengoperasikan rumah sakit itu kami sudah mulai merekrut tenaga medis yang diperlukan untuk mengoperasionalkan rumah sakit,’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan drg Dyah Muryani di Balikpapan, Sabtu.

Ia mengaku sudah merekrut dokter, bidan, perawat, apoteker dan farmasi, staf administrasi, sampai cleaning services. Saat ini sdauh ada 60 orang tenaga medis yang pegawai negeri sipil (PNS.

Menurut Dyah saat ini semuanya sedang menjalani program pelatihan di RS Kanujoso Djatiwibowo, sedangkan untuk calon karyawan non PNS ada 150 orang yang menjalani seleksi dan saat ini sudah sampai tahapan seleksi administrasi dan psikotes.

‘Rumah sakit ini nantinya akan dipriritaskan untuk masyarakatpasien penerima bantuan pemerintah karena dikategorikan keluarga miskin,’ katanya.

Dia mengatakan RSUD itu nantinya akan operasionalkan oleh 250 orang pegawai, termasuk dokter dan perawat serta tenaga kesehatan lainnya.

Menurut rencana, kata Dyah, pengoperasian rumah sakit ini akan dimulai resmi pada 10 Februari 2015 atau bertepatan dengan HUT ke-108 Kota Balikpapan.

Selain menyiapkan sumber daya manusia, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan juga sedang melengkapi berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mengoperasionalkan rumah sakit yang baru selesai dibangun itu.

‘Untuk alat kesehatan sementara sangat terbatas, karena dari anggaran Rp153 miliar, baru dicairkan Rp30 miliar,’ katanya.

Untuk lebih cepat memenuhi kekurangan itu, kata dai, dalam APBD Kota Blikpan 2015 akan dialokasikan dana sebesar Rp20 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan alat kesehatan.(ant/rd)

Sumber: ciputranews.com

manajemenrumahsakit.net :: KARAWANG, Deddy Leto Mars, Mantan Dirut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, mengaku prihatin dengan perkembangan pelayanan rumah sakit berplat merah yang cenderung menurun.
Demikian disampaikannya, Senin (18/11) kepada awak media.

manajemenrumahsakit.net :: Surabaya (Antara Jatim) – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mengaku prihatin dengan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya, terutama unit Instalasi Rawat Darurat.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, M Iksan, saat melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit dr Soetomo, Surabaya, Rabu, mengatakan pelayanan yang diterapkan oleh rumah sakit ini masih banyak ketimpangan.

“Di antaranya adalah penerapan kartu layanan kesehatan yang saat ini masih belum merata digunakan oleh pasien,” katanya.

Dalam sidak tersebut, dirinya menemukan ada pasien yang belum memiliki kartu tersebut, sehingga masih harus membayar biaya pengobatan.

“Ada pasien yang kurang mampu dan tidak memiliki kartu layanan kesehatan, sehingga harus ditahan sementara sambil menunggu proses pelunasan pembayaran,” katanya.

Ia mengatakan seharusnya kartu pelayanan yang diberikan harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut.

“Selain itu, pendaftaran kartu pelayanan kepada warga masyarakat yang kurang mampu tersebut bisa berjalan secara masif tidak hanya berjalan secara aktif,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Agus Dono. Ia mengatakan peningkatan layanan kesehatan itu mutlak dilakukan.

“Kami berharap peningkatan pelayanan tersebut senantiasa dilakukan supaya masyarakat tidak dirugikan, terutama mereka yang menderita penyakit,” katanya.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit dr Soetomo, Surabaya, Dodo Andono, mengatakan pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit ini memang sudah sesuai dengan prosedur pelayanan.

“Namun demikian segala macam masukan yang ada akan kami tampung dan akan terus kami tingkatkan supaya bisa melayani masyarakat dengan baik,” katanya. (*)

Sumber: antarajatim.com

manajemenrumahsakit.net :: Medan, Dalam tinjauan tersebut Komisi B menemukan sejumlah pasien DBD yang perawatanya tidak sesuai standart, di mana seharusnya pasien DBD harus dipakaikan kelambu dan tempatnya terpisah dengan pasien lain.

Komisi B DPRD Medan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum dr Pirngadi Medan (RSUPM) terkaitnya maraknya penyakit DBD (Demam Berdaran Dengue) di Kota Medan beberapa bulan terakhir bahkan mengambil korban jiwa.

Sidak Komisi B dipimpin langsung Ketua H Irsal Fikri, SSos didampingi Wakil Ketua Modesta Marpaung, Suriyanto, Wong Chun Sen, Jumadi melihat langsung kondisi pasien DBD lantai 2 dan lantai 3.
Kedatangan Komisi B DPRD Medan hanya diterima Humas RSPM Edison Perangin-angin tanpa didampingi dirut di ruang Melati 1 anak lantai 3.

“Sebab DBD merupakan penyakit menular karenanya kamarnya harus terpisah dengan pasien lainnya ,” ujar H Irsal.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Modesta Marpaung yang menyayangkan manajen RSUPM yang tidak menyediakan ruang isolasi bagi pasien DBD.

“Padahal penyakit ini merupakan penyakit menular yang cukup berbahaya. Orang yang terkena DBD bila digigit nyamuk lalu menggigit orang lainnya maka kumannya akan berpindah ke orang tersebut,” jelasnya sembari menyayangkan hal ini tidak dilakukan RSPM sehingga kemungkinan besar penyakit ini akan menulari pasien lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi B menyayangkan Dirut RSUPM yang terkesan enggan mendampingi kedatangan Komisi B DPRD Medan.

Menurut pengakuan politisi PPP sebelum sidak tersebut dirinya telah menghubungi nomor handphone dirut namun tidak diangkat dan di sms juga tidak dibalas.

Berdasarkan data yang diterima H Irsal sejak selama bulan November jumlah pasien penderita DBD sebanyak 55 orang. Sedangkan korban meninggal selama 3 bulan terakhir tercatat 7 orang.

“Begitu mendengar banyaknya korban ini Komisi B DPRD Kota Medan menjadi terpanggil guna melihat langsung bagaimana cara penanganan pasien korban DBD. Tenyata penanganannya sangat buruk,” tukasnya sembari mengharapkan Walikota Medan mengevaluasi kinerja dirut RSUPM.

Lebih lanjut pihaknya juga mengharapkan Dinas Kesehatan diminta lebih proaktif mengantisipasi mulai maraknya wabah demam berdarah di kota medan. Saya sangat gelisah melihat SKPD terkait masyarakat yang terlalu lamban membuat kegiatan.
Dinkes seharusnya telah membentuk tim melihat daerah-daerah yang rawan endemis DBD. Seharusnya dinas kesehatan memiliki peta lokasi lokasi endemis DBD lalu melakukan pengasapan fogging dan pemberantasan sarang nyamuk.

Sumber: matatelinga.com

manajemenrumahsakit.net :: MEDAN — Pelaksana Harian Gubernur Sumatera Utara Nurdin Lubis mengatakan status kepegawaian di Rumah Sakit Haji Medan akan dibenahi secara bertahap.

Pegawai rumah sakit ini belum semuanya berstatus pegawai negeri sipil namun akan secara bertahap, kata Nurdin seusai pelantikan dr Diah Retno menjadi Dirut RS Haji Medan, Senin (25/2).

Tentang tunjangan karyawan tidak tetap (TKTT) yang belum dibayarkan selama tiga bulan, ia mengaku belum mengetahuinya. “Nanti akan kita lihat. Terima kasih atas masukannya,” kata Nurdin.

Dalam kesempatan itu, ia mengimbau dirut yang baru bersinergi dengan rumah sakit swasta dan pemerintah yang tersebar di Medan. “Kebutuhan akan pelayanan yang baik harus diprioritaskan oleh RS Haji Medan,” ujarnya.

Diakuinya, persaingan rumah sakit di Medan sangat tinggi untuk mendapatkan pengguna dan oleh karena itu ia yakin kepada Retno yang mempunyai basik bagus bisa merangkul seluruhnya.

“Untuk tahun ini RS Haji Medan mendapatkan Rp 1,7 miliar untuk membeli obat dan bahan pakai lainnya. Anggaran itu diperoleh dari APBD Sumut,” paparnya.

Pemerintah Sumut mengupayakan RS Haji Medan bertatus badan layanan umum daerah (BLUD) yang menerapkan pelayanan dan kenyamanan warga masyarakat.

“RSU Haji Medan kebanggaan milik masyarakat yang harus mendapatkan perhatian bersama,” katanya.

Sementara itu, Diah Retno menyampaikan manajemen RSU Haji Medan akan melakukan pembenahan struktural guna meningkatkan kualitas sumber faya manusianya.

“Dalam pekan ini pembenahan akan dilakukan bersama manajemen yang sudah satu visi untuk memajukan rumah sakit milik Pemprov Sumut ini,” ucapnya.

Apalagi, lanjut dia, pengalaman memimpin RSU Tanjung Balai bakal diterapkan di RSU Haji Medan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

Dia juga berupaya meningkatkan alat kesehatan yang modern untuk mengganti yang lama, agar daya saing rumah sakit ini bisa dibanggakan oleh seluruh staf yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap rumah sakit itu. “Kita berupaya RSU Haji Medan bisa menjadi rujukan semua lapisan masyarakat,” katanya menambahkan.

Sumber: sasak.net

manajemenrumahsakit.net :: Ohio, Kafein biasanya dikonsumsi orang dewasa saat kantuk menyerang atau lesu di tengah jam kerja, sedangkan Viagra dikenal luas sebagai obat kuat andalan para pria. Namun sebuah rumah sakit di Amerika mencoba memanfaatkan keduanya untuk menyelamatkan bayi yang lahir prematur.

Tim dokter dari Nationwide Children

manajemenrumahsakit.net :: JOGJA

manajemenrumahsakit.net – Perdana Menteri Kamboja Hun Sen Selasa meresmikan satu rumah sakit yang didanai Thailand, yang menargetkan pasien kelas menengah dan tinggi.

Menelan biaya 50-juta dolar AS, Rumah Sakit Royal Phnom Penh adalah rumah sakit perawatan tersier yang dikelola oleh Bangkok Dusit Medical Services Public Company, kata Ketua Bangkok Dusit Medical Services Prasert Prasatthong pada upacara peresmian.

“The Royal Hospital Phnom Penh dibangun sesuai dengan standar internasional dan dilengkapi dengan fasilitas medis modern,” katanya.

Dia menambahkan rumah sakit tersebut terdiri delapan lantai, 100 tempat tidur, lima kamar operasi, 40 kamar pemeriksaan rawat, 12 unit perawatan intensif , dan empat laboratorium serta kamar pengiriman.

Sekitar 40 dokter dari Thailand, Kamboja, Amerika Serikat, Swiss dan Prancis siap melayani pasien di rumah sakit ini, ia menambahkan.

Berbicara pada upacara tersebut, Perdana Menteri Hun Sen mengatakan sebagai rumah sakit berstandar internasional akan memberikan Kamboja akses ke layanan kesehatan yang lebih baik.

“Pasien akan tidak perlu melakukan perjalanan ke Bangkok untuk layanan medis karena mereka dapat memilih rumah sakit yang lengkap ini, sehingga mereka dapat menghabiskan lebih sedikit uang,” katanya.

“Rumah sakit ini juga akan meningkatkan kepercayaan wisatawan asing dan investor ke Kamboja.”

Rumah sakit mulai dibangun sejak tahun 2007, tetapi konstruksinya telah melambat karena konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand pada tahun 2008.

manajemenrumahsakit.net :: [SERANG] Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai tidak serius menangani manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Banten. Klasifikasi RSU Banten saat ini masih berkategori non class atau setara dengan puskesmas. Karena itu,