manajemenrumahsakit.net :: TABANAN

Sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang lebih sehat, Combiphar secara berkelanjutan

manajemenrumahsakit.net :: Bandung – Pemkot Bandung akan menggandeng BPJS Kesehatan untuk menerapkan sistem smart city. Ke depan, pendaftaran pasien BJPS tidak perlu antre namun bisa secara online. Selain itu akan disiapkan pos pengaduan di setiap rumah sakit.

“Dalam waktu dekat kita akan minta BPJS untuk ikut smart city. Jadi harus ikut antre online, enggak kaya sekarang manual, ada calo,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (31/8/2015).

Menurutnya saat ini hanya satu rumah sakit di Bandung yang belum bekerjasama BPJS. “Dari 32 rumah sakit, hanya satu RS Halmahera yang belum. Alasanya banyak, yang menurut kita apa pun alasannya, pelayanan terhadap warga Indonesia tidak diskriminasi,” ujarnya.

Dengan banyaknya rumah sakit yang sudah bergabung, Kota Bandung diberi penghargaan sebagai salahsatu anggota yang terbaik.

Untuk mempertahankan pelayanan rumah sakit, Emil mengaku tengah menyiapkan inovasi pengaduan. “Nanti ada counter pengaduan di di RS untuk mengantisipasi pelayanan buruk, diskriminasi, dari RS pengelola BPJS. Kadang-kadang kan pasien BPJS dianaktirikan,” tandasnya.

Menurut Emil tahun ini alokasi anggaran untuk kesehatan gratis warga miskin sekitar Rp 60 miliar. “Itu untuk meng-cover 300 ribuan warga miskin di Kota Bandung,” pungkasnya. (ern/ern)

Sumber: detik.com

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Hampir 100% wajib pajak di Amerika Serikat (AS) patuh membayar pajak, sehingga negeri Paman Sam tersebut bisa mendorong pembangunan, bahkan dapat menggaji orang miskin serta gratis biaya rumah sakit bagi rakyatnya.

Hal tersebut seperti diungkapkan Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito. Hingga saat ini baru 30% masyarakat Indonesia yang patuh bayar pajak. Hal ini berbeda jauh dengan Amerika Serikat yang mendekati 100%.

?”Karena pajaknya tinggi kepatuhannya, makanya negara maju seperti Amerika bisa memberikan subsidi macam-macam ke warganya. Rumah sakit gratis, orang miskin bisa disubsidi, banyak pembangunan infrastruktur untuk masyarakatnya,” ujar dia di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Pernyataannya tersebut disampaikan dalam peresmian pembukaan Gerai Layanan Terpadu Pajak di Pasar Tanah Abang sekaligus sosialisasi pajak penghasilan 1% bagi pedagang dan pelaku usaha.

Dalam acara ini, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sejumlah pejabat daerah seperti Walikota dan seluruh pedagang Blok B Pasar Tanah Abang.

Belajar dari Amerika, Sigit mengajak masyarakat Indonesia khususnya para pedagang yang hadir dalam acara tersebut untuk patuh bayar pajak.

“Sekarang kita baru 30% yang patuh bayar pajak. Tapi pembanginan sudah sedemikian. Bayangkan kalau kita patuh bayar pajak 100%, pasti lebih banyak pembangunan yang bisa kita lakukan. Lebih banyak fasilitas yang bisa diberikan ke masyarakat,” tutup Sigit. (dna/rrd)

Sumber: detik.com

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA – Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta mengantisipasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tiap tahun mengalami peningkatan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan membangun rumah sakit berskala nasional di setiap provinsi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes, Untung Suseso Sutejo mengatakan, Indonesia sudah mempunyai rumah sakit regional dan lokal. Namun, untuk skala nasional setingkat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) masih belum ada.

“Tentang (pembangunan) RS pendidikan, sebetulnya dalam mengantisipasi JKN, sudah disusun sistem rujukan dari PKM ke RS kabupaten/ kota ke RS regional ke RS provinsi dan kemudian RS Nasional,” jelas Untung kepada Radarpena, di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit setingkat RSCM itu diperlukan agar masyarakat di daerah tidak perlu lagi ke Jakarta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal, selain juga untuk menampung peserta JKN. “Kita bangun yang setingkat RSCM di setiap provinsi. Kami lakukan itu agar mereka tidak perlu lagi ke Jakarta untuk mendapatkan pelayanan maksimal,” kata Untung.

Untung melanjutkan, tidak hanya membangun rumah sakit. Setiap puskesmas juga akan diberikan fasilitas layanan yang baik. Bahkan, puskesmas juga akan diberikan dokter tambahan yang bisa menangani pasien di tingkat pertama. Sehingga, puskesmas dapat menangani masyarakat lebih dulu daripada rumah sakit.

Perlu diketahui, setiap tahun jumlah peserta JKN dari badan usaha kian meningkat hingga jutaan peserta. Hal itu karena sebaran dokter dan fasilitas kesehatan di Tanah Air belum merata, apalagi belum semua rumah sakit swasta melayani peserta program tersebut.

Tahun ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menargetkan tambahan peserta dari pekerja penerima upah sekitar 30 juta orang. Jika semua pekerja menikah dan punya dua anak, penambahan peserta sebenarnya 120 juta orang. (why/RP/jpnn)

Sumber: palembang-pos.com

manajemenrumahsakit.net :: PURBALINGGA

manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU – Sebelum tahun 2020 Rumah Sakit Awal Bros akan menambah Empat Rumah Sakit, hal tersebut di sampaikan oleh Presdir dan Pemilik RSAB Group pada kesempatan perayan HUT ke 17 Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) kemarin Sabtu (29/08/2015).

“Usia yang ke 17 tahun, merupakan usia yang special, alhamdulilah RSAB sudah memiliki 10 RS di Indonesia ditambah dengan pelayanan kesehatan lainnya,” sebut Presdir dan Pemilik Rumah Sakit Awal Bros Group, Arfan Awaloedin didampingi Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, Rosnim Roswin Djaafar Senin (31/08/2015).

Target tersebut di sampaikan Arfan mengingat masih ada beberapa kota potensial yang Pelayanan kesehatannya masih kurang maksimal pulau tersebut diantaranya adalah Kalimantan.

“Insyaallah menjelang tahun 2020 kami akan menambah tiga atau empat Rumah Sakit lagi

manajemenrumahsakit.net :: PADANG

manajemenrumahsakit.net :: Ambon, Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Meikyal Pontoh menyatakan, hingga saat ini tercatat baru satu dari 26 rumah sakit di Maluku yang terakreditasi.

“Sampai saat ini baru rumah sakit umum daerah (RSUD) dr.M. Haulussy Ambon yang terakreditasi dengan tipe ‘B’. Sedangkan sisanya belum terakreditasi sama sekali,” katanya di Ambon, Senin (31/8).

Dia mengemukakan, peningkatan status rumah sakit di Maluku menjadi salah satu skala prioritas Pemprov setempat untuk diselesaikan pada 2016 mendatang.

Menurut Meikyal, hingga saat ini rumah sakit milik pemerintah di 11 kabupaten/kota di Maluku berstatus tipe “C”. Hanya RSUD dr. Haulussy di Kota Ambon dan dikelola Pemprov Maluku yang bertipe “B”.

Peningkatan status 25 rumah sakit yang lain, tidak mudah dilakukan karena harus memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya kelengkapan fasilitas, tenaga kesehatan yang sesuai serta mutu dan standar pelayanan minimal diisyaratkan.

Karena itu, semua rumah sakit baik swasta maupun milik pemerintah di semua kabupaten, saat ini tengah didorong untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, sehingga memenuhi standar untuk diakreditasi.

Semua Dinas kesehatan Kabupaten/Kota di Maluku maupun pimpinan rumah sakit, telah bersepakat melakukan perbaikan layanan kesehatan, serta menyiapkan berbagai dokumen diperlukan untuk diakreditasi hingga akhir tahun 2016.

“Pasti ada catatan dikeluarkan Kementerian Kesehatan jika rumah sakit dinyatakan tidak lulus akreditasi. Kekurangan tersebut yang akan diperbaiki sehingga memenuhi kriteria untuk peningkatan status,” ujar Meikyal.

Dia mengemukakan, Dinas Kesehatan Maluku intensif berkoodinasi dengan masing – masing pimpinan rumah sakit untuk menganalisa dan mengkaji berbagai kebutuhan dan kekurangan, guna dilakukan perbaikan sekaligus peningkatan standar pelayanan kesehatan minimal.

“Mudah-mudahan hingga akhir 2016 semua rumah sakit telah terakreditasi baik tipe C maupun B,” ujarnya.

Masalah belum terakreditasinya rumah sakit di Maluku, juga menjadi perhatian serius Gubernur Maluku Said Assagaff untuk dibicarakan dengan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek.

“Saya menjadwalkan bertemu Menteri Kesehatan di Jakarta pada Minggu pertama atau kedua bulan September untuk menyampaikan program prioritas bidang kesehatan di Maluku, sekaligus membicarakan masalah akreditasi 25 rumah sakit di Maluku,” katanya.

Menurut Gubernur, pihaknya akan meminta pertimbangan khusus Menteri Kesehatan terkait akreditasi dan peningkatan status rumah sakit di Maluku, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan optimal di masa mendatang.

“Jika mengikuti aturan dan standar dikeluarkan Kemenkes maka kemungkinan semua rumah sakit di Maluku tidak lolos akreditasi dan statusnya tidak bisa ditingkatkan, mengingat masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi terutama sarana dan prasarana serta kualitas SDM. Karena itu saya akan meminta pertimbangan khusus Menteri Kesehatan untuk masalah ini,” tegasnya.

Karakteristik wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan serta belum didukung sarana transportasi memadai, perlu menjadi bahan pertimbangan khusus Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hingga di daerah terpencil dan jauh.

Ditambahkannya, masalah kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas untuk dibenahi semasa kepemimpinannya bersama Wagub Zeth Sahuburua periode 2014 – 2019, terutama peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas di daerah terpencil.

Sumber: tribun-maluku.com

manajemenrumahsakit.net :: PEMBANGUNAN tiga rumah sakit tipe D pratama di sejumlah wilayah kecamatan, dianggap sebagai salah satu cara atau jalan terwujudnya pelayanan prima di bidang kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Namun, banyak hal masih perlu dipersiapkan dan dipenuhi terkait pengoperasionalan rumah sakit rakyat.

Mulai dari sarana penunjang seperti fasilitas rawat inap, peralatan, tenaga medis dan lain sebagainya. Apalagi hingga saat ini, tiga rumah sakit rakyat yang telah dibangun sejak beberapa bulan lalu di Kecamatan Kumai, Kotawaringin Lama (Kolam) dan Semanggang, Kecamatan Pangkalan Banteng tersebut belum memiliki direktur.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana dan Informasi Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kobar, Jamin Ginting mengungkapkan, penetapan direktur untuk masing-masing rumah sakit tipe D pratama yang telah dibangun dan mulai beroperasi ini, belum bisa dilakukan. Pasalnya, masih belum ada regulasi atau peraturan dari pemerintah daerah terkait rumah sakit rakyat.