manajemenrumahsakit.net – KOTA MANNA

manajemenrumahsakit.net – Jakarta (Antara Kalbar) – Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berharap rumah sakit dan klinik yang bekerja sama bisa diperbanyak sehingga memudahkan masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan.

“Dalam keadaan darurat, orang pasti akan memilih rumah sakit terdekat. Kalau tidak semua rumah sakit melayani BPJS, tentu akan menyusahkan masyarakat,” kata Didik Suhartono (57) di Jakarta, Minggu.

Didik otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan karena sebelumnya menjadi peserta Askes. Dia sudah pernah merasakan layanan kesehatan BPJS Kesehatan ketika harus dirawat dan menjalani operasi tumor usus.

Pensiunan pegawai negeri sipil juga mengeluhkan obat dan alat kesehatan yang harus diambil sendiri oleh pasien atau keluarganya, tidak boleh oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya.

Hal itu, kata dia, berbeda dengan pelayanan di rumah sakit untuk pasien non-BPJS yang ketersediaan obat dan alat kesehatan relatif lebih mudah karena pasien harus menyerahkan deposit terlebih dahulu saat awal masuk rumah sakit.

“Kalau pasien non-BPJS yang sudah deposit uang, pihak rumah sakit mudah sekali menyediakan obat. Kalau pasien BPJS, harus diambil sendiri. Bagaimana kalau pasien tidak ada keluarga yang mendampingi dan tidak bisa mengambil sendiri,” tuturnya.

Didik juga mengeluhkan kualitas alat kesehatan yang diberikan BPJS. Karena penanganan penyakitnya belum usai, Didik harus dibuatkan “colostomy” atau anus buatan di perutnya untuk sementara.

Nah, kantong “colostomy” yang disediakan BPJS Kesehatan untuk menampung kotoran ternyata mudah terlepas karena perekatnya kurang melekat dengan kulit. Selain itu, kantong “colostomy” yang disediakan juga hanya bisa digunakan satu kali pakai.

“Akhirnya saya membeli sendiri kantong ‘colostomy’ yang bisa merekat lebih kuat dan tidak sekali pakai sehingga lebih praktis digunakan bila bepergian,” katanya.

(D018/Z. Abdullah)

Sumber: antarakalbar.com

manajemenrumahsakit.net – KUALA KURUN

manajemenrumahsakit.net – RENGAT – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat akan menambah tenaga dokter spesialis penyakit dalam. Pasalnya, di RSUD Indrasari Rengat hanya memiliki satu dokter spesialis penyakit dalam dan tidak lagi mampu melayani banyaknya pasien yang datang tiap hari.

Irianto Berharap Empat Daerah Lain Bisa Mencontoh

manajemenrumahsakit.net – MALINAU

manajemenrumahsakit.com, JAKARTA–Sebanyak 22 rumah sakit di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan fasilitas teknologi informasi sistem “bridging” untuk pendataan anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan mempermudah proses pendaftaran pasien rujukan antar-rumah sakit.

“Setelah dianalisa antrian di fasilitas kesehatan yang panjang, ternyata masalahnya adalah pada sistem pendaftaran. Tujuan ‘bridging’ ini agar memudahkan pasien sehingga tidak perlu antri pelayanan terlalu lama,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi saat meninjau loket BPJS Kesehatan yang telah melakukan bridging di RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kamis (3/7/2014)

Sistem bridging akan meningkatkan proses pemasukan data pasien rujukan namun tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem rumah sakit sehingga diharapkan antrian peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan layanan dapat dikurangi.

Selain itu, sistem “bridging” diharapkan juga mampu meningkatkan kecepatan dalam proses pengelolaan klaim, piutang maupun verifikasi.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan banyak keuntungan yang bisa didapat dari sistem “bridging” tersebut yaitu bagi peserta BPJS Kesehatan maka proses antrian akan menjadi jauh lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem rumah sakit.

Adapun keuntungan bagi rumah sakit antara lain dapat meningkatkan layanan administrasi peserta, menghemat SDM dan sarana-prasarana serta perekaman data pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat.

“Kemudian juga ada peningkatan kecepatan pengolahan data dan informasi layanan, juga ada transparansi pembiayaan karena perekaman data pada setiap sistem sama,” ujar Fachmi seperti dikutip Antara.

Menurut catatan Bisnis, hingga akhir Juni 2014, sebanyak delapan RS vertikal di DKI Jakarta telah mengimplementasikan penuh sistem tersebut yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RSUP Fatmawati, RS Haji, RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, RSPI Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan.

Empat belas RS lain yang juga telah menerapkan sistem “bridging” tersebar diseluruh Indonesia yaitu RSUD Margono Soekarjo (Purwokerto), RSUP Dr.Sardjito (Yogyakarta), RSUD Tugurejo (Semarang) dan

Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memenuhi permintaan masyarakat, Rumah sakit

Yogyakarta (Antara Jogja) – Rumah Sakit Jogja sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta membangun Gedung Blok H sebagai upaya menambah kapasitas rawat inap untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus meningkat.

“Penambahan ruangan rawat inap, khususnya kelas III sangat dibutuhkan. Terlebih, sejak jaminan kesehatan nasional (JKN) ditetapkan berlaku per 1 Januari 2014, kebutuhan ruangan rawat inap kelas III meningkat,” kata Direktur RS Jogja Tuty Setyowati di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, kapasitas ruangan rawat inap di Rumah Sakit Jogja saat ini mencapai sekitar 200 tempat tidur dan jumlah tersebut belum mampu memenuhi permintaan dari masyarakat.

“Seringkali, kamar sudah penuh sehingga pasien yang seharusnya mendapat layanan rawat inap harus pindah ke rumah sakit lain,” katanya.

Selain untuk menambah kapasitas ruangan rawat inap, pembangunan Gedung Blok H tersebut juga ditujukan untuk menambah jenis layanan kesehatan di Rumah Sakit Jogja.

Penambahan layanan kesehatan tersebut di antaranya, layanan kesehatan tradisional, klinik kecantikan, klinik rehabilitasi medik, dan klinik tumbuh kembang.

“Peralatan pendukung layanan kesehatan di Rumah Sakit Jogja juga akan ditambah yaitu CT Scan, mesin hemodialisa dari enam unit menjadi 20 unit tahun ini,” katanya.

Tuty menyebut, pekerjaan pembangunan Gedung Blok H tersebut dibiayai menggunakan APBD Kota Yogyakarta 2014 sebesar Rp20,1 miliar. Tahap pertama dijadwalkan selesai pada tahun ini dan akan dilanjutkan pembangunan tahap kedua pada 2015.

“Diharapkan, gedung ini sudah bisa dimanfaatkan pada Januari 2016,” kata Tuty.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sudah melakukan upacara pelatakan batu pertama pembangunan Gedung Blok H pada Selasa (1/7). Gedung tersebut memiliki luas bangunan sekitar 6.000 meter persegi.

Gedung Blok H akan dibangun empat lantai ditambah satu lantai semi “basement” sehingga mampu menambah kapasitas pelayanan pasien yang mengalami peningkatan sekitar enam persen per tahun. (E013)

Sumber: antaranews.com

Jakarta – Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), hari ini meresmikan implementasi Bridging System, guna meningkatkan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Hadir dalam acara tersebut Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Dengan mengimplementasikan sistem tersebut, seluruh loket di RSCM telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPJS Kesehatan dari proses pendaftaran sampai pada proses klaim.

“Ada banyak keuntungan yang diperoleh dari pengembangan Bridging System. Selain membuat proses antrean jauh lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem rumah sakit, peserta BPJS Kesehatan juga bisa lebih cepat mendapat pelayanan kesehatan,” terang Fachmi Idris saat peluncuran “Bridging System” di RSCM, Jakarta, Kamis (3/7)

Dengan sistem ini, lanjut Fachmi, peserta tidak perlu lagi mengantre di BPJS Kesehatan Center dan bisa langsung mendaftar di loket rumah sakit, sehingga proses antrean di rumah sakit bisa dipangkas hingga beberapa jam.

Sementara itu Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi menjelaskan, Bridging System merupakan penggunaan fasilitas teknologi informasi web service, yang memungkinkan dua sistem yang berbeda pada saat yang sama mampu melakukan dua proses tanpa adanya intervensi satu sistem pada sistem lainnya secara langsung, sehingga tingkat keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem tetap terjaga

Tujuan Bridging System ini untuk meningkatkan efektivitas entry data processing, efisiensi penggunaan sumber daya, serta lebih cepat dalam proses pengelolaan, baik klaim, piutang, verifikasi, dan sebagainya.

“Bagi rumah sakit, sistem ini dapat meningkatkan layanan administrasi peserta, menghemat SDM dan sarana-prasarana, perekaman data pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat, serta penyelesaian insentif pelayanan berdasarkan beban kerja juga lebih cepat diselesaikan,” jelas dia.

Sementara untuk BPJS Kesehatan, lanjut Dadang, sistem ini bisa meningkatkan akurasi data peserta, proses verifikasi dan klaim jadi lebih cepat, kecepatan pengolahan data dan informasi layanan bisa meningkat, serta adanya transparansi pembiayaan karena perekaman data pada setiap sistem sama.

Dalam kesempatan ini, Menkes Nafsiah Mboi juga berharap, dalam waktu dua bulan ke depan, seluruh rumah sakit vertikal sudah mengimplementasikan Bridging System agar pelayakan JKN bisa semakin memuaskan. Hingga akhir Juni 2014, Bridging System ini sudah diimplementasikan penuh oleh 22 rumah sakit di seluruh Indonesia.

Penulis: Herman/FAB

Sumber: beritasatu.com

MedanBisnis – Medan. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU) menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Kodam I/Bukit Barisan dalam rangka pelaksanaan kepaniteraan klinik. Nantinya RS Kodam I/BB menjadi rumah sakit pendidikan, tempat para sarjana kedokteran lulusan FK UISUmenjalani pendidikan profesi dokter.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar kedua belah pihak dilakukan, Selasa (1/7), di aula RS Kodam I/BB Jalan Putri Hijau Medan. Dari pihak RS Kodam I/BB oleh Kepala RS Kol CKM dr Chairul Akmal SpTHT MM, sementara dari FK UISU Dekan dr H Aswin Soefi Lubis MSi PA dengan disaksikan Rektor UISU Dr Ir Mhd Assad MSi. Pada kesempatan tersebut turut hadir para pembantu dekan FK UISU, sejumlah pegawai, serta dokter-dokter spesialis dari RS Kodam I/BB.

Kepala RS Kodam I/BB dr Chairul Akmal mengatakan, pihaknya menyambut positif kerja sama ini, dan diharapkan kerja sama ini memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Terutama bagi mereka sendiri, karena dengan kehadiran sarjana kedokteran dari FK UISU yang menjalani pendidikan profesi (koas) mereka akan mendapat tambahan tenaga medis yang membantu tugas-tugas para dokter di RS tersebut.

Tak sampai di situ, dia pun punya harapan kerja sama berlanjut hingga ke jenjang pendidikan yang lebih luas, dalam rangka pelaksanaan kurikulum di perguruan tinggi. “Alangkah baiknya jika ke depan dokter-dokter spesialis kami dijadikan dosen klinik di FK UISU. Saya bercita-cita bisa sampai ke sana, karena di RSPAD sudah diterapkan seperti itu,” kata Chairul.

Menanggapi harapan tersebut, Rektor Mhd Assad menyatakan, dengan lahirnya undang-undang tentang pendidikan kedokteran, hal tersebut dimungkinkan terjadi, nantinya para dokter dari rumah sakit di mana mahasiswa suatu perguruan tinggi menjalani pendidikan profesi, bisa menjadi dosen klinik bahkan memungkinkan untuk mengambil gelar guru besar.

“Sebaliknya, para dosen dari fakultas kedokteran juga bisa melakukan praktek di rumah sakit tersebut, dan ikut mendidik langsung sarjana kedokteran yang tengah melaksanakan koas,” ujar Asaad.

Soal kerja sama ini, rektor mengatakan, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kerja sama-kerja sama selanjutnya. “Terutama dalam rangka meninkatkan kualitas kedua institusi,” imbuhnya.

Sementara Dekan FK UISU dr Aswin Soefi mengatakan, dengan pendandatanganan MoU bersama RS Kodam I/BB ini, maka bertambah pula RS pendidikan yang dimiliki FK UISU. Sebelumnya RS yang telah menjalin kerja sama untuk membimbing calon dokter dari FK UISU adalah RSUD dr Pirngadi dan RS Haji, serta sejumlah RS di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Dekan juga menjelaskan, dalam kerja sama ini kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Jika merujuk UU tentang pendidikan kedokteran, sebagaimana yang dikatakan rektor tadi, memang antar kedua belah pihak bisa saling mengisi dalam rangka peningkatan kualitas, apakah itu kualitas para lulusan, juga kualitas tenaga pendidik atau dokter yang ada di fakultas serta RS.

“Dalam praktek kesehariannya, kedua belah pihak bisa sama-sama membuat pelatihan dalam rangka mendidik para koas. Sebelum ada undang-undang yang baru, hal seperti ini kan tidak bisa dilakukan. Sebelumnya para koas kita serahkan begitu saja kepada pihak rumah sakit, bagaimana perkembangan mereka kita kan tidak bisa campur tangan,” paparnya. (eko hendra)

Sumber: medanbisnisdaily.com