
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah mengubah secara mendasar cara rumah sakit dibiayai dan dioperasikan di Indonesia. Sistem pembayaran berbasis INA-CBGs (Indonesia Case Base Groups) yang menggantikan mekanisme fee-for-service menetapkan tarif di muka berdasarkan diagnosis dan prosedur medis, bukan berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan rumah sakit. Konsekuensinya, rumah sakit yang tidak mampu mengelola biaya operasional secara efisien akan mengalami defisit yang mengancam keberlangsungan pelayanannya. Dalam konteks inilah, bagian perencanaan rumah sakit dituntut untuk memiliki kemampuan analisis studi kelayakan yang komprehensif sebelum setiap keputusan investasi atau pengembangan layanan diambil.
















