LAMONGAN, KOMPAS.com

Reportase Kongres InaHEA

Bandung, 24 – 25 Januari 2014

Sesi Efisiensi RS 1 | Mutu Layanan

Sesi Efisiensi Rumah Sakit – 2

Reporter: DR. Dra. Anastasia Susty Ambarriani. MSi., Akt., CA

 

Sesi Presentasi Oral Kedua Efisiensi RS 2, dimoderatori oleh DR. Drg. Julita Hendrartini, MKes, AAK.  Efisiensi pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk menghindari pemborosan biaya pelayanan yang dapat membebani pasien. Pelayanan kesehatan yang efisien akan memberi kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata. Dalam Kongres pertama InaHEA ini, efisiensi rumah sakit sebagai ujung tombak tercapainya kesejahteraan kesehatan nasional menjadi topik yang penting. Berbagai penelitian yang terkait dengan efisiensi rumah sakit disajikan oleh para pemateri.

Dalam sesi kedua untuk presentasi oral ini, hadir empat pemateri yang masing-masing menyajikan hasil riset yang terkait dengan upaya efisiensi rumah sakit. Sesi ini dimulai jam 15.15 WIB, di ruang Socrates, Hotel Novotel, Bandung. Topik pertama disajikan oleh Dr. Andreasta Meliala, MKes, MAS, Dipl.PH, dari Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada. Topik yang disajikan oleh penyaji  pertama ini berjudul “Kepuasan Kompensasi Dokter di Rumah sakit dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional”.

Dalam topik ini, penyaji menyampaikan bahwa kepuasan kompensasi dokter berhubungan dengan karakteristik individu dokter (umur, jenis kelamin, kedudukan dalam rumah tangga), mekanisme pembayaran yang berlaku di rumah sakit, besaran jasa, transparansi, keadilan internal dan eksternal di rumah sakit. Outcome bukan merupakan hal yang diperhatikan oleh dokter dalam meningkatkan kepuasan kompensasi.  Penyaji juga mengungkapkan bahwa penggunaan model INA-CBG’s dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dapat menurunkan kepuasan kompensasi dokter di rumah sakit. Sosialisasi dan simulasi mekanisme pembayaran kompensasi dokter dengan sistem INA CBG’s perlu dilakukan untuk kesiapan para dokter di rumah sakit dalam era BPJS.

Topik kedua dalam sesi ini disajikan oleh A. Heri Iswanto, Direktur umum RSIA Kemang Medical Care. Topik yang disampaikan oleh Heri berjudul ‘’JKN di RS Swasta dan Strategi Menghadapi JKN”. Topik ini menjelaskan tentang strategi RSIA Kemang Medical Care dalam melakukan efisiensi, strategi yang digunakan oleh RSIA Kemang Medical Care adalah ‘Lean Hospital’.  Aksi yang dilakukan dalam lean hospital di Kemang Medical Care antara lain adalah memperpendek waktu tunggu pasien, upaya administrasi dengan metode paperless dan mengubah desain layout rumah sakit sedemikian rupa sehingga aktivitas dapat dilakukan tanpa banyak memboroskan waktu. Hasil yang dicapai dengan pendekatan lean hospital di RSIA Kemang Medical Care sungguh mengagumkan. RSIA dapat menghemat biaya dalam jumlah yang sangat signifikan.

Topik berikutnya dalam sesi ini merupakan artikel hasil penelitian yang ditulis oleh Ambo Sakka, Rahman dan la Ode Ali Imran Ahmad. Topik yang disampaikan kali ini berjudul “ Analisis Investasi Penggunaan Obat oleh Pasien Rawat Inap Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Rumah Sakit Umum Bahtera Mas, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012”. Dalam presentasinya, penyaji mengungkapkan bahwa obat merupakan bagian penting baik di dalam sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas maupun Jamkesda. Hal ini dibuktikan bahwa ketika jumlah pasien Jamkesmas dan Jamkesda menurun, maka penggunaan jumlah obat pun menurun. Sebagai bagian yang penting dalam sistem pelayanan kesehatan, pengawasan penggunaan obat harus dilakukan dengan hati-hati sebab penggunaan obat berdampak pada investasi dana yang dikeluarkan untuk keperluan pengadaan obat tersebut.  Di Rumah Sakit Umum Bahtera Mas Sulawesi Tenggara, investasi obat untuk pasien rawat inap peserta Jamkesmas dan Jamkesda sebagian besar terfokus pada lima jenis obat, meskipun obat yang digunakan ada 218 jenis. Lima jenis obat tersebut mempunyai persentase penggunaan sebesar 32,29 % dari total penggunaan dengan investasi dana sebesar 67,96%. Berdasarkan besarnya investasi untuk obat tersebut, diharapkan pihak terkait melakukan pengawasan yang maksimal terhadap penggunaan obat.

 

Pemateri selanjutnya adalah Kurnia Sari, yang menyajikan hasil penelitian dengan judul “Pembiayaan Obat di Rumah Sakit Pemerintah: Studi Kasus di 12 Kabupaten/Kota di Indonesia”. Serupa dengan pemateri sebelumnya, Kurnia berpendapat bahwa pengeluaran obat untuk pelayanan kesehatan mempunyai proporsi yang signifikan (30%). Biaya obat yang ditanggung oleh pasien dalam pelayanan kesehatan juga sangat tinggi dan seringkali menjadi beban terbesar dalam pelayanan kesehatan. Hal ini akan sangat terasa terutama bagi pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pemateri dan tim, mengungkapkan bahwa pola distribusi obat di rumah sakit pemerintah sebesar 53% – 57% digunakan untuk pasien rawat inap, sedangkan 43% – 47% digunakan untuk pasien rawat jalan. Dari penggunaan obat tersebut, obat-obatan analgetik dan antibiotik merupakan jenis obat yang menyerap biaya terbesar dari total pembiayaan obat di rumah sakit pemerintah. Pembiayaan obat di rumah sakit pemerintah sebagian besar berasal dari sektor publik, yaitu sebesar 82% -90%, sedangkan sisanya berasal dari donor.

Download Materi:

Pengaruh Knowledge Aquisition, Strategy, characteristic, Management pada kinerja RS

Reportase Kongres InaHEA

Bandung, 24 – 25 Januari 2014

Sesi Efisiensi RS 2 | Mutu Layanan

Sesi Efisiensi Rumah Sakit – 1

Reporter: Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM,. M.Kes

 

Analisis Efisiensi pada Selisih Klaim INA-CBGs dengan Pendapatan Rumah Sakit di 4 RS Kelas Studi Kasus Persalinan Sectio Caesaria

Oleh: Bambang Wibowo

Download Materi: Analisis Efisiensi pada Selisih Klaim Ina CBG

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Wibowo dan Mardiati Nadjib ini dilakukan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Dr. Sardjito, RSUP Fatmawati dan  RSUP Hasan Sadikin. Apakah inefisiensi diakibatkan oleh over-treatment atau RS yang kurang efisien, merupakan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab pada penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan (selisih) antara klaim INA-CBGs dengan pendapatan RS yang terutama dipengaruhi oleh perbedaan pada komponen biaya jasa medis dan farmasi. Dari hasil analisis, diketahui bahwa RSUP Dr. Kariadi dan RSUP Hasan Sadikit adalah RS yang efisien sedangkan RSUP Fatmawati dan RSUP Dr. Sardjito inefisien.

75% kasus umum di RSUP Fatmawati memiliki severity level 1. Hal ini karena tidak ada RS kelas C atau kelas D di bawahnya. Hal ini tergantung juga pada akses pelayanan. Fatmawati bisa mensubsidi sampai dengan 2 juta rupiah/ kasus, sedangkan Kariadi hanya 190-an ribu/kasus. Proporsi pada jasa medik dan obat yang besar menjadi salah satu penyebab inefisiensi.

Setiap RS melakukan strategi yang berbeda untuk mengendalikan efisiensi biaya. RSUP Fatmawati menerapkan clinical pathway, RSUP Kariadi mengendalikan BHP Medis, RSUP Sardjito menerapkan jasa layanan yang sama untuk seluruh kelas pelayanan dan RSUP Hasan Sadikin menerapkan kebijakan bahwa wajib menggunakan obat generik.

Peneliti menyarankan bahwa pengendalian biaya dilakukan juga pada sisi manajemen. Harga e-catalog sebagian lebih tinggi dari harga di luar, sehingga RS perlu strategi khusus. RS perlu mengimplementasikan sistem remunerasi dan subsidi silang untuk kasus yang memberikan selisih negatif.

Analisis Hubungan antara Lama Garu Rawat dengan Kerugian Ekonomi (Economic Lost) Sepuluh Penyakit Tertinggi Usia Produktif di Instalasi Rawat Inap RSUD Inche Abdul Moeis Samarinda

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Murti Tugiman dan Awalyya Fasha ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kerugian ekonomi yang ditanggung seseorang akibat menderita suatu penyakit tertentu dari sepuluh penyakit terbanyak pada usia produktif. Populasi penelitiannya adalah seluruh pasien rawat inap usia produktif yang menderita satu atau lebih penyakit terbanyak di RSUD Inchea Abdul Moeis Samarinda, tahun 2011.  Hasilnya menunjukkan bahwa biaya langsung yang diperlukan oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di RS ini lebih dari Rp 74 juta, sedangkan biaya tidak langsungnya lebih dari Rp 10 juta. Besarnya biaya yang hilang akibat sakit lebih dari Rp 5 juta, sedangkan besarnya kerugian ekonomi yang harus ditanggung masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RS ini lebih dari Rp 90 juta. Total hari rawat pasien adalah selama 171 hari. Penelitian ini menyarankan perubahan perilaku hidup sehat masyarakat dan mengikuti asuransi kesehatan untuk mencegah kerugian ekonomi.

Hubungan antara Kualitas Layanan dan Pembayar pada Kasus Infark Myocard Akut di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 2009 – 2012

Oleh: Dr. Lies Dina Liastuty

Download Materi: Hubungan antara Kualitas Layanan dan Pembayar pada Infarkt Miokard Akut

Penelitian yang dilakukan oleh Lies Dina dan Hasbullah Thabrany ini bertujuan untuk dapat memperoleh data karakteristik, mutu layanan dan permasalahan biaya serta klaim terhadap RS oleh para penjamin/pembayar. 43-37% pembayar adalah Askes, jamkesmas hanya 5% yang menggunakan pola INA.CBGs. Namun dari sini, RS rugi sebesar Rp 11M selama 4 tahun. Kemudian, muncul kekhawatiran tindakan bertahap, pembatasan penggunaan obat dan alkes, serta pembatasan jumlah pemasok barang ke RS.

Penelitian ini menunjukkan pasien paling banyak berasal dari Jakarta Barat. Dengan rawat inap dengan tindakan sebagai 55%. Dampak keuangan jauh lebih besar pada pasien dengan STEMI, dengan tagihan rata-rata 43 juta, sedangkan yang non STEMI adalah 26 juta. Dari semua variabel yang diteliti, hanya DPJP yang tidak menunjukkan perbedaan bermakna dalam hal tagihan klaim.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mutu layanan IMA di RSJPDHK tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Adanya selisih antara klaim yang diajukan oleh RS dengan yang dibayar oleh penjamin berhubungan secara bermakna dengan kode diagnosis, jumlah tindakan sekunder, lama dirawat dan tingkat keparahan penyakit. Menurut peneliti, dengan hanya dibayar 75% dari tarif, maka biaya yang tertutupi hanya 45%. Jika tariff INA-CBGs dinaikkan 100% pun tidak menyelesaikan masalah.

Dengan diimplementasikannya program JKN, penelitian ini menyarankan untuk dilakukan kajian ulang terhadap tarif INA-CBGs dan perlunya RS untuk tetap menerapkan upaya efisiensi yang tepat guna.

RS menggunakan master data termasuk untuk obat-obatan, sehingga semua orang akan punya akses ke satu pusat dengan data yang sama, baik dokter, perawat maupun manajemen. RS juga telah menyusun clinical pathway untuk kasus AMI. RS juga melakukan efisiensi penggunaan listrik dan investasi terjadap infrastruktur untuk menekan biaya. RS melakukan kntrak harga satuan terhadap oatobatan tertentu yang harga e-catalog-nya lebih mahal.

Strategic Use of Management Accounting Information in Hospital Management

Oleh: Anastasia Susty Ambarriani, PhD

Tujuan utama sebuah organisasi RS adalah patient safety. Namun keselamatan pasien ini dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk bagaimana RS tersebut dikelola. Meskipun sebagian besar RS tidak bertujuan profit, namun pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan baik. Inefisiensi RS dapat meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan menjadi hambatan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan patient safety, harus ada business safety. Hal ini disajikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Susty Ambarriani. Lebih lanjut, peneliti menulis bahwa manajer RS yang profesional membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah dan Yogyakarta ini dilakukan pada RS swasta dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah manajer akuntansi dan keuangan RS memiliki cukup pengetahuan akuntansi. Dari penelitian ini diketahui bahwa ternyata manajer akuntansi RS tersebut banyak yang tidak memiliki kompetensi yang cukup sehingga mereka tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tugas manajer akuntansi biasanya terbatas pada penganggaran dan pelaporan kekuangan, padahal fungsinya lebih luas dari itu, termasuk untuk melakukan kontrol biaya.

Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, aktualisasi diri, pemahaman dasar tentang konsep akuntansi manajemen merupakan ukuran kompetensi manajer akuntansi keuangan.

Profil manajemen akuntansi dan keuangan RS, diantaranya ada yang lulusan SMA (hampir 3%), namun sebagian besar S1 (67%). Kemudian, yang berlatar belakang pendidikan akuntansi kurang lebih 40%.  Skor rata-rata 2,78 (dengan skor maksimal 4) untuk variabel kompetensi.

Ada hubungan antara kompetensi dengan gaya pengendalian manajemen di RS. Artinya, kompetensi akan mempengaruhi gaya pengendalian dalam pengambilan keputusan stratejik.

JKN di RS Swasta, Strategi dan Kesiapan Menghadapi JKN

Oleh: Heri Iswanto

Download Materi: JKN di RS Swasta

Di Indonesia, jumlah RS swasta lebih banyak dibandingkan dengan RS pemerintah. Akhir-akhir ini, RS swasta yang banyak dibangun adalah RS “internasional” dengan biaya investasi empat kali RS biasa. RS swasta umumnya berorientasi profit, sehingga terkonsentrasi di kota-kota besar. Situasi saat ini, RS swasta menghadapi berbagai tantangan berupa: tuntutan untuk selalu meningkatkan mutu layanan (banyak RS swasta yang kemudian merekrut tenaga dokter asing untuk mengisi pelayanan), rendahnya mutu SDM dan SDM yang terkonsentrasi di Jawa, infrastruktur yang tidak dirancang untuk RS. Namun demikian, RS Swasta memiliki Quality of Work Life.

Memberikan pelayanan yang berkuaitas memungkinkan RS untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Selain itu juga dengan knowledge management dengan 21 macam tools yang dapat diaplikasikan di RS. Terakhir adalah konsep lean yang dimulai tahun 2005. RS Kemang telah menerapkan lean di seluruh unit RS.

Lean merupakan alat quality control di RS. Prinsip lean adalah mengurangi pemborosan. Kesalahan mencetak dokumen, gerakan/mobilitas pasien/petugas yang tidak efisien, persediaan dan sebagainya merupakan potensi pemborosan yang dapat terjadi di RS. Ada delapan tipe pemborosan yang teridentifikasi dalam konsep lean, dimana RS Kemang berhasil mengurnagi pemborosan sampai dengan 80%. RS ini kuat dengan konsultasi, bisa sampai 20 menit per pasien. Bisa jadi pasien pulang tidak membayar obat karena hal itu bukan tujuan utama.

Contoh yang telah dilakukan: SPO order obat dengan laptop wireless berhasil mengurangi waktu pelayanan obat dari 4 jam menjadi 12 menit. Kejadian infeksi nosocomial turun 4%. Pelaporan dari 35 jam menjadi 12 jam. Waktu tunggu turun 35%. Kesalahan atas kejelasan informasi obat juga menurun.

Peneliti menilai bahwa RS swasta memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi JKN dibandingkan dengan RS pemerintah. Namun tetap ada masalah dalam implementasi JKN, antara lain kurangnya kapasitas tempat tidur (TT). Bagi RS yang telah siap, masih dibayangi masalah lain yaitu pengendalian mutu dan biaya. Lean adalah strategi yang sangat tepat untuk menghadapi JKN, karena mampu menjaga mutu dan mengendalikan biaya.

Diskusi

Firdaus mempertanyakan mengapa yang dikatakan tidak efisien adalah yang BMHP-nya tinggi? Peneliti menjawab sebetulnya ada kekuatan yang menonjol di masing-masing RS. Di Kariadi ada compendium alat medis yang membuat efisien, RS Fatmawati sangat kuat di CP.

Hafidz mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya:

1. Apa fungsinya CP jika tidak efisien (kasus Fatmawati)?
   Cp bisa mengefisienkan RS, LOS sampai 50%. Namun dalam proses, input-nya belum. Sedangkan Fatmawati perlu perbaiki di input. Ini kekuatan yang bisa jadi model untuk yang lain.
2. Indirect atau direct cost yang perlu diefisienkan? (untuk bu Lies)
   Efisiensi dilakukan di direct dan indirect cost, misalnya bagaimana mengefisienkan dalam pemeliharaan alat-alat listrik.
3. RS di jawa, sudah siap atau belum? (untuk bu Susty)
   RS sering kelabakan untuk menghitung unit cost pelayanan. Alangkah baiknya jika RS memiliki akuntan yang dapat membuat sistem informasi sehingga lebih mudah dalam menghitung unit cost dan melakukan efisiensi. Banyak yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, misalnya politik, perawat dan sebagainya, yang tugasnya hanya mencatat. Peraturan Menteri yang baru: apakah seluruh laporan keuangan organisasi publik harus ditandatangani oleh akuntan?

Helmi (RSAB)
Sampai batas mana yang disebut strategis? Apa bedanya strategis dengan melanggar aturan?

Jawab: strategis_ ketika Direktur RS memiliki pandangan yang visioner mengenai pengembangan, namun bukan berarti bertentangan dengan aturan. Bisa diatasi dengan hospital good governance, sistem pelaporan yang transparan.

Dr. Boy Sabarguna mempertanyakan dua hal, yaitu:

1. apakah INA CBGs sudah efisien?
   Itulah PR ke depan, karena saat ini memang belum ada standar. Contoh standar jasa belum ada.
2. Apa saja efisiensi yang dilakukan oleh RSJPD?
   Tidak diteliti sampai ke dampaknya terhadap mutu.

Netty (RSJAB) mempertanyakan berapa besar pengaruh adanya informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan?
Peneliti menjawab: ada informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi manajemen yang digunakan oleh manajer RS untuk pengambilan keputusan. Jika informasinya bagus dan valid, maka keputusan yang diambil pun akan baik. Tugas seorang akuntan adalah menghasilkan informasi yang memungkinkan gaya pengendalian yang interaktif dan membuka peluang untuk terjadinya dialog, sistem yang didesain bisa untuk mendeteksi inefisiensi atau aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah.

Alexander Doris menyampaikan standarisasi alat diagnostic, sten, benang dan sebagainya direduce, CP distandarisasi sehingga lebih efisien. Efisiensi biaya operasional membuka peluang untuk memiliki dana agar dapat meningkatkan kesejahteraan SDM.

Reportase Kongres InaHEA

Bandung, 24 – 25 Januari 2014

Sesi Efisiensi RS 1 | Sesi Efisiensi RS 2

Mutu Layanan

Reporter: dr. Likke Prawidya Putri, MPH

Pemateri 1. Ni Luh Eka Putri Andayani

Dampak Perubahan Tata Kelola Rumah Sakit Daerah terhadap Efisiensi Kinerja dan Mutu Layanan

Download Materi: Dampak Tata Kelola RS Daerah terhadap Efisiensi kinerja dan Mutu Layanan

Pemateri memaparkan studi kasus mengenai dampak penerapan BLUD terhadap kinerja dan mutu layanan di RS milik pemerintah daerah di provinsi DIY. Perbedaan utama BLUD yaitu kewenangan untuk mengelola sendiri sumber dayanya dengan prinsip efektivitas dan produktivitas, termasuk sumber daya manusia. Studi kasus di tiga RSUD ini menunjukkan bahwa ketiga RS ini tetap memperoleh subsidi dari pemerintah dalam bentuk gaji PNS dan investasi. Seluruh kabupaten yang diteliti telah memiliki peraturan-peraturan sebagai dasar hukum BLUD, hanya saja beberapa aspek perlu dilengkapi lagi. Untuk menjaga mutu kinerja, mereka telah memiliki sistem evaluasi rutin yang diawasi oleh dewan pengawas baik internal maupun eksternal. Dengan adanya BLUD, maka pengelolaan dana di RSUD menjadi lebih baik sehingga RSUD dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan tertentu, misalnya: mencapai kriteria akreditasi yang lebih tinggi, memenuhi kebutuhan tambahan tempat tidur, dan sebagainya. Setelah penerapan BLUD, terjadi peningkatan jumlah kunjungan maupun pendapatan.

Tantangan yang paling penting dalam pengembangan BLUD yaitu seringnya RS menjadi alat politik, yang mengakibatkan RSUD menjadi rentan terhadap pergantian kebijakan daerah. Untuk ke depannya, direktur RSUD sebaiknya memiliki kemampuan komunikasi politik dan advokasi untuk memperjuangkan nilai lebih dan keberlangsungan sistem BLUD untuk RSUD.

Pemateri 2. Kamaluddin Latief

Service quality aspect and patient experience in hospitals undergoing JCI versus KARS accreditation group

Download Materi: Service Quality Aspect and Patient Experiences

Di sesi ini, pemateri memaparkan hasil studi kajian awal yang sedang berlangsung mengenai aspek kualitas data dan kepuasan pasien di rumah sakit yang terlibat dalam akreditasi JCI dan KARS. Sembilan dari 16 RS tipe A milik pemerintah di Indonesia dijadikan lokasi penelitian ini. Kesembilan RS ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 4 RS sedang dalam proses mengajukan JCI, 2 RS telah mendapat KARS di 2012, dan 3 RS tidak sedang proses akreditasi apapun. Tiga puluh rekam medis dari 4 bangsal besar di setiap rumah sakit diambil menjadi sampel untuk melihat kelengkapan pendataan menggunakan instrument dari NICE. Untuk menilai kepuasan pasien, wawancara saat pasien keluar dari RS dilakukan pada 1080 pasien di sembilan RS tersebut.

Hasil penelitian awal ini menunjukkan ada variasi yang signifikan dalam hal kelengkapan data antara ketiga jenis RS tersebut. Sementara kepuasan pasien pun berbeda secara signifikan antara ketiga RS ini. Di penelitian awal ini, JCI memiliki pendataan yang paling baik tetapi memiliki skor kepuasan pasien yang paling kecil dibandingkan dengan jenis RS yang lain.

 Pemateri 3. Fitri Nandiaty

Karakteristik Pasien dan Outcome Persalinan di RS Kelas A, Indonesia.

Download Materi: Kataristik Pasien dan Outcome Persalinan di RS kelas A

Pada sesi ini, pemateri menampilkan studi yang serupa dengan pemateri kedua, yaitu studi penilaian awal untuk melihat kualitas pelayanan persalinan normal di RS berdasarkan jenis akreditasinya. Lokasi studi ini di sembilan rumah sakit tipe A milik pemerintah di Indonesia. Sebanyak 30 sampel berupa data rekam medis pasien bersalin diambil dari masing-masing RS.

Hasil studi ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam hal metode pembayaran, pemeriksaan fisik pasien dan kondisi bayi baru lahir antara tiga kelompok RS yang diteliti.

Tantangan yang utama yaitu tidak terhubungnya rekam medik ibu dan bayi, sehingga menyulitkan analisis outcome dari persalinan normal.

Memasuki sesi diskusi, penanya tertarik dengan tantangan implementasi BLUD di era JKN serta kriteria mutu yang digunakan untuk melihat kinerja RS. Di dalam era JKN ini, sebenarnya BLUD memiliki peluang yang bagus untuk berkembang karena akan semakin banyak masyarakat yang ter-cover jaminan kesehatan. Ke depannya, JKN harus senantiasa diperbaiki sehingga tingkat kepuasan peserta terus meningkat. Untuk kriteria mutu, dalam era BLUD ini RS melaksanakan survei kepuasan pelanggan berdasarkan SPM yang dimiliki, dan standar mutu itulah yang dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja RS.

Untuk penelitian mengenai akreditasi dan kualitas RS, beberapa penanya tertarik dengan metode analisa, kriteria penggolongan RS, serta rekomendasi yang diajukan terkait dengan temuan ini. Tim pemateri menanggapi bahwa salah satu keluaran yang diinginkan dari studi ini yaitu memang untuk mengetahui apakah sistem KARS yang telah disetujui ISQua ini nantinya dapat disejajarkan dengan JCI sehingga ke depannya sistem KARS dapat mengadopsi beberapa elemen tertentu dari JCI.

Sesi Diskusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bangunan fisik Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza, Palestina direncakan selesai Maret 2014. Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Jose Rizal Jurnalis mengatakan instalasi fisik berupa gedung, listrik, pendingin ruangan dan gas sudah selesai.

“Direncanakan Maret kita serahkan ke rakyat Palestina,” ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad (26/1).

Namun, selesainya bangunan fisik belum sepenuhnya membuat RSI di Gaza bisa berjalan. Karena, peralatan medis masih belum banyak. Setelah penyerahan kepada rakyat Palestina, Mer-C akan melakukan kampanye untuk bantuan peralatan medis.

Menurutnya, angka bantuan peralatan medis justru lebih besar ketimbang bantuan pembangunan fisik. “Kalau pembangunan gedung habis Rp 40 miliar, untuk peralatan medis kita butuh Rp 65 miliar,” ujar Jose.

Meski belum sempurna benar, saat diserahkan nanti, RSI di Gaza sudah bisa mengoperasikan Unit Gawat Darurat (UGD), satu atau dua ruang operasi, 10 tempat tidur dan satu poliklinik. Ia masih membutuhkan perlatan seperti CT scan, instalasi ruang ICU, peralatan laboratorium dan penambahan tempat tidur untuk perawatan.

Mer-C sudah berkomitmen akan terus mendampingi operasional RSI hingga lengkap peralatan medisnya. Di sisi lain, operasional RSI nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat Palestina. Sesuai dengan cita- cita awal, prinsip RSI adalah bantuan dari rakyat Indonesia untuk masyarakat Palestina.

Teknisnya, nanti akan dibentuk kepengurusan rumah sakit yang sepenuhnya diisi orang Palestina. “Syaratnya harus berisi faksi-faksi di sana,” terang dia.

Untuk itu, ia sudah menjalin komunikasi dengan faksi-faksi di Palestina utama di Gaza. Hamas, Fatah dan Jihad Islami sudah menyambut seruan ini. Namun untuk penanggung jawab tetap akan diserahkan kepada otoritas pemerintahan di Gaza.

Untuk mengimbangi, ia juga menjalin komunikasi dengan Duta Besar Palestina di Indonesia yang berafiliasi dengan pemerintahan di Tepi Barat. “Jika mereka tak bisa bersatu secara politik, minimal dalam bidang kesehatan.”

Sementara untuk tenaga kesehatan, dokter dan perawat lokal memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan RSI. Meski secara kuantitas, Jose mengakui jumlah tenaga kesehatan asal Palestina masih kurang. “Di masa damai mencukupi. Kalau masa perang sangat kurang,” pungkas Jose.

Sumber: republika.co.id

RANAHBERITA.COM– Persediaan Vaksin Anti Rabies (VAR) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Lubuk Basung, Kabupaten Agam habis semenjak Januari 2014 sementara kasus gigitan anjing liar di daerah itu sangat tinggi.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Bakhrizal, Kamis(23/01/2014) mengatakan habisnya persediaan ini disebabkan transisi peralihan jaminan kesehatan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Pada 2013 pengadaan VAR ini langsung didatangkan dari pusat ke daerah namun semenjak peralihan jaminan kesehatan ke BPJS pada Januari VAR tersebut belum datang,” kata Bakhrizal.

Untuk mengatasi ini, Bakhrizal meminta kepada keluarga pasien yang positif rabies untuk membeli VAR ke Kota Padang atau Bukittinggi. Setelah itu pihaknya mengusulkan agar pasien meminta bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Agam.

Ia menambahkan, apabila dalam waktu dekat VAR belum datang maka pihaknya akan melakukan pengadaan untuk VAR itu, karena RSUD Lubukbasung memiliki dana sebesar Rp1,3 miliar untuk pengadaan obat pada 2014.

“Dana sebesar Rp1,3 miliar ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam,” katanya. Sementara kasus rabies di Kabupaten Agam sangat tinggi dengan jumlah 15 kasus dan tiga kasus di antaranya positif rabies pada Januari 2014.

Pada 2013 sebanyak 100 kasus dan 24 kasus positif rabies. Pada 2012 sebanyak 27 kasus gigitan anjing dan 24 positif rabies. “Ini data yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam. Berdasarkan data ini, persediaan VAR di RSUD Lubukbasung pada 2014 sebanyak 200 paket, karena VAR diberikan tidak hanya untuk pasien positif rabies, melainkan pasien gigitan anjing liar yang menghilang setelah menggigit,” katanya.

Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam, Arif Restu menambahkan ke-15 kasus pada Januari 2014, tiga di antaranya positif rabies yang tersebar di Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Raya dan lainnya.

Untuk menyikapi penyebaran ini, Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam akan melakukan eliminasi dan vaksinasi di 16 kecamatan se-Kabupaten Agam.

“Kita telah melakukan eliminasi sebanyak 35 ekor anjing liar. Saat melakukan eliminasi kita bekerjasama dengan jorong, tokoh masyarakat dan lainnya,” katanya. (Ant/ed11)

Sumber: ranahberita.com

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan akan membuka latihan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang akan digelar akhir Maret-April 2014 mendatang di Batam, Anambas dan Natuna. Pada kegiatan ini, Indonesia sebagai tuan rumah akan mempamerkan kapal rumah sakit milik TNI AL.

Kota Bekasi – ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia) Kota Bekasi hari ini, Kamis, 23 Januari 2014, melakukan audiensi dengan Walikota Bekasi Dr.Rahmat Effendi guna membahas mekanisme pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Kerja Walikota, dan dihadiri Ketua ARSSI Kota Bekasi Dr.Irwan Heriyanto, MARS beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi drg.Anne Nur Candrani Handayani, MARS dan perwakilan Bappeda Kota Bekasi, BPJS Kota Bekasi, RS Swasta di Kota Bekasi.

Kata Walikota Bekasi dalam arahannya, sejauh ini kami belum tahu pasti teknis dan mekanismenya, karena ini program nasional maka di daerah mekanisme pelaksanaan BPJS beserta perangkat teknisnya harus benar-benar siap agar bisa berjalan dengan optimal.

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB – Instruksi Wakil Bupati Berau (wabup) Ahmad Rifai kepada manejemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai, agar mengajukan permohonan penambahan dokter, langsung ditindaklanjuti.

Rabu (22/1/2014), Direktur RSUD Abdul Rivai, Ernawati mendatangi Sekretariat Pemkab Berau untuk mengajukan proposal penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dokter, perawat dan bidan.

“Kita baru sebatas mengajukan proposal, saya minta lima dokter umum, pembukaan ruangan melati sebanyak 14 tempat tidur, 10 bidan dan 15 perawat serta peralatan medis,” kata Ernawati saat dikonfirmasi Tribun Kaltim (Tribunnews.com Network) seusai menemui wabup.

RSUD Abdul Rivai mengajukan anggaran lebih dari Rp 6 miliar untuk pengangkatan dokter, bidan, perawat dan peralatan medis.

Sebelumnya, Wakil Bupati Berau, Ahmad Rifai memang meminta agar manajemen RSUD Abdul Rivai untuk menginventarisir kekurangan yang terdapat di rumah sakit dan mengajukan penambahan ke Pemkab Berau.

Sumber: tribunnews.com

SELATPANJANG, GORIAU.COM – Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua Rumah Sakit di Pekanbaru yaitu RSUD Arifin Ahmad dan Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (RS PMC) untuk pasien asal Kepulauan Meranti yang rujukan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hanya saja, RS PMC tersebut bukanlah prioritas, melainkan cadangan seandainya RSUD Arifin Achmad penuh.

Sebagaimana disampaikan, Muhammad Sardi selaku Kabid Promosi dan Jaminan Kesehatan, didampingi Muhammad Ridwan Kasi Jamkesmas Diskes Kepulauan Meranti, ketika ditemui di kantornya, Kamis (23/1/2014). Menurut M sardi, Diskes sudah menandatangani MoU dengan RSUD Arifin Ahmad dengan RS PMC untuk rujukan pasien yang menggunakan SKTM dari Kepulauan Meranti.

“RS PMC itu sebetulnya cadangan. Kalau RSUD Arifin Achmad penuh ya kita rujuk ke PMC,” kata M Sardi.

Sementara itu, untuk sosialisasi ke masyarakat Meranti, menurut mereka telah dilakukan. Pihak Diskes telah menyampaikan ke masing-masing puskesmas bahwa pasien sudah bisa dirujuk dengan menggunakan SKTM.

Kemudian, agar tidak terjadi overlap, M Sardi menghimbau juga agar pemerintah desa tidak mengeluarkan lagi SKTM bagi masyarakat yang sudah masuk ke Jamkesda, Jamkesmas, atau yang sekarang sudah tergabung dalam BPJS.

“Mengurus SKTM itu kan dari desa ke kecamatan, dan kabupaten ke bagian kesra nya. Nah, kita minta juga pihak desa tidak sembarangan mengeluarkan surat untuk SKTM ini, bagi mereka yang sudah masuk ke Jamkesda dan Jamkesmas ataupun sudah ganti ke BPJS agar tidak diberikan surat untuk mengurus SKTM agar tidak terjadi Overlap,” kata M Sardi lagi.

Untuk diketahui pula, SKTM baru bisa diurus setelah pasien benar-benar ingin berobat dengan ketentuan diberikan tenggang waktu 2 x 24 jam untuk mengurusi administrasi bagi yang ingin dibawa ke rumah sakit umum daerah Meranti, dan 4 x 24 jam untuk mengurus administrasi bagi yang dirujuk ke rumah sakit luar seperti PMC, RSUD Arifin Ahmad, RS di Tanjung Balai Karimun, dan RS di Bengkalis.(zal)

Sumber: goriau.com