manajemenrumahsakit.net :: [JAKARTA] Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, meminta tiga rumah sakit khusus vertikal terbesar di Indonesia sudah harus mendapat akreditasi dari Joint Commission International (JCI) pada 2015. Ketiganya, adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Kita serta Rumah Sakit Kanker Dharmais.

manajemenrumahsakit.net :: Kedatangan rombongan Tim Penilai dari Mabesau yang diketuai oleh Kolonel Psk Sun Sudharta Paban V/Watpers Spersau beserta 4 orang pengikutnya ke Lanud Sjamsudin Noor disambut langsung oleh Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb Esron S.B. Sinaga, S.Sos., M.A. di ruang VIP I Lanud Sjamsudin Noor, Senin (8/9).

Adapun maksud kedatangan rombongan tersebut ke Lanud SAM tersebut adalah untuk melakukan penilaian kinerja dan meningkatkan Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, salah satunya dengan melaksanakan penilaian secara berkala terhadap aktivitas jajaran, karena merupakan bagian dari program kerja Paban V/Spersau TA. 2014 tentang Penilaian Kinerja Rumah Sakit TNI AU guna melakukan pemantauan melalui penilaian dan evaluasi secara berkala serta menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan.

Pada kesempatan paparan yang dilaksanakan di ruang Rapat Mako Lanud SAM, dalam sambutan Danlanud SAM dikatakan bahwa Rumah Sakit Lanud Sjamsudin Noor adalah bagian dari jajaran pelaksana kesehatan di Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor, serta merupakan salah satu satuan kesehatan dijajaran Dinas Kesehatan TNI AU yang mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kesehatan bagi tugas-tugas operasi TNI AU dan memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU beserta keluarganya. Disamping itu, sebagai Rumkit Tingkat IV, juga memiliki tanggung jawab sosial, terhadap kebutuhan masyarakat diluar lingkungan Lanud SAM akan pelayanan kesehatan. Diharapkan, penilaian komprehensif yang dilaksanakan tim, dapat mendorong profesionalitas tenaga medis dan paramedis yang ada serta terpenuhinya sarana prasarana yang memadai dalam mewujudkan rumah sakit yang terakreditasi. Selain itu kegiatan penilaian ini juga bertujuan dalam mendukung program pemerintah didalam mensukseskan JKN-BPJS.

Kolonel Psk Sun Sudharta selaku Ketua Tim menyampaikan adapun fokus penilaian tim yaitu menyangkut seluruh aspek umum dalam pelayanan Rumkit, mulai dari administrasi dan manajemen, pelayanan medis, sumber daya manusia, gawat darurat hingga dukungan kesehatan.

Selanjutnya paparan disampaikan oleh Karumkit Lanud SAM dr. I Wayan Sumandyasa, Sp. OG., yang memaparkan tentang tugas pokok serta kesiapan sarana dan prasarana serta kesiapan Rumah Sakit Lanud Sjamsudin Noor. Sedangkan Kolonel Kes Drg. Linawati MH.Kes Pokli Gol. IV RSAU Salamun memaparkan tentang Akreditasi rumah sakit secara berkala dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Danlanud SAM kepada Ketua Tim rombongan dan foto bersama. Usai acara paparan di ruang rapat Mako Lanud SAM rombongan melaksanakan peninjauan langsung ke rumah sakit Lanud SAM.

Sumber: tni-au.mil.id

manajemenrumahsakit.net :: RANTEPAO, BKM — Manajemen Rumah Sakit Komunitas Elim Rantepao terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Sekitar enam tahun di bawah kepemimpinan dr Margaretha Kendenan, RS ini berbenah. Termasuk memperluas pelayanan hingga ke pelosok terpencil dengan membentuk Pos Obat Desa (POD) yang didasari kasih.

Selain itu, RS ini telah diperkuat dengan lima dokter ahli tetap ditambah dokter kontrak. Semuanya bertugas secara penuh memberikan pelayanan kepada masyarakat.

”Meskipun BPJS berlaku di RS Elim, namun karena banyaknya masyarakat miskin yang butuh pertolongan, tidak menutup kemungkinan mereka bebas dari biaya sepanjang sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di rumah sakit,” kata dr Margaretha Kendenan, pekan lalu.

Dokter ahli spesialis penyakit dalam ini menyebutkan, setiap bulan jumlah pasien yang datang berobat di RS Elim mencapai 800 hingga 900 orang. Jumlah tersebut didominasi pasien penyakit dalam.

Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan, tambah Margaretha, setiap pegawai diberi pembekalan ilmu dua kali sepekan. Sementara dokter ahli diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan keahlian.

Langkah tersebut dilakukan, kata dokter yang disapa dr Etha ini, karena program strategis RS Elim melayani tanpa batas hingga ke pelosok terpencil. Pos obat desa yang dibentuk diharapkan bisa menjadi solusi pemberian pelayanan kesehatan merata kepada semua masyarakat, meskipun petugas medis harus jalan kaki berjam-jam sampai ke lokasi pelayanan karena belum baiknya infrastruktur jalan.

Pelayanan POD, menurut dr etha, diprioritaskan kepada kelompok masyarakat pinggiran yang susah dijangkau pelayanan pemerintah. Karena itu dalam memberikan pelayanan tidak hanya fokus kepada kesehatan semata, namun diperluas ke bidang pendidikan, pertanian dan sektor lainnya.

”POD bisa berjalan efektif dan berkelanjutan apabila semua petugas dan stakeholder lainnya dibekali dengan sumber daya dan kompetensi yang memadai, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tandasnya. (gus/rus/c)

Sumber: beritakotamakassar.com

manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU, Akhirnya keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk membangun dan mengembangkan secara penuh Gedung Bedah Sentral RSUD Arifin Achmad akhirnya menemui terwujud. Dalam waktu dekat, Pemerintah Pusat akan menghibahkan gedung yang sempat terbengkalai dalam beberapa tahun belakangan.

Direktur Utama RSUD Arifin Achmad, Anwar Beth, kepada

manajemenrumahsakit.net, MEDAN — Wali Kota Medan Dzulmi Eldin minta rumah sakit di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu baik milik pemerintah maupun swasta mengedepankan pelayanan terhadap pasien miskin, ketimbang mendahulukan penyelesaian administrasinya.

“Jangan administrasinya dulu ditanyakan, tapi pelayanan harus segera diberikan. Baru setelah itu bicara administrasinya,” katanya di Medan, Sabtu.

Ia mengatakan Pemkot Medan akan berupaya sekuat tenaga agar warga kota itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Apalagi dia pun sudah mengajak seluruh rumah sakit yang ada supaya lebih mengutamakan pelayanan terlebih dahulu ketimbang masalah administrasi.

Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi rumah sakit yang menolak warga berobat.

Khusus bagi warga kurang mampu, jelas Wali Kota, Pemkot Medan siap membantu jika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Jika ada warga kurang mampu yang tidak dapat berobat akibat ketiadaan dana, diminta segera melaporkan ke aparat pemerintahan daerah setempat.

“Kami siap membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saya tidak ingin lagi ada warga Medan jatuh sakit tanpa mendapatkan perawatan medis,” demikian Dzulmi Eldin.

Sumber: republika.co.id

manajemenrumahsakit.net :: Manajemen rumah sakit harus bisa mengelola keuangan dengan efisien. Hal itu merupakan tuntutan yang harus dipenuhi agar bisa bertahan di era Jaminan Kesehatan Nasional saat ini.

Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Mus Aida menyatakan hal itu menanggapi peraturan menteri kesehatan tentang perubahan tarif Indonesia-Case Based Group (INA-CBG), Rabu (3/9), di Jakarta.

Dia mengapresiasi Kementerian Kesehatan. Sebab, belum setahun sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan, Kemenkes sudah mendengarkan aspirasi dari kalangan pengelola RS.

manajemenrumahsakit.net :: Ratahan – Keberadaan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ratatotok, Minahasa Tenggara (Mitra) yang terus diterpa dengan berbagai macam tudingan bahkan sorotan tak sedap membuat Ketua LSM Gema Mitra Vidy Ngantung angkat bicara.

Kepada BeritaManado.com Ngantung menyebutkan, terus adanya sorotan masyarakat terhadap sistem pelayanan di rumah sakit pusat tersebut, sebaiknya ditegaskan dia, RSUP Ratatotok ditutup saja.

manajemenrumahsakit.net :: Karawang,(Antaranews Bogor) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan terdapat 14 rumah sakit yang berkomitmen melayani pasien dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

“Untuk saat ini ada 14 rumah sakit yang berkomitmen melayani peserta BPJS. Tetapi kedepannya akan ditambah lagi rumah sakit yang menerima peserta BPJS,” kata Kepala BPJS setempat Jayadi, di Karawang, Kamis.

Ia mengingatkan agar rumah sakit yang melayani peserta BPJS itu bisa tetap menerapkan pelayanan yang bagus. Termasuk tidak membebani iuran tambahan kepada pasien yang berasal dari peserta BPJS.

Secara kelembagaan, BPJS siap menerima keluhan peserta yang merasa mendapatkan pelayanan kurang bagus dari rumah sakit. Selanjutnya keluhan itu akan disampaikan ke manajemen rumah sakit terkait.

Dari 14 rumah sakit di Karawang yang telah berkomitmen melayani pasien dari BPJS, ada dua rumah sakit swasta yang mendapat keluhan peserta BPJS.

“Keluhan pasien peserta BPJS itu muncul biasanya saat pasien ditolak rumah sakit, dan adanya biaya tambahan atau dokternya tidak ada,” katanya.

Sementara itu, sesuai data BPJS Karawang, saat ini peserta BPJS kesehatan daerah tersebut sudah mencapai 1.135.189 orang.

Para peserta BPJS kesehatan itu terdiri atas masyarakat umum 53.029 orang, peserta dari perusahaan sebanyak 149.363 orang, peserta dari kalangan Polri 2.252 orang, dan peserta dari kalangan TNI 3.761 orang.

Peserta BPJS kesehatan lainnya berasal dari pegawai negeri sipil 68.626 orang serta limpahan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarkat atau program kesehatan pemerintah pusat sebanyak 857.088 orang.

Sumber: antarabogor.com

manajemenrumahsakit.net :: Baturaja (ANTARA Sumsel) – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang megah dengan dana Rp300 miliar direncanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan terancam batal, karena tidak memiliki anggaran untuk merealisasikannya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU) AM Hanafi di Baturaja, Kamis mengatakan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Kemelak Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur itu bisa dikatakan tinggal harapan.

“Pembangunan RSUD baru itu memang sudah direncanakan Pemda OKU, namun hingga saat ini belum bisa direalisasikan, karena belum ada anggaran”, kata Hanafi.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab tidak terealisasinya pembangunan yang sudah direncanakan sejak zaman Bupati OKU Drs Yulius Nawawi itu, karena tidak adanya anggaran, baik pada tahun 2014 maupun rencana anggaran belanja daerah untuk 2015.

“Tidak ada anggaran untuk membangun RSUD Baturaja ini saya kira tidak batal, melainkan tertunda saja, karena dinas terkait akan mengajukan anggaran pembangunan setelah Pilkada 2015,” katanya.

Awalnya rencana pembangunan RSUD ini membutuhkan dana Rp300 miliar untuk dua tahun anggaran.

Namun pihak provinsi juga batal membantu tanpa diketahui alasannya.

Hal yang pasti, kata dia, pihak Provinsi Sumsel juga mengalami devisit anggaran hingga Rp500 miliar.

Bahkan, untuk bagi hasil pajak saja pihak provinsi yang semestinya membayar Rp27 miliar kepada Pemkab OKU, hanya direalisasikan Rp5 miliar saja.

“Hal ini diketahui setiap kabupaten mengalami devisit dan untuk bagi hasil pajak dibayar pihak provinsi hanya sekitar 25 persennya saja,” kata Hanafi.

Sumber: sumsel.antaranews.com