JAKARTA – Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada), Arsada Kuntjoro Adi Purjanto mengeluhkan lambatnya pembayaran tagihan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke RSUD. Akibatnya, RSUD menjadi kesulitan beroperasi karena tagihan ke BPJS tak kunjung dibayarkan.

Hal itu disampaikan Kuntjoro dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dengan Arsada. “Yang ada di sini saja saya tanyakan belum (terima pembayaran). Januari harusnya terbayar sebelum 15 Februari, tapi ini belum,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka mengaku prihatin karena fakta itu membuat RSUD dalam posisi dilematis. Padahal, sesuai UU BPJS maka pembayaran harus dilakukan penyelenggara JKN ke RSUD paling lambat 15 hari setelah melayani pasien.

Namun, saat ini ada sejumlah RSUD belum menerima pembayaran tagihan dari BPJS. Padahal BPJS sudah berjalan 40 hari. Karenanya Rieke mempertanyakan pencairan anggaran PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS dari Kementerian Keuangan.

“Kalau sudah keluar tapi belum bayar, berarti sudah ada pelanggaran UU. Artinya baru 40 hari sudah banyak pelanggaran. Kalau begini bagaimana RSUD membiayai operasionalnya?” ujar Rieke.

Sayangnya, dalam RDP itu tak ada perwakilan BPJS yang hadir. Sebab, RDP dilakukan Komisi IX dengan Dirjen Bina Usaha Kemenkes (BUK) Kemenkes dan Arsada.

Sementara, Dirjen BUK, Prof Akmal Taher mengaku tidak mengetahui detail aliran dana BPJS dari Kemenkeu. “Saya belum bisa jelaskan soal uang BPJS detailnya, memang lewat Kemenkes, padahal kita minta tidak lewat Kemenkes tapi langsung dari Kemenkeu ke BPJS, kita gak ada kaitan apa-apa dengan uang BPJS,” jelasnya singkat.(fat/jpnn)

Sumber: jpnn.com

Pasien yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak seharusnya mengeluarkan uang untuk menebus obat. Harga yang tercantum dalam paket INA-CBG

Bandarlampung (Antara Lampung) – Sejumlah warga Kota Bandarlampung menyatakan enggan dirujuk untuk mendapatkan pengobatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokrodipo sehubungan terjadinya kasus pembuangan pasien oleh oknum karyawan rumah sakit tersebut.

Continue Reading No Comments

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM

Jakarta, Aktual.co

KUPANG. FBC- Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. Johannes Kupang yang merupakan RSUD milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya bangunan tua yang dibangun tahun 1950-an sudah tidak nyaman lagi bagi pasien. Meski demikian pemerintah provinsi tidak akan merehabnya karena akan membangun RSUD baru di lokasi baru.

Beberapa waktu lalu website ARSADA Pusat merilis sebuah file presentasi mengenai Penerapan Pembiayaan Kapitasi dan INA-CBG’s di Fasilitas Kesehatan. Presentasi ini disampaikan oleh PERSI yang diwakili oleh DR. Dr. Sutoto, MKes, Dr. Heru Aryadi, MPH dan Dr. Daniel Budi Wibowo, MKes, sebagai representasi dari fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, dalam bernegosiasi dengan BPJS, faskes diwakili oleh asosiasi faskes.

Presentasi ini disampaikan kepada BPJS dan stakeholders (termasuk Kementerian Kesehatan) sebagai bentuk evaluasi PERSI terhadap pelaksanaan JKN yang telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Ada sembilan area yang dievaluasi, yaitu meliputi Regulasi, BPJS itu sendiri, Sosialisasi, Kepesertaan, Aplikasi Sistem Informasi, Pelayanan Peserta, Sistem Rujukan, Tarif dan regionalisasi tarif, serta hukum dan etika profesi.

Jika melihat hasil evaluasi tersebut, seluruhnya berupa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan JKN. Secara umum, masalah yang paling sering terjadi yaitu terkait prosedur dan informasi, akibat kurangnya petunjuk pelaksanaan (juklak)/manual pelaksanaan (manlak) dan kurangnya sosialisasi pada seluruh pihak terkait. Selain itu, ada kesan bahwa implementasi JKN ini merugikan RS karena di samping prosedurnya yang lebih rumit, tarifnya juga rendah karena menggunakan batas bawah. Ini dapat mendorong terjadinya fraud, demi untuk mencukupi kebutuhan operasional pelayanan. Banyak RS swasta yang akhirnya mundur sebagai jejaring BPJS karena alasan keuangan, seperti diberitakan di berbagai media massa. Di sisi lain, akibat ketidakjelasan informasi, masyarakat merasa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit/PPK lebih buruk dari sebelum berlakunya JKN, sehingga sangat banyak komplain ditujukan ke rumah sakit.

Hal ini berbeda sekali dengan yang terjadi di Amerika yang juga sedang mengalami proses perubahan pembiayaan kesehatan dengan program yang dikenal sebagai Obama care. Menurut artikel yang dirilis oleh Becker’s Hospital Review akhir Januari lalu, masih banyak sekali masyarakat Amerika yang tidak paham mengenai dan tidak ter-cover oleh asuransi kesehatan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Kaiser Family Foundation di Negara Bagian Nevada dan Maryland menemuan bahwa meskipun motivasi untuk mengikuti program asuransi tinggi, namun masyarakat disana masih belum paham mengenai pilihan apa saja yang tersedia bagi mereka.

Peneliti di Kaiser Family Foundation menemukan bahwa masyarakat mempercayai PPK dan menjadikannya sebagai sumber informasi untuk mempelajari tentang pelayanan kesehatan yang tersedia bagi mereka. Di sisi lain, Asosiasi RS Amerika mencatat bahwa tahun 2012 RS komunitas memiliki piutang tak tertagih sebesar USD 45,9 juta (6,1% dari total pendapatan RS) akibat dari pelayanan yang tidak terbayarkan. Oleh karena itu, KFF dalam laporan hasil penelitiannya menyarankan RS untuk secara proaktif melakukan edukasi dan outreach ke masyarakat agar mereka lebih paham mengenai asurnasi dan mendaftar menjadi anggota. Ini akan sangat mengurangi risiko tidak terbayarnya biaya pelayanan kesehatan di RS oleh pasien-pasien yang tidak ter-cover asuransi. Jadi di Amerika, program asuransi ini justru menjadi harapan untuk membantu menyelamatkan keuangan RS dari risiko piutang tak tertagih. (pea)

Kata dokter, kalau depresinya tidak terlalu parah dua pekan bisa pulih

VIVAnews – Jika anda mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 9 april 2014 mendatang mestinya sudah menyiapkan mental untuk siap kalah. Jangan sampai tak siap mental karena kalah menjadi stress berkepanjangan dan masuk rumah sakit jiwa.

Bagi calon anggota legislatif yang gagal dan mengalami depresi, instalasi pelayanan kesehatan jiwa RSUD Banyumas, Jawa Tengah telah menyiapkan 112 kamar untuk penderita gangguan jiwa. 10 kamar diantaranya merupakan kamar VIP yang dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman.

Kepala Bangsal Jiwa RSUD Banyumas, Agus Setiyadi, menyatakan bahwa mereka telah siap jika pasca pemilu legislatif jumlah pasien mengalami peningkatan.

Dijelaskannya, instalasi pelayanan kesehatan jiwa rumah sakit itu telah menyiapkan 112 kamar bagi penderita gangguan jiwa. Dari jumlah tersebut 10 kamar merupakan kamar VIP dengan fasilitas ruangan, tempat tidur yang nyaman, dilengkapi pendingin ruangan, televisi dan sofa serta kamar mandi dalam.

Jika tidak mampu membayar kamar VIP, instalasi pelayanan jiwa rumah sakit itu juga menyiapkan kamar kelas dua dan kamar kelas tiga yang tentunya biaya yang dikeluarkan lebih murah.

Menurut dokter ahli kejiwaan dokter Basiran, gangguan kejiwaan biasanya dialami pasien karena adanya tekanan atau stresor melewati ambang batas kemampuan pasien. Jika kondisi pasien masih belum parah dapat ditangani minimal dalam waktu 2 pekan.

Namun, jika kondisi gangguan kejiwaannya parah dapat lebih lama penanganannya. Untuk calon anggota legislatif meski sebelum mendaftar telah diperiksa kejiwaannya, namun tidak menutup kemungkinan akan terganggu kejiwaannya jika stresor nya melebihi ambang batas kemampuan caleg yang bersangkutan.

Tidak hanya menyiapkan ruang untuk menampung pasien pasca pemilihan legislatif 9 april mendatang, instalasi pelayanan kejiwaan RS ini juga pada saat pendaftaran calon anggota legislatif memeriksa caleg terkait kondisi kejiwaannya. Pada saat diperiksa seluruh calon anggota legislatif dalam kondisi sehat kejiwaannya. (adi)

Sumber: news.viva.co.id

Ternyata, belum semua peserta jamkesmas ter-cover dalam BPJS. Para peserta jamkesmas itu terpaksa ditolak rumah sakit karena tidak masuk dalam database BPJS.

Jumlah peserta jamkesmas yang apes tersebut diperkirakan cukup banyak. Namun, untuk selanjutnya, mereka ditampung menjadi peserta jamkesda yang di-cover Pemprov Jatim.

Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) Jatim dr Tjatur Prijambodo mengatakan, sesuai aturan, semua peserta jamkesmas secara otomatis menjadi peserta BPJS dengan status penerima bantuan iuran (PBI).

Namun faktanya, ada pasien jamkesmas yang mempunyai kartu, tapi namanya tidak masuk dalam database BPJS sehingga ditolak saat berobat.