Pengantar:

Meskipun sudah disosialisasikan sejak 6-7 Maret 2014 dalam Seminar “Penggunaan residen sebagai tenaga medik untuk menyeimbangkan tenaga kesehatan di daerah sulit dalam era Jaminan Kesehatan Nasional” dan Workshop “Pengembangan Dukungan untuk Tim Residen oleh “Unit Pengiriman Residen” di RS Pendidikan/Fakultas Kedokteran” 7 Maret 2014 di Kampus Fakultas Kedokteran UGM, apa dan bagaimana latar belakang dan pentingnya pengembangan Unit Pengiriman Residen perlu dipahami oleh para peserta.

Selain itu, perlu dilakukan analisis kapasitas dan kesiapan masing-masing lembaga dalam mengembangkan Unit Pengiriman Residen. Penting juga dikaji, kendala-kendala apa yang terjadi dalam rencana pengembangan tersebut. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat selama ini pengiriman residen dilakukan secara terfragmentasi (tidak dalam satu unit yang terintegrasi).

Tujuan Kegiatan Minggu I:

1. Memahami latar belakang pentingnya pembentukan Unit Pengiriman Residen
2. Memahami situasi kapasitas dan kesiapan lembaga masing-masing untuk pembentukan Unit Pengiriman Residen
3. Memahami kendala-kendala awal rencana pembentukan Unit Pengiriman Residen.

Kegiatan yang dilakukan adalah:

Bentuk pelatihan pada minggu ini terdiri dari:

self learning dengan mempelajari berbagai materi yang tersedia, dan diskusi secara online/webinar pada hari Jum’at, (24/4/2014) jam 08.00 – 09.30 WIB.

Materi:

Minggu I: Strategi Pelaksanaan Pengembangan Unit Pengiriman Residen
Kami mengharapkan Anda dapat mempelajari secara mandiri (self learning) berbagai materi yang telah kami sediakan.

Penugasan

Para peserta menuliskan mengenai situasi yang terjadi:

• Mengisi kuesioner self-assessment kapasitas dan kesiapan lembaga. Silakan
• Melakukan analisis singkat terhadap hasil self assessment
• Mengidentifikasi kendala-kendala dalam rencana pembentukan Unit Pengiriman Residen.
• Menyusun kesimpulan dan solusinya.

Jawaban diharapkan dapat diterima oleh sekretariat blended learning melalui e-mail:[email protected] paling lambat tanggal 23 April 2014 pukul 24:00 WIB.
Kode untuk memberi nama file:
BL-ManajemenUPR-2014-01-XXX.doc

XXX=initial nama anda. Silahkan piih dan harap diberitahu ke pengelola.

2. Self Assessment Kondisi Awal Lembaga

1. Bagi peserta yang mengikuti Workshop 7 Maret 2014 yang lalu, diharapkan dapat melaporkan hasil self assessment kondisi awal lembaga kepada pimpinan masing-masing;
2. Bagi lembaga (RS Mitra A dan FK) yang tidak mengikuti Workshop 7 Maret 2014 yang lalu diminta untuk melakukan self assessment kondisi awal lembaga. Formulir akan dikirimkan bersamaan dengan Surat Permohonan Peserta dari PKMK. Hasil self assesment tersebut agar dikirimkan kembali kepada PKMK.
3. Jika dianggap perlu, tim PKMK akan melakukan cross-check baik melalui e-mail, tele-conference, webinar/skype, atau kunjungan lapangan.

3. Persiapan peralatan teleconference

1. Lembaga peserta diminta untuk menyiapkan kebutuhan peralatan teleconference yang dibutuhkan.
2. Kebutuhan yang memerlukan dukungan anggaran yang besar, diharapkan dapat diusulkan ke lembaga masing-masing.

4. Pelatihan untuk menguasai Webinar (sebagai peserta)

1. Sebelum tanggal 25 April 2014, akan dilakukan pelatihan untuk menguasai Webinar bagi tim pendukung (IT) masing-masing RS Mitra A dan FK di Yogyakarta.
2. Sebelum kegiatan webinar pertama, pada 25 April 2014 akan dilakukan gladi resik pelaksanaan webinar yang akan dipandu oleh tim PKMK FK UGM.
3. Secara teknis, setiap lembaga melalui contact person atau tim IT, akan dihubungi oleh Tim IT PKMK untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bagi para peserta dari RS atau FK lain:

Menyiapkan peralatan telekomunikasi dan memperdalam kemampuan mengikuti Webinar.

PENDAHULUAN

Keberhasilan program Sister Hospital NTT sangat didukung oleh kesinambungan penugasan residen, khususnya residen obsgin, kesehatan anak, dan anastesiologi. Dalam mengatasi kelangkaan dokter spesialis di berbagai tempat di Indonesia, kebijakan task shifting dengan menugaskan residen menjadi solusi yang tepat. Meskipun pengiriman residen terus dilakukan, tetapi belum semua RS Mitra A/FK Mitra A memiliki semacam unit khusus untuk mengelola pengiriman residen. Kalau pun ada, unit tersebut masih bersifat “ad hoc” (sementara) sepanjang program SH ini ada. Setelah itu, tidak jelas keberlanjutannya padahal dengan banyaknya kebutuhan residen dari seluruh Indonesia, unit tersebut sangat diperlukan.

Selama ini, banyak RS dan FK yang memiliki “unit-unit” semacam itu tetapi tidak terintegrasi atau tidak dalam satu manajemen. Masing-masing instalasi atau spesialisasi memiliki unit sendiri. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, jelas kondisi semacam itu kurang menguntungkan.

Ke depan, seharusnya kegiatan pengiriman residen dapat dilakukan lebih baik dan lebih profesional karena menyangkut banyak aspek teknis dan non teknis yang harus dikelola. Tidak bisa lagi pengiriman residen dilakukan sebagai pekerjaan tambahan atau sampingan.

Untuk itu, sebagaimana yang telah disepakati dalam Seminar “Penggunaan residen sebagai tenaga medik untuk menyeimbangkan tenaga kesehatan di daerah sulit dalam era Jaminan Kesehatan Nasional” 6 Maret 2014 dan Workshop “Pengembangan Dukungan untuk Tim Residen oleh “Unit Pengiriman Residen” di RS Pendidikan/Fakultas Kedokteran” 7 Maret 2014 di Kampus Fakultas Kedokteran UGM, di RS Mitra A/FK Mitra A perlu dikembangkan suatu “Unit Pengiriman Residen.”

Pembentukan unit tersebut bermanfaat baik bagi peningkatan pengelolaan residen dalam program Sister Hospital NTT, juga bagi program atau kerja sama lain yang melibatkan spesialisasi lainnya. Pembentukan unit ini juga merupakan salah satu bentuk “exit strategy” bagi RS Mitra A/FK Mitra A yang telah berkontribusi besar dalam program Sister Hospital NTT. Pembentukan unit tersebut didukung pula dengan adanya kejelasan perlindungan hukum bagi residen (termasuk sebagai DPJP) sebagaimana yang disepakati dalam Webinar “Residen: Tenaga Didik ataukah Tenaga Profesional?” di Jogyakarta 16 April 2014. Pembentukan Unit Pengiriman Residen ini makin strategis dalam era JKN yang dimulai per 1 Januari 2014 ini.

Mengapa perlu Unit Pengiriman Residen di FK-RS Pendidikan dalam era JKN

Dengan mekanisme klaim untuk PPK II (RS) yang diterapkan BPJS, maka RS yang memiliki dokter spesialis akan bisa memberikan pelayanan yang lebih besar daripada RS yang tidak memiliki dokter spesialis. Dengan kata lain, klaim yang diajukan lebih besar. Makin banyak dokter spesialis yang dimiliki, akan makin besar klaim yang diajukan. Sebagai ilustrasi adalah serapan/klaim dana BPJS di RSUD NTT. Sebelas RSUD yang terlibat dalam Program Sister Hospital NTT mengajukan klaim total pada bulan Januari 2014 sebesar Rp. 12.588.003.234 atau rata-rata Rp. 1.144.363.930. Rata-rata tersebut jauh lebih besar daripada 4 RSUD yang tidak terlibat dalam Program Sister Hospital (yang artinya, terbatas jumlah dokter spesialisnya) yaitu rata-rata Rp. 593.237.362.

Akan tetapi absorsi dana BPJS ini tidak sebesar yang terjadi di Jawa Tengah.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, keberadaan dokter spesialis berkorelasi langsung dengan serapan/klaim dana BPJS. Makin banyak dan makin lengkap dokter spesialis, makin besar jumlah klaimnya. Fakta ini bisa memicu dan memacu kepala daerah untuk mendatangkan dokter spesialis ke daerahnya. Di tengah kelangkaan dokter spesialis, maka solusi pengiriman residen menjadi solusi yang paling realistis. Dengan kata lain, demand untuk mendatangkan residen akan tinggi dan terus meningkat.

TUJUAN

• Tercapainya pemahaman tentang alasan pentingnya pembentukan “Unit Pengiriman Residen”
• Tercapainya pemahaman tentang manajemen Unit Pengiriman Residen
• Tercapainya pemahaman tentang MoU dan kontrak dengan penyandang dana dan atau penanggungjawab program sebagai dasar pengiriman residen
• Tercapainya pemahaman tentang pengorganisasian dan legalitas Unit Pengiriman Residen.
• Menyusun Rencana Operasional Unit.

PEMBICARA/NARA SUMBER:

• Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
• dr. Rukmono Siswihanto, SpOG (K)
• DR. dr. Sri Mulatsih, SpA (K)
• Rimawati SH, MHum
• Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, MKes
• DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, Mkes
• Ahli Hukum Kontrak.

PESERTA

Siapa yang diharapkan menjadi peserta dalam Blended Learning ini? Diharapkan peserta Blended Learning adalah kelompok yang mewakili:

• RS Pendidikan Utama dalam Program Sister Hospital NTT
• FK dalam Program Sister Hospital NTT
• RS Pendidikan Utama lainnya
• FK baik pemerintah maupun swasta

Peserta diharapkan mendaftar secara kelompok dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti secara jarak-jauh. Peserta kelompok Jarak-jauh harus menyiapkan diri dengan perangkat telekonference yang spesifikasinya dapat diklik sebagai berikut.

Setiap kelompok terdiri dari 6-7 orang yang terdiri dari:

• Dokter Spesialis (sebagai calon Ketua Unit Pengiriman Residen)
• Dokter Spesialis/Umum (sebagai calon Sekretaris Unit Pengiriman Residen)
• Pejabat dari Bagian kerja sama
• Pejabat dari Bagian hukum
• Staf Sekretariat Unit Pengiriman Residen (administrasi dan tim IT).
• Lain-lain sesuai kebutuhan lembaga masing-masing.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan Blended Learning ini diselenggarakan dalam waktu 4 minggu dengan menggunakan pendekatan campuran (blended) antara jarak-jauh dan tatap muka. Para peserta diharapkan mendaftar secara kelompok.

• 16 April 2014: Penjelasan Program. Silahkan klik.
• 17 April – 16 Mei 2014: Sesi Awal dengan menggunakan Pendekatan Jarak-Jauh: Penyampaian Materi awal mengenai fakta-fakta dan pemahaman-pemahaman konsepsual.
• Tatap Muka dan Kunjungan Lapangan:
  
  1. RSCM 6 Mei (Regional Jakarta; Bandung; sekitar)*
  2. RSS 19 Mei (Regional Yogya, Semarang, Solo, sekitar)*
  3. RSDS 20 Mei (Regional Surabaya, Makassar, Denpasar, Malang; sekitarnya)*KETERANGAN: *) dalam konfirmasi
• 24 Mei 2014: Sesi akhir dengan tatap muka di Jogyakarta: Pencanangan pembentukan Unit Pengiriman Residen dengan presentasi Rencana Operasional.

Tatacara

1. Peserta bekerja secara kelompok.
2. RS Mitra A dan FK Mitra A dalam Program Sister Hospital NTT dapat menjadi satu kelompok (membentuk Unit Pengiriman Residen bersama). Dalam hal ini, Sekretariat bisa di RS atau di FK.
3. Peserta menyiapkan teknologi tele-conferencenya pada tanggal 17 – 24 April 2014. Persiapan peralatan teleconference ini diharapkan agar dapat diikuti oleh satu tim.
4. Peserta diharapkan mengikuti kegiatan per minggu yang diberikan (di-upload) setiap hari Selasa pagi.
5. Peserta kelompok membaca dan membahas mandiri mengenai apa yang menjadi tugas mingguan.
6. Setiap hari Jumat (atau menyesuaikan), akan ada webinar dengan peserta.
7. Pada saat tatap muka terakhir (25 Mei 2014) diharapkan para peserta datang ke Yogyakarta, sedangkan bagi peserta yang tidak dapat hadir, dapat mengikutinya melalui Webinar.

Pendaftaran pada:

Hendriana Anggi / Andriani Yulianti

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan

Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM

Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281

Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)

Mobile : 081328003119

Email : [email protected]

Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net/ www.pendidikankedokteran.net

manajemenrumahsakit.net :: Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa di tahun 2014 ini Pemerintah Kota Malang memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) sebesar Rp. 62 miliar. Alokasi dana tersebut tersebar di lima SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Adapun lima SKPD penerima yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seperti yang telah diketahui, alokasi terbesar ada di Dinas Kesehatan sebesar Rp. 36 milyar yang rencananya digunakan untuk membangun rumah sakit jantung dan paru. Juga di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kurang lebih Rp. 28 miliar yang rencananya untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. dr. Asih Tri Rachmi Nuswantari, MM mengakui memang belum menggunakan alokasi DBHCT.

manajemenrumahsakit.net :: BUKITRAYA (RIAUPOS.CO) – Rumah Sakit (RS) Syafira, Jalan Jenderal Sudirman mulai 14 Agustus 2014 siap melayani pasien yang ditanggung Inhealth. Hal ini dilakukan setelah adanya kesepakatan kerja sama pelayanan, ditandai dengan penandatanganan antara Inhealth dengan RS Syafira baru-baru ini.

manajemenrumahsakit.net :: PONTIANAK

manajemenrumahsakit.net :: Nigeria telah menutup dan mengkarantina sebuah rumah sakit hari Senin (28/7) setelah pasien Ebola pertama yang teridentifikasi di negara itu meninggal pekan lalu. Langkah penutupan dan karantina itu dilakukan sewaktu Nigeria berjuang membatasi penyebaran wabah pathogen yang telah menewaskan hampir 700 orang di kawasan itu.

Organisasi Kesehatan Sedunia WHO hari Minggu mengumumkan telah mengirim beberapa epidemiologis ke Nigeria dan Togo untuk melacak orang-orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan pejabat pemerintah Liberia yang tiba di Lagos dengan pesawat terbang pada tanggal 20 Juli dan meninggal lima hari kemudian.

Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf Minggu malam mengatakan ia menutup sebagian besar perbatasan negara itu untuk mencegah penularan pathogen tersebut.

Bandara internasional Monrovia, sebuah bandara propinsi dan tiga pintu perbatasan utama akan tetap dibuka, meski menetapkan langkah-langkah pencegahan.

Pemerintah Liberia juga telah melarang pertemuan publik, termasuk acara-acara dan demonstrasi.

Ada 127 korban tewas di Liberia akibat Ebola

manajemenrumahsakit.net :: BANDUNG – Pemkot Bandung berencana membangun dua rumah sakit baru di Kota Bandung pada 2015. Rumah sakit itu akan memiliki fasilitas dan pelayanan juara sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Warga pun ada yang pro dan kontra dengan rencana pembangunan rumah sakit tersebut. Salah seorang yang pro atas pembangunan rumah sakit itu adalah Nurmala Syajarotun (21).

“Saya setuju dengan pembangunan rumah sakit tersebut karena akan memperbanyak akses ke rumah sakit,” ujar Nurmala kepada Okezone, Rabu (13/8/2014).

Ia berharap, rencana itu benar-benar direalisasikan agar pelayanan kesehatan di Kota Bandung lebih baik. Jangan sampai itu hanya wacana seperti sejumlah rencana pembangunan yang terbengkalai.

Brima Adhi (24) juga setuju dengan rencana tersebut. “Asalkan memang untuk pelayanan terbaik, saya setuju-setuju saja,” ungkapnya.

Dengan adanya dua rumah sakit baru, warga Bandung diharapkan semakin mudah mendapatkan akses pelayanan. Yang lebih penting, warga miskin jangan dipersulit untuk mendapat pelayanan di rumah sakit tersebut.

“Warga miskin juga harus dapat merasakan pelayanan kesehatannya,” tegasnya.

Yanto Wibowo (31) justru berbeda pandangan. Ia tidak setuju rencana pembangunan dua rumah sakit baru. Daripada membangun rumah sakit, lebih baik rumah sakit yang ada diperbaiki lebih dulu kualitasnya.

“Ngapain bangun rumah sakit, yang ada saja dulu harusnya dibenerin,” tandasnya. (kem)

Sumber: okezone.com

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menolak rencana penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Nyi Ageng Serang Sentolo dan kantor bupati melalui APBD Perubahan 2014.

manajemenrumahsakit.net ::