Kulon Progo – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengharapkan pemerintah pusat dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang Bandara Internasional Yogyakarta yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas di Kulon Progo, Senin, mengatakan, rencana awal, Bandara Internasional Yogyakarta ditargetkan beroperasi penuh pada akhir Desember ini, tapi sampai saat ini baru ada 15 penerbangan yang terbang dari bandara ini.

“Ini berarti pemindahan penerbangan dari Bandara Adisutipto Yogyakarta ke Bandara Internasional Yogyakarta dilakukan pada awal 2020,” kata Hemas.

Jayapura, Jubi – Tim Survei Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS Kementerian Kesehatan RI selama lima hari ke depan akan melakukan penilaian terhadap Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jayapura, Papua. Penilaian itu akan mengukur apakah RSUD Jayapura memenuhi Standart Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS.

Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura, Aloysius Giyai mengatakan penilaian akreditasi SNARS terhadap RSUD Jayapura akan berlangsung 16-20 Desember 2019. Menurutnya, penilaian akreditasi yang diikuti RSUD Jayapura itu adalah akreditasi versi edisi 1.

“Kalau sudah edisi 1 berarti sudah standar nasional, yang mana indikator yang akan dinilai lebih banyak lagi. Misalnya, program nasional, indikator penyelengaraan pendidikan di rumah sakit dan beberapa item lain,” kata Giyai di Jayapura, Senin (16/12/2019).

SERANG – Sejak grand launching pada 3 Desember 2019, RSUD Kota Serang yang berada di Kampung Baru, Kecamatan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang masih sepi pasien. Tampaknya masyarakat cenderung memilih Puskesmas untuk berobat atau cek kesehatan.

Diduga sepinya RSUD Kota Serang karena belum bisa melayani peserta BPJS kesehatan. RSUD Kota Serang hingga pukul 12.00 WIB terlihat sepi. Hanya beberapa pegawai saja yang terlihat di sana. Pasien sendiri hanya ada tiga orang saja.

SUMEDANG– RSUD Kabupaten Sumedang dan rumah sakit lainnya di Kabupaten Sumedang menjadi bagian dari pilot project dari program BPJS model pembayaran Global Budget.

Nota kesepahaman telah ditandatangani antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan pihak BPJS di RSUD Kabupaten Sumedang, Senin (16/12/2019).

Selain RSUD Kabupaten, ada dua rumah sakit lainnya yang ikut dalam Global Budget tersebut, yaitu RS Pakuwon dan RS Mitra.

 Kaleidoskop Kesehatan 2019: Akreditasi RS dan Putus Kontrak BPJS Kesehatan

Kaleidoskop Kesehatan 2019 membahas peristiwa, temuan, hingga pembahasan seputar seluk-beluk masalah kesehatan di tahun 2019.

Kali ini, polemik putus kontrak antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit, serta dampak akreditasi RS akan menjadi bahasan utama. 

Awal 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat heboh dengan memutus kontrak kerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Indonesia.

Keputusan ini membuat kebingungan di masyarakat, mengingat tingginya angka pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berobat di rumah sakit.

Ditakutkan, pemutusan kontrak membuat layanan JKN tak lagi tersedia di rumah sakit-rumah sakit yang membuat warga kesulitan berobat.

MATARAM – Gubernur NTB Zulkieflimansyah melaunching medical tourism sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berlangsung di Graha Mandalika RSUD Provinsi NTB, Kota Mataram.

Peluncuran layanan kesehatan ini diresmikan langsung Gubernur NTB didampingi Direktur RSUD NTB, dr.H.Lalu Hamzi Fikri dan Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Putri serta disaksikan pejabat dari Kementrian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata serta ratusan pelaku industri jasa kesehatan dan  pariwisata lainnya.

REMBANG, Radar Kudus – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr R Soetrasno Rembang kembali melenggang. Baru-baru ini mendapatkan top 10 Inovasi pelayanan publik. Lewat aplikasi rujukan online (ARJUNO). Melalui ARJUNO, layanan kesehatan rujukan bisa semakin cepat. Selain itu, juga berhasil menyabet top 40. Dengan inovasi pengantaran pasien pulang gratis.

Direktur RSUD Rembang dr Agus Setyohadi melalui Plt. Kabid Pengembangan dan Informasi Nurdin Fahrudin mengatakan, penyerahan top 10 inovasi berlangsung pada Rabu (11/12) kemarin di Kantor Gubernuran Semarang.

Malang – Jelang malam pergantian tahun, Pemkab Malang akan melaunching Public Safety Center (PSC) 119.

Bupati Malang, HM.Sanusi mengatakan, saat ini progres PSC tersebut sudah berjalan sangat bagus. Kehadiran PSC ini merupakan suatu kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Malang.

“Nanti, 1 Januari 2020 saya harap sudah bisa dilaunching, launching-nya pas malam Tahun Baru. Langsung bergerak semua armada PSC ini. Tentu ini sebuah kebanggaan,” kata Sanusi, saat evaluasi dan monitoring PSC di RSUD Kanjuruhan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (11/12/2019).

Usai dinobatkan sebagai salah satu rumah sakit terbaik oleh International Hospital Federation (IHF), Direktur Utama RSUD Dr Iskak Tulungagung, dr Supriyanto, beri motivasi kepada RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

Pasalnya, pihak RSUD Dr Iskak Tulungagung berharap semua rumah sakit yang ada di Jawa Timur bisa mengikuti langkahnya, termasuk RSUD Kanjuruhan.

“Sebenarnya RSUD Kanjuruhan memiliki peran dalam kemajuan yang dilakukan oleh RSUD Dr Iskak. Tulungagung jalan terus, disini malah melorot. Kami punya hutang ke Kanjuruhan ini. Semoga cepat kembali lagi,” ucap Supriyanto, dalam penyampaiannya di acara evaluasi dan monitoring public service center (PSC) di RSUD Kanjuruhan, Rabu (11/12). 

JAKARTA, Beritasatu.com – Tanpa percaloan, pungutan liar maupun diskriminasi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah dinobatkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Diberikan di acara Penganugerahan Zona Integritas Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12/2019), Menpan RB Tjahjo Kumolo memberikan langsung penghargaan ini kepada Plt. Direktur RSUD Kardinah dr. Hery Susanto.

Pada acara ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap penghargaan ini dapat memicu Pemerintahan Daerah untuk terus melakukan upaya pencegahan korupsi demi pelayanan prima kepada masyarakat. Ia juga mengatakan, semangat anti korupsi ini mempengaruhi berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi.