Oleh: Yos Hendra

Pengelolaan aset tetap pada rumah sakit yang menerapkan PPK BLUD diatur pada Permendagri No. 61 Tahun 2007. Untuk lebih luasnya, peraturan tentang Barang Milik Daerah ada di Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Barang Milik Daerah. Aset tetap merupakan bagian dari kegiatan operasional rumah sakit. Aset atau barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Banyak aset di rumah sakit yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan minimnya biaya pemeliharaan dan beberapa aset yang sudah rusak. Selain itu, masih banyak aset di rumahsakit yang tidak ada nilainya karena aset terebut didapat dari proses hibah dari organisasi nirlaba asing (NGO) dan dari lembaga lainnya. Barang yang sudah rusak, hendaklah dihapuskan dari pembukuan. Penghapusan merupakan salah satu bagian yang ada di Permendagri No. 19 Tahun 2016. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012, BLU tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan, Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU selain dari APBN/APBD merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Penghapusan barang milik daerah yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah, yang pendanaan berasal dari Pendapatan BLUD, merupakan pendapatan BLUD dan langsung dikelola untuk membiayai belanja BLUD. Untuk bisa dapat dikelola langsung, maka BLUD harus dapat membuktikan bahwa aset yang dihapus merupakan hasil dari pendapatan BLUD non APBD/APBN. Karena jika yang dihapus merupakan sumber pendapatan nya berasal dari APBD/APBN bisa menimbulkan masalah dikemudian hari. 

PADANG – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah pandangan yang menyatakan rumah sakit (RS) pendidikan hanya untuk belajar semata sehingga kalau ada yang berobat akan jadi bahan percobaan.

“Dulu memang ada pandangan rumah sakit pendidikan berbahaya karena pasien takut jadi percobaan mahasiswa, padahal mereka selalu didampingi para profesor yang andal,” kata JK di Padang, Sumatera Barat, Sabtu.

Ia menyampaikan hal itu pada peresmian Rumah Sakit Universitas Andalas dan Penyerahan Anugerah Kewirausahaan Mahasiswa Sumatera Barat, seperti dilansir Antara.

Menurut JK, rumah sakit pendidikan memang tempat belajar tetapi para dokter terbaik justru lahir dari rumah sakit itu.

Selain itu, ia berharap dengan kehadiran rumah sakit Universitas Andalas maka orang-orang yang mampu kalau sakit tidak lagi berobat ke luar negeri seperti ke Singapura atau Malaka.

“Dengan adanya rumah sakit ini orang-orang di Palembang atau Medan berobatnya ke Padang saja karena ada rumah sakit yang baik,” ujarnya.

Ia berharap rumah sakit ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Sementara Rektor Universitas Andalas Padang, Tafdil Husni mengatakan Rumah Sakit Unand dibangun di lahan seluas 3,5 hektare terdiri atas empat lantai dan memiliki 200 tempat tidur.

Total biaya yang dipakai untuk membangun mencapai Rp680 miliar terdiri atas bantuan Saudi Fund, IDN dan pemerintah, tambah dia.

Dalam pengelolaan rumah sakit ini mengadopsi konsep rumah sakit pendidikan di Amerika Serikat dan Eropa.

“Dalam operasionalnya rumah sakit ini punya tiga fungsi yaitu melayani masyarakat umum, sebagai sarana pendidikan serta penelitian,” lanjutnya. (gor)

Sumber: beritasatu.com

 BEKASI – Rumah sakit Awal Bros telah resmi beroperasi di Jl. HM. Joyomartono Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi.

RS Awal Bros Bekasi Timur terdiri dari 8 lantai saat ini dilengkapi dengan 100 tempat tidur yang secara bertahap akan bertambah menjadi 300 tempat tidur.

Rumah sakit yang diresmikan oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi ini siap memberikan pelayanan prima kepada sekitar 2,6 juta jiwa warga Bekasi.

Rahmat dalam sambutannya menjelaskan saat ini ada 42 rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Bahkan menurut Rahmat, pihaknya siap membantu untuk keberadaan RS Swasta guna berperan dalam membantu peningkatan sektor kesehatan di Kota Bekasi.

“Kalau RS Awal Bros ingin menambah kembali (rumah sakit di Bekasi), kami siap membantu. Hari ini pengajuan izin, besok pagi sudah keluar. Karena kehadiran RS swasta sangat membantu peran kami dan selanjutnya dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada serta sarana dan prasarananya,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, COO RS Awal Bros Leona Karnali mengungkapkan kehadiran RS Awal Bros Bekasi Timur mampu memberikan pilihan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi.

Seperti layanan untuk jantung dan Ibu & Anak. RS Awal Bros Bekasi Timur akan melengkapi RS Awal Bros yang sebelumnya telah berada di wilayah Bekasi Barat.

“Sebagai jaringan rumah sakit swasta dengan pencapaian akreditasi JCI terbanyak di Indonesia, kami terus berupaya memberikan pilihan dalam hal layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. RS Awal Bros Bekasi Timur akan dilengkapi dengan 100 tempat tidur dan akan bertambah di tahun berikutnya menjadi 200 hingga 300 tempat tidur,” jelasnya.

Sumber: jpnn.com

SURABAYA – Utang BPJS Kesehatan di rumah sakit milik Pemprov Jatim ternyata sudah mencapai Rp 87 miliar.

Khawatir cash flow sejumlah rumah sakit terganggu akibat adanya tunggakan dari Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) itu, Komisi E memberikan deadline hingga pertengahan November 2017 untuk segera dibayarkan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim menegaskan, hampir seluruh dirut rumah sakit milik Pemprov Jatim mengeluh karena tidak bisa melunasi farmasi dan membayar dokter, akibat adanya piutang BPJS yang totalnya mencapai miliaran rupiah tersebut.

“Mereka meminta Komisi E mendesak BPJS untuk segera melunasi,” ujar politikus dari Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut.

Sejumlah rumah sakit Pemprov Jatim yang menunggu pembayaran utang itu di antaranya RS dr Syaiful Anwar Malang Rp. 48,7 miliar, RS Jiwa Menur Surabaya Rp. 4,3 miliar dan RS Sudono Madiun Rp. 22 miliar.

Termasuk sejumlah UPt sebesar Rp. 12 miliar. “Jika tidak segera dibayar akan menganggu cash flow rumah sakit,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo menambahkan, kurang dua bulan lagi sudah tutup anggaran. Untuk itu piutang ini sangat merugikan rumah sakit.

Politikus dari Fraksi Demokrat ini menegaskan, sebenarnya terdapat perjanjian piutang segera dibayar dengan tenggang waktu selama tiga bulan, jika tidak BPJS bisa terkena penalti. Tapi hal itu tidak diberlakukan.

Sumber: edunews.id

MAKASSAR – Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin jurusan Manajemen Rumah Sakit Angkatan XVI menyelenggarakan  Seminar dan Workshop Nasional untuk praktisi rumah sakit di Hotel Grand Clarion Makassar.

Seminar dan workshop yang berjalan selama dua hari, 3-4 November 2017 ini bekerja sama dan menghadirkan pemateri dari RS Pelni, salah satu rumah sakit terkemuka di Jakarta Barat.

RS Pelni merupakan salah satu rumah sakit berbasis asuransi sosial dan BPJS yang telah berhasil menurunkan komplain pasien terkait waktu tunggu pelayanan sebesar 30% di rawat jalan dan 50% di rawat inap.

Selain itu , dengan menerapkan konsep Lean Management, RS Pelni berhasil berhemat biaya tanpa mengurangi pengeluaran rutin mencapai 6,7 M.

Seminar dan Workshop Nasional bertajuk “Kendali Mutu dan Kendali Biaya Berbasis Lean Hospital di era JKN”  ini dirangkaikan dengan Dies Natalis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin ke-35 dan dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. drg. Andi Zulkifli Abdullah, M.Kes.

 “Kegiatan ini dihadiri 106 peserta yaitu direktur dan praktisi rumah sakit  yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagian besar berasal dari Sulawesi dan Kalimantan,” ujar Ketua Panitia, dr. Ardy Gisnawan.

Berbeda dengan seminar pada umumnya, hari pertama kegiatan akan diisi dengan knowledge sharing dan experience sharing, yang dibawakan langsung oleh Direktur RS Pelni Jakarta, DR. dr. Fathema Dian Rachmat, Sp.B, Sp. BTKV, MPH.

Kemudian pada hari kedua dilanjutkan dengan games, kaizen plan dan presentasi kelompok mengenai solusi dan pemecahan masalah yang biasa dihadapi di rumah sakit.

“Acara ini diharapkan menjadi ajang pertemuan praktisi rumah sakit untuk berbagi ide perbaikan yang berkelanjutan atas masalah yang ada di rumah sakit”, ujar DR. Syahrir A. Pasinringi, MS, selaku ketua Departemen Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya, beliau berharap dalam acara ini peserta akan memperoleh informasi dan sharing dalam melakukan transformasi pelayanan kesehatan berbasis Lean Management.

Sumber: makassar.terkini.id

JAKARTA—Rumah Sakit Awal Bros Group berencana kembali membuka 2 rumah sakit pada tahun mendatang seiring dengan terus meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Adapun, nilai investasi tiap rumah sakit diperkirakan memakan biaya dengan kisaran Rp150 miliar-Rp200 miliar sesuai dengan kategorisasi investasi bagi rumah sakit tipe B di Indonesia.

“Kami sedang melakukan renovasi gedung di Palangkaraya yang akan dijadikan Rumah Sakit Awal Bros. Satu lagi belum bisa kami sebutkan karena proses pembangunannya belum dimulai,” kata Chief Operating Officer RS Awal Bros Leona Karnali kepada Bisnis, Minggu (5/11).

Intinya, dia mengungkapkan pemilihan lokasi RS Awal Bros Group tidak jauh dari pusat kota dan dipersiapkan untuk mendukung pengembangan kota-kota penyangga di kota besar Indonesia.

Dalam jangka panjang, pihaknya berharap korporasi mampu membangun setidaknya 3-4 rumah sakit tiap tahunnya.

Kendati demikian, target tersebut tetap harus mempertimbangkan kesiapan wilayah dan perkembangan ekonomi kota yang dipilih.

“Fokus pengembangan RS Awal Bros memang untuk mendukung pengembangan kawasan penyangga, misalnya Bodetabek yang saat ini merupakan kawasan penyangga DKI Jakarta. Area ini masih berpeluang besar untuk menjadi lokasi penambahan property milik RS Awal Bros,” tuturnya.

Selain itu, peluang ekspansi juga tercermin atas tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan di beberapa daerah di Indonesia.

Apalagi, keberadaan BPJS Kesehatan saat ini dinilainya merupakan faktor utama yang menyebabkan atas tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan di Tanah Air.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2016, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 258 juta jiwa dengan ketersediaan tempat tidur sebanyak 319.000 sehingga rasionya mencapai 1,23.

Namun, ketersediaan tempat tidur rumah sakit masih belum merata antar daerah. Contohnya di Jawa Barat rasio jumlah tempat tidur di rumah sakit hanya 0,84 per 1.000 orang, sedangkan rasio di Jakarta sudah 2,43.

Saat ini RS Awal Bros Group memberikan layanan kesehatan melalui 10 rumah sakit yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia antara lain Batam, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Pekanbaru, Tangerang, Jakarta, Makassar, Ujung Batu, dan Panam.

Dia menyebutkan rumah sakit yang telah mendapatkan akreditasi Joint Commission International (JCI) berada di wilayah Tangerang, Bekasi, Batam, dan Pekanbaru.

Keempat RS Awal Bross itu termasuk 24 rumah sakit di Indonesia yang terakreditasi secara internasional.

“Mendapatkan akreditasi JCI adalah proses yang panjang, namun hal ini merupakan value yang bermanfaat. Hal ini pada akhirnya dapat menciptakan kepuasan masyarakat terhadap RS Awal Bros,” ucapnya.

Leona juga menambahkan, memasuki era globalisasi RS Awal Bros siap untuk bersaing dengan rumah sakit di luar negeri. Berkaitan dengan hal ini, RS Awal Bros dinilai cukup unggul dalam bidang jantung dan pembuluh darah.

Sementara itu, pihaknya juga baru meresmikan pembukaan RS Awal Bros di Bekasi Timur.

Pembukaan RS Awal Bros di kota tersebut merupakan bukti komitmen perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah penyangga DKI Jakarta.

“Atas dasar inilah RS Awal Bros hadir di wilayah Bekasi Timur untuk memberikan solusi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memilih fasilitas kesehatan dengan sistem pelayanan yang baik dan mutu berkualitas.

Hal ini didukung sumber daya profesional yang cakap di bidangnya sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berstandar internasional,” jelas CEO RS Awal Bros Ferdy Tiwow.

Sumber: bisnis.com

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Kusnanto Saidi mengungkapkan pihaknya telah mengajukan tambahan dana subsidi kesehatan untuk produk Kartu Bekasi Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KBS-NIK) Rp200 miliar pada 2018.

Jumlah ini, mengalami peningkatan 100 persen dari nggaran yang diajukan tahun sebelumnya ke DPRD Kota Bekasi.

Menurut dia, besaran pengajuan itu mengalami peningkatan dari 2017 sebesar Rp75 miliar pada APBD murni dan Rp25 miliar pada APBD Perubahan. Jadi totalnya Rp100 miliar.

“Kalau pengajuan Rp200 miliar ini disetujui DPRD Kota Bekasi, maka para pemegang KBS-NIK secara otomatis akan memperoleh perpanjangan masa kedaluarsa layanan yang semula habis per Desember 2017 diperpanjang hingga 2018,” kata Kusnanto.

Kusnanto menjelaskan, tagihan rumah sakit yang bekerja sama dengan KSB-NIK di Kota Bekasi saat ini mencapai Rp 5 miliar setiap bulan. Jumlahnya cukup tinggi, karena setiap bulan frekuensi warga yang menggunakan kartu tersebut untuk berobat mencapai 4.000 hingga 5.000 orang.

“KSB-NIK ini digunakan untuk berobat segala macam penyakit oleh warga pemegang KSB-NIK, dari tingkat sedang sampai kronis,” tegas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Kusnanto menerangkan pemegang kartu yang memiliki penyakit kronis seperti jantung dan penyakit lainnya tidak perlu risau karena pemerintah tetap menanggung biaya pengobatannya, sekalipun dalam menjalani operasi yang membutuhkan biaya besar. “Pemasangan ring jantung dengan biaya Rp60 jutaan tetap ditanggung pemerintah,” tuturnya.

Saat ini, dia menjelaskan pemegang KSB berbasis NIK di Kota Bekasi diprediksi berjumlah sekitar 400.000 Kepala Keluarga (KK). Pada 2018 mendatang jumlahnya diprediksi naik hingga dua kali lipat.

Menurut Kusnanto, pemerintah sengaja menaikan nilai pagu anggaran berobat hingga Rp200 miliar untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Sebab setiap hari, jumlah pemilik KSB-NIK terus bertambah.

Masyarakat kata dia tak perlu khawatir, meskipun anggaran yang disiapkan dua kali lipat dari tahun sebelumnya, uangnya tidak akan tercecer dan tetap berada di kas daerah.

“Kalau ada uang sisa yah tetap kita kembalikan, jadi kita kasih space (jarak) Rp100 miliar itu hanya untuk mengantisipasi biaya berobat pasien,” katanya.

Pihaknya saat ini tengah menargetkan penambahan KBS-NIK sebanyak 300.000 keping kartu untuk memenuhi target sasaran 2,6 juta jiwa warga. Targetnya pada 2018 akan dikeluarkan lagi Kartu Sehat Bekasi 600.000 kartu,” katanya.
“Keberadaan KBS-NIK yang dikeluarkan Pemkot Bekasi ini juga tidak bertentangan dengan BPJS Kesehatan yang menjadi program pemerintah pusat. KBS-NIK ini sebagai alternatif saja,” katanya.

Sebetulnya skema pembiayaan KSB-NIK ini mirip dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, namun KSB-NIK tidak dipungut biaya premi sebagaimana BPJS Kesehatan.

“Alokasi dana operasional KSB NIK sudah diatur pemerintah daerah yang berumber dari penghasilan pajak daerah. Mereka kan sudah bayar pajak, jadi kami kembalikan dalam bentuk manfaat kesehatan, pendidikan dan pembangunan kota,” jelas Kusnanto. (adee)

Sumber: koranbekasi.id

Dalam menunjang fasilitas ruangan yang memadai pada RSUD S.K Lerik Kupang,  yang tergolong salah satu rumah sakit pemerintah yang terbaik di Kota Kupang. Maka pihak rumah sakit tersebut berencana mengajukan proposal tambahan anggaran ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk dibangun tambahnya ruang raway nginap pada rumah sakit tersebut.

Direktur, RSUD. S.K. Lerik Kota Kupang, sr. Marsiana Halek kepada wartawan di Balai Kota Kupang, Kamis (02/11), menuturkan, setelah pembangunan gedung Rumah Sakit (RS) S.K. Lerik yang di fokuskan pada sistim pelayanan emergency, seperti UGD, ICU, dan ruang bersalin rampung dikerjakan dengan menggunakan dana APBN, yang disalurkan melalui Kementerian Kesehatan,maka pihak RS S,K. Lerik berencana kembali mengajukan proposal tambahan anggaran untuk lanjutan pembangunan ruang rawat nginap pada rumah sakit  tersebut.

“Dengan dibangunnya ruang untuk perawatan yang sifatnya emergency, fasilitas yang ada dirumah sakit sudah terpenuhi. Namun tersedianya fasilitas yang baik, masih ada kekurangan yaitu, ruang rawat inap,” ujarnya.

Karena, lanjutnya, ruang rawat inap yang ada saat ini masih kurang,  sehingga perlu ditambah, apalagi dengan tersedianya sejumlah fasilitas penanganan emergency, harus didukung pula dengan kapasitas ruang rawat inap.Karena dengan kondisi pertumbuhan penduduk semakin tinggi sehingga fasilitas kesehatan juga harus disiapkan dengan baik.

” Tidak mungkin kami hanya menyiapkan fasilitas untuk penanganan darurat yang lengkap, tapi ruang rawat inap masih kurang. Untuk itu kami berencana mengusulkan anggaran tambahan ke Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Halek mengaku,  tahun anggaran 2018 mendatang, pihaknya akan mengusulkan anggaran sebesar Rp, 150 miliar untuk pengembangan rumah sakit.

“Kami sudah siapkan proposal untuk disampaikan ke Kemenkes. Mudah-mudahan disetujui sehingga penambahan kapasitas ruang rawat inap bisa terjadi,” harapnya. (tim metronews)

Sumber: metronews.me

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang berhasil meraih predikat Akreditasi Rumah Sakit Paripurna. Hasil ini diraih setelah verifikasi yang dilakukan oleh tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bagi RSUD dengan tipe C
tersebut.

Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis mengatakan peningkatan di bidang kesehatan merupakan salah satu visi dan misi pemerintahannya. Sehingga menurutnya, untuk urusan kesehatan, terutama bidang pelayanan merupakan indikator yang harus terlaksana secara maksimal. Hal itu meliputi layanan medis, maupun layanan non medis.

Menurutnya, langkah utama yang dilakukannya adalah bersikap tegas terhadap manajemen rumah sakit dalam hal peningkatkan kualitas layanan.

Direktur RSUD Padang Panjang, dr Ardoni, menjelaskan, ada 15 variabel yang dicek oleh lembaga KARS untuk penilaian tersebut. Diantaranya, terkait Tata Kelola Pelayanan (TKP), yang mengacu pada tingkat pelayanan kesehatan sesuai standarisasi Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 56 tahun 2004.

Selain itu menyangkut Kualifikasi Pegawas dan Staf (KPS) rumah sakit, yang sangat erat kaitannya denhan penyelenggaraan layananan kesehatan yang professional.

Sementra itu, Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK), merupakan beberapa hal di antara 15 variabel yang dinilai sangat baik dengan raihan 81 poin.

Capaian dengan nilai rata-rata diatas 81 persen tersebut, mengantarkan RSUD Padangpanjang memperoleh akreditasi Paripurna, atau tertinggi dari empat tingkatan rumah sakit yang ada, yakni Akreditasi Dasar (5 variabel penilaian), Madya (6 sampai 8
variabel), Utama (9 – 14) dan Paripurna 15 variabel.

Untuk saat ini, RUSD Padang Panjang menjadi yang pertama di Sumbar meraih status akreditasi Paripurna untuk.klasifikasi rumah sakit Tipe C.

“Kita berhasil melompati dua tingkatan akreditasi (madya dan utama) sekaligus dan langsung mencapai puncak akreditasi paripurna,” ujar Ardoni Datuk Mulya, sembari menyebutkan pada penilaian akreditasi RS lima tahunan, yakni di 2011 lalu, RSUD Padang Panjang masih terakreditasi dasar.

Menurutnya capaian prestasi tersebut, merupakan hasil kerja keras dan kesabaran seluruh elemen di RSUD Padang Panjang, termasuk sejumlah inovasi yang dilahirkan dalam mewujudkan program Walikota untuk maksimalkan tingkat layanan kesehatan bagi masyarakat daerah berjuluk Serambi Mekkah itu.

Dalam hal ini, RSUD Padang Panjang telah menerapkan sejumlah metoda layanan baru bagi pasienya. Salah satunya ialah pendaftaran secara online bagi pasien berobat jalan di poliklinik.

Menurutnya, hal ini berawal dari adanya laporan warga kepada walikota bahwa mereka harus antri hingga berjam-jam lamanya berurusan diloket pendaftaran RSUD Padang Panjang.

Namun, kondisi tersebut sebenarnya wajar terjadi, lantaran kunjungan pasien mencapai 500 orang setiap harinya, sementara loket pendftaran sudah disediakan empat buah.

Menindanklanjuti perintah Walikota untuk meniadakan antrean lama tersebut, manajemen RSUD Padangpanjang saat ini telah menerapkan program pendaftaran sistem online, melalui situs rusdpp.com, yang pendaftarannya dilakukan minimal H-1 kunjungan pasien ke rumah sakit.

Dengan pendaftaran online ini, pasien cukup menunjukkan screenshot pendaftaran di androidnya kepada petugas di loket online.

Inovasi lainnya yang terbilang baru adalah layanan shutle bus (bus antar jemput) gratis bagi masyarakat Padangpanjang yang ingin berobat ke RSUD Padangpanjang.

Dalan hal ini, RSUD telah menyediakan satu unit shuttle bus untuk kebutuhan jemput dan antar pasien secara gratis.

Pelayanan shuttle bus dilakukan setiap harinya dengan rute dan jadual yang telah ditetapkan, yakni empat kali rute perjalanan penjemputan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, serta pengantaran antara pukul 13.00 WIB sampai 17.00 WIB.

Ardoni menambahkan, tenaga dokter dan spesialis saat ini berjumlah 20 orang, hanya minus satu orang dokter spesialis bidang anastesi. Dan RSUD Padangpanjang sudah melayani pasien cuci darah dengan jumlah per pekannya mencapai 60 pasien, dikutip dari humas, Kamis (02/10/2017).

Sumber: padangkita.com