Jakarta – Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan ditargetkan berjalan tepat waktu, 1 Januari 2014.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan diminta  menyusun sistem informasi terpadu yang secara online memperbarui basis data terperinci tentang pusat-pusat layanan kesehatan, baik rumah sakit (RS) maupun puskesmas.

“Saya harapkan sistem ini selesai pada 2013, agar bisa kita pakai untuk mengambil keputusan,” kata Wakil Presiden Boediono saat memimpin rapat pelayanan kesehatan di kantornya Jakarta, akhir pecan lalu.

Sistem informasi akurat mengenai sekolah sudah tersedia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Langkah serupa juga diharapkan dapat dilakukan Kemenkes.

Sistem informasi kesehatan itu berisi data rinci mengenai jumlah dokter, tenaga medis, persediaan obat, kapasitas, maupun lokasi dilengkapi dengan koordinat geospasial dan foto terakhir.

Kemenkes bersama-sama Kementrian Dalam Negeri harus  merumuskan pembagian peran pusat dan  daerah secara jelas.”Ini penting karena akan ada integrasi antara Jaminan kesehatan secara nasional dan yang diselenggarakan daerah,” kata Wapres.

Pembagian peran itu juga menyangkut beban anggaran. Misalnya, untuk setiap satu rupiah dana yang dikeluarkan pusat, bisa saja ada kontribusi dalam jumlah tertentu dari pemerintah daerah.”Tentu ini harus kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah,”tutur Wapres.

Menteri Koordinator Menteri Agung Laksono pada kesempatan yang sama mengatakan, belum semua daerah mampu menjalankan SJSN.

“Nanti akan ada sekitar 86 juta orang yang menggunakan SJSN,” kata Agung.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, untuk kapasitas RS, pemerintah akan menambah kapasitas sebanyak 16.500 tempat tidur pada 2013 ini. Upaya pemenuhan dilakukan dengan menimbang tingkat utilitas RS atau bed occupancy ratio (BOR).

Jika BOR di satu kabupaten atau kota masih rendah, maka belum menjadiprioritas walaupun menurut perhitungan masih ada kekurangan.

Setelah ada tambahan 16.500 tempat tidur itu, pada 2013 pemerintah menghitung masih ada kekurangan 70.421 tempat tidur. Kekurangan ini rencananya akan dipenuhi pada 2014.

“Kita harus mempersiapkan dari sisi pasokan yang menjadi tanggung jawab pemerintah seperti pasokan dokter, tenaga medis, infrastruktur, obat-obatan, aturan dan ketentuan,” kata Agung.

Sumber: pdpersi.co.id

• Banyak Rumah Sakit Lebih Mementingkan Profit
• April, Penilaian BLUD RSUD Solo Ditarget Rampung
• Atap Rusak dan Bocor, Puluhan Bayi di RSUD Dievakuasi

JAKARTA–DPR menilai masih banyak pengelola rumah sakit yang cenderung lebih komersial daripada mendahulukan kepentingan sosial atau kemanusiaan.

“Kondisi rumah sakit harus siap menerima siapa pun yang membutuhkan pertolongan, jika memang situasinya darurat,” ujarnya, Senin (11/2/2013).

Dia menilai karena sifatnya hanya pertolongan pertama maka wajib menolong, jika kemudian perawatan selanjutnya dapat diarahkan ke rumah sakit yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Jika memang si pasien tidak mampu bayar, biayanya dapat dibukukan sebagai CSR [corporate social responsibility] rumah sakit itu,” tuturnya.

Poempida mencontohkan kasus meninggalnya mahasiswi UI, Annisa Azward akibat tidak mendapat pertolongan secara maksimal dari RS Atmajaya Pluit setelah melompat dari angkutan kota, karena takut jadi korban penculikan.

Anisa ditolak oleh RS Atmajaya Pluit karena tidak dapat membayar uang muka sebesar Rp12 juta, lalu dipindahkan ke RS Koja Jakarta Utara milik pemerintah, sehingga penanganan terlambat dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir.

“Seharusnya pihak rumah sakit swasta tidak menomersatukan uang jaminan, tapi pertolongan pertama terhadap korban yang utama,” ungkapnya.

Sumber: solopos.com

• April, Penilaian BLUD RSUD Solo Ditarget Rampung
• Atap Rusak dan Bocor, Puluhan Bayi di RSUD Dievakuasi
• Legislator Sesalkan RS Atmajaya Tolak Mahasiswi UI

SOLO—Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Solo, Budi Suharto, menargetkan proses penilaian terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Solo rampung April 2013.

“Penilaian BLUD itu kemungkinan April bisa diselesaikan. Tim sudah bekerja. Ada teknis dan nonteknis yang dinilai tim. BLUD ini bisa mendorong kepada RSUD agar memiliki otoritas. Misalnya ada infus habis, RSUD bisa langsung beli tanpa harus menunggu. Dengan BLUD itu sebenarnya memberi keleluasaan bagi RSUD untuk percepatan pelayanan,” tegas Budi saat dijumpai wartawan, akhir pekan kemarin, di Akademi Perawat Nasional Solo.

Tipe C

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Solo, Teguh Prakosa, mengatakan dengan status BLUD, RSUD Solo bisa lebih profesional, tidak lagi mengandalkan APBD. Selain itu, Teguh berharap pelayanan RSUD Solo bisa seperti rumah sakit-rumah sakit swasta lainnya yang mampu berkembang secara mandiri.

“Penilaian itu berlangsung tiga bulan. Kalau selama tiga bulan tidak ada progres dari Pemkot, BLUD tetap jalan. Artinya penilaian itu selesai atau tidak, BLUD tetap harus jalan,” tandas Teguh.

Selesainya penilaian BLUD itu, menurut Teguh, akan berbarengan dengan terbitnya tipe RSUD Solo itu. Dia menerangkan dengan fasilitas yang ada saat ini, RSUD itu berpotensi menjadi RSUD tipe C.

“Sekarang problemnya, kalau itu [RSUD] tidak BLUD, saat butuh perawat atau dokter harus rekrutmen pegawai lewat BKD [Badan Kepegawaian Daerah]. Dengan BLUD, RSUD bisa otonom, bisa merekrut pegawai dan sebagainya,” paparnya.

Kini, alokasi anggaran dari APBD masih penuh. Namun, Teguh lupa nilai anggaran untuk RSUD Solo 2013. Teguh menegaskan dengan BLUD diharapkan target pendapatan yang diperoleh bisa meningkat dari semula Rp600 juta menjadi lebih dari Rp1 miliar.

Sumber: solopos.com

• Atap Rusak dan Bocor, Puluhan Bayi di RSUD Dievakuasi
• Legislator Sesalkan RS Atmajaya Tolak Mahasiswi UI
• Kekurangan Dana, Pelayanan di RSUD WZ Johanes Buruk

Puluhan bayi tersebut awalnya berada di Kamar B, Ruang Markisa lalu dievakuasi ke Kamar C dan D di ruang yang sama karena bagian atapnya bocor setelah hujan deras dan angin kencang yang membuat atap salah satu ruangan di RSUD rusak.

Proses evakuasi dilakukan, tak berapa lama ketika hujan deras mengguyur dan menyebabkan atap Ruang Markisa bagian teras ambruk, sedangkan bagian ruang tengah dan Kamar B yang ketika itu berisi sekitar 20 bayi bocor.

Ridwan Nurdika (38), warga Sukaluyu yang merupakan keluarga salah seorang pasien di ruangan tersebut menuturkan, kejadian tersebut terjadi pada Minggu siang. Ia melihat bagian atap teras sudah ambruk, khawatir dengan kondisi anaknya, Ridwan langsung masuk ke Ruang Markisa untuk memastikan keadaannya.

“Kami kecewa dengan kondisi ini, seharusnya bukankah ada pengawas tentang hal ini. Misalnya ada bangunan yang sudah rusak kan sebaiknya langsung cepat ditangani. Apalagi ini di ruang bayi dan anak,” tuturnya.

Ridwan berharap RSUD bisa segera menangani hal ini dan tidak terjadi lagi. Evakuasi dilakukan setelah sejumlah keluarga pasien mendesak. “Ke depan kami harap jika ada kejadian yang sama pihak RSUD bisa menenangkan dan memastikan kepada para keluarga pasien, bahwa ruangan yang digunakan untuk perawatan ataupun penyimpanan anak kami sudah aman, lebih reaktiflah,”katanya.

Sementara itu, Kepala Teknik Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) Edi Sutanto membenarkan peristiwa tersebut. Namun, ia membantah, RUSD tidak mengetahui kerusakan atap sebelumnya. Ia mengatakan ruangan tersebut sudah dalam penanganan dan tahap perbaikan.

“Kejadiannya,setelah hujan dan angin kencang. Bagian atap teras ruangan ini, ambruk, sedangkan bagian tengah ruang dan Kamar B bocor. Untuk bagian tengah ruangan dan Kamar B, terpaksa kita ambrukkan untuk perbaikkan,” tuturnya.

Edi memastikan, Kamar C dan D yang digunakan untuk evakuasi puluhan pasien aman dan layak digunakan. “Ruangan tersebut aman. Untuk antisipasi, kita akan menyiapkan ruangan lain, bisa di Ruang Delima. Tapi, ruang yang digunakan saat ini, aman,” ujarnya.

Edi juga mengimbau kepada keluarga pasien untuk tetap tenang. Apabila terjadi hal serupa, diharapkan pihak keluarga tidak panik dan mengutamakan keselamatan pasien.

Sumber: pikiran-rakyat.com

• Legislator Sesalkan RS Atmajaya Tolak Mahasiswi UI
• Kekurangan Dana, Pelayanan di RSUD WZ Johanes Buruk
• Diabaikan Dokter, Pasien Obesitas Dapat Kompensasi Rp 3,5 M

Jakarta-Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menyesalkan meninggalnya mahasiswi Universitas Indonesia Anisa Azward akibat tidak mendapat pertolongan secara maksimal dari rumah sakit Atmajaya setelah melompat dari angkutan kota.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia memerlukan perubahan bahkan suatu terobosan.

Menurut Okky, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf (f ) menyebutkan rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin serta pelayanan gawat darurat tanpa uang muka.

“Namun, dalam praktiknya undang-undang yang sudah demikian adil ternyata mandul. Tidak berfungsi sama sekali,” ujarnya.

Dia mengatakan undang-undang terasa tidak memiliki gigi karena pemerintah belum juga membuat peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan atau pelaksana.

Akibatnya, kata dia, tidak ada sanksi atau konsekuensi yang jelas bagi rumah sakit yang melanggar undang-undang tersebut.

“Kinerja pemerintah terkait dengan pembuatan berbagai PP memang seperti jalan di tempat. PP amanah UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial saja yang seharusnya sudah selesai November 2012 yang lalu sampai saat ini belum terlihat batang tubuhnya,” tuturnya.

Namun, terlepas dari lemahnya aturan dari pemerintah, Okky menilai Rumah Sakit Atmajaya Pluit tetap telah melakukan pelanggaran terhadap UU Rumah Sakit.

“Saya tidak memiliki informasi apakah Annisa memiliki KTP Jakarta atau tidak. Kalau dia memiliki KTP Jakarta, tetapi tetap ditolak rumah sakit, maka tentu lebih mengenaskan lagi. Kalau dia tidak memiliki KTP Jakarta, Rumah Sakit Atmajaya Pluit tetap melanggar UU,” pungkasnya.

Sumber: antarasumbar.com

• Kekurangan Dana, Pelayanan di RSUD WZ Johanes Buruk
• Diabaikan Dokter, Pasien Obesitas Dapat Kompensasi Rp 3,5 M
• Warga Perbatasan Punya RS Bergerak

Baca Juga Berita Sebelumnya

• Diabaikan Dokter, Pasien Obesitas Dapat Kompensasi Rp 3,5 M
• Warga Perbatasan Punya RS Bergerak
• Sampah rumah sakit kotori Pantai Laehari

Mereka tidak perlu lagi bersusah-payah harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS) yang membutuhkan waktu tempuh hampir dua hari karena berlokasi di ibukota Sendawar.

Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8,5 miliar untuk pembangunan rumah sakit umum bergerak atau yang dikenal dengan istilah rumah sakit pratama atau rumah sakit kelas D untuk wilayah perbatasan pada tahun anggaran 2012.

Pembangunan rumah sakit Pratama yang berlokasi di Kampung Long Lunuk Kecamatan Long Pahangai tepat berada di tengah antara Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai yang dicapai dengan waktu sekitar 1 jam.

Saat ini proses pembangunan rumah sakit Pratama sudah dalam tahap pondasi berukuran 50 x 50 meter persegi di atas lahan seluas 1 hektare (ha). Lahan itu telah dihibahkan oleh masyarakat Long Lunuk dan diharapkan pada April 2013 rumah sakit ini sudah mulai beroperasi.

“Rumah Sakit Pratama ini atau rumah sakit bergerak ini dibangun tidak dari bahan baku beton melainkan menggunakan partisi-partisi yang terbuat dari baja yang akan dikirimkan dari Jakarta oleh Kementerian Kesehatan. Hanya saja proses pengiriman itu tanggung jawab Kementerian Kesehatan,” ungkap dr Teguh Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kutai Barat yang juga sekaligus Kepala Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Bergerak atau Pratama.

Lebih jauh diceritakannya, rencana pembangunan rumah sakit bergerak di Kabupaten Kutai Barat sudah tergaung pada tahun 2010, hanya saja baru dapat terealisasi pada 2012. Kementerian Kesehatan menawarkan pembangunan rumah sakit tersebut di wilayah perbatasan Kubar, menerima lampu hijau itu, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan DPRD Kubar dan masyarakat Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai menyiapkan lahan seluas 1 hektar di Kampung Long Lunuk Kecamatan Long Pahangai.

Lokasi tidak jauh dari Lapangan Terbang Datah Dawai. Hal ini penting sekali apabila ada pengiriman obat-obatan dari Kutai Barat atau Samarinda atau Jakarta tidak terlalu jauh untuk diantar ke rumah sakit Pratama ini. Kalau beda kampung saja, berapa besar lagi ongkos transportasi keluar agar dapat mengantar obat-obatan tersebut maupun tenaga medis yang harus segera datang.

“Akhirnya dengan penuh keikhlasan masyarakat Long Lunuk menghibahkan tanah seluas 1 hektare yang berlokasi di atas gunung yang kebetulan tanah datar sehingga tidak terlalu banyak diratakan, serta utama jauh dari banjir karena kebetulan sangat dekat dengan Sungai Mahakam sekitar 100 meter,” ujar Teguh.

Dia menambahkan, bangunan rumah sakit ini tidak dibangun dari beton melainkan dari partisi baja sehingga tidak berkarat dimakan cuaca. Selain itu di dalamnya terdapat sekat-sekat seperti rumah sakit umum. Seperti ruang rawat inap, ruang pelayanan kesehatan, ruang unit gawat darurat, ruang bedah, ruang obat.

Rumah sakit bergerak ini juga dilengkapi dengan udara pendingin (AC), serta disiapkan dua genset berkekuatan besar yang dipergunakan secara bergantian selama 24 jam.

“Kalau tidak ada halangan direncanakan April 2013, RSU Bergerak sudah beroperasi karena seluruh partisinya sudah mulai dikirimkan dari Jakarta, karena pondasinya telah selesai dibangun dan bangunan ini akan berdiri setinggi 1 meter dari tanah guna menghindar banjir,” tegas Teguh.

Sumber: tribunnews.com