Seminar Harapan Direktur terhadap Perilaku Dokter Spesialis dan Dokter di RS Puri Indah dalam Konteks Sistem Kontrak Kerja
Pengantar ———-Seminar ini diselenggarakan untuk memaparkan pengalaman RS Puri Indah dalam mengelola tenaga medis (dokter dan dokter spesialis) agar menjadi bahan pembelajaran bagi manajer RS lainnya serta mahasiswa S2 Manajemen RS yang berminat dengan topik ini. Seminar ini menghadirkan pembicara tunggal dr. Mus Aida, MARS sebagai direktur RS Puri Indah dengan moderator Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dari PMPK FK UGM/MMR FK UGM.
———-Pada bagian awal dr. Mus Aida menjelaskan mengenai pentingnya hospital bylaws. Ada Permenkes RI No. 755/Menkes/PER/IV/2011 mengenai Medical Staff Bylaws yang didalamnya mengatur mengenai hal ini, yaitu pada Bab III mengenai Peraturan internal staff medis, dan pasal 15. Disebutkan bahwa komite medik dibentuk oleh direktur RS. Komite Medik memang memegang kewenangan tertinggi dalam hal keputusan medik, namun dalam keadaan darurat direktur RS dapat memberikan surat penugasan klinis tanpa rekomendasi komite medik. ———Dokter harus diperlakukan sebagai sebagai mitra dengan status mitra kontrak. Masa kontrak awal adalah untuk periode satu tahun, dan selanjutnya dapat dikontrak per 3 tahun. Transparansi menjadi hal yang sangat penting di RS. Melakukan transparansi pada keluarga pasien ada seninya, untuk melindungi RS dan dokter apabila terjadi komplain dari keluarga pasien sehingga bisa meminimalisir kerugian. ———Direktur RS tidak boleh takut untuk memberikan keputusan apabila ada dokter senior yang melakukan kesalahan di RS.Yang penting direktur RS didukung oleh evidence(evidence based decision) yang banyak dan kuat untuk berargumentasi terhadap dokter. Apabila ada dokter yang sudah mengganggu proses pelayanan kesehatan kepada pasien maka cari bukti-bukti kesalahannya. Direktur harus tegas dan langsung memecat dokter yang bersangkutan. ———Masalah tarif dapat dibicarakan apabila ada dokter yang memang mutunya bagus memberikan pelayanan kepada pasien.Tetapi apabila telah mengganggu mutu pelayanan RS maka seharusnya tidak ada kompromi lagi. ———Kasus/masalah dengan keluarga pasien harus segera ditangani, bahkan diupayakan selesai saat pasien masih dirawat di RS. Apabila telah keluar RS maka akan sulit urusannya karena adanya pengaruh dari lawyer, keluarga yang lain dan lain-lainnya. ———Setiap bulan ada pantauan mengenai jumlah pasien yang ditangani oleh setiap dokter sehingga mengetahui tahu grafiknya menurun atau tidak. Apabila naik maka dokter akan diberikan insentif lebih tetapi apabila menurun maka dokter tersebut diajak berdiskusi mengenai masalah yang menyebabkan kinerjanya menurun. ———-Biaya yang dikeluarkan oleh RS untuk menangani komplain pasien harus dipantau dan diinformasikan pada dokternya.Dengan demikian, dokter yang bersangkutan tahu berapa kerugian RS yang telah ditimbulkan akibat penanganan yang buruk pada pasien. Apabila keadaan ini terus berlangsung maka dokter tersebut harus di ganti. ———Harapan direktur adalah terdapatnya good governances di RS yang diwujudkan dalam bentuk: 1. Dokter memperhatikan visi, misi, nilai-nilai dan moto RS dalam bekerja Diskusi: ———-Pada sesi diskusi peserta seminar diberikan kesempatan untuk bertanya atau berkomentar dan narasumber juga diberi kesempatan untuk menjawab atau memberikan tanggapan. Berikut ini adalah catatan dari diskusi tersebut. 1. Apakah memang harus tarik ulur untuk kontrak seorang dokter apabila daya tarik pasiennya masih rendah? RS harus berupaya mencari dokter yang punya nama sehingga dapat jadi magnet bagi pasien. Pada saat ini RS kemudian pelan.pelan membenahi sistemnya, namun jangan terlalu ketat dalam menerapkan peraturan. Bagaimana mendorong agar RS menjadi baik?Jangan membuat pasien datang karena dokternya, namun bualah pasien datang karena memang RS-nya bagus. Buatlah institusimu itu bagus dan diketahui oleh pasien sehingga pasien mengetahui hal tersebut. Tunjukkan pada pasien bahwa apabila datang ke RS itu ada jaminan terhadap rasa aman dan nyaman, bersih(cuci tangan dokter/pasien safety).Contoh: dokter dan perawat harus mendemontrasikan dan mengkomunikasikan kepada pasien saat mencuci tangan. Hal ini untuk memberi keyakinan pada pasien bahwa tindakan tersebut (mencuci tangan) penting untuk menjaga keselamatan pasien. Pasien akan kembali dengan sendirinya apabila membutuhkan layanan kesehatan di RS. Pasien juga akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa RS kita profesional dan akan menaikkan daya tarik RS kita. Jika ada dokter yang nakal maka sebaiknya dokter yang bersangkutan “dielus-elus” dulu baru kemudian “digerus” pelan-pelan. Apabila institusi sudah bagus maka dokter yang akan cari intitusi kita(RS).
2. Apakah apabila untuk kasus-kasus sulit rs boleh menolak pasien ataupun rujukan pasien dari RS lain? RS mempunyai hak menolak apabila tidak mempunyai fasilitas perawatan dan dokter yang cukup memadai. RS wajib merujuk apabila tidak mampu melakukan pelayanan,namun RS tidak boleh menolak apabila terjadi keadaan darurat.
3. a. Apakah perlu ada pembianaan rohani? RSPI memiliki kegiatan rohani dan itu memang sangat penting ada di dalam RS. Jika seseorang beriman, maka dia akan takut pada Tuhan sehingga akan melakukan tindakan secara hati-hati. Sangat merugi apabila tidak ada kegiatan rohani di suatu RS.Pada setiap pegawai RS harus menekankan bahwa bekerja di RS adalah amanah dan takutlah pada Tuhan.
3. b. Bagaimanakah menurut ibu sebagai praktisi kesehatan apakah kurikulum yang harus ditambahkan di dalam pembelajaran kedokteran? Komunikasi dan etika sebaiknya lebih spesifik dan lebih aplikatif di dunia RS, misalnya lebih banyak porsi kasus-kasus, sedangkan teori sedikit saja.
3.c. Bagaimana mendapatkan dokter tetapi tidak full time? Untuk memenuhi hak pasien kita harus menyuguhkan dokter yang terbaik. Tarif bisa dikompromikan, namun mutu pelayanan tidak bisa. Pasar yang akan menentukan tarif kualitas seorang dokter.
4. a. bagaimana dengan biaya untuk pelatihan dokter, apakah dibiayai RS ataukah biaya sendiri? RS membiayai pelatihan untuk dokter full time saja.
4. b. Apakah dalam kepemimpinan harus butuh manajemen yang baik? Ada tiga hal yang penting dalam menjadi seorang pemimpin, yaitu manajemen, spiritual danemosional.Ketiga komponen tersebut harus baik, sehingga pemimpin tersebut mempunyai empati kepada pasien, keluarga pasien dan seluruh karyawan dan staf yang bekerja di RS.
Kesimpulan: ———-Sebuah RS yang tangguh dan bisa bertahan didalam persaingan yang ketat sekarang ini adalah RS yang yang baik.Pasien datang ke RS bukan karena dokternya tetapi karena RS-nya memang baik. Seorang direktur RS harus tegas kepada semua dokter tanpa terkecuali.Tidak memandang itu dokter junior ataupun senior. Seorang pemimpin harus memiliki tiga hal penting yaitu memiliki manajemen, spiritual dan emosional yang baik. |
———————————————– ———————————————– > Penyusunan Rencana Strategis untuk RS > Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK > Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System
|
||||
| Laporan Kegiatan Sebelumnya: ——————– Transferworkshop Beijing-Bericht ————————————————————– Liputan Seminar Tahunan VI Pateint Safety Kongres XII PERSI |
|||||
| Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan
Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi |
|||||
Setiap Hari, 20 Wanita Indonesia Meninggal Akibat Kanker Serviks
Jakarta: Yakin a
nda sebagai kaum wanita tidak beresiko mengalami kanker serviks? Walau terdengar menakutkan, kanker serviks ternyata dapat dicegah.
“Pengalaman menghadapi kanker serviks membuat saya yakin bahwa pencegahan kanker serviks adalah yang terbaik untuk putri-putri saya,” ujar survivor kanker serviks, Purwati Pangestu di Jakarta, Sabtu (8/12).
Guna lebih memahami apa itu kanker serviks, berikut beberapa mitos dan fakta mengenai kanker serviks versi GlaxoSmithKline.
Mitos : Kanker Serviks (leher rahim) sama dengan kanker rahim?
Fakta : Serviks adalah bagian paling bawah dari badan rahim. Kanker serviks adalah tumbuhnya sel-sel tidak normal pada serviks (leher rahim).
Mitos : Tidak perlu khawatir tentang kanker serviks, kejadiannya tidak banyak kok.
Fakta : Di Indonesia, 37 perempuan terdiagnosis kanker serviks setiap tahunnya. Diperkirakan 20 orang perempuan Indonesia meninggal karena kanker serviks setiap hari.
Mitos : Kanker serviks itu penyakit keturunan.
Fakta : Kanker serviks disebabkan oleh virus human papiloma (HPV) yang bersifat onkogenik (penyebab kanker). HPV tipe 14 dan 18 bersama-sama menyebabkan 71 persen kasus kanker serviks. tipe HPV onkogenik lainnya penyebab kanker serviks adalah 31.33 dan 45 yang bersama dengan tipe 16 dan 18 menyebabkan 80 persen kasus kanker serviks.
Mitos : Kanker serviks hanya terjadi pada perempuan lanjut usia.
Fakta : Kanker serviks dapat menjadi ancaman semua perempuan tanpa memandang usia. Adenokarsinoma (kanker serviks yang paling agresif) merupakan kanker serviks yang lebih sering terjadi pada perempuan muda dan lebih sulit terdeteksi malalui skrining/deteksi dini.
Sumber: indonesiarayanews.com
HUT Pertama, Klinik Brawijaya Ajak Masyarakat Peduli Kesehatan
Jakarta: Sebuah klinik ini melakukan hal berbeda dalam merayakan hari jadi pertamanya. Menggelar dialog dengan pengunjung sebuah restoran, Klinik Brawijaya ini mengajak para pengunjung restoran untuk lebih memperhatikan kesehatan.
Klinik Brawijaya ANZ Square Thamrin yang merupakan klinik satelit dari Brawijaya Women & Children Hospital sukses mengadakan acara Talk Show dengan tema “Kolesterol dan Penyakit Kardiovaskular”.
Menghadirkan dr. Dedy Sudrajat, SpPD sebagai pembicara/narasumber. Acara talk show ini dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Desember 2012 yang juga bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Brawijaya Clinic yang ke- 1.
Acara Talk Show ini berlangsung di Shanghai Garden Restaurant, ANZ Square Thamrin dan diikuti oleh sekitar 70-an peserta yang kebanyakan adalah para karyawan atau pekerja kantoran yang bekerja disekitar Thamrin, Sudirman dan sekitarnya, serta dihadiri oleh berbagai media cetak terkemuka.
“Selain mengikuti acara talk show, para peserta juga dapat melakukan tes atau pemeriksaan gula darah secara gratis yang disponsori oleh Johnson&Johnson,” ujar Head Operasional Klinik Brawijaya, Jamila Nahdi kepada IRNews, Jumat (07/12).
Jamila Nahdi atau akrab disapa Mila menuturkan, pada sesi penyampaian materi, para peserta terlihat sangat antusias dalam menyimak materi yang disampaikan oleh dr. Dedy yang merupakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang berpraktek di Klinik Brawijaya.
Pada pemaparannya, dr. Dedy menjelaskan secara komprehensif tentang kolesterol dan penyakit kardiovaskuler, mulai dari penyebab hingga tips atau cara untuk memperbaiki kadar kolesterol dan penyakit kardiovaskular. Pada sesi tanya jawab pun para peserta yang hadir sangat antusias untuk bertanya, sepertinya tidak mau melewatkan kesempatan langka untuk bertanya secara langsung kepada dr. Dedy.
Kegiatan talk show atau seminar ini kerap dilakukan secara rutin oleh Klinik Brawijaya, karena salah satu misi atau tujuan berdirinya Klinik Brawijaya ini, yaitu tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan secara kuratif dan rehabilitatif, namun juga memberikan pelayanan promotif dan preventif kepada para pasien pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.
“Semoga pada perayaan HUT pertama-nya ini, Brawijaya Clinic akan semakin maju dan sukses lagi dimasa yang akan datang,” harap Mila.
Sumber: indonesiarayanews.com
Hari Ketiga Penutupan
Sesi penutupan dilakukan dengan cara membahas berbagai pertanyaan dan masukan dari peserta. Ada moderator dan panel yang terdiri dari Chair dan Chair Elect AAAH, serta dari tuan rumah Thailand. Berikut ini disampaikan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada:
| Pertanyaan 1. Bagaimana kepemimpinan akan dilakukan di Human Resources for Health? |
Moderator mengawali dengan menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin dibina dan dikembangkan sejak dari muda. Bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan di negara anda?
Thailand: Pengembangan kepemimpinan ini bukan tugas AAAH saja. Tapi juga seluruh pihak. Bagaimana setiap orang dapat digerakkan untuk menjadi leader. Leadership seperti mesin, yang jika tanpa ada kemudi maka akan kacau. Jadi perlu harus ada pedoman ini. Pelaksanaan kepemimpinan melalui gerak nyata. Kepemimpinan harus dengan aksi. Tanpa aksi berarti tidak ada.
Moderator: Dalam AAAH kita harus mengembangkan kepemimpinan seperti yang dilakukan di China. Banyak pemimpin muda.Harap bisa dilakukan di negara anda masing masing.
| Pertanyaan 2: bagaimana kita secara efektif dapat mengadvokasi policy maker tentang SDM Kesehatan? |
Thailand: Yang penting bukti, legitimsi, dan etik tentang misal ketidak adilan dalam SDM. Memang harus ada solusi. Misal kita punya rata2 dokter per 10000. Di berbagai tempat gapnya sangat besar antar daerah. Gap ini harus dibahas.Tetapi berbagai pemerintah atau policy maker sering korupsi. Mereka tidak perduli sering. Bagaimana mengecilkan gap ini. Ini yang susah. Perlu waktu panjang, minimal sekitar 10 tahun.
Chair Elect AAAH: Memang, saya setuju bahwa evidence mengenai SDM harus dipahami dengan baik oleh pengambil keputusan.
Chair AAAH: Kami di China mengembangkan pada yang disebut sebagai training dengan standa. Ada tim konsultan kuat yang membantu kami.
| Pertanyaan 3: Bagaimana menangani Konflik atau dikotomi antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan? |
Chair AAAH: Di China terjadi pula hal ini, tidak adakomunikasi baik antara Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, sebagai contoh, untuk perawat terjadi over supply sehingga banyak yang tidak bisa bekerja pada bidangnya. Kedua Kementerian berusaha mengatasi hal ini.
Thailand: Kita harus membikin stategi, dengan menyusun steering commitee untuk pengembangan dan pelaksanaan kepemimpinan antara Kemenkes dan Kemendikbud serta perhimpunan profesi. Tapi harus ada action dalam produksi, termasuk pengembangan health system dan rural health.
| Pertanyaan 4: Apa rencana untuk menguatkan link AAAH dengan member country, serta bagaimana ekspansinya? |
Chair AAAH: Kami akan terus menyelenggarakan annual confence, mengembangkan websites, dan saling menceritakan berbagai perngalaman dari tiap-tiap negara.
Chair Elect: AAAH akan semakin menggunakan focal point di tiap negara untuk mengembangkan hubungan kerjasama antar negara.
Thailand: Sebuah network hanya akan jalan kalau semua member merasa mendapat manafaat. Jadi adanya konferensi dan berbagai kegiatan lainnya merupakan hal yang harus dirasakan manfaatnya oleh anggota.
Kesimpulan Terakhir:
Focal Point tiap negara sebaiknya harus bisa berkordinasi dengan jaringan national.AAAH tidak bisa langsung menangani. Kegiatan yang utama terjadi di nasional, bukan di AAAH.Kita tidak hanya menjalankan riset, namun juga kalau bisa ikut mempengaruhi kebijakan.
Hari Pertama

Bangkok – Pertemuan ini diawali oleh Dr. Junhua Zhang, Chair of SC dalam pertemuan AAAH ke-7 yang dihadiri sekitar 250 wakil dari negara-negara di Asia Pacific, mulai dari Mongolia hingga Australia. Hal yang ditekankan bahwa perlu ada respon strategis dalam hal Human Resources for Health untuk menghadapi pencapaian MDGs dan adanya himbauan untuk upaya Universal Coverage di seluruh dunia. Berbagai usaha ini perlu dijalankan secara nyata. Wakil dari Kementerian Public Health menyatakan perlunya pengembangan kepemimpinan tenaga kesehatan sejak usia muda. Setelah pidato-pidato pembukaan, dilanjutkan dengan pemberian Award AAAH untuk dua pelaku pelayanan kesehatan di Nepal dan Burma.
Pertama, Khima Kumari Poudel adalah seorang pembantu bidan di Nepal yang diberi penghargaan karena usahanya yang sangat gigih dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kedua, yaitu pemberi pelayanan dari Burma bernama Dr.Myint Thein Tun, selau Kepala Dinas Kesehatan Kota Paukkaung. Award ini diberikan karena dedikasinya selama puluhan tahun untuk pengembangan kesehatan ibu di daerahnya. Kandidat dari Indonesia belum terpilih dalam Award AAAH tahun ini.
Sesi 1 setelah pembukaan adalah Sidang Pleno yang membahas Pengembangan Kepemimpinan dan Tantangan untuk Penguatan Sistem Kesehatan. Sidang Pleno 1 dipimpin oleh Dr. Budihardja MPH, mantan DirJen Gizi dan KIA Kemenkes. Pembicaranya adalah:
- Prof. Laksono Trisnantoro, Ketua S2 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, IKM, Universitas Gadjah Mada
- Prof. Sanjay Zodpey, Director-Indian Institute of Public Health
- Dr. Muhammad Mahmood Afzal, Head of Country Facillitation Team, Global Health Workforce Alliance, Geneva.
Sesi 1 diawali dengan pembukaan oleh moderator yang menyatakan bahwa kepemimpinan dalam HRH merupakan komponen penting untuk pencapaian status kesehatan masyarakat. Dalam diskusi akan diawali oleh pengalaman Indonesia dalam pengembangan kepemimpinan di KIA yang bersifat multi-aktor, lintas sector dan mempunyai target penurunan kematian. Kemudian pembicara kedua membahas mengenai konsep kepemimpinan dan penanganannya secara makro. Pembicara ketiga membahas mengenai peran dari Country Coordination and Facilitation untuk pengembangan SDM Kesehatan di Negara-negara anggota WHO.
Pembicara 1, Prof Laksono Trisnantoro
pada intinya menyatakan bahwa pengembangan kepemimpinan dalam HRH untuk mencapai penurunan kematian KIA harus dilakukan dengan prinsip memahami bahwa kegiatan KIA merupakan sebuah jaringan. Dalam Jaringan tersebut, misal di kabupaten, terdapat berbagai pemimpin yang terbagi atas pemimpin birokrasi kesehatan (KaDinkes di level kabupaten), pemimpin politik pemerintahan (bupati), pemimpin teknis kesehatan (spesialis atau dokter, atau taskshifting ke profesi lain yang mempunyai komitmen dan paling tinggi pendidikannya dalam ilmu kesehatan), serta pemimpin masyarakat. Situasi kepemimpinan tidak mudah karena belum terkoordinasi, sementara itu pemimpin teknis kesehatan seperti spesialis masih banyak yang belum sadar akan perannya.
| Materi presentasi Prof. Laksono Trisnantoro. |
Pembicara 2, Prof Sanjay Zodpey
menyatakan bahwa ada krisis SDM kesehatan di dunia. Secara kuantitatif diperkirakan ada kekurangan sebanyak 4 juta SDM kesehatan di berbagai profesi. Disamping itu ada mal-distribution. Sebagai respon untuk krisis setiap Negara harus mempunyai strategi dalam SDM kesehatan. Selanjutnya Prof Sanjay membahas mengenai situasi di India yang mengeluarkan berbagai kebijakan seperti adanya Konsil Kedokteran, Konsil Perawatan, peningkatan mutu pendidikan kesehatan dan kedokteran, serta adanya Task-Force untuk pengembangan Public Health. Diharapkan pemerintah pusat menjadi pemimpin dalam pengembangan kebijakan SDM kesehatan.
Pembicara 3, Dr MH Afzal
memaparkan mengenai peran Country Coordination and Facilitation (CCF) dari Global Health Workforce Alliance dengan pengalaman di Pakistan. Sejak tahun 2009 CCF yang berbasis di Geneva telah memberikan support untuk 25 negara di dunia untuk menggunakan pendekatan CCF untuk kebijakan SDM. Berbagai negara seperti Pakistan, Nepal, Afganistan dan Indonesia, telah berhasil melaksanakan dengan dukungan CCF. Konsultan luar yang menilai mengenai CCF mengakui manfaatnya di berbagai negara Afrika. Salahsatu kunci pentingnya adalah bagaimana mendorong diskusi kebijakan dengan pengambil kebijakan. Berbagai materi mengenai CCF dapat dibaca di www.aaahrh.org
Setelah presentasi dilakukan diskusi selama 30 menit. Sebagian besar komentar dan pertanyaan ditujukan kepada Prof. Laksono Trisnantoro.
Ada beberapa pertanyaan sebagai berikut di Termin 1:
Komentar 1 dari Nepal : Mengapa Leadership. Kepemimpinan untuk memotivasi dan mempengaruhi agar terjadi perubahan di lapangan. Contoh dari Nepal menunjukkan hal tersebut. Saya sepakat dengan isi dari seluruh pembicara.
Komentar 2 dari Prof Syeh, India. Saya sangat terkesan dengan presentasi Dr. Laksono. Ada kesamaan antara Indonesia dengan India. Kepala Dinas Kesehatan berada dalam posisi yang susah dan sering dijadikan sasaran kesalahan kalau ada kegagalan dalam pencapaian status kesehatan. Mereka kurang didukung oleh wewenang dan anggaran untuk memimpin. Hal ini merupakan tantangan yang perlu dibahas di AAAH secara kontinyu.
Komentar 3 Prof Ajun dari Nepal: Saya tertarik dengan pernyataan Dr. Laksono. Apakah sudah ada pengembangan kurikulum di fakultas kedokteran mengenai system kesehatan dan kepemimpinan? Kita perlu untuk memperkuat kepemimpinan sejak dari pendidikan.
Komentar 4 dari Hanoi :Bagaimana Dr. Laksono bisa menyampaikan isu penting mengenai pengembangan leadership ke Menteri Keuangan yang harus mendanai pelatihannya? Mohon di beri tahu.
Kementar 5. Dr. Ohta: Bangladesh. : Apakah Indonesia akan mengembangkan kegiatan kepemimpinan di luar KIA
| Ringkasan Jawaban Prof Laksono Trisnantoro di Termin 1: Ya… kepemimpinan adalah sebuah hal yang perlu dibuktikan di lapangan apakah ada pengaruh atau tidak. Seorang pemimpin harus mempunyai pengaruh dan dalam kasus di program KIA adalah menurunnya kematian ibu dan anak. Untuk Prof Syed dari India: kepemimpinan kepala Dinas Kesehatan ini memang yang paling unik karena dalam jaringan KIA mereka harus “memimpin” para “pemimpin lain” yang lebih powerful, lebih senior, dan lebih tinggi status social ekonominya. Celakanya mereka rentan terhadap pemecatan karena adanya power Bupati. Mungkin sama dengan di India. Oleh karena itu pemimpin teknis seperti spesialis harus banyak aktif. Tidak bisa masalah MDG dibebankan kepada pemimpin Dinas Kesehatan saja. Di level nasional Ketua Perhimpunan Ahli harus aktif dan berperan dalam merancang kebijakan SDM nasional. Untuk Prof Adjun, sejak 3 tahun yang lalu secara resmi Fakultas Kedokteran UGM telah memasukkan ke kurikulum pendidikan kedokteran mengenai Sistem Kesehatan dan Kepemimpinan. Topik ini merupakan salahsatu dari topik-topik favorit mahasiswa. Di pendidikan residensi juga sudah diberikan. Kami berharap AAAH dapat mengembangkan hal ini. Untuk Ibu dari Hanoi, pihak Kemenkes tentunya atas persetujuan dari Kemenkeu sudah mendukung kegiatan ini. Masalahnya adalah bagaimana metode yang paling tepat untuk melatih leadership di para pemimpin di lapangan. Kami memilih menggunakan Problem Solving Method. Untuk Dr. Ohta, kami memang merencanakan juga untuk leadership dalam penyakit tidak menular (NCD). Logikanya para spesialis harus bekerja bersama tenaga kesehatan lain dan menjadi pemimpin teknis untuk penanganan NCD di sebuah kabupaten. Sayangnya perhatian spesialis masih rencah. |
Prof Laksono kemudian minta para peserta yang spesialis mengacungkan jari. Ternyata dari 250 peserta hanya sekitar 7 orang yang spesialis. Dari delegasi Indonesia ada yaitu Dr. Wawang Sukarya mewakili KKI. Prof Laksono kemudian mengajak AAAH untuk memberikan kesempatan bicara bagi spesialis pada pertemuan tahunan mendatang.
Komentar/Pertanyaan di Termin 2:
Komentar 6. Ramesh. Nepal. Local Government : Bagaimana penghubung antara dokter yang sangat teknis dengan masyarakat biasa?
Komentar 7, Dr. Untung Suseno: Indonesia. Mengajak spesialis untuk membahas hal-hal seperti ini sangat sulit karena mereka sibuk bekerja. Perlu ada penekanan tentang hal ini.
Komentar 8. Prof Tim dari BRAC Dakka. Leadership tidak sederhana, perlu consensus yang sangat spesifik antar berbagai pemimpin. Komplesitas leadership di kesehatan sangat besar. Sering terjadi kekurangan consensus di berbagai pemimpin yang mempunyai kekuasan besar.
| Ringkasan Jawaban Prof Laksono Trisnantoro pada Termin 2 : Ya pada intinya kami melihat bahwa para spesialis adalah pemimpin pentingan dalam jaringan di system kesehatan. Mereka pemain kunci yang juga harus memberikan pemahaman teknis ke masyarakat seperti yang dinyatakan oleh Ramesh. Mengenai waktu yang sangat sulit bagi spesialis, saya setuju dengan Dr. Untung. Akan tetapi ini tidak menjadi halangan asal ada pemahaman dari para spesialis mengenai konsep “probono”. Konsep ini menyatakan bahwa profesi yang terhormat, dan kaya, seperti pengacara, mereka biasanya mempunyai kebiasaan untuk meluangkan waktu memberikan pelayanan publik bagi mereka yang miskin. Peluangan waktu ini merupakan sebuah tanggung jawab social. Tidak hanya berupa pengobatan gratis tapi juga mendorong pengembangan status kesehatan masyarakat. Saya sudah diskusi dengan banyak spesialis. Mereka sangat berminat, namunmemang tidak tahu harus bagaimana. Untuk Prof Tim, memang sekali lagi saya tekankan bahwa kepemimpinan HRH harus dilihat di level local karena disinilah perubahan pada status kesehatan masyarakat terjadi. Kita tidak bisa hanya terus bicara dan seminar di hotel. Perlu ada action riil di lapangan yang kompleks. Tenaga-tenaga kesehatan tertentu sangat potensial karena walaupun tidak mempunyai power, tetapi mereka mempunyai influence (pengaruh), Sayang masih belum dimaksimalkan karena memang masih sulit. Tapi mari kita mulai dari sekarang. |
Pada penutupan sesi, moderator menyimpulkan sebagai berikut:
We are aware that HRH is a bottleneck for improving health outcomes. To some extent this is due to lack of clarity in messaging and role of the multiple actors, a comprehensive planning exercises and overall policy dialogue. Efforts have been made in such a big way in many countries, however the increased awareness of the need HRH as the backbone of the health systems has not translated into corresponding investments.
Therefore, leadership in articulating policy options is one of the key words in building up a sound HRH for effective health systems to lead to better health outcomes for the populations. Areas that are strategic for articulating sets of policy options include:
- Measuring and monitoring trends of HRH situation, including production, deployment and health labour market.
- Institutional strategies for scaling up education and production of health professionals.
- Embed HRH planning in the sectoral policy dialogue
- Aligning national policy dialogue on HRH plans with wide sector approach and aid-effectiveness initiatives.
- Benchmarking (exchange of experiences) among the countries of the AAAH Network on quality, production, deployment and HRH management
Liputan Khusus dari Bangkok
Berau siapkan “Puskesmas Terapung” di pesisir
Tanjung Redeb- Dinas Kesehatan Kabupaten Berau menyiapkan speedboat sebagai “Puskesmas Terapung” di wilayah pesisir sebagai bentuk komiten untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil.
“Speedboat ini juga sebagai sarana transportasi dokter spesialis, dan untuk membawa peralatan kesehatan,” kata Sekretaris Dinkes Berau, dr Mathius Popang, kepada wartawan, Jumat (7/12).
Menurut dia, puskesmas terapung itu sudah beroperasi sejak 2010. Meski di daerah pesisir ini mayoritas ada puskesmas dan puskesmas pembantu, tetapi Dinkes tetap memberikan pelayanan kesehatan melalui “puskesmas terapung”, khusus untuk melayani warga yang berdomisili di daerah pesisir.
Daerah pesisir itu di antaranya Pulau Derawan, Maratua, Sangalaki, dan pulau terpencil lainnya termasuk Biduk Biduk, Talisayan, Batu Putih serta kecamatan pesisir lainnya.
“Setiap puskesmas terapung ini keliling daerah pesisir, selalu disertai satu orang bidan, dan dua dokter spesialis, berikut perlengkapan kesehatannya. Penugasan dua orang spesialis ini tergantung kebutuhan masyarakat. Artinya, tergantung kasus yang terjadi di daerah tersebut,” ujarnya.
Misalnya di daerah itu sedang musim penyakit kulit dan penyakit mata, maka Dinkes menugaskan dokter spesialis kulit dan spesialis mata.
Untuk bidan, kata Mathius, untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil.
“Ini kami lakukan sekaligus untuk menekan angka kematian ibu dan anak,” lanjut mantan kepala Puskesmas Kampung Bugis, Tanjung Redeb ini.
Dijelaskan juga, penugasan dokter spesialis ke daerah pesisir ini, pihaknya berkoordinasi dengan dokter, terutama soal kesiapan dokter yang bersangkutan.
“Peran puskesmas setempat itu adalah stabilisasi kondisi pasien, agar kondisi pasien ini tidak semakin parah, sembari menunggu kedatangan dokter spesialis yang bersangkutan. Jadi ketika terjadi kasus tertentu menimpa salah seorang pasien, tidak langsung dirujuk ke rumah sakit, sepanjang masih bisa ditangani oleh pihak puskesmas,” ujarnya.
Ditanya bagaimana dengan peningkatan pelayanan kesehatan kepada warga yang berdomisli pedesaan atau hulu, pihaknya menggunakan pelayanan puskesmas keliling melalui darat.
“Karena dapat ditempuh menggunakan transportasi darat, kita gunakan kendaraan roda empat,” jelas Mathius.
Disinggung soal anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, dikatakan Mathius, tahun 2013 mendatang pihaknya mendapatkan bantuan dari Pemprov Kaltim sebesar Rp 250 juta.
Sementara dana dari APBD Berau tersedia Rp 300 juta lebih. “Kami berharap dengan adanya bantuan dana tersebut, program kami ini semakin lancar dan semakin maksimal,” katanya.
Sumber: antaranews.com
Wow, Ternyata Penderita AIDS Tertinggi Di Jakarta
Jakarta: DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah kasus penularan HIV/AIDS tertinggi, hal tersebut terungkap pada Seksi Surveilans Epidemiologi HIV/AIDS Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hal tersebut terungkap pada saat jumpa pers peringatan Hari/AIDS Sedunia yang digelar di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (07/12).
Data terakhir Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyuluhan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Juni 2012, secara kumulatif jumlah kasus AIDS berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menempati posisi pertama, disusul Papua, dan Jawa Timur. Sementara berdasarkan prevalens kasus AIDS per 100.000 penduduk di tingkat provinsi, DKI Jakarta menempati posisi ketiga setelah Papua (pertama) dan Bali (kedua).
Sedangkan untuk Angka kumulatif orang dengan AIDS di DKI sejak virus ini ditemukan hingga September 2012 tercatat 6.299 jiwa.
Dan jumlah kasus AIDS baru di DKI Jakarta sejak Januari 2012 hingga 21 Septermber 2012 adalah 649 kasus dengan angka kematian mencapai 168 jiwa.
Namun demikian, angka tersebut adalah angka kumulatif yang berhasil terdata dari mereka yang memiliki kesadaran untuk melakukan konseling dan tes HIV sukarela atau voluntary counselling and HIV testing (VCT) sehingga diketahui status HIV-nya.
“Dengan kata lain, fenomena gunung es masih terlihat dengan masih banyaknya kasus HIV dan Aids yang belum terungkap. Inilah tantangan semua pihak, khususnya yang aktif menanggulangi HIV Aids di Jakarta,” kata Dicky Alsadik, Penanggungjawab Program HIV/ AIDS Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu dalam rangka merayakan hari Aids Sedunia yang jatuh 1 Deseber kemarin, KPAP DKI akan menggelar berbagai macam kegiatan berupa bakti sosial yaitu pemeriksaan kekebalan tubuh (CD4).
Acara tersebut akan berlangsung disilang monas.
Sumber: indonesiarayanews.com
Pemerintah berupaya tekan angka kematian ibu
Medan – Pemerintah terus berupaya menekan angka kematian ibu dan bayi serta gizi buruk mengingat hingga saat ini ketiga hal tersebut masih cukup tinggi terjadi terutama di daerah-daerah.
“Pemerintah memproyeksikan tiga program prioritas pada tahun 2015, yakni menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan gizi buruk,” kata Direktur Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI, Slamet Riyadi Yuwono di Medan, Kamis.
Sebelumnya telah ada kesepakatan global, yakni tahun 2015 Indonesia harus bisa menekan angka gizi buruk dari 17,9 persen menjadi sekitar 15 persen. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2007 dari 34/1000 menjadi 23/1000.
“Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 228/100.000 kelahiran hidup menjadi 102 per 100 ribu kelahiran hidup tahun 2015. Maka perlu upaya ekstra keras, untuk mencapai itu,” katanya.
Penyebab banyak ibu meninggal saat melahirkan, kata dia, terjadi akibat perdarahan, infeksi, eklamsi (tekanan darah meningkat), yang lebih disebabkan karena saat hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya.
“Kenapa tidak memeriksakan kehamilannya, karena tidak punya uang,” ujar Slamet.
Maka, lanjut dia, negara menjamin ibu hamil, baik miskin ataupun kaya harus mau berobat di tempat pelayanan kesehatan dan diatur tenaga kesehatan lalu diatur untuk KB-nya setelah melahirkan.
“Karena umumnya kematian melahirkan terjadi pada kehamilan ketiga dan empat. Sekarang tidak ada batasan kehamilan berapapun ditanggung oleh negara ketika tidak punya uang sepanjang dia menggunakan KB. Kita lakukan roadshow ini untuk melihat pelaksanaan jampersal dan menyerap saran-saran yang ada,” katanya.
Ia mengatakan melalui program Jampersal (jaminan persalinan) menjamin ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan sebanyak 4 kali yaitu 3 bulan kehamilan pertama sebanyak 1 kali, 3 bulan kehamilan kedua sebanyak 1 kali dan 3 bulan kehamilan terakhir sebanyak dua kali pada waktu mau melahirkan.
“Bila ada pengutipan biaya beritahu infonya dan data yang konkrit. Ada sanksinya,” katanya.
Sumber: antaranews.com









