manajemenrumahsakit.net :: Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumsel berwenang merekomendasikan sanksi bagi rumah sakit di Sumsel yang melalaikan kewajibannya terhadap pasien.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, Lesty Nuraini kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel mengatakan, dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil tindakan adminiitratif berupa teguran, teguran tertulis dan/atau denda dan pencabutan izin sesuai pasal 54 ayat 5 UU No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
“Kan ini untuk perlindungan hukum supaya tidak abu-abu,” tegasnya saat ditemui, Pemprov Sumsel, Selasa (28/7).
Dia menambahkan, BPRS Provinsi Sumsel yang nantinya terbentuk sesuai dengan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) akan berada di bawah Dinkes Sumsel.
Meski demikian, BPRS provinsi akan bersifat independen dan merupakan jaringan dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (BPRSI).
BPRSI sendiri merupakan unit non struktural di kementerian yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. BPRSI akan langsung bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
“BPRS provinsi ini nanti akan berada di Dinkes Provinsi, tetapi sifatnya independen. Kami akan membentuk tim untuk memilih siapa yang menjadi ketua. Tahapan pemilihan ketua itu yang menentukan terakhirnya gubernur,” ujarnya. [sri]
Sumber: rmolsumsel.com