MAKASSAR — Tindakan Manajemen RS. Wahidin Sudiro Husodo, Makassar, terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan darurat sama sekali tidak mencerminkan citra sebagai instansi kesehatan yang layak menyandang akreditasi nasional.

Hal inilah yang  dipertanyakan warga asal desa tiro-tiro, kecamatan Bonto tiro, Kabupaten Bulukumba, Hasbullah Dg Malaju (32). Menurutnya, prosedur yang diterapkan pihak rumah sakit sama sekali tidak memanusiakan manusia.

Ini terbukti, ketika Hasbullah mencoba mengantarkan sang anak, Andi Zahrah Humairah, yang masih berumur 4 bulan karena menderita hidrocepalus ke rumah sakit Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Perintis Kemerdekaan.

Hasbullah yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh serabutan ini, ditolak manajemen rumah sakit dengan alasan harus mengurus jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) terlebih dahulu.

Dirinya sangat menyayangkan tidak adanya itikad baik dari pihak rumah sakit yang seolah  tidak peduli terhadap kondisi bayi yang sudah gawat dan sangat membutuhkan tindakan medis terlebih dahulu ketimbang mprosedur.

“Tindakan pihak rumah sakit Wahidin seolah terlalu mendewakan uang. Apakah karena kita miskin jadi tidak layak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Jika tidak segera diberikan tindakan medis, sesuai dengan keterangan dokter. Otak anak saya semakin mengecil,” keluh sang Ayah sambil terisak, saat ditemui di rumah keluarnganya di BTN. Zari indah kabupaten Gowa, Kamis, (25/4/2013) sekitar 20.00 Wita

Usaha Hasbullah untuk mendapatkan Jamkesmas telah diusahakan semaksimal mungkin demi perawatan sang anak. Namun, terkendala prosedur yang menurutnya, harus menunggu selama setahun lamanya.

Sehingga kondisi anaknya tiap harinya  terus menurun. Bahkan yang lebih memiriskan hati, pihak rumah sakit terkesan tidak peduli terhadap kondisi sang bayi meski sudah dalam keadaan darurat.

Hal tersebut juga diamini sang Ibu, Amriana Dewi (24). Bahwa, penyakit hidrocepalus anak keduanya tersebut setiap harinya semakin membesar setengah centimeter.

“Saya sangat khawatir terhadap kondisi anak saya ini. Karena menurut pihak rumah sakit, mereka tidak akan memberikan pelayanan, bagaimana pun kondisinya tanpa menggunakan jamkesmas. Jika kami memaksakan, saya harus menanggung biaya puluhan juta. Kami tidak menyanggupi itu, karena suami saya setiap hari hanya bekerja serabutan,” tuturnya

Sementara, pihak rumah sakit wahidin yang coba dikonfirmasi melalui humasnya, dr. Ilham, enggan mengangkat telepon dan langsung mematikan. Yang lebih parahnya lagi, dia mengirim via sms dengan nada menyindir dan tidak sepantasnya diungkapkan seorang Humas yang seharusnya menjalin kemitraan yang baik dengan media.

Demikian bunyi pesan singkat humas rumah sakit wahidin kepada Tribun. “Sudah Jam 10 malam, tidak sopan menelpon. Mengganggu orang tidur. Kalau tetap begini terus, saya tidak akan pernah layani lagi,” sindirnya

Sedangkan kepala dinas kesehata Sulsel, dr. Rahmat Latief. Justru lepas tangan terhadap permasalahan tersebut. “Rumah sakit wahidin bukan wewenang dinas kesehatan. Silahkan hubungi yang bersangkuta,” dalihnya

Sumber: tribunnews.com

PULOGADUNG – Walikota Jakarta Timur membuka resmi dimulainya operasional Rumah Sakit Antam Medika di Jalan Pemuda Raya, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Kamis (25/4) siang.

Rumah sakit yang dimiliki oleh lembaga dan kesehatan bagi pensiunan Antam, Yakespenantam. Direktur Umum PT. Aneka Tambang, Denny Maulasa, mengatakan RS Antam Medika melayani pasien umum yang sudah siap menerima pasien rawat inap sebanyak 107 tempat tidur kelas III.

“Tiga tahun mendatang akan ditingkatkan menjadi sekitar 200 tempat tidur Kelas II,” kata Denny Maulasa. RS Antam Medika memiliki pelayanan tingkat internasional terkait dengan lokasi yang berdekatan dengan kawasan Industri Pulo Gadung, Jaktim.

Pihak RS menyediakan layanan Trauma bagi keselamatan pekerja industri. Walikota Jaktim HR Krisdianto menuturkan pihaknya telah berkordinasi agar Rumah Sakit yang ia nilai bagus dapat melayani pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS).

“Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, pemagang Kartu Jakarta Sehat nantinya dapat dilayani dan saat ini sedang dalam proses agar masyarakat bisa terlayani dengan memakai kartu KJS,” katanya.

Sumber: poskotanews.com

MAKASSAR – Kehadiran peralatan medis berteknologi canggih memiliki peran besar terhadap tingkat kunjungan pasien ke rumah sakit. Minat dan keinginan masyarakat di Indonesia Tengah dan Timur untuk berobat ke rumah sakit yang memiliki fasilitas medis lengkap cenderung terus meningkat. Pasien pun tak perlu lagi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersier seperti tindakan pembedahan atau perawatan kanker.

Diungkapkan Direktur Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Makassar, Henny Somba, tingkat kunjungan masyarakat ke RS swasta yang memiliki fasilitas teknologi tinggi menunjukkan kenaikan signifikan. Di Makassar sebagai pusat rujukan untuk kawasan Indonesia Timur, kehadiran alat medis canggih untuk diagnostik dan bedah non invasif sangat membantu mempermudah pasien. Masyarakat kini tak perlu lagi ke datang Jakarta atau ke luar negeri untuk sekedar menjalani medical check up atau melakukan pemasangan stent jantung.

“Ada tren peningkatan serta tren kebutuhan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit swasta yang memiliki layanan berteknologi tinggi. Adanya asuransi kesehatan ikut memicu kecenderungan ini, karena pasien mendapatkan jaminan untuk masalah pembiayaannya,” ungkap Henny di Makassar, Rabu (24/4.2013).

RS Awal Bros, yang baru beroperasi selama dua tahun di Makassar, kini menjadi salah satu rumah sakit swasta di kawasan Indonesa Timur yang memiliki fasilitas medis cukup lengkap. Di rumah sakit ini, ada beberapa fasilitas  yang menjadi unggulan seperti angiografi dan echocardiografi untuk pelayanan penyakit jantung dan CT Scan 64 slice untuk diagnosa akurat.

Menurut Henny, pasien yang berobat ke tempatnya bukan saja dari kota Makassar, melainkan dari beberapa kota besar lain di kawasan Indonesia Timur. Mereka datang untuk melakukan pemeriksaan lengkap atau pengobatan penyakit seperti jantung dan kanker. “Setiap bulannya, bisa sekitar 350 pasien yang menjalani pemasangan stent jantung di tempat kami,” ungkapnya.

Tren masyarakat untuk berobat di RS yang memiliki fasilitas canggih diakui pula oleh Oktanius Lamba, Jr Manager Sales Regional Philps Healthcare Sulawesi. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya permintaan alat-alat medis untuk RS Swasta jaringan global yang kini banyak bermunculan di kawasan timur seperti Makassar atau Manado.

“Kenaikan permintaannya bisa sampai 100 persen pada tahun ini. Artinya, ada target pasar yang diincar oleh rumah sakit berjaringan global di kawasan Timur. Kenaikan permintaan juga karena adanya upaya dari rumah sakit pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dengan menggunakan alat-alat digital, ” ujarnya.

Adanya alat medis mutakhir, lanjut Oktavianus, merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan dan efektivitas pengobatan. Diagosa yang lebih akurat menggunakan scan MRI, misalnya, akan sangat membantu untuk para dokter spesialis menentukan terapi yang tepat. Dengan begitu, hal ini dapat meningkatkan kesembuhan dan kepuasan pasien, sehinga mereka tak perlu lagi berobat ke luar negeri.

” Alat canggih ini penting untuk mempertegas hasil diagnostik.  Dengan begitu, dokter spesialis akan semakin confident dalam menentukan terapi lanjutan kepada pasiennya ,” ujarnya.

Awal Bros,lanjut Oktavianus, adalah RS swasta pertama di Makassar yang menggunakan peralatan medis Philips. Meningkatnya permintaan alat-alat medis, membuat Philips  memutuskan untuk membuka kantor perwakilan di kawasan Indonesia Timur agar layanan purna jual agar lebih maksimal. Philips sendiri sebagai perusahaan yang juga dikenal sebagai penyedia alat kesehatan saat ini sudah menguasai 40 persen pangsa pasar di Indonesia.

Sumber: health.kompas.com

Sawahan—Pemko Padang akan meminjam dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sekitar Rp 100 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pengembangan RSUD dr Rasidin. Persetujuan pinjaman daerah itu telah diajukan Pemko ke DPRD Padang untuk dibahas.

“Untuk teknis dan bagaimana pe­ngem­ba­liannya, DPRD masih belum bisa memastikan bagaimana caranya. Panitia khusus (pansus) belum paham soal apa dan bagaimana pinjaman daerah itu,” kata Ketua Pansus Pinjaman Daerah Jumadi, kemarin (23/4) di DPRD Padang.

Dia mengatakan, Pansus akan meminta pre­sentasi dari Pemko soal pinjaman ke PIP itu Se­nin (29/4). DPRD akan mengundang Bap­pe­da, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), RSUD dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

Di samping itu, pemaparan pengembangan RSUD itu sen­diri.

“Saya mewanti-wanti agar pinjaman itu nantinya tidak menjadi beban bagi APBD, apa­lagi saat ini mendekati akhir masa jabatan wali kota,” harap politisi Partai Golkar ini.

Secara terpisah, Direktur RSUD dr Rasidin, Artarti Sur­yani menjelaskan, pen­gem­ba­ngan yang dimaksud adalah pembangunan fisik. Pihak ru­mah sakit bersama Pemko akan membangun master plan pe­ngem­bangan rumah sakit. Selain itu, juga akan dilengkapi dengan alat dan fasilitasnya.

“Misalnya, saat ini baru ada empat gedung rawat inap spe­sialis. Padahal di rumah sakit ini telah memiliki sekitar 16 dokter spesialis yang seharusnya ada 16 gedung rawat inap. Hal ini akan menjadi perhatian karena pasien mulai ramai seiring rencana peningkatan tipe rumah sakit,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Padang, Senin (22/4),  Wakil Wali Kota Pa­dang, Mahyeldi Ansharullah mengajukan persetujuan pin­ja­man daerah Rp 100 miliar dari PIP.

Pinjaman itu akan digu­nakan untuk pengembangan RSUD demi meningkatkan pela­ya­nan. Selain itu, juga untuk meningkatkan status RSUD dari tipe C menjadi  tipe B.

Sumber: padangekspres.co.id

Pangkalpinang – Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning mengatakan bahwa menjelang pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah memperbanyak ruang kelas III.

“Alih-alih menyediakan ruang untuk kelas VIP atau VVIP, sebaiknya RSUD lebih banyak menyediakan ruang untu kelas III,” kata Ribka di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Rabu.

Ribka menjelaskan, memperbanyak ruang kelas III akan lebih bermanfaat karena dalam pelaksanaan SJSN nanti mayoritas masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapat pelayanan kesehatan di ruang kelas III.

“Akan sangat mubazir kalau ruang kelas tiga-nya sedikit, apalagi kalau harus dipakai untuk ruang VIP, kamar yang seharusnya untuk tiga pasien jadi untuk satu pasien,” kata dia.

Lebih lanjut Ribka mengatakan, berdasarkan pengamatannya di daerah-daerah, banyak ruang VIP yang tidak terpakai karena masyarakat tidak mampu menggunakan fasilitas kesehatan di ruang tersebut.

“Kebanyakan ruang-ruang VIP malah digembok dan tidak digunakan, sumber anggaran RSUD kan dari APBD dan APBN yang notabene uang rakyat oleh sebab itu beri pelayanan buat rakyat saja, tidak usah dibuat VIP yang tidak bisa melayani banyak rakyat,” katanya.

Mulai Januari 2014, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

SJSN nantinya akan menggantikan program-program jaminan sosial yang telah ada sebelumnya seperti Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri.

Sumber: antaranews.com

Surabaya – National Hospital Surabaya mengaplikasikan pembedahan stereotactic neurosurgery untuk pasien dengan gangguan pergerakan akibat gangguan fungsi saraf.

“Stereotactic neurosurgery meminimalkan  luka dan pasien bisa saja sadar saat dioperasi bahkan tanpa menimbulkan nyeri,” kata dr Achmad Fahmi SpBS, dokter spesialis bedah saraf National Hospital.

Selama operasi, pasien bisa merespon dan berkomunikasi dengan tim dokter, sehingga respon terapi bisa dilihat langsung sekaligus menghindari komplikasi.

Awal April lalu, tim bedah saraf, anestesi dan radiologi rumah sakit (RS) itu sukses mengoperasi pasien penderita dystonia-chorea atau kelainan gerak tubuh dengan metode itu dan tindakan itu terbilang pertama di Indonesia.

“Gerakan tubuh pasien tidak terkontrol saat berjalan maupun tidur, sehingga sulit melakukan aktivitas. Setelah operasi, kondisi pasien pulih sekitar 80% hingga 90%,” kata alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya  Fahmi yang juga Ketua Tim Bedah Saraf National Hospital.

Metode bedah ini, juga bisa diterapkan untuk pasien tumor otak tanpa membuka tengkorak kepala. Teknik stereotactic neurosurgery sudah sangat lama diterapkan di luar negeri, namun belum diterapkan di Indonesia karena harga peralatannya sangat mahal. Diperlukan akurasi diagnosa dengan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan CT Scan.

“National Hospital bisa melakukannya karena didukung teknologi MRI 3 Tesla Wide Bore dengan 32 channel coils, gambarnya lebih jelas dan lebih cepat. Sehingga tim dokter bisa mendefinisikan secara tepat lokasi, derajat dan aktivitas dari penyakit pasien,” kata Direktur Pelayanan Medis National Hospital dr Iwan Santosa MMR.

Jumlah pasien yang mengalami kelainan gerak seperti distonia, parkinson, tremor, kekakuan otot, dan nyeri akibat stroke, dari tahun ke tahun makin meningkat. “Kondisi itu pula yang memicu pasien berobat ke luar negeri, karena tidak kunjung sembuh meski sudah diberi obat-obatan atau suntik,” ujar Iwan.

Sumber: pdpersi.co.id

PAREPARE – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Parepare mengalami krisis air bersih. Aliran air ke toilet untuk pasien tidak ada sama sekali. Akibatnya, fasilitas yang ada menjadi jorok.
Erna, salah seorang pasien rawat inap di RS ini mengeluhkan kosongnya bak penyimpanan air di ruang Perawatan Kandungan dan Bersalin,  serta gedung Perawatan Seruni.
Jangankan air bersih untuk buang air besar, untuk buang air kecil saja tidak ada. Pasien yang diinpus harus berjuang berjalan dari kamar ke kamar mencari toilet yang masih menyisakan air.
“Pasien tambah menderita karena harus jalan ke ruangan lain hanya sekadar mencari air usai buang air,” ujarnya, kemarin.
Pada hari Minggu (21/4),  Erna terpaksa meminta pulang dari rumah sakit rujukan tersebut. Hanya saja dia dimintai sejumlah uang jaminan. Menurut petugas setempat, uang jaminan itu karena berkas yang dimasukkan belum mendapat cap stempel dari bagian billing rumah sakit.
Kembali ke persoalan air. Menurut Kahar, salah seorang keluarga pasien di ruangan yang sama, pihak rumah sakit semestinya mencari solusi yang lebih bai. Jangan justru menambah penderitaan orang sakit.
Dia menyarankan, jika memang air terbatas hanya untuk pasien, seharusnya dikeluarkan larangan ketat bagi pengunjung atau penjaga pasien yang ingin menggunakan toilet pasien. Mereka  kemudian diarahkan ke toilet umum yang disediakan. “Bukan membiarkan pasien tidak mendapat air bersih,” cetusnya.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi RSUD Andi Makkasau, Muh Ramli yang dikonfirmasi mengakui kekurangan air yang terjadi beberapa hari ini. Dia beralasan, dinding tempat cantolan pompa air ambruk yang mengakibatkan pompa tidak berfungsi.
“Di daerah belakang memang terdapat kerusakan pompa. Tembok penahan pompa rubuh. Itu merupakan pompa Induk,” terangnay.

Sumber: beritakotamakassar.com

[JAKARTA] Sejak dokter ahli bedahnya yang berinisial BHS, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan malapraktik saat menangani pasien Anna Marlina (38), yang meninggal dunia pada 23 Maret lalu, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan masih enggan memberikan keterangannya.

Jajaran direksi rumah sakit menjanjikan akan memberikan keterangan pada Selasa (23/4) sekitar pukul 16.00 WIB.

Namun, hingga sekitar pukul 18.00 WIB, belum ada keterangan yang diberikan. Menurut salah seorang staf humas rumah sakit, keterangan pers diundur hingga Rabu (24/4) sekitar pukul 09.30 WIB.

“Direksi ada kegiatan mendadak, sehingga belum dapat memberikan keterangan. Jadi keterangan pers diundur jadi besok,” katanya saat ditemui di rumah sakit, Selasa (24/4).

Sebelumnya, Wakil Kepala Humas RSUP Persahabatan, Royen Edison Lumban Gaol mengatakan hingga kini ini pihaknya masih menunggu keputusan dari direktur utama rumah sakit.

“Nanti kami masih menunggu arahan dari direktur utama, detailnya seperti apa, nanti akan kami sampaikan, harap bersahabat,”. Katanya.

Royen juga enggan berkomentar mengenai keberadaan dokter BHS yang menangani pasien Anna, ataupun terkait kasusini.

“Nanti saja semuanya akan disampaikan secara detail, tapi nanti kami masih menunggu arahan,” tegasnya.

Sebelumnya, Suami Anna, Pandapotan Manurung (41) melaporkan dokter BHS lantaran diduga telah malapraktik saat menangani istrinya ke Polda Metro Jaya dengan pasal 359 Jo 361 KUHP tentang kesalahan yang mengakibatkan meninggal dunia.

Dia mengatakan langkah ini dilakukan sebagai upayanya menuntut keadilan atas peristiwa yang menimpa istrinya yang meninggal pada 23 Maret lalu.

“Setidaknya ada efek jera supaya tidak terjadi lagi pada orang lain di kemudian hari,” katanya saat ditemui di kawasan Kayu Putih, Pulogadung, Selasa (23/4).

Kuasa Hukum Pandapotan, Yasher Panjaitan menyebutkan berbagai indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan dokter BHS dalam menangani istri kliennya.

Indikasi pertama, kata Yasher, sejak awal diperiksa di RSUP Persahabatan pada 20 Februari lalu, pasien tidak mendapatkan informasi mengenai penyakitnya.

Padahal hal itu merupakan hak pasien atau keluarga pasien. Hal yang sama dilakukan dokter BHS setelah mengoperasi pasien pertama kali pada 11 Maret. Bahkan, dokter ahli bedah itu pergi keluar kota setelah melakukan tindakan operasi.

“Idealnya setelah operasi dokter itu melakukan pendekatan pasien, tapi nyatanya dia pergi keluar kota. Itu yang kita sesalkan kenapa pergi keluar kota padahal pasiennya demam tinggi.

Dan suami pasien hanya dapat meminta informasi dari dokter jaga dan para perawat,” kata Yasher di kawasan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (23/4).

Yasher melanjutkan, indikasi malapraktik juga terlihat ketika operasi pertama dilakukan. Sebelum operasi, kliennya sempat berkonsultasi dengan dokter mengenai kondisi Ana.

Dokter BHS menyebutkan, kondisinya normal dan dimungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi. Lebih jauh, Yasher menyebut, diagnosa diabetes yang disebutkan pihak rumah sakit setelah operasi kedua tidak pernah disebutkan dalam pemeriksaan sebelum operasi pertama.

“Diagnosa pertama tidak ada diabetes, dan tidak ada kanker,” katanya.

Yasher menyebutkan, dalam UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit disebutkan, jika suatu rumah sakit tidak dapat memenuhi standar wajib pelayanan wajib merujuk pasien.

Namun, nyatanya janji rumah sakit mendatangkan dokter ahli Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk menangani Anna tidak pernah dipenuhi hingga pasien meninggal dunia.

Pandapotan menuturkan, saat datang ke rumah sakit itu pada 20 Februari lalu, istrinya hanya mengeluhkan adanya benjolan di bagian leher. Petugas loket langsung mengarahkan ke poli bedah dan diperiksa oleh dokter BHS.

“Sambil memainkan handphone, dokter itu hanya menyentuh benjolan di leher dan menyuruh istri saya untuk menelan ludah agar diketahui apakah sakit saat menelan. Saat itu juga langsung mendiagnosa istri saya mengalami penyakit kelenjar tiroid. Ternyata saya tanya-tanya, seharusnya kalau susah menelan dan ada benjolan di leher diperiksa ke bagian THT atau penyakit dalam dulu, tidak langsung ke poli bedah,” tutur Pandapotan.

Dokter BHS, kata Pandapotan, menyarankan agar pasien segera dioperasi untuk mengangkat kelenjar tiroid agar tidak berkembang menjadi kanker ganas, dan menjalar ke bagian lainnya. Bahkan disebutkan, jika dikaruniai anak akan lahir dengan kondisi cebol.

“Sementara kata dokter itu, tidak ada efek setelah operasi, selain harus meminum obat seumur hidupnya. Atas dasar itulah saya dan istri saya akhirnya setuju untuk dioperasi,” paparnya.

Sebelum dioperasi, pasien yang sehari-hari bekerja di perusahaan ekspedisi menjalani pemeriksaan darah, paru-paru, USG dan jantung yang hasilnya disebutkan normal.

Pandapotan melanjutkan, operasi pertama dilakukan pada 11 Maret lalu tanpa didampingi dirinya yang sedang mengurus administrasi.

Usai operasi, perawat hanya memberikannya sebuah botol kecil berisi seperti gumpalan daging. Sementara sang istri yang sudah tak sadarkan diri dipindahkan ke ruang rawat.

Paska operasi, tidak ada penjelasan apapun dari dokter mengenai kondisi pasien. Saat sadarkan diri, Anna justru mengeluh sakit di bagian leher, hingga tak dapat makan atau minum.

Ketika ditanyakan, dokter jaga dan suster menyebut kondisi itu adalah efek dari operasi. Dokter yang menangani Anna sendiri tidak dapat ditemui dengan berbagai alasan.

Setelah bersikeras, sang dokter baru dapat ditemui dan memberikan penjelasan yang mengagetkan keluarga pasien.

“Katanya harus dilakukan operasi yang kedua karena penyebab rasa sakit yang dirasakan di leher akibat adanya pembekuan darah yang menutup saluran tiroid. Dia bilang operasi pertama dianggap gagal. Pengangkatan tiroid membuat saluran makan dan pernafasan menjadi tipis. Selain itu dokter itu bilang tiroid yang diderita istri saya sudah menjadi kanker ganas yang telah melekat pada saluran makan dan pernafasan,” tuturnya.

Paska operasi kedua pada Rabu (13/3), kondisi Anna semakin menurun. Dia mengalami demam tinggi hingga sempat koma dan dirawat di ICU.

Pengaduan yang dilayangkan Pandapotan ditanggapi dengan digelarnya pertemuan antara rumah sakit dan keluarga. Saat itu, pihak rumah sakit berjanji, pasien akan ditangani oleh tim dokter dari RSCM.

Namun, hingga pasien menghembuskan nafasnya pada Sabtu (23/3) janji itu tidak pernah ditepati. Keheranan Pandapotan semakin bertambah ketika salah satu dokter menyebutkan tidak kunjung redanya panas sang istri, karena mengidap diabetes.

“Saya bilang, sebelum dilakukan operasi telah ada pemeriksaan, termasuk darah, dan disebutkan semuanya normal,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan pihak rumah sakit masih enggan berkomentar.

Sumber: suarapembaruan.com

Plans for hospital hotels to care for patients who no longer need 24-hour medical care are being considered by NHS managers.

Under the proposals, patients such as the elderly waiting to be discharged, new mothers and stroke patients would recover in hotel-style facilities.

The idea is being reviewed by the new commissioning body, NHS England.

Supporters say the scheme, based on a Scandinavian model, would ease demand on hospital beds.

Patient hotels are common in Scandinavia, especially in Sweden and Norway.

They cater for patients who do not need to be on an inpatient ward, such as couples staying overnight after the birth of a baby or recovering stroke patients.

As well as offering more freedom for patients, the buildings are designed to save money, since a hotel room is cheaper than the price of a hospital bed.

The issue has been investigated by Baroness Greengross, a cross-bench peer.

A Department of Health spokeswoman said: “Proposals for health hotels were submitted to the department by Baroness Greengross. Ministers have forwarded the proposals to NHS England so they can review them.”

NHS England is the new body responsible for overseeing the commissioning of services by local doctors.

An estimated 30,000 patients each year are kept in hospital despite being well enough to be discharged.

They include elderly patients waiting for a place in a nursing home or those with dementia.

Some UK hospitals already provide accommodation for patients who need to stay close to hospital premises but do not need constant medical care.

University College London Hospitals (UCLH) provides hotel rooms where patients, such as those needing daily cancer treatment, can stay with relatives near to the hospital.

UCLH says the cost, which is paid for by the NHS, is cheaper than 24-hour hospital care.

According to figures from 2010, the cost of keeping a patient in a hospital bed overnight is more than £300 compared with around half that for a hotel room.

Commenting on the proposals, Candace Imison, The King’s Fund’s deputy director of policy, said:

“The patient hotel concept offers advantages to some types of patient, such as those who receive cancer treatment a long distance from home.

“But it may not be appropriate for all patients, and it is important to ensure that it is used only where most clinically and cost effective.”

Source: bbc.co.uk