Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung seluruh klaim Kartu Jakarta Sehat yang diajukan rumah sakit kelas C dan D. Kebijakan ini sedang dalam proses perundingan, dan dalam waktu dekat akan diperkuat peraturan gubernur.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati, usulan ini hasil dari pembicaraan tim National Casemix Center (NCC) Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu. Usulan ini masih dalam tahap evaluasi, dengan konsekuensi tagihan KJS sudah masuk pada rentang bulan Januari hingga Maret 2013.

“Akan terlihat kalau pembayaran untuk rumah sakit kelas A sudah cukup, tetapi kelas C dan D yang masih kurang,” ujar Dien saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 9 Juli 2013.

Melalui sistem Indonesia Case Based Groups (Ina-CBGs), biaya kesehatan dihitung berdasarkan clinical pathway atau standar pelayanan dan biaya penyakit. Besaran klaim itu bisa berbeda, bergantung pada kelas rumah sakit yang mengajukan. Sebab, kelas rumah sakit menunjukkan kemampuan mereka untuk menangani suatu penyakit.

Di tingkat nasional, pemerintah hanya membayar 75 persen tagihan biaya kesehatan yang diajukan di rumah sakit karena terbatasnya dana kesehatan.

Namun, khusus untuk DKI Jakarta, Dien menyebutkan anggaran kesehatan cukup untuk menanggung keseluruhan klaim. Sebab, premi kesehatan per orang yang dikeluarkan Pemprov DKI lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional. Jakarta membayar premi Rp 23 ribu per orang, sementara pemerintah pusat hanya mengalokasikan premi Rp 19 ribu per orang.

Namun, setelah dilakukan penghitungan, hanya rumah sakit berkelas C dan D yang bayarannya masih minim. Karena itu, Pemprov DKI tak akan menambah besaran klaim yang diajukan rumah sakit berkelas A. “Tipe A sudah sangat cukup, tidak perlu dinaikkan,” katanya.

Wakil Ketua National Casemix Center Achmad Soebagio mengatakan tim itu sudah menyampaikan usulan untuk DKI Jakarta tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Usulan itu nantinya akan menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan sistem jaminan kesehatan masyarakat di Ibu Kota. “Tapi keputusannya tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Achmad ketika dihubungi Tempo, Selasa, 9 Juli 2013.

NCC mengusulkan agar Pemerintah DKI Jakarta menanggung keseluruhan klaim biaya kesehatan yang diajukan oleh rumah sakit kelas C dan D. “Untuk kelas B juga masih ada kekurangan,” katanya. Keuangan DKI Jakarta dinilai cukup untuk menanggung keseluruhan tagihan rumah-rumah sakit kelas ini.

Sebelumnya, masalah klaim biaya kesehatan untuk program KJS sempat menuai pro-kontra karena dinilai terlalu kecil oleh sebagian rumah sakit. Akibatnya, salah satu rumah sakit, Ruamh Sakit Thamrin, menyatakan tak akan menerima pasien KJS untuk sementara.

Sumber: tempo.co

Jakarta – Pemda DKI akan menaikkan tarif sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) oleh National Case-mix Centre (NCC) untuk rumah sakit-rumah sakit tipe C dan D. Keputusan ini Hal terkait keluhan beberapa rumah sakit peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Jakarta yang menilai tarif tersebut tergolong masih rendah.

“Kalau kita lihat dari analisa kita selama 3 bulan, Januari-Maret, itu RS tipe A sudah sangat cukup dengan tarif INA CBGs yang lama. Tapi untuk rumah sakit tipe C dan D itu yang kurang. Sehingga kalau nanti di-adjust, C dan D harus menjadi perhatian. Yang A nggak usah dinaikkan, sudah tinggi kok,” kata Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Dien mengatakan, untuk rumah sakit tipe A yang sudah mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis tidak akan dinaikkan tarif INA CBGs-nya. Sedangkan rumah sakit tipe C (pelayanan kedokteran spesialis terbatas) dan tipe D (hanya pelayanan kedokteran umum dan gigi) besaran tarifnya harus ditingkatkan.

Maka dari itu, sesuai janji Pemprov DKI, besaran tarif INA CBGs akan disesuaikan dengan kemampuan finansial dan teknis kesehatan dari masing-masing rumah sakit atau sesuai tipe.

NCC bertanggung jawab menghitung tarif gruping atau kelompok penyakit dan jalur pelayanan kesehatan atau Clinical Pathway untuk INA CBGs. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan biaya standar per kasus penyakit. Setelah tarif ditetapkan oleh NCC dan Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI akan membuatkan Pergub mengenai INA CBGs untuk dijadikan dasar tarif rumah sakit.

“Makanya di NCC itu kajian itu ada. Itu nanti bareng-bareng kita Pergubkan kemudian kita ikuti. Nanti hasil NCC tadi sebagai dasarnya,” kata Dien.

Sumber: liputan6.com

Kulonprogo – Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates mengklaim pengadaan alat pada akhir 2012 sudah sesuai prosedur. Sementara, pihak Jogja Corruption Watch (JCW) meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ memeriksa RSUD Wates terkait pengadaan tersebut karena dinilai rawan penyimpangan.

Dirut RSUD Wates, Lies Indriyati mengatakan, seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, hal tersebut diperkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sehingga, dikatakannya, pihak Kejati tidak perlu repot-repot memeriksa pengadaan alat kesehatan 2012 di rumah sakit yang dipimpinnya tersebut.

“LHP BPK menyebut semuanya sudah normatif. Kami tidak berani mengada- ada. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, memang tidak ada penyalahgunaan dalam pengadaan alat kesehatan tersebut,”ungkapnya, Minggu (7/7).

Lies menjelaskan, bantuan dana dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2012 tersebut terbagi dalam dua tahap. Yakni dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp5 miliar dan Tugas Pembantuan Perubahan (TPP) sebesar Rp 7 miliar. Menurutnya, dari total dana tersebut tidak semua digunakan. Untuk TP misalnya, hanya digunakan sekitar Rp4,6 miliar sedangkan untuk TPP hanya digunakan sebesar Rp6,3 miliar.

“Persisnya saya lupa. Tapi kisarannya di angka tersebut. Sisanya kita kembalikan ke negara karena kita memang hanya menggunakan sesuai kebutuhan saja,” katanya.

Rentang waktu proses pengadaan alat kesehatan dengan dana APBN tersebut, lanjutnya, memang cukup pendek. Namun, pihaknya menjamin jika prosesnya aman karena hal tersebut dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Kulonprogo.

“Pengadaan tersebut saya pastikan aman karena kami melalui ULP Pemkab. Seluruh barang juga sudah digunakan sejak awal 2013 ini”imbuhnya.

Sementara, Kepala Divisi Investigasi JCW Maryanto Rodzali mengatakan, pihaknya mendesak agar Kejati tidak hanya mengusut pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit di Jogja saja. Pasalnya, berdasarkan penelusuran JCW pada APBN P 2012, anggaran pengadaan alat kesehatan yang mengucur ke daerah tidak hanya diterima RS Jogja, melainkan juga di RSUD Wates. Bahkan, dikatakannya, dana yang diterima RSUD Wates malah jauh lebih besar.

“Dari sisi waktu, pengadaan alat kesehatan tersebut memang sangat pendek, yakni tiga bulan sejak dikucurkan pusat. Proses pengadaan berjalan dari September sampai Desember. Hal itu sangat rawan penyimpangan karena waktu sangat sedikit,”paparnya.

Sumber: sorotjogja.com

Wali kota Batam Ahmad Dahlan meresmikan penetapan kenaikan kelas rumah sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam dari tipe C menjadi tipe B di halaman aula RSUD Embung Fatimah Batam di Batuaji, Jumat (5/7) siang. Hadir dalam acara peresmian itu, Menteri kesehatan RI yang diwakili oleh Direktur Bina Upaya Kesehatan Jiwa Diana Utami, ketua DPRD kota Batam Surya Sardi, Sekdako Batam Agus Sahiman, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Chandra Rizal dan sejumlah pejabat pemko dan SKPD lainnya.

Peresmian penetapan kenaikan tipe RSUD ini dimulai dengan stimulasi penanganan pasien trauma center oleh petugas medis trauma center. Dalam stimulasi itu, seorang pria mengalami luka kecelakaan kendaraan. Sekujur tubuh pria itu penuh luka. Pria itu digotong oleh salah satu rekannya mendatangi ruangan UGD RSUD. Enam perawat di traumacenter UDG langsung menangani pasien sekarat itu. Kaki yang patah langsung diapit dengan alat bantu, pernapasan diberi oksigen dan luka lain diobati dan dibaluti perban serta infus dalam waktu yang sangat singkat. Aksi stimulasi ini mendapat tepuk tangan riuh dari segenap tamu yang hadir dalam acara peresmian itu.

Stimulasi penanganan pasien trauma center itu, kata Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Fadillah RDM merupakan salah satu demo tentang penanganan pasien darurat di poli pelayanan pasien traumacenter. Pelayanan trauma center merupakan salah satu poli pelayanan di RSUD yang baru ada sesuai dengan kenaikan tipe B.

Secara umum, Direktur RSUD mengatakan, sejak tahun 20 11 RSUD Batam banyak mengalami perkembangan. Dalam kurun waktu dua tahun RSUD dua kali naik tipe dari kelas D ke C dan C ke B. “Perubahan kelas ini tentunya sesuai dengan peningkatan fasilitas pelayanan dan kelengkapan tenaga medis di RSUD ini sesuai yang akan mensuport pasien rujukan sesuai dengan Visi RSUD yang akan menjadi rumah sakit unggulan dengan pelayanan prima,” katanya.

Peningkatan pelayanan untuk Tipe B ini diantaranya, peningkatan pelayanan rawat jalan dari 11 poliklinik menjadi 22 poliklinik, peningkatan pelayanan rawat inap dari 108 tempat tidur jadi 209 tempat tidur, peningkatan pelayanan penunjang medis dengan penambahan peralatan medis di antaranya, laborato rium patologi anatomi, CSDD, CT Scan dan penambahan alat-alat laboratorium patologi klinik, peningkatan SDM RSUD dari sebelumnya 271 orang dengan 19 dokter spesialis menjadi 431 orang dengan 29 dokter spesialis, 14 dokter umum, 4 dokter gigi, 156 perawat, 52 bidan, 70 orang non keperawatan dan 106 tenaga teknis lainnya.”Dari 431 orang karyawan RSUD ini, 51 persen pegawai PNS dan 49 persen lagi non PNS,” bebernya.

Peningkatan tipe RSUD ini sesuai SK Menkes nomor 02. 03/HK/I/1054/2013 tentang RSUD Kota Batam sebagai kelas B serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Diana Utami perwakilan dari kementrian kesehatan, mengatakan, kenaikan tipe RSUD Batam cukup cepat. Biasanya kenaikan tipe bisa dari C ke B bisa makan waktu empat sampai lima tahun. Namun dengan kesiapan fasilitas pendukung serta kegigihan Direkturnya, maka RSUD cepat kenaikan tipenya. “Ini kemajuan yang sangat baik, karena RSUD di Batam dengan waktu 14 bulan sudah naik statusnya. Ini wujud kepedulian pelayanan kesehatan yang bagus, namun demikian peningkatan mutu pelayanan RSUD harus benar-benar ditingkatkan sesuai visi dan misi yang ada,” kata Diana.

Ahmad Dahlan juga berharap yang sama, dengan kemajuan yang luar biasa ini, pola pelayanan kesehatan di RSUD bisa lebih baik lagi. Bahkan dengan menyandang tipe B itu, Dahlan berharap agar pasien rujukan dari Batam bisa berkurang. “Mudah-mudahan tak ada lagi pasien rujukan dari Batam. Di Batam sendiri ada empat Rumah sakit B, RSUD, Awal Bros, Budi Kemuliaan dan RSBK. Ini sudah cukup bagus untuk Batam,” katanya.

Sumber: posmetrobatam.com

Rumah sakit Pondok Indah (RSPI) Puri Indah di usianya yang kelima berhasil meraih prestasi yang cukup membanggakan. Selain menjadi rumah sakit swasta pertama yang berhasil melakukan transplantasi hati di Indonesia, ada lagi prestasi lainnya.

“Dalam usia yang masih muda ini, RSPI-Puri Indah telah berhasil mengukuhkan prestasinya dengan meraih Akreditasi Rumah Sakit dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Akreditasi Joint Commissin Internasional (JCI) dalam waktu yang berdekatan,” ujar Customer Relation and Corporate Communication Manager RSPI-Puri Indah, Dr. Mus Aida, MARS seperti ditulis Senin (8/7/2013).

“Dan RSPI-Puri Indah juga menjadi rumah sakit swasta pertama yang berhasil melakukan transplantasi hati di Indonesia dan berhasil meraih juara pertama RS Sayang Ibu dan Anak se-Jakarta Barat,” tambahnya.

Akreditasi Joint Commission International (JCI), yaitu sebuah lembaga akreditasi kualitas pelayanan kesehatan yang berpusat di Amerika Serikat. Standar JCI digunakan sebagai dasar penetapan program akreditasi dan sertifikasi setiap fasilitas dan program perawatan kesehatan di banyak negara untuk mengevaluasi dan memperbaiki keselamatan dan kualitas perawatan pasien (patient safety & quality).

Dalam penilaiannya, JCI memiliki standar dan program akreditasi untuk mengukur kualitas pelayanan, mulai dari pelayanan Rawat Jalan (Ambulatory Care), Laboratorium Klinik (Clinical Laboratories), Infection Control, Pusat Pelayanan Primer (Primary Care Center), Transportasi Medik (Medical Transport Organization), Perawatan Berkelanjutan (The Care Continuum) sampai dengan penilaian standar organisasi manajemen, administrasi, manajemen informasi dan komunikasi, serta kualitas SDM.

“Akreditasi JCI menunjukkan komitmen nyata RSPI-Puri Indah untuk mengevaluasi mutu layanan kami, meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan pasien serta memastikan bahwa terdapat lingkungan perawatan yang aman untuk pasien dan staf RSPI-Puri Indah. JCI menilai performa rumah sakit dalam memenuhi standar kualitas pelayanan internasional yang dimaksudkan untuk membantu rumah sakit mencapai performa yang tinggi dan seoptimal mungkin,” ungkap CEO RS Pondok Indah Group, Dr. Yanwar Hadiyanto.

Keberhasilan meraih akreditasi JCI ini merupakan upaya perbaikan kualitas pelayanan rumah sakit yang berkelanjutan lewat penerapan standar-standar konsensus internasional, pedoman klinis, Sasaran Internasional Keselamatan Pasien (International Patient Safety Goals), didukung oleh pengukuran data sebagai tambahan untuk penetapan standar rumah sakit.

“Kami meraih akreditasi ini karena kami ingin memberikan layanan kesehatan yang terbaik untuk pasien kami. Telah terakreditasinya RSPI-Puri Indah dengan JCI merupakan salah satu langkah kami dalam mengupayakan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Bagi masyarakat, akreditasi dapat menjadi alat bantu yang shahih dalam menentukan pilihan tempat pelayanan kesehatan yang baik,” ungkap Dr. Mus Aida.

Sumber: liputan6.com

SEMARANG – Direktur Utama RSUP Dr Kariadi Semarang, Bambang Wibowo, mengakui rumah sakit yang dipimpinnya masih memiliki banyak kekurangan. Pembenahan pun diagendakan, meliputi penyediaan sumber daya manusia (SDM), teknologi, fisik bangunan, dan mutu pelayanan.

Menurutnya, kebutuhan paling mendesak untuk dibenahi adalah sistem rujukan dari berbagai rumah sakit. Akibat kesemrawutan sistem ini, tak sedikit warga yang menganggap Kariadi tak mengutamakan pelayanan.

“Kami akui butuh pembenahan di berbagai aspek agar kesan itu berangsur-angsur berubah. Tentu melalui bukti nyata, tak sekadar janji,” kata Bambang dalam temu pelanggan dan mitra kerja di aula Diklat rumah sakit tersebut, Sabtu (6/7/2013).

Acara ini dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai kalangan. Mereka diantaranya berasal dari asosiasi profesional, lembaga perbankan, mitra, dan anggota komunitas yang aktif berkegiatan di Kariadi.

Menurut Bambang, ada empat tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan janji tersebut yaitu pembenahan sistem informasi manajemen, menomorsatukan keselamatan pasien, perubahan regulasi pelayanan kesehatan, dan perubahan pola pikir staf yang berorientasi pelanggan.

“Empat tantangan itu bisa terjawab apabila satu dan lainnya saling mendukung. Yang kami kejar saat ini adalah memposisikan tujuan RSUP Dr Kariadi sebagai rumah sakit pelayanan primer,” imbuhnya.

Kesemrawutan sistem rujukan berdampak terhadap kelebihan tingkat hunian kamar. Dalam dua tahun terakhir, terjadi penumpukan pasien hingga 90 persen dari 978 kamar yang tersedia.

Jumlah kunjungan pada 2012 adalah 1.142 pasien rawat jalan per hari, 112 pasien gawat darurat per hari, dan 34 pasien instalasi bedah darurat per hari. Rata-rata lama waktu pasien menginap di kelas III rumah sakit yang dibangun pada 9 September 1925 itu lebih dari 10 hari. Padahal normalnya 6 sampai 7 hari.

“Dulu kami punya 1.100 kamar, karena ada penataan lingkungan terpaksa dikurangi. Tingkat hunian yang sudah melampaui standar nasional kamar pasien itu menjadi masalah sehingga harus berurusan dengan berbagai pemberitaan, semisal pasien telantar atau ditolak,” jelas Bambang.

Sekretaris Dinas Kesehatan Jawa Tengah Sri Suharsih menilai wajar jika Kariadi menuai banyak kritik, saran, dan masukan. Ia meminta hal itu ditanggapi positif sebagai tanda kepedulian atas rumah sakit ini.

Suharsih menyebut mutu pelayanan melalui pembangunan jejaring dengan berbagai pihak harus terus dilakukan, diantaranya melalui temu pelanggan dan mitra kerja.

Sesuai keputusan Menteri Kesehatan, seluruh rumah sakit di Indonesia memiliki tujuh kewajiban, antara lain mengedepankan standar operasional prosedur (SOP) minimal, pembenahan lingkungan, dan larangan menolak pasien.

“Rumah sakit Kariadi tentu padat modal, masalah, informasi, error, dan teknologi. Faktor yang negatif itu harus diminimalkan, diantaranya melalui pembenahan mutu pelayanan,” tandas Suharsih.

Sumber: tribunnews.com

Padang — Rumah sakit di dalam negeri perlu berupaya me­ningkatkan kualitas pelayanan, kemampuan tenaga medis serta didukung dengan peralatan yang canggih, agar mampu mengangkat daya saing di bidang kesehatan. Dengan itu, diharapkan tak ada lagi warga negara Sumbar khususnya tidak ada yang memilih berobat ke luar negeri terutama Malaysia dan Singapura.

“Kehadiran SPH ini memb­e­rikan kegembiraan tersendiri untuk masyarakat Sumbar. Sebab tidak perlu berobat ke Jakarta atau ke luar negeri. Fasilitas rumah sakit ini tidak kalah hebat dengan rumah sa­kit yang ada di Malaysia atau Singa­pura,” ujar Irman, saat Grand Ope­ning­ Semen Padang Hospital (SPH) ber­tepatan dengan HUT ke-55 Pe­ngambilalihan PT SP, Jumat (5/7).

Selain itu, kata Irman, ber­operasinya Semen Padang Hospital akan mendorong rumah sakit lain untuk memperbaiki kualitas pelayanan sehingga akan mengun­tungkan masyarakat. “Juga menja­di salah satu pusat kunjungan wisata medis. Selain berobat, pasien juga dapat berkunjung ke sejumlah tujuan wisata yang ada di Sumbar,” harap Irman.

Gubernur Sumbar Irwan Pra­yit­no mengatakan tahun 2012 tercatat sekitar 8.000 warga Sum­bar berobat ke luar negeri terutama ke Malaysia dan Singapura. Terma­suk di dalamnya wali kota dan bu­pati yang juga pergi ke luar negeri.

“Saya sering memberikan izin pejabat daerah maupun kepala daerah yang ingin berobat ke luar negeri. Dengan kehadiran, Semen Padang Hospital ini diharapkan bisa mencegah warga kita yang biasa berobat ke luar negeri, tak perlu lagi ke sana,” kata Irwan.

Irwan mengatakan dengan mewah dan modernnya fisik bangu­nan SPH, InsyaAllah pelayanannya pun prima dan bagus. “Kami minta jangan hanya menerima pasien berduit atau kalangan ke atas saja. Akan tetapi, masyarakat kalangan bawah pun juga bisa merasakan bagaimana berobat di rumah sakit megah ini,” ujar Irwan.

Apalagi, sebut Irwan, Pemprov bersama DPRD Sumbar telah me­miliki Peraturan Daerah (Perda) Jamkesda dan ditargetkan tahun 2015 seluruh masyarakat Sumbar terkover jaminan kesehatan ini. “Jika terwujud itu, maka kita minta Semen Padang Hospital bisa mela­yani pasien golongan mana pun,” harap Irwan.

Hal senada juga disampaikan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Chairul Rajab. “Kami juga meng­imbau manajemen Semen Padang Hospital segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun Kementerian akan penerapan Ba­dan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) yang diberlakukan 1 Januari 2014,” imbaunya.

Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto memberikan apresiasi. “SPH ini bukan menjadi saingan bagi rumah sakit lain di Padang. Tapi, rumah sakit ini menunjang layanan kesehatan di Sumbar,” ucap Dwi.

Rumah Sehat

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Padang Munadi Arifin menyebut SPH ini ‘rumah sehat’. “Kami tetap mengedepankan pela­yanan dan kenyamanan bagi pa­sien. Jadi, ini ‘rumah sehat’ bagi masyarakat yang berobat dari kalangan mana pun. Kami komit memberi layanan kepada masyarakat kurang mampu melalui program corporate social responsibility (CSR) Semen Padang,” ujarnya.

Direktur Utama SPH, dr Ronny Novianto MKes menyebutkan SPH menempati lahan lebih kurang 2 hektare dengan luas bangunan 19.600 m2. Bangunannya terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai semi basement. “Untuk arsitektur gedung menggunakan konsep green hospital, dirancang untuk mengurangi penggunaan energi,” ujarnya.

Untuk kenyamanan pasien, tersedia 161 bed rawat inap. Terdiri dari 5 kelas, kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, dan VVIP. Semua kelas rawat inap dilengkapi AC, kamar mandi dan TV. SPH memiliki 60 orang dokter spesialis dan sub-spesialis yang berpraktik di poliklinik.

“Pengaturan jadwal praktik dilakukan dengan sistem slot, sehingga waktu tunggu lebih cepat dan konsultasi antardokter spesialis lebih mudah dilakukan,” ungkap Ronny.

SPH memiliki alat-alat lengkap dan canggih, seperti alat bedah minimal invasive, laparoscopy untuk memenuhi kebutuhan akan tindakan pembedahan dengan luka minimal dan waktu sembuh yang lebih cepat. “Kemudian, MRI 1,5 Tesla, CT-Scan 64 Slices, USG 4D, Digital Mammography, Treadmill, EEG 64 Channel, dan ICU dengan 5 buah ventilator. Peralatan ini terbaru dan tercanggih,” tutur Ronny.

Selain gedung megah, fasilitas lengkap dan canggih, serta layanan prima, SPH didukung fasilitas penunjang seperti area business center. Terdiri dari toko roti, supermarket, bank, ATM, toko buah, coffee shop, dan food court. “Ini komitmen kami untuk memberi kenyamanan prima pada pasien dan pengunjung,” ujarnya.

Dalam menerapkan pelayanan prima, sebut Ronny, SPH mengada­kan pelatihan service from heart bekerja sama dengan ESQ diikuti seluruh karyawan dan dokter spe­sialis.

Sumber: padangekspres.co.id

(CBS News) NEW YORK – One of the most dangerous threats inside hospitals today is a superbug called CRE, a bacteria resistant to antibiotics. Cases of CRE have been increasing, and have now been found in at least 43 states.

CDC: Deadly drug-resistant bacteria on rise in U.S. hospitals

In 2010, Barbara Thom had brain surgery that successfully removed a benign tumor. Weeks later, she was back in the hospital fighting a life-threatening infection called carbapenem-resistant enterobacteriaceae — or CRE.

“I think the most traumatic part was seeing the infectious disease doctor and he said, ‘We have to admit you. I want you to go to the hospital right now. Don’t stop for anything,'” recalled Thom.

CRE infections develop during medical care when bacteria normally found in the digestive tract develop antibiotic resistance and move to other parts of the body.

Dr. Lance Peterson of NorthShore University HealthSystem in Evanston, Illinois studies hospital-acquired infections. “The danger of CRE is that when it happens, it’s very difficult to treat and very dangerous if it happens to get into our bloodstream,” he said.

Half of the bloodstream infections are fatal. CRE was first identified in the U.S. in 2001. Now CRE has been found in 4.6 percent of all hospitals and 18 percent of hospitals providing long-term acute care. Only nine states have mandatory reporting laws for CRE.

“We are only seeing two per month coming in from the community, either other hospitals or nursing homes,” said Perterson. “But it’s clearly more prevalent than it used to be.”

Normally it takes days to identify a positive case by growing bacteria in the lab. But NorthShore has developed a special DNA test that finds CRE in just two to three hours.

Three years after getting infected, Barbara Thom is still taking antibiotics. “I have it,” she said. “I can’t get rid of it. I don’t know what the future will be.”

CRE is still relatively rare compared to other hospital-acquired infections, so the CDC believes hospitals should put in aggressive programs now to limit further spread. Prevention is key because there is no effective antibiotic treatment. Recovery depends largely on a patient’s immune system.

Starting this week, New York State is requiring all hospitals to report any case of CRE.

Source: everythinglubbock.com

PELALAWAN  – Saat ini, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) merupakan salah satu dokumen lingkungan hidup yang berisi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi pelaku usaha.

Oleh karena itu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pelalawan mengimbau klinik-klinik, rumah sakit maupun kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan untuk melengkapi dokumen UKL- UPL yang berisi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi pelaku usaha berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012.

Demikian disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Mulyono melalui Kabid Analisis Dampak Lingkungan BLH Kabupaten Pelalawan Eko Novitra kepada Riau Pos, Jumat (5/7) di Pangkalankerinci.

‘’Setiap klinik dan rumah sakit maupun kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi lingkungan wajib memiliki dokumen kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL UPL). Dan bukan hanya klinik dan rumah sakit saja, tapi semua jenis yang berpotensi menghasilkan limbah baik usaha kecil setara dengan warung makan, restoran, klinik kesehatan, hotel hingga industri besar seperti pabrik kelapa sawit dan pabrik kayu wajib memiliki UKL-UPL,’’ terang Eko.

Dijelaskannya, saat ini di Kota Pangkalankerinci telah banyak menjamur klinik-klinik yang berbentuk balai pengobatan, klinik 24 jam yang dulunya berskala kecil dan selanjutnya menjadi rumah sakit.

‘’Dan tanpa disadari, jumlah dan komposisi limbah yang dihasilkan akan bertambah banyak pula seiring dengan semakin banyak pengunjung dan ragam pelayanan kesehatan, karenanya pemilik klinik maupun rumah sakit wajib memiliki dokumen itu,’’ bebernya.

Lebih lanjut dikatakan Eko, ada tiga tingkatan yang wajib memiliki izin lingkungan hidup yang terdiri dari kategori usaha kecil harus memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

Sedangkan untuk usaha menengah harus memiliki UKL-UPL dan analisa dampak lingkungan (Amdal). Dan untuk industri besar seperti pabrik kelapa sawit yang lama beroperasi, saat ini sudah memiliki Amdal dan UKL-UPL.

‘’Hingga saat ini untuk usaha menengah baik klinik kesehatan maupun hotel, rata-rata belum memiliki izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan UKL-UPL,’’ ujarnya.

Untuk itu, sambung Eko, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mengimbau para pelaku usaha untuk mengurus izin lingkungan terutama yang baru membuka usaha.

‘’Apabila nanti ada ditemukan tidak memiliki surat upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan UKL-UPL, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan,’’ tutupnya.

Sumber: riaupos.co

LONDON (Reuters) – On any given day, some 80,000 patients in Europe are fighting an infection they picked up in hospital, often while in intensive care, the EU’s disease monitoring agency said in a survey published on Thursday.

Although some of these infections can be treated easily, others – like the superbug MRSA and other drug-resistant bugs – can be fatal or affect patients’ health very seriously, taking several months of costly hospital care and medication to beat.

A survey by the European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) found that on any given day, one in 18 patients in European hospitals has at least one hospital-acquired infection – amounting to around 3.2 million patients per year.

“Healthcare-associated infections pose a major public health problem and a threat to European patients,” said Marc Sprenger, director of the Stockholm-based ECDC.

He said many of these infections could be prevented by well thought-out, sustained and multi-pronged prevention and control programmes and he urged hospitals to step up the fight.

“Such programmes, as well as prudent use of antibiotics, will help all actors involved to protect the patients of European hospitals,” he said in a statement.

The ECDC warned last year that doctors are increasingly having to turn to last-ditch antibiotics due to growing drug-resistant superbug infections in Europe – many of them acquired in hospitals.

The latest survey, which covered 1,000 hospitals in 30 European countries, found the highest rates of hospital-acquired infections were among patients admitted to intensive care units, where 19.5 percent of patients had at least one bug they had picked up from the hospital.

“SUPERBUGS”

The most common types of infection are respiratory tract infections such as pneumonia and infections of the bloodstream. These are often caused by Klebsiella pneumoniae and E. coli bacteria, both of which have shown an ability to develop resistance to some of the most powerful antibiotics.

Among a total 15,000 reported healthcare-associated infections, surgical site infections and urinary tract infections are also common. Many of the infections are also found to be drug-resistant “superbugs”, the survey showed.

Among all infections with Staphylococcus aureus bacteria in which full testing was carried out, more than 40 percent were reported as resistant to methicillin – in other words they were MRSA infections, the ECDC said.

Worldwide, MRSA infects an estimated 53 million people annually and costs more than $20 billion a year to treat. It kills around 20,000 people a year in the United States and a similar number in Europe.

EU health and consumer affairs commissioner Paola Testori Coggi said the findings of the European survey were “worrying” and urged health authorities to do more to protect patients in hospital and to step up the fight against antibiotic resistance.

Drug resistance is driven by the misuse and overuse of antibiotics, which encourages bacteria to develop new ways of overcoming them.

Experts say hospitals are often guilty of overusing antibiotics, giving them as “blanket” treatments before full testing has established which drugs are really needed.

Source: yahoo.com