Reportase

Atribut Kepemimpinan Sebagai Dasar Sinergi

Antara Pemimpin Klinik dengan Direktur RS Pendidikan dan Rujukan

Yogyakarta, 13 Oktober 2017

Seminar lanjutan tentang atribut kepemimpinan sebagai dasar sinergi antara pemimpin klinik dengan direktur rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan kembali digelar pada 13 Oktober 2017 di ruang senat utara FK UGM. Pertemuan ketiga ini bertujuan untuk mendengar pandangan dari asosiasi rumah sakit yang diwakili oleh drg. Edi Sumarwanto, MM, MHKes. selaku Wasekjen PERSI. Kegiatan ini diselenggarakan melalui webinar dan diikuti secara online oleh direksi rumah sakit pendidikan dan rujukan nasional, pemimpin klinis, ARSADA, staf dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, dan peserta terkait.

Pada sesi pertama, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Departemen HPM FK UGM menekankan bahwa keberadaan dua jenis kepemimpinan di rumah sakit, dalam hal ini direksi dan pemimpin klinis perlu disinergikan agar kinerja pelayanan kesehatan semakin memuaskan sekaligus mencegah terjadinya kegagalan pencapaian indikator yang diharapkan dari setiap rumah sakit. Situasi nyata di lapangan menemukan adanya direksi yang kurang termotivasi untuk mengembangkan rumah sakitnya sendiri dan dokter spesialis yang lebih memilih pelayanan sekunder melatarbelakangi pentingnya sinergisasi diantara keduanya untuk dilakukan.

Secara teoritis, terdapat empat elemen kunci kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin meliputi menetapkan visi, memobilisasi komitmen individu, memicu kemampuan organisasi dan mempunyai karakter pribadi yang baik. Namun, sungguh sangat disayangkan saat melihat hasil survei self assessment dari PKMK FK UGM yang memperlihatkan bahwa masih lemahnya kemampuan direksi dalam menggerakkan komitmen orang lain. Potret tersebut sebagai bukti konkrit bahwa kriteria kepemimpinan direksi memang perlu untuk diukur agar proses pemilihan direksi mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki karena akan menentukan perubahan ke depannya.

drg. Edi Sumarwanto, MM, MHKes memandang bahwa direksi dan pimpinan klinis memang harus mempunyai atribut kepemimpinan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikan dan rujukan. Edi menyampaikan terdapat berbagai kompetensi yang harus dimiliki. Kemampuan menjadi provokator sehingga dapat merealisasikan cita-cita luhur. Kemampuan menjadi mediator untuk mengatasi timbulnya konflik. Dalam merumuskan kompetensi, bukan hanya dari aspek manajemen saja melainkan juga sisi ilmu sosial dan psikologi yang menjadi bekal bagi direksi dan pemimpin klinis dalam menjalankan peran leadership.

Di rumah sakit daerah umumnya terdiri dari dua kelompok, yaitu dokter dari akademisi (fakultas) dan dokter pemerintah daerah (dokter pendidik klinis). Memang tidak mudah untuk menggabungkan keduanya. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari direksi mendukung sinergitas antara kedua kepemimpinan tersebut. dr. Umar Wahid, Sp.P. sebagai perwakilan ARSADA, menambahkan bahwa kemampuan komunikasi menjadi poin yang juga tidak kalah penting karena pola komunikasi diantara berbagai profesi itu berbeda, misalnya komunikasi antara spesialis atau dari atasan ke bawahan. Kemudian seorang pemimpin juga harus dapat mengayomi semua staf yang bekerja di rumah sakit.

Dalam menjalankan tugasnya, tidak dipungkiri bahwa dokter tidak bekerja sendiri namun juga bersama berbagai profesi lainnya seperti bidan, perawat dan sebagainya. Oleh karena itu, pasti membutuhkan keterampilan menjalin kerja sama dengan profesi lainnya. Pada saat ini, di dalam proses pendidikan dokter telah ditambahkan aspek pendidikan interprofesional atau lintas profesi yang diharapkan untuk meningkatkan keterampilan kerja sama dokter untuk diaplikasikan pada saat bekerja di rumah sakit.

Heru R. Aryadi juga dari perwakilan ARSADA menegaskan bahwa sebelum berpikir lebih jauh tentang atribut kepemimpinan, penting juga untuk membahas tentang kriteria direksi yang kompeten karena berperan penting sebagai pintu gerbang sebelum proses penilaian. Seperti meninjau legalitas ijazah, apakah berasal dari lulusan manajemen rumah sakit atau tidak. Pengalaman bekerja yang dimiliki, minimal pernah menjadi kepala bidang atau wakil direktur sehingga telah mempunyai gambaran dalam mengelola rumah sakit. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan seminar dan diskusi ilmiah untuk meningkatkan update isu-isu terkini.

Leadership sering sekali dikatakan sebagai bagian dari seni sehingga tidak bisa diukur. Anggapan tersebut berdampak terhadap pemilihan direksi rumah sakit yang sering kali menjadi pilihan politis terutama karena kedekatan dengan pimpinan daerah. Berdasarkan peraturan, yaitu PP No 18 Tahun 2016 telah menyebutkan secara jelas bahwa rumah sakit sebagai unit fungsional dan dipimpin oleh direktur dengan latar belakang tenaga medis yang merangkap tugas tambahan, kemungkinan dapat menimbulkan masalah di daerah. Mengingat tidak semua daerah didukung dengan sumber daya manusia seperti dokter spesialis yang mencukupi.

Pada intinya, ada kesepakatan bahwa atribut kepemimpinan ini perlu untuk dikuantifikasi dan didetilkan dengan beberapa kriteria yang sifatnya universal dan spesifik pada direksi maupun pemimpin klinis. Rekomendasi kriteria kepemimpinan dari berbagai pihak seperti asosiasi rumah sakit memanga sangat diharapkan, nanti nya akan diformulasikan dalam bentuk naskah akadamik untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Kesehatan sebagai acuan dalam pemilihan direksi rumah sakit.

Reporter : Dian Mawarni

KANKER payudara merupakan penyakit yang ditandai dengan tumbuhnya sel abnormal, tidak terkontrol pada kelenjar dan jaringan payudara. Karenanya, bagi wanita wajib mewaspadainya.

Guna mencegah dan mengerti bagaimana mewaspadai timbulnya gejala kanker payudara, Siloam Hospitals Grup, melalui Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, berkewajiban mengedukasi masyarakat, khususnya bagi warga di Yogyakarta.

“Oktober merupakan bulan International Breast Cancer. Kami mengajak masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kualitas kesehatan perempuan khususnya pencegahan akan kanker payudara,” papar dr Shinta Vebriana SpB dari RS Siloam Yogyakarta melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/10).

Menurut Shinta, deteksi dini penting dilakukan, agar sejumlah langkah secara medis dapat segera ditentukan.

“Dengan deteksi dini, misalnya jika ditemukan benjolan di payudara, maka secara medis bisa kita ambil langkah efektif guna pencegahan pun tahap pengobatan,” imbuhnya.

Adapun melalui dukungan akan kampanye Breast Cancer Day, RS Siloam Yogyakarta meluncurkan paket deteksi dini kanker payudara dengan harga spesial. Ada dua pemeriksaan yang dapat dipilih untuk deteksi kanker payudara ini, yang pertama ialah mammografi dengan nilai Rp350.000 dan pemeriksaan kedua melalui USG Mammae senilai Rp250.000.

Kedua paket ini diluncurkan sebagai bentuk kepedulian RS Siloam Yogyakarta atas pentingnya melakukan deteksi dini kanker payudara sesuai dengan kampanye pencegahan kanker payudara sepanjang Oktober. (RO/OL-2)

Sumber: mediaindonesia.com

Selama kurang lebih sudah empat tahun berdiri, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan – Universitas Jenderal Soedirman (RSGMP Unsoed) Purwokerto kini pantas berbangga hati. Pasalnya, Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) telah merilis hasil akreditasi versi 2012 pada Jumat (13/10/2017) bahwa RSGMP Unsoed dinyatakan terakreditasi tingkat paripurna (lima bintang).

Dari 31 RSGMP di Indonesia, RSGMP Unsoed merupakan satu – satunya yang terakreditasi, dan berhasil meraih tingkat paripurna se-Indonesia. Akreditasi paripurna sendiri merupakan bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Direktur RSGMP Universitas Jenderal Soedirman, drg. Arwita Mulyawati, MH.Kes mengungkapkan rasa syukur dan bangga bahwa seluruh komponen RSGMP Unsoed bisa bekerja sama sebagai insan rumah sakit dan menganggap akreditasi ini penting.

“Karena akreditasi itu sangat berkaitan dengan kelangsungan RSGMP ke depannya. Di dalam akreditasi tertanam sistem yang harus kita penuhi dan kita lewati,” jelas Direktur RSGMP Unsoed yang didampingi Koordinator Sistem Informasi Unsoed, Ir. Alief Einstein, M.Hum, Minggu (15/10/2017).

Arwita berharap, pada tahun berikutnya RSGMP Unsoed akan menerapkan standar yang lebih ketat.

“Kita masih harus terus belajar dan mempertahankan yang sudah ada.Tiga tahun lagi kita sudah dengan standar yang berbeda yakni menerapkan standar – standar internasional,” ungkapnya.

Dijelaskan juga, akreditasi versi 2012 yang berlangsung di RSGMP Unsoed dilakukan selama tiga hari pada 12 – 14 September lalu. Dalam hal ini,RSGMP Unsoed berhasil melewati tiga tahap indikator penilaian, yaitu area manajemen, area klinis, dan keselamatan pasien.

Pada hari pertama dilakukan presentasi oleh Direktur RSGMP Unsoed  kepada Tim Akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebanyak tiga orang, kemudian dilanjutkan pada hari kedua, menelusuri setiap area RSGMP untuk membuktikan hasil laporan yang ada di dokumen dengan kondisi di lapangan. Pada hari ketiga , wawancara dengan pimpinan universitas terkait kontribusi dan komitmen pimpinan terhadap RSGMP Unsoed.(SM)

Sumber: koranbernas.id

Sebelumnya manajemen PT Siloam International Hospitals Tbk pernah mengatakan bahwa pihaknya siap mengucurkan dana hingga Rp 1,5 triliun pada 2015. Sesuai rencana, dana itu akan digunakan untuk konstruksi dan akuisisi rumah sakit baru, serta pembangunan klinik kesehatan.

Direktur Network Development Siloam Anang Prayudi mengungkapkan, pihaknya menargetkan sebanyak enam unit rumah sakit baru pada 2015. Sebanyak 4 unit akan dibangun sendiri, sedangkan sisanya berasal dari akuisisi. “Nilai investasi satu unit rumah sakit diperkirakan memakan biaya sebesar US$ 25 juta, mulai dari tanah hingga bangunan. Sementara itu, dana untuk akuisisi dianggarkan sekitar Rp 250 miliar,” kata Anang beberapa waktu lalu.

Selain rumah sakit, perseroan juga akan membangun klinik kesehatan atau rumah sakit mini yang hanya berkapasitas 40 tempat tidur. Klinik bernama Siloam Express itu bisa merawat pasien dengan rata-rata lama menginap dua hari. Adapun penyakit yang bisa ditangani adalah penyakit akut.

Pembangunan satu Siloam Express membutuhkan dana investasi sebesar US$ 2 juta. Hingga 2017, perseroan berharap bisa memiliki 25 unit klinik. Tahun ini, sebanyak empat unit Siloam Express akan dibangun di Bekasi, DKI Jakarta, dan Surabaya. Empat unit pertama diharapkan mulai beroperasi pada Oktober dan November 2015.

Sementara itu, pada 2015, afiliasi Grup Lippo itu menargetkan pendapatan bersih operasional sebesar Rp 3,6 triliun, atau naik 48% dibandingkan realisasi 2014 senilai Rp 2,4 triliun. EBITDA diperkirakan melonjak hingga 92%, atau menjadi Rp 868 miliar dibandingkan tahun lalu senilai Rp 452 miliar.

Manajemen Siloam pernah mengungkapkan, pertumbuhan pendapatan bersih operasional (net operational income/NOR) perseroan diproyeksikan pada kisaran 35 – 38% dalam tiga tahun mendatang. Adapun EBITDA diperkirakan naik pada rata-rata 58 – 62% hingga 2017.

Sementara itu, pertumbuhan pendapatan dan laba akan ditopang oleh pembangunan rumah sakit baru serta peningkatan kapasitas operasional rumah sakit yang telah dibuka. Saat ini, Siloam mengoperasikan 20 rumah sakit yang tersebar di 15 kota.

Pada 2017, Siloam menargetkan hingga lebih dari 50 rumah sakit yang berada pada 30 kota dan wilayah di seluruh Indonesia. Sedangkan kapasitas tempat tidur diharapkan bertambah dari saat ini 4.400 tempat tidur menjadi hingga 10.000 tempat tidur. (ID/gor)

Sumber: beritasatu.com

Sekertaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaedi mengecam tindakan LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) yang dengan sengaja melakukan tindakan persikusi terhadap seorang dokter di
RS Arya Medika, Tangerang.

“itu langsung melakukan persikusi. Terhadap LSM itu IDI sangat ingin ada klarifikasi dari pihak LSM karena dia sudah melakukan tindakan yang istilahnya main hakim sendiri,” kata Adib saat dihubungi JawaPos.com, Jakarta, Minggu (15/10).

Adib menuturkan, Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Seharusnya LSM KPK tersebut tidak main hakim sendiri. Apabila kaitannya ada pelayanan kesehatan yang kurang baik dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik.

“Kalau pun ada permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan kan bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik,” ucap Adib.

Dengan adanya peristiwa itu, Adib sudah meminta IDI Banten untuk melakukan koordinasi di wilayahnya. Kemudian meminta LSM KPK itu untuk mengklarfikasi tindakan semena-mena kepada dokter di RS Arya Medika.

“Sudah meminta teman-teman IDI Banten untuk melakukan koordinasi di wilayahnya. Kemudian meminta (klarifikasi) pihak LSM KPK itu, karena kami menganggap tindakan itu adalah persikusi terhadap tenaga kesehatan,” jelas Adib.

Sebelumnya, beredar video memperlihatkan sekelompok orang yang mengaku LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) mengancam seorang dokter di rumah sakit Arya Medika karena diduga menolak pasien hingga akhirnya meninggal.

Peristiwa itu ramai di media sosial. Videonya diunggah ke Youtube dengan judul RS Arya Medika Menolak Pasien, Akhirnya Meninggal di Mobil Saat Perjalanan ke RS Lain.

Dalam video dengan berdurasi tiga menit itu memperlihatkan seorang wanita yang tengah duduk di bangku belakang mobil sambil memangku seorang wanita yang merupakan pasien.

Saat itu tampak pasien wanita ditutupi kain. Pada video pun terdapat keterangan kejadian tentang penolakan Rumah Sakit Arya Medika hingga menyebabkan pasien meninggal

Dalam video itu memperlihatkan sekelompok orang yang mengaku LSM KPK mengamuk kepada seorang dokter karena diduga menolak pasien yang tengah dalam keadaan sekarat hingga akhirnya meninggal.

(cr5/JPC)

Sumber: jawapos.com

JAKARTA — Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza mendapatkan predikat sebagai rumah sakit terbersih dan terhigienis di antara seluruh rumah sakit yang ada di Jalur Gaza, Palestina.

Menurut siaran pers dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang diterima di Jakarta, Ahad (15/10), rumah sakit karya anak bangsa yang menjadi kebanggaan itu mengharumkan nama Indonesia di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza.

Apalagi predikat tersebut diraih Rumah Sakit Indonesia selama dua tahun berturut-turut sejak beroperasi pada Desember 2015. Kementerian Kesehatan Palestina memberikan penghargaan sebagai rumah sakit terbersih kepada Rumah Sakit Indonesia dalam acara yang rutin diselenggarakan setiap tahun.

Selain Rumah Sakit Indonesia yang menjadi rumah sakit utama di wilayah utara, juga terdapat sejumlah rumah sakit besar lain di wilayah Jalur Gaza.

Rumah sakit itu antara lain Rumah Sakit Assyifa yang menjadi rumah sakit utama di pusat kota Gaza, Rumah Sakit Eropa  di selatan Jalur Gaza dan Rumah Sakit Pemerintah Yordania yang berada di kota Gaza.

Sumber: republika.co.id

(PEKANBARU) – Rumah sakit jiwa Tampan Provinsi Riau, melaksanakan Penandatanganan perjanjian kerjasama dalam Rehabilitas Medik dan Keperawatan Rehabilitasi Napza pada hari Rabu 11/10/2017.

Penandatangan yang dilaksanakan di Aula Rumah sakit jiwa Tampan Provinsi Riau di hadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mami Nazir, Pejabat Kemenkumham Herpan SH, Pejabat BNN, kepala dinas sosial provinsi Riau yang diwakili oleh Suratno, yayasan satu bumi dan yayasan mesisuar.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, dr Haznelli Juita mm, mengatakan, kegiatan ini merupakan program pemerintah juga untuk memberikan penanganan terhadap masyarakat yang mengalami kecanduan barang narkotika untuk direbialitasi, Yang mana diterangkan oleh haznelli, kita juga ada menerima dari kemenkumHam diprovinsi riau yang diserahkan nya untuk direbialitasi.

Dari itu Promosi dan preventif nya juga harus dilakukan.

sementara Dr.Drg Sri Asih Gahayu sebagai wakil Direktur Medik Keperawatan menjelaskan, rehabilitasi Napza adalah, Rehabilitasi berbasis rumah sakit, dan rehabilitasi Nazpa ini suatu proses kegiatan pengobatan dan pemulihan pecandu narkotika baik fisik, mental maupun sosial.

Adapun tujuannya agar mantan pecandu dapat kembali melaksanakan fuksi sosialnya sesuai dengan norma norma hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.

Dengan kegiatan ini, Kadis kesehatan Riau, Mimi Nazir memberika Apresiasi kepada rumah sakit jiwa Tampan yang telah melaksanakan Penandatanganan kepada beberapa instansi terkait mengenai penanganan rehabilitasi Napza.

Mimi Nazir juga Berharap kegiatan ini dapat lebih di tingkatkan lagi dan terus melakukan kerja sama dengan stok holder yang lainnya, singkatnya. Pejabat KemenkumHam, Herpan SH sangat menyambut baik dengan kegiatan penandatangan ini, muda mudahan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, untuk membantu masyarakat, singkatnya. (ml.TN)

Sumber: topiknews.com

Untuk yang ketiga kalinya, RSHS menjadi nara sumber dalam Webinar Diskusi Ilmiah pada Jumat (15/09) lalu. Webinar kali ini bertema tentang pengalaman RSHS dalam meraih akreditasi KARS. Pada kesempatan ini Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSHS, Dr. Susi Susanah,dr.,Sp.A(K),Mkes memberikan presentasi tentang perjalanan RSHS dalam meraih akreditasi KARS.

Menurut Dr. Susi, kunci keberhasilan akreditasi adalah adanya kerjasama, komitmen tinggi, kompetensi dan koordinasi yang baik antar warga RSHS. Akreditasi adalah kegiatan yang wajib bagi semua rumah sakit oleh karena itu haruslah mendapat perhatian dari semua pihak terkait.

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Susi Susanah,dr.,Sp.A(K),Mkes membocorkan rahasia RSHS sehingga dapat meraih akreditasi paripurna KARS yaitu selalu siap, gembira dan semangat. “ Saat menghadapi akreditasi tetaplah tenang dan percaya diri dan serius tapi santai namun tentunya  setelah melakukan upaya persiapan maksimal” ungkapnya.  Dalam kesempatan tersebut juga diuraikan profil mutu RSUP Dr. Hasan Sadikin. ***

Sumber: rshs.or.id

 Jakarta – Penerapan INA CBGs atau pembayaran dengan sistem “paket” dalam penerapan tarifnya tidak mendasarkan pada upah minimum daerah. Sehingga menyebabkan banyak rumah sakit di Indonesia kesulitan dalam membayar biaya pekerja seperti di kawasan Jabodetabek.

“Akibatnya, banyak pekerja rumah sakit yang sulit mendapatkan upah layak dan bahkan kehilangan pekerjaan (terkena PHK),” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES/R), Idris Idham, di Jakarta, Rabu (11/10).

Idris mencontohkan, pasien didiagnosa thypoid diklaim oleh BPJS Kesehatan dengan sistem tersebut biayanya sebesar R3 juta.

“Nah baik itu di Aceh, Jakarta, Jawa Tengah dan lainnya diklaim sama oleh BPJS. Padahal di Jakarta upah minimumnya Rp3,3 juta. Sedangkan di Jawa Tengah upah minimumnya Rp1,5 juta,” kata Idris, kepada Antara.

Akibatnya, daerah-daerah yang UMP-nya masih kecil pengusahanya meraup untung besar. Tetapi di Jabodetabek rumah sakit kesulitan yang berdampak kepada pekerja di rumah sakit. Yaitu negosiasi upah yang sulit dan banyaknya tenaga kerja yang di-PHK kemudian diganti outsourcing agar bisa dibayar murah.

“Ini benar-benar sistem yang gila dan tidak manusiawi,” sesal Idris Idham. (IMC03)

Sumber: imcnews.id