KARAWANG, SK – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, Asep Hidayat Lukman, dengan tegas mengatakan target pertama kepemimpinannya di rumah sakit itu adalah memperbaiki pelayanan kesehatan RSUD. Terlebih selama ini persoalan itu yang kerap dikeluhkan masyaSKt.

Hal itu terungkap usai serahterima jabatan (Sertijab) Direktur RSUD, kemarin (1/7) dilingkungan RSUD, dari dr.Wuwuh Utami Ningtyas kepada Asep Hidayat Lukman. Sertijab itu berdasarkan keputusan Bupati Karawang Nomor 880/Kep. 2778/BKD/2014 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dr. Wuwuh Utami Ningtyas dari jabatan struktural sebagai direktur RSUD Karawang.

Setelah surat keputusan, adanya surat perintah dari Bupati Karawang kepada Asep Hidayat Lukman bernomor surat 800/2779/BKD/2014, selain sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang juga sebagai pelaksana teknis tugas (Plt) Direktur RSUD Karawang.

Dalam sambuatannya dr. Wuwuh mengaku, selama tiga tahun menjabat sebagai direktur RSUD Karawang banyak yang sudah dilalui. Dan tak dipungkiri, perbaikan diberbagai sektor sudah dilakukan dengan baik. “Hari ini seperti yang saya rasakan di tiga tahun lalu, merasakan kelabu dan bersemangat,” ujar Wuwuh.

Sementara itu pasca dikukuhkan, Plt Direktur RSUD Karawang Asep Hidayat Lukman mengatakan, ia mengakui RSUD memiliki segudang persoalan, dan itu harus diselesaikan secara bertahap. Bahkan ia mengakui, tugas ini membuat kepalanya migran. “Serah terima dan lepas sambut itu langsung membuat kepala saya migran, permasalahan disini panjang, tapi saya yakin punya temen – teman (direksi dan komite medik) bisa diatasi,” yakin Asep.

Jabatan selaku Plt ini harus dia jalani sesuai amanah, karena sejak dulu tak terbesit untuk duduk membenahi RSUD Karawang. “Saya kesini tidak bercita – cita dan tidak ambisi. Saya tidak upaya dan geSKn untuk menduduki jabatan ini,” tegasnya.

Langkah awal, dia akan melakukan perbaikan di pelayanan. Karena menurutnya, memberikan pelayanan masyaSKt secara prima menjadi pilihan utama.

Oleh karena itu, Asep meminta kepada seluruh jajaran direksi dan komite medik agar bersinergi untuk mencapai itu semua. “Itu menjadi patokan kita ingin memperbaiki pelayanan, kita hrus benar-benar mendengar, sebagai pembantu masyaSKt. Saya harap kita semua bisa bersinergis,” harap dia.

Sementara itu Ketua DPRD Karawang H. Tono Bachtiar yang turut hadir juga berharap dengan pergantian orang nomor satu di RSUD ini berdampak baik untuk memperbaiki pelayanan kepada masyaSKt. “Saya minta harus lebih baik dari kemarin,” kata Tono.

Disamping itu Bupati Karawang Ade Swara juga menginginkan adanya perubahan, terutama dalam perbaikan pelayanan terhadap masyaSKt. Diharapkan, memberikan pelayanan prima menjadi perioritas utama. (vid)

Sumber: sekitarkarawang.blogspot.com

SUKOHARJO

SURABAYA (bangsaonline) – Komisi E DPRD Jawa Timur yang juga membidangi masalah kesehatan mendesak Dinas Kesehatan segera menyelesaikan program akreditasi rumah sakit yang ada di Jawa Timur, terutama rumah sakit milik pemprov dan pemda.

Pasalnya, akreditasi menjadi salah satu tolak ukur dari kualitas pelayanan sebuah rumah sakit. Hal itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir.

Ahmad Jabir mengungkapkan untuk masalah penyerapan anggaran tahun 2014, mayoritas serapan anggarannya tinggi. Mencapai 90 hingga 95 persen. “Dalam hearing yang dilakukan oleh Komisi E DPRD Jatim dengan SKPD yang merupakan mitra kerja, mayoritas serapan anggarannya tinggi dan tidak ada masalah,” ungkap politisi PKS itu, kemarin.

Jabir melanjutkan, hanya saja serapan anggaran yang tinggi, apakah juga diimbangi dengan pencapaian kinerja yang maksimal, itulah yang menjadi perhatian dari komisi E DPRD Jatim. “Mayoritas rumah sakit di Jatim saat ini sedang dalam proses akreditasi. Karena itu Serapan anggaran yang tinggi apakah juga diimbangi oleh produktivitas program kerja yang dijalankan termasuk akreditasinya apakah meningkat,” papar mantan anggota DPRD kota Surabaya itu.

Jabir menyontohkan, rumah sakit Dr Soetomo misalnya menurutnya sedang dalam proses akreditasi dari utama menuju akreditasi paripurna. Demikian juga di rumah sakit Sudjonoo Madiun dan Rumah sakit paru di batu. “Semuanya sedang dalam proses akreditasi. Untuk diketahui program akreditasi ini dilakukan 3

Liputan6.com, Jakarta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus Bengkulu terancam tidak dapat beroperasi lagi alias bangkrut.

Penyebabnya saat ini rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bengkulu itu harus memikul beban biaya operasional yang sangat besar, sementata pemasukan sangat tidak berimbang.

Beban pembayaran dari para tenaga honorer medis dan non medis yang berjumlah lebih dari 300 orang tisak kurang dari Rp 460 juta per bulan. Belum lagi biaya oprasional lain yang diperkirakan melebihi angka Rp 2 Miliar setiap bulan.

Sedangkan pemasukan hanya berkisar dibawah Rp 2 miliar per bulan. Itupun harus menunggu beban piutang dari program BPJS dan sisa piutang lama dari program Jamkeskot dan Jamkesmas.

Beban ini semakin berat dengan kewajiban membayar hutang lama kepada pihak suplayer peralatan dan obat kebutuhan rumah sakit sebesar Rp 25 Miliar yang harus dicicil setiap bulan.

Direktur Utama RSUD M Yunus Desi Novarita mengaku kewalahan dengan kondisi ini, apalagi mayoritas para honorer adalah titipan para pejabat yang tidak mungkin dipangkas atau diberhentikan.

“Kita pernah coba memutuskan kontrak tenaga honorer ini tapi saya terus diteror dan ditelpon oleh para pejabat yang menitipkan mereka. Beban membayar tenaga honorer yang sudah overload ini untuk 50 orang saja mencapai Rp 80 juta perbulan. Jumlahnya ada 300 orang,” ujar Desi di Bengkulu (2/7/2014).

Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik, Supriyadi menyatakan, saat ini kondisi pelayanan rumah sakit juga sangat mengkhawatirkan sebab beberapa peralatan dalam kondisi rusak. Para pasien yang memerlukan rekam medik jantung dan rontgen sinar-x terpaksa dirujuk ke rumah sakit swasta dan mereka dikenakan biaya yang sangat mahal.

“Kita juga kekurangan tenaga ahli Forensik, Rehabilitasi Medik dan Spesialisasi Radiologi. Ini yang memicu kurangnya pelayanan dan berimbas kepada pemasukan rumah sakit,” ujar Supriyadi.

Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Bachtiar Nadjamuddin menyayangkan kondisi ini dan meminta manajemen rumah sakit untuk segera mengambil tindakan cepat untuk penyelamatan.

“Manajemen harus melakukan analisa dan membuat opsi. Jangan membiarkan sesuatu yang keliru ini apalagi menyangkut pelayanan kepada para pasien. Manajemen harus merubah sistem, saya kira itu wajib sebab cuma Al Quran yang tidak bisa dirubah,” tegas Sultan.

Saat ini pihak manajemen kata Sultan harus menempatkan orang yang pantas dan mampu dalam posisi kerja masing masing dan memindahkan pejabat rumah sakit yang tidak tepat memegang jabatan yang bukan bidangnya.

“Ini menyangkut nyawa manusia, menyangkut hajat hidup orang banyak. Jawabannya ada di pelayanan dan kondusifnya manajemen,” demikian Sultan. (Yuliardi Hardjo Putra)

(Gabriel Abdi Susanto)

Sumber: dukunsuwuk.blogspot.com

Komisi IX dan Kementerian Kesehatan menyepakati Rancangan Undang-undang Kesehatan Jiwa dibawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Sidang Paripurna dimintakan persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-undang. Hal ini menjadi kesimpulan dalam raker antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Senin (30/06).

Sebelumnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Berbagai harapan dan masukan diberikan oleh fraksi terhadap RUU inisiatif DPR ini, dan menyetujui RUU Keswa ini untuk dibahas di Sidang Paripurna. RUU Keswa tediri dari 10 Bab dan 91 Pasal.

Pandangan mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX Wirianingsih meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar lebih serius dalam memprioritaskan pembangunan kesehatan jiwa, baik dalam dukungan anggaran maupun sistem.

MedanBisnis – Kisaran. Alat CT Scan dan Haemodialisa milik Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang (RSUD-AMS) Kisaran kini masih jadi pajangan di rumah sakit milik Pemerintah Daerah Asahan. Padahal diharapkan kedua alat kesehatan itu segera dioperasikan agar dapat membantu masyarakat Asahan dan masyarakat lainya.

“Bila kedua alat CT Scan yang berfungsi untuk mengetahui detail anatomi dan kelainan organ tubuh dan haemodialisa berfungsi sebagai alat pencuci darah dapat segera dioperasikan, tentunya akan banyak masyarakat yang dapat terbantu dan tertolong,” kata Bupati Asahan saat berkunjung ke rumah sakit tersebut, Minggu (29/6).

Direktur RSUD AMS dr Nilwan Arif mengatakan, tahun 2014 rumah sakit yang dipimpinnya tersebut telah dilengkapi alat CT Scan dan haemodialisa yang dananya bersumber dari APBN.

Namun alat kesehatan tersebut belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya, khususnya untuk pasien. Persoalanya rencana peraturan daerahnya masih diproses di lembaga legislatif.

“Untuk mengoperasikannya, kita butuh peraturan daerah tarif pelayanan. Sedangkan untuk tenaga medis yang terlatih guna mengoperasikan alat tersebut sudah disiapkan,” kata Nilwan saat berbincang dengan MedanBisnis..

Direktur RSUD AMS juga mengharapkan alat kesehatan yang menelan biaya Rp 10 miliar tersebut dapat beroperasi dalam tahun 2014, agar masyarakat tidak perlu lagi susah ke Kota Medan untuk berhubungan dengan alat ini. (indra sikoembang)

Sumber: medanbisnisdaily.com

KANDANGAN – Direktur Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hasan Basry Kandangan, dokter Rasyidah mengatakan Rumah Sakit Hasan Basry sudah mulai berbenah. Seiring dengan ditunjuknya BLUD menjadi rumah sakit rujukan se Banua Anam oleh Gubernur Kalimantan Selatan beberapa bulan yang lalu.

Dengan menjadi rujukan tersebut, pembenahan yang sudah dilaksanakan adalah dari segi pemberian pelayananan. Penambahan fasilitas dan peningkatan SDM dan lainnya.

Diharapkan, dengan dilaksanakannya pembenahan-pembenahan ini dapat menambah nilai plus bagi masyarakat yang dilayani dan rumah sakit yang melayani. “400 karyawan yang ada di BLUD ini, masing-masing memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaanya,” ujar Rasyidah.

Lebih rinci Rasyidah mengatakan, bahwa pada tahun 2014 ini, pihak manajemen BLUD Hasan Basry juga menyiapkan program untuk membuka bangsal jiwa dalam rangka penanganan sementara dan rawat jalan bagi pasien yang terganggu kejiwaanya. Dengan terbangunnya bangsal jiwa ini. Maka masyarakat yang ada di Banua Anam, akan mendapatkan pelayanan kejiwaan di BLUD. (rif/ij/ran)

Sumber: hssmediacenter.info

PANGKALANKERINCI – Bupati Pelalawan HM Harris melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, Selasa (1/7/14). Aksi Sidak ini mengundang perhatian dari sejumlah keluarga pasien. Pasalnya, hampir seluruh ruangan di rumah sakit plat merah itu tak luput dari kunjungan Harris.

Kepada sejumlah awak media, Bupari Harris menegaskan, bahwa Sidak yang dia lakukan itu adalah untuk memastikan pelayanan publik di RSUD Selasih berjalan seperti hari biasanya. “Kan ini, bulan puasa. Makanya tadi saya berinisiatif melakukan Sidak di RSUD Selasih,” paparnya.

Kesannya, kata Harris setiap bulan puasa pegawai banyak bermalas-malasan masuk kantor. “Kesannya kan begitu, apabila bulan puasa pegawai bermalas-malasan ngantor. Namun alhamdulillah, setelah saya datang langsung pelayanan berjalan normal,” imbuh Harris.

Meskipun bulan puasa kata Harris, para tenaga medis justru lebih semangat bekerja.”Iya bulan puasa seperti saat ini, kita ingin masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau,”ujar Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati Harris juga menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan sejumlah pasien rumah sakit RSUD Selasih.***(feb)

Sumber: riauheadline.com

Liputan6.com, Jakarta Sistem analisa visual tidak hanya digunakan di bisnis perbankan, multifinance maupun asuransi yang memiliki data besar. Rumah Sakit di Belanda pun kini sudah menggunakan

HARIANJAMBI.COM, KUALATUNGKAL – Seperti diketahui, Rumah Sakit Jantung di Tanjabbar ini dibangun dengan menyedot dana Rp 25 miliar. Dimana letaknya pembangunannnya, persis di sebelah Kompi Brimob, Kecamatan Betara.

Berdasarkan pantauan di lapangan, bangunan megah itu masih dipagari dengan seng. Tak ada aktifitas di lokasi pembangunan rumah sakit tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar, Ahmad Jakfar menilai, perencanaan RS Jantung di Dusun Terjun Jaya, Kecamatan Betara tersebut tidak tuntas. Artinya, perencanaan yang dibuat pemkab tidak terangkum secara keseluruhan, dan tidak menyebutkan rincian hingga operasional.

“Perencanaan setiap tahun dilakukan, dan sifatnya sepotong-potong. Kami inginkan perencanaan harus tuntas, termasuk pengadaan Alkes hingga tenaga medisnya,” ujar Jakfar.

Tahun ini, kata dia, dewan tidak bisa menyetujui pembangunan lanjutan RS Jantung tersebut, sampai perencanaan yang dibuat tuntas dan matang. Politisi dari Partai Golkar ini menambahkan, banyak instansi terkait yang tidak dilibatkan dalam mega proyek tersebut, seperti RSD KH Daud Arif maupun Dinkes Tanjabbar.

“Ini pengajuannya melalui Bappeda, sementara pihak RSD sama sekali tidak tahu dengan perencanaan lanjutannya,” katanya lagi.

Sebaiknya, lanjut jakfar, RSD KH Daud Arif ditingkatkan kembali, daripada membangun rumah sakit jantung di Kecamatan Betara. RSD yang ada, masih membutuhkan bangunan ruang inap pasien. Tak hanya itu, alat kesehatan di rumah sakit induk perlu ditambah lagi.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjabbar, Mukhlis M Si, membantah, perencanaan rumah sakit jantung tidak matang. Katanya, desain awal sudah dibuat, termasuk alat kesehatan serta bangunan tambahan yang bakal dibangun di sekitar bangunan induk.

Semua pihak, kata Sekda, dilibatkan dalam menyusun perencanaan pembangunan RS Jantung tersebut. “Baik itu RSD, Dinkes, semuanya dilibatkan,” kata Sekda.

Diakui Mukhlis, tahun ini pembangunan fisik belum dilanjutkan, terutama penambahan ruang paviliun untuk pasien. Pemkab masih menunggu bantuan dana dari perusahaan yang ada. Untuk pengadaan Alat kesehatan, Pemkab mengharapkan bantuan dari Kemenkes RI.

“Kita sudah ada pembicaraan dengan perusahaan, dan siap membantu pembangunan ruang Sal Paviliun. Kalau pembangunan tahap I sudah selesai,” jelasnya.

Meski nantinya dibantu pihak ketiga, RS Jantung di Dusun Terjun Jaya tetap bagian dari Rumah Sakit Daerah KH Daud Arif. “Tidak ada masalah, tetap rumah sakit pemerintah,” timpal dia.

Ditambahkan dia, melalui Dinkes Tanjabbar, pemkab tengah menyelesaikan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (amdal), terutama untuk penambahan ruangan pasien. “Semuanya tinggal berjalan, dan kita harapkan selesai,” kata Muklis.