Jakarta: Konsep

Surabaya- Peluang bisnis kesehatan dan rumah sakit sangat menjanjikan. Bahkan, seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi kesehatan pun dituntut semakin canggih. Begitu pula dengan kesadaran menjaga kesehatan dan meningkatnya angka harapan hidup, membuat layanan rumah sakit semakin laris manis.

Komisaris Utama PT Nusantara Medika Utama, Ir Djoko Santoso, mengatakan, kesadaran untuk menjaga dan memelihara kesehatan sudah semakin tinggi. Sehingga, ke depan, masyarakat ke rumah sakit bukan hanya untuk berobat tetapi juga untuk mengantisipasi agar tidak sampai sakit.

BPJS INFO – Jakarta: BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembentukan BPJS Kesehatan didasari oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan kepada peserta, BPJS Kesehatan terus memperluas jalinan kerjasama dengan berbagai fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Sebelumnya, BPJS Kesehatan telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PP Muhammadiyah di Samarinda pada 23 Mei 2014 lalu. Kerjasama tersebut kemudian dipertegas dengan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan 5 rumah sakit milik Muhammadiyah di RS Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, Minggu (8/6).

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, terdapat 27 rumah sakit dan 50 Klinik milik Muhammadiyah yang tersebar di Jawa Timur, 14 di antaranya sudah lebih dulu bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Rencananya 9 klinik akan bekerjasama dengan bPJS Kesehatan dan untuk tambahan kelima rumah sakit yang siap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah RS Muhammadiyah Lamongan, RS Muhammadiyah Sumberejo, RS Muhammadiyah Ponorogo, dan RS Muhammadiyah Mojokerto, RS Muhammadiyah Surya Melati di Kediri.

Rumah Sakit HVA Toeloengredjo membuka layanan

SUKOHARJO–Pembangunan rumah sakit (RS) Internasional Indriyati yang memiliki 25 lantai di wilayah Desa Langenharjo, Grogol mendapat penolakan dari warga RT 1 dan 2 RW X Perumahan Solo Baru. Penolakan itu didasarkan pada kekhawatirkan limbah RS yang bisa mengancam kelangsungan hidup warga yang berada di sekitarnya.

Sekadar mengingatkan, saat ini RS itu masih dalam proses pembangunan. Pihak pemilik sudah mulai mengajukan perizinan yang diperlukan oleh pendirian sebuah RS.

Juru bicara warga, Muhammad Budiyanto mengungkapkan hingga saat ini warga belum memberikan izin kepada pemilik RS. Keputusan tersebut diperkuat usai warga melakukan koordinasi dengan Bada Lingkungan Hidup (BLH) yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Gresik (beritajatim.com) – Imbas overload-nya pasien di RSUD Ibnu Sina Gresik, pemkab setempat menambah kapasitas rawat inap dengan membangun 4 lantai di bekas kampus Akademi Keperawatan (Akper).

Pembangunan gedung 4 lantai itu menelan biaya Rp 90 miliar yang diambil dari dana APBD. Tiang pancang proyek tersebut sudah dilakukan sebagai pertanda dimulainya pelaksanaan pembangunan sakit RSUD Ibnu Sina.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan, overloadnya pasien yang berobat sudah dirasakan sejak lama. Bahkan, kemungkinan bertambah lagi dengan adanya pasien yang mengantongi BPJS.

“Sebelumnya banyak pasien yang terpaksa mengantri karena terbatas bedroom,” katanya, Rabu (25/6/2014).

Ia menambahkan, proyek ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menyongsong awal bulan suci Ramadhan, sebanyak 15 orang relawan Indonesia tengah bersiap dan berpamitan dengan keluarga tercinta untuk melaksanakan jihad profesional menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Indonesia (RS Indonesia) di Gaza, Palestina. Ramadhan tahun ini akan mereka lalui di Gaza dengan masa tugas direncanakan hingga Desember 2014.

Pembangunan RS Indonesia memang sudah selesai. Bangunan segi delapan yang dilapisi marmer bernuansa merah putih tampak megah dan indah berdiri di atas bumi Gaza. Namun RS ini belum dapat berfungsi karena belum memiliki alat kesehatan (alkes)-nya. Untuk pengadaan alkes ini, masih dibutuhkan dana sebesar Rp 65 miliar.

Untuk itu, dalam rangka mengawal pengadaan alat kesehatan RS Indonesia, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) kembali mengirimkan Tim Relawannya ke Gaza. Tim yang dipimpin oleh Ir Edy Wahyudi juga bertugas untuk menuntaskan pembangunan Wisma Rakyat Indonesia (Indonesia Guest House) dan renovasi masjid yang keduanya terletak di kawasan kompleks RS Indonesia.

Tim relawan yang berjumlah 15 orang dari Divisi Konstruksi MER-C ini berangkat hari Sabtu (28/6) pukul 09.00 WIB dengan menggunakan maskapai Malaysia Airlines. Tim dijadwalkan tiba di Kairo, Ahad (29/6) pukul 04.55 pagi waktu setempat. Setibanya di Kairo, tim rencananya akan langsung menuju perbatasan Rafah untuk masuk ke Gaza.

Sementara itu dalam sebulan terakhir ini, telah terjadi beberapa kali serangan Israel ke wilayah Gaza. Serangan-serangan ini tidak hanya menimbulkan kerusakan bangunan tapi juga korban jiwa warga Gaza.

Donasi untuk Alat Kesehatan dan Interior RS Indonesia dapat disalurkan melalui:

HARIANJAMBI.COM, JAMBI

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengkritik sejumlah rumah sakit yang tidak menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam dialog interaktif pemangku kepentingan terkait Program Jamkesda yang diselenggarakan Dinas Kesehatan setempat.

“Padahal izin berdiri rumah sakit diberikan oleh pemerintah kota. Alangkah sebaiknya rumah sakit tersebut membantu pasien miskin dengan menjalankan program JKN ini,” katanya di Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Ia mengajak pihak rumah sakit dimaksud untuk membantu Pemerintah Kota Bogor dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu.

Dikemukakannya bahwa dari 10 rumah sakit di Kota Bogor yang seluruhnya milik swasta, hanya RS Marzoeki Mahdi yang milik pemerintah.

“Dari 10 rumah sakit tersebut hanya enam rumah sakit yang sudah menjalankan JKN,” katanya tanpa merinci rumah sakit mana saja yang sudah melaksanakan JKN.

Saat ini, kata dia, layanan kesehatan masih minim karena Kota Bogor belum memiliki rumah sakit umum daerah (RSUD).

“Tapi pada 7 Agustus mendatang, kita akan segera memiliki RSUD. RS Karya Bhakti (RS swasta) akan menjadi RSUD milik pemerintah kota, Perda sudah siap anggaran juga,” katanya.

Pihaknya meminta pihak Dinas Kesehatan untuk menyegerakan verfikasi data jumlah pasien Jamkesda, dan juga pasien JKN agar kedua program pemerintah tersebut bisa berjalan lancar.

Dialog interaktif terkait progam Jamkesda oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor digelar dalam rangka penyampaian pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah tersebut.

Hadir dalam dialog tersebut Wali Kota Bogor Bima Arya yang secara singkat mendengarkan pemaparan terkait pelaksanaan program Jamkesda di Kota Bogor.

Hadir juga peserta dari pihak rumah sakit di seluruh Kota Bogor, dinas terkait, kepala Puskesmas, LSM dan pasien penerima Jamkesda.

“Dialog ini kita menyampaikan terkait pelaksanaan program Jamkesda, apa yang sudah dicapai dan apa yang menjadi kendala,” ujar Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan, Nanik.

Nanik mengatakan, Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan anggaran untuk layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu lewat program Jamkesda.

Selama 2013 tercatat sudah 300.000 orang yang terlayani dengan program Jamkesda.

“Pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu sekarang sudah lebih mudah, selain ada Jamkesda juga ada JKN yang penanggungjawabnya ada di BPJS,” kata Nanik.

Sumber: berita.plasa.msn.com

BALIKPAPAN, KOMPAS.com