manajemenrumahsakit.net :: Kota Sorong

manajemenrumahsakit.net :: TANJUNGPANDAN-Raut gembira terpancar dari wajah Karlina (32) perempuan asal Aik Raya yang tengah hamil delapan bulan. Saat suaminya Wahyu (34) sibuk mengisi formulir untuk memperoleh kartu berobat layanan BPJS di Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Belitung. “Nggak susah rupanya untuk ngurus kartu BPJS ini. Sebab, kartu ini digunakan buat persalinan kelak di rumah sakit nantinya,” kata Karlina dengan senyum penuh kegembiraan.

Karlina mengatakan, suaminya yang bekerja sebagai tukang ojek itu selalu berfikir sepuluh kali jika ingin berobat untuk memeriksakan penyakitnya ke dokter. Padahal, penyakit suaminya terbilang cukup serius. “Kalau disuruh memeriksakan kesehatan ke rumah sakit atau puskesmas, dia (suami Karlina, red) selalu menolak karena tidak ada biaya,” ungkapnya.

Dengan begitu, setelah mendapatkan kartu BPJS kesehatan, Karlina bersama suaminya langsung memeriksakan kehamilannya di RSUD Belitung. Demikian juga suaminya yang langsung berobat ke dokter spesialis. “Dulu, jangankan untuk berobat ke spesialis. Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga saja di rumah. Saya terpaksa harus buat kue kering dulu untuk dijual dan dititip sama adik ipar di pasar,” katanya.

Kini, sepasang keluarga itu tak lagi memiliki rasa kekhawatiran dalam berobat. Termasuk anak yang bakal lahir nanti akan tertangani dengan baik tanpa harus stres memikirkan biaya persalinannya. “Berobat tanpa pake kartu BPJS rasanya sangat berat. Soalnya untuk jasa konsultasi dokter harus membayar Rp50 ribu. Belum lagi untuk pemeriksaan USG yang mencapai Rp70 ribu. Dan itu belum termasuk biaya obat yang Rp100 ribu,” katanya. Dia menambahkan, kalau dihitung-hitung besaran biayanya itu bisa sampai Rp 250 ribu lebih. Karena itu, saya sangat bersyukur dengan adanya kartu BPJS ini. Sebab, apa saja tindakan berobat bisa kami peroleh dan bahkan tidak ada lagi keraguan kami untuk memeriksakan kesehatan diri kami,” tutupnya.(mg2)

Sumber: radarbangka.co.id

manajemenrumahsakit.net ::

manajemenrumahsakit.net :: Medan, (Analisa).

manajemenrumahsakit.net :: PAREPARE – Rumah Sakit Umum (RSU) Andi Makkasau Parepare segera menjadi rumah sakit umum pertama di Indonesia yang memberlakukan kebijakan bebas nyeri kepada pasiennya. Kebijakan ini merupakan terobosan baru Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe di bidang kesehatan.

Program terbaru Taufan tersebut diyakini akan mendongkrak posisi RSU Andi Makkasau yang kini bertatus Tipe B  Pendidikan.  Jika terwujud, Parepare akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memberlakukan kebijakan bebas nyeri untuk rumah sakit pemerintah.

Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, menyatakan keyakinannya, program bebas nyeri RSU Andi Makkasau dalam waktu dekat segera terwujud. Ini karena RSU Andi Makkasau telah memiliki anastesiologi dan manajemen nyeri dengan berbagai fasilitas untuk penanganan nyeri kronik.

Taufan berharap,  seluruh pasien yang berobat di  RSU Andi Makkasau tak lagi merasakan nyeri yang luar biasa setelah operasi. “Begitu juga pada pasien non-operasi, juga diharapkan tidak lagi mengalami nyeri ketika berobat di rumah sakit ini,” kata Taufan.

Taufan juga mengungkap, tahun ini Pemerintah Kota Parepare telah menganggarkan pengadaan citi scan full body, guna mendukung fungsi rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan 14 kabupaten kota di Sulawesi Selatan.

Sebelumnya,  Prof Dr dr Husni Tanra di RSU Andi Makkasau, Guru Besar  Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yang juga Direktur Rumah Sakit Ibu Sina Makassar, mengatakan,  pemberlakuan kebijakan bebas nyeri di rumah sakit merupakan salah satu hak masyarakat.

Ini disampaikan Prof Husni Tanra dalam pertemuannya  dengan Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, di sela-sela kunjungannya  di RSU Andi Makkasau, Selasa pekan lalu. Turut serta dalam kunjungan Prof Husni adalah dr Nurfia, dr Surya dan dr Nurdin Perdana.

Ia berharap, Andi Makkasau Parepare menjadi RSU pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan bebas nyeri.  Ia juga berharap Parepare berkembang menjadi kota industri kesehatan,  sehubungan letaknya yang strategis di pesisir barat pulau Sulawesil.

Ia mendorong pemerintah daerah mengembangkan RSU Andi Makkasau menjadi Rumah Sakit tipe B Plus . “Saya yakin rumah sakit ini pada saatnya nanti tidak akan bisa menampung pasien yang membludak,  utamanya pasien BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,red),” kata  Prof Husni.

Peluang pengembangan Parepare sebagai industri  kesehatan kata dia, sangat besar. Ini karena sejumlah daerah di Kalimantan Timur saat ini menjadikan Sulsel, khususnya Makassar sebagai daerah tempat berobat bagi warganya.

“Saya yakin, kalau kota ini memiliki rumah sakit yang baik, pasti mereka kesini. Untuk apa ke Makassar kalau ada yang lebih dekat. Apalagi, umumnya warga Kalimantan Timur adalah orang Bugis dari daerah sekitar Parepare. Saya yakin mereka memilih Parepare,” katanya.

Terkait hal ini, Prof Husni mendesak Pemerintah Kota Parepare agar RSU Andi Makkasau  segera memenuhi akreditasi versi 2012, dan memperbaiki infrastruktur rumah sakit.

Akreditasi ini menjadi standar dalam pengelolaan rumah sakit modern, yang mencakup medical proses dan keseluruhan proses kerja  yang berlangsung di rumah sakit. Termasuk kata Prof Husni, keberadaan Satpam, pasien dan keluarga pasien.

Prof Husni menyatakan yakin dibawa kepimimpinan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, pembangunan bidang kesehatan di Parepare akan lebih baik. Jarang kata dia, ada wali kota yang memiliki kepedulian yang lebih pada  bidang kesehatan.

“Jarang ada wali kota seperti Pak Taufan. Rakyat Parepare harus bersyukur mendapatkan wali kota yang begitu peduli pada kesehatan. Kesehatan itu hal utama sebab apa artinya bila tanpa kesehatan,” katanya.

Sumber: pareparekota.go.id

manajemenrumahsakit.net :: Pekanbaru, (Antarariau.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

manajemenrumahsakit.net :: Kediri (Antara Jatim) – Pasien penderita demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Januari 2015 ini relatif naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Wakil Direktur RSUD Pelem, Kabupaten Kediri Sulistyono, Senin, mengatakan jumlah pasien yang menderita demam berdarah di rumah sakit ini dari awal Januari sampai 26 Januari mencapai 20 orang, naik dratis dibandingkan Desember 2014 yang hanya 16 pasien.

“Ada peningkatan dibandingkan dengan bulan lalu. Dari awal Januari sampai tanggal 26 ada 20 pasien, dan masih sembilan pasien yang dirawat,” katanya.

Ia mengatakan, rata-rata pasien yang dirawat masih berusia anak-anak dari umur 1-12 tahun. Mereka dirawat di rumah sakit, karena sakit yang dideritanya dan harus mendapatkan perawatan medis.
Pihaknya mengatakan, saat ini memang sudah mulai ada peningkatan jumlah penderita demam berdarah yang dirawat di RSUD Pelem, Pare, Kabupaten Kediri. Namun, sampai saat ini mereka masih mampu ditampung dan dirawat dengan baik.

Ia mengatakan, fasilitas di rumah sakit masih mampu menampung para pasien. Bahkan, jika ada pasien dengan jumlah yang membeludak, rumah sakit juga siap menampung mereka.

“Suka atau tidak suka, kami harus siap dan sampai saat ini masih ada tempat. Jika tempat (tempat tidur) sudah tidak ada, kami siapkan ‘Velbed’ (tempat tidur darurat),” ujarnya.

Menyinggung tentang status kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah, Sulistyono mengatakan hal itu bukan wilayahnya melainkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Dari rumah sakit, hanya menangani pasien.(*)

Sumber: antarajatim.net

manajemenrumahsakit.net ::

manajemenrumahsakit.net :: Manado

Manado