Penyebaran virus SARS-Cov2 yang menyebabkan penyakit COVID 19, mulai memasuki Indonesia di awal maret 2020 ini. Bersamaan dengan itu, rumah sakit di Indonesia sedang fokus pada terbitnya PMK 3 tahun 2020 yang mengubah mekanisme klasifikasi rumah sakit. Perubahan klasifikasi rumah sakit ini, menimbulkan runtutan kebijakan rumah sakit yang lainnya karena menyangkut pada keuangan rumah sakit ke depannya.

Ketidaksetaraan dalam kesehatan adalah indikator dari perbedaan status kesehatan didalam populasi. Negara berpenghasilan rendah berkontribusi sebanyak 56% dari beban penyakit sedunia, disisi lain mereka hanya mencakup 2% dari pengeluaran kesehatan global. Komisi WHO dalam Social Determinants of Health (1) telah mengundang berbagai pihak untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok yang berbeda sepanjang generasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas kondisi kehidupan sehari – hari; menangani ketidaksetaraan distribusi pemegang kekuasaan, uang maupun sumber daya; serta mengukur dan memastikan dampak dari intervensi. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan untuk mencapai mimpi tersebut.

Webinar

Managing Covid-19 Crisis to Give Fair and Equitable Services for The Vulnerable  

Community of Practice for Health Equity

April 16, 2020

 Preface

Transparency and trust.  Two words that are really needed now in Covid-19 condition.  As Covid-19 pandemic have caused chaos throughout countries around the globe, authorities have taken necessary precaution to prevent the worsening of condition by slowing down the number of incidence and morbidity due to the disease. In the era of digitalization, various kind of information can be easily accessed by anyone at any given time. Such condition will easily lead to mass confusion and susceptible for spread of misinformation among the people. Therefore, it is of crucial importance for those with jurisdiction such as the WHO and the governments to provide guidance and reliable information to prevent unnecessary fear and hysteria. However, in Indonesia, there are lack of transparency of information given to the citizens through out the country. With no definite epidemiology data of the disease, people may either underestimate the severity of the situation in their local area and may further spread the disease, or overestimate the scale of the local outbreak which subsequently hinder their productivity. 

The situation can be more detrimental to those who belong to lower socioeconomic group or located in remote geographical area where they have limited access to trusted source of information to obtain latest information in regard to the diseases. In addition, people with lower educational level also will be more prone to fall into hoax information and will be more vulnerable to the disease.  Ideally, current condition could have significantly improved if only the government act fast and respond accordingly. Honest information and data could have been given to capable microbiologists, clinicians, psychologists and most importantly epidemiologists to assess the situation together.   The role of epidemiologists is greatly contribute in term of this pandemic situation, where the result will be distributed to the citizens so they can act accordingly based on the situation report of their local environment, unlike the reality of the circumstances we have today where people are afraid to step out of the house due to the lack of information.   By identifying causes of disease, determining the health status of populations and the targets of public health interventions can be used to advocate policy and develop public health interventions based on evidence based.

Beside, need of trusted source of information for citizens, our frontliners are also facing limitness in logistic.  These are happened in big cities, urban areas.  How about our frontliners in rural areas even in remote geographical areas?  How about our vulnerable people especially in those remote area?  Did they concern about their healthy related this virus?  Are they able to reach health facilities to check their symptoms?  To respon this condition, surge capacity management plan is needed to manage this pandemic throughout the country.  It needs collaboration amongst government, health offices, health facilities, medics, allied health professionals, public health professionals.  Ultimately, the government should apply policies that are fair and just to protect all citizen without discrimination.  Empathy, openness, honesty, and transparency can build trust from the citizen to the government to manage this condition better. 

Addresing this crisis,  we would like to open knowledge sharing and professional discussion through webinar that will provide a great opportunity for us to discuss with public health professional from Singapore about how they manage their crisis to build cohesive, more united, and better prepareness for the next outbreak and how Indonesia need to optimally empower public health professionals to manage this surge condition to give fair and equitable services.

 Place and Date

Day and date    : Thursday, April 16, 2020

Time                   : 10.00 – 11.30 AM (GMT+7)

Place                  : Center for Health and Policy Management (CHPM), Research and Development Building Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, jalan Medika 1 Jogjakarta, 55281

Phone                : 62 274 549425

Link Webinar                   : https://attendee.gotowebinar.com/register/6793243937936770062

Webinar ID                      : 742-990-955

 Targeted Audience 

1. Ministry of Health.
2. Provincial and District Health Offices.
3. Epidemiologist and public health professionals.
4. Lecturers.
5. Students.
6. Researchers.
7. Health equity practitioners.

Resource Persons 

 Detailed Rundown

Sulianti lahir di Karangasem, Bali, pada 10 Mei 1917. Ia anak seorang dokter lulusan STOVIA yang bernama Moehamad Soelaiman. Ayahnya salah seorang tokoh pergerakan nasional. Dalam buku 100 Tahun Kebangkitan Nasional (2008) yang disusun oleh Bambang Eryudhawan dan kawan-kawan, disebutkan bahwa Moehamad Soelaiman (1886-1941) berasal dari Grabag, Purworejo.

Pada tahun 1911, setelah lulus dari STOVIA, ia bersama dokter Soetomo ikut memberantas penyakit pes di Malang. Sebelum bertugas di Karangasem, ia pernah berdinas di Keresidenan Madiun. Di sinilah ia bertemu dengan Umi Salamah dan menikahinya pada tahun 1914.

Setelah guru besar (gubes) Farmakologi UGM Prof Iwan Dwiprahasto meninggal akibat positif Covid-19 atau virus corona pada Selasa (24/03/2020) lalu. Istri almarhum, Prof Adi Utarini kini dikabarkan masuk isolasi ke RSUP Dr Sardjito karena positif corona. Kabar tersebut tersebar di berbagai media sosial sejak beberapa hari hingga hari Sabtu (28/03/2020) ini.

Namun, pihak RS dr. Sardjito membantah kabar yang beredar tersebut. Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito, Banu Hermawan ketika dikonfirmasi, Sabtu malam, mengungkapkan Prof Utari memang diisolasi di rumah sakit tersebut. Namun hasil tes swab dari Prof Utari menunjukkan hasil negatif.

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan pihaknya menyiapkan asrama haji di berbagai wilayah yang membutuhkan fasilitas untuk penanganan perawatan pasien Virus Corona COVID-19.

“Sesuai arahan Menteri Agama, bahwa Kemenag siap untuk back up kebutuhan rumah sakit (RS) darurat dalam menghadapi wabah virus COVID-19, dengan menyediakan asrama haji sebagai alternatif pilihan,” kata Zainut, seperti yang dikutip dari Antara pada Minggu (29/3).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan listrik di rumah sakit rujukan bagi pasien corona aman. Dengan begitu, masyarakat tak perlu khawatir mengenai pasokan listrik ke rumah sakit tersebut.

“Salah satunya kelistrikan, keandalan pasokan listrik rumah sakit rujukan penanganan covid-19 di Jakarta dan sekitarnya dipastikan berjalan dengan baik,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2020).

JAKARTA – Sebanyak 215 pasien berbagai kategori menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat atau Wisma Atlet, Jakarta, akibat virus corona atau COVID-19 per 26 Maret 2020.

“Update jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat pada Kamis 26 Maret 2020 hingga pukul 13.00 WIB,” kata Brigjen TNI M Saleh, Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu RS Darurat Wisma Atlet melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, seperti dikutip Antara.

Yogyakarta — Persediaan alat pelindung diri (APD) dalam penanganan Virus Corona (Covid-19) di sejumlah rumah sakit (RS) di Yogyakarta menipis. RS Pemerintah maupun RS Swasta pun berinisiatif menggalang donasi dari masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama RSUD Sleman, Joko Hastaryo membenarkan pihaknya sedang menggalang donasi dari masyarakat untuk pengadaan APD berupa masker bedah, masker N-95, kacamata google atau face shield.

Jakarta, CNN Indonesia — Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono mengatakan Rumah Sakit (RS) Darurat virus corona Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta menerapkan sistem self-handling dengan memanfaatkan teknologi bertajuk ‘visit video call‘.

“Kami ingin juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa rumah sakit ini berbeda dengan rumah sakit-rumah sakit yang lain. Rumah sakit ini menerapkan sistem pelayanan self-handling, dengan sistem visit video call,” kata Mayjen Eko seperti dilaporkan Antara, Kamis (26/3).