manajemenrumahsakit.net :: MEMPERINGATI Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh 29 Mei lalu, Rumah Sakit BaliMed Denpasar

manajemenrumahsakit.net :: Malang (Antara Lampung)- Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Kota Malang, Hermawan Setyo Bhakti, menilai masih banyak rumah sakit yang melakukan kecurangan dalam melayani pasien yang menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sehubungan itu, ia meminta agar klaim pengobatan BPJS Kesehatan dilakukan berdasarkan tipe pelayanan yang didapatkan si pasien, bukan lagi berdasarkan tipe rumah sakit.

Ia mengakui perbedaan tipe rumah sakit sebagai kendala utama yang membuat pasien kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dengan BPJS, sebab beda tipe akan beda tarif, padahal pelayanannya sama.

“Ke depan kami imbau pemerintah agar tidak melihat berdasarkan tipe, tapi pelayanan,” katanya belum lama ini.

Perbedaan tarif antara rumah sakit tipe C dan B juga terjadi di Bandarlampung, padahal tindakan terhadap pasien justru kerap sama. Di antara rumah sakit tipe C di Bandarlampung adalah

. Padahal, kapasitas dan kompetensi rumah sakit itu sudah tipe B.

“Seharusnya klaim bukan lagi berdasarkan tipe rumah sakit, tetapi berdasarkan jenis tindakan yang diberikan,” kata Duan, salah satu warga Bandarlampung.

Sumber: antaralampung.com

manajemenrumahsakit.net :: Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015. Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel sudah menyelesaikan tender pembangunan Rumah Sakit (RS) Provinsi Sumsel di Jalan Kolonel H Burlian KM 5 Palembang, atau tepatnya di eks-RS Ernaldi Bahar. Proyek yang sudah dimulai beberapa tahun lalu itu memasuki tahap ketiga pembangunan. Kepala Dinkes Sumsel, Lesty Nurany mengatakan, pembangunan tahap tiga di tahun ini masih memfokuskan pada pondasi. Dari yang sebelumnya baru dua lantai, tahun ini Dinkes menargetkan sudah berdiri pondasi lanjutan. Kalau sekarang baru pondasi bawahnya saja.

Tender sudah selesai, tinggal melanjutkan struktur bangunan hingga 11 lantai, kata Lesty di Kantor Gubernur Sumsel, Jalan Kapten A Rivai Palembang. Ia menuturkan, pembangunan pondasi tahun ini membutuhkan dana sekitar Rp. 150 miliar. Dinkes Sumsel memang menganggarka?n biaya pembangunan per tahun atau reguler, bukan jamak atau multiyears. RS Sumsel dibangun dengan klasifikasi dengan Tipe A sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014. Klasifikasi pelayanan dibedakan dengan kelas dan non kelas, dan memprioritaskan pasien berobat gratis; pasien pemegang Jamsoskes ataupun BPJS Kesehatan. Jangan tanya ke saya, karena tidak tahu juga kenapa anggaran per tahun. Kita yakin saja tak akan mempengaruhi tahapan pembangunan. Namun yang pasti RS Sumsel sudah harus beroperasi tahun 2017 nanti. Saat ini RS Sumsel baru teralisasi sekitar 25 persen.

Lesty memastikan, bila pengoperasian RS itu bisa mengurangi kepadatan di Rumah Sakit Muhammad Husin (RSMH) Palembang karena menyediakan kamar hingga 600 tempat tidur. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mengurangi pasien yang membludak di RSMH saat ini. Pembangunan RS Provinsi juga membenahi sistem pelayanan kesehatan di Sumsel mulai dari tingkat dasar, melengkapi sarana dan pra sarana hingga SDM. RS Provinsi yang akan berdiri di tanah seluas 14 hektar, paling tidak dibutuhkan total dana pembangunan sekitar Rp. 600 miliar. Tahun lalu saja, Dinkes Sumsel telah menghabiskan Rp. 52,8 miliar.

Fisik pembangunan gedung utama rumah sakit ditargetkan selesai pada 2015. Pada gedung utama terdiri dari lantai basement untuk tempat parkir dan instalasi farmasi. Lantai satu untuk instalasi gawat darurat, ruang diagnosa, ruang rawat jalan dan fasilitas umum. Sedangkan lantai dua terdiri dari ruang intensif yakni ICU, NICU dan PICU. Lalu lantai tiga dipergunakan untuk instalasi bedah, laboratorium, dan ruang rehabilitasi. Lantai empat hingga sembilan disediakan untuk ruang rawat inap dan lantai 10 dan 11 diperuntukan ruang manajemen serta pusat rekam medik.

Selain gedung utama, di lingkungan RS Sumsel juga dibangun gedung serbaguna dan pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan rumah sakit, laboratorium stem cell, fakultas kedokteran dan perumahan bagi dokter. Untuk mencukupi SDM, Pemprov Sumsel akan menjalin kerja sama dengan beberapa rumah sakit yang mempekerjakan dokter dan tenaga ahli lainnya. Beberapa dokter yang berstatus sebagai PNS di beberapa rumah sakit atau badan akan dipindahkan.

Sumber: humas.polri.go.id

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta, Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) berfungsi sebagai badan yang memberikan akreditasi kepada rumah sakit-rumah sakit di Indonesia. Pemberian akreditasi ini penting untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Prof Akmal Taher, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan mengatakan akreditasi menjamin rumah sakit memenuhi standar pelayanan. Semakin tinggi standar pelayanan yang terpenuhi, maka mutu pelayanan juga akan meningkat.

“Oh iya dong sangat berpengaruh akreditasi rumah sakit terhadap pelayanan. Akreditasi kan punya poin-poin tentang standar pelayanan. Artinya badan akreditasi melihat apakah standar itu terpenuhi. Kalau standarnya terpenuhi kan mutunya juga makin meningkat,” tutur Prof Akmal, ditemui di Ritz-Carlton Hotel, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2015).

Ketua Eksekutif KARS, dr Soetoto, MKes, mengatakan akreditasi rumah sakit terdiri dari lima tingkat, yakni perdana, dasar, madya, utama dan paripurna. Dalam penentuan akreditasi tersebut ada 330 standar yang harus dipenuhi dengan lebih dari 1.000 elemen penilaian.

Masing-masing rumah sakit akan dinilai oleh surveyor independen dari KARS. Penilaian inilah yang akan menentukan ada di tingkat mana akreditasi rumah sakit tersebut.

“Total rumah sakit di Indonesia ada lebih dari 2.400 rumah sakit. 1.200 di antaranya sudah mendapat akreditasi yang lama dan ada 123 rumah sakit yang mendapat akreditasi baru di tahun 2015 ini,” ungkap dr Toto.

Prof Akmal mengatakan bahwa akreditasi ini sifatnya wajib karena sudah tercantum dalam undang-undang. Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, seluruh rumah sakit di Indonesia sudah memiliki akreditasi yang baik sehingga mutu pelayanannya terjamin.

Sumber: detik.com

manajemenrumahsakit.net :: MALANG – Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Kota Malang, Hermawan Setyo Bhakti, menilai banyak rumah sakit swasta yang melakukan kecurangan dalam melayani pasien yang menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Hampir 80 persen rumah sakit swasta yang beroperasi di Malang ini melakukan kecurangan dalam pelayanan pasien yang menggunakan BPJS karena selama ini rumah sakit swasta tersebut hanya mengejar profit dibandingkan pelayanan kepada pasien,” katanya di Malabg, Sabtu.

Dalam Seminar Nasional bertajuk “Kajian Hukum atas Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional”, ia menyatakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini belum maksimal, khususnya di rumah sakit swasta.

MHKI secara intensif melakukan pengawasan terhadap pelayanan JKN di rumah sakit swasta maupun milik pemerintah, sehingga tahu rumah sakit mana saja yang melakukan kecurangan.

Ia mengakui perbedaan tipe rumah sakit sebagai kendala utama yang membuat pasien kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dengan BPJS, sebab beda tipe akan beda tarif, padahal pelayanannya sama.

“Ke depan kami imbau pemerintah agar tidak melihat berdasarkan tipe, tapi pelayanan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam Seminar Nasional tersebut, MHKI menghasilkan delapan rekomendasi untuk pemerintah terkait buruknya pelayanan terhadap pasien BPJS.

“Delapan poin penting yang kami rekomendasikan ini semata-mata demi perbaikan layanan terhadap pasien BPJS,” katanya.

Delapan rekomendasi tersebut di antaranya negara harus memberi iklim kondusif pada BPJS, menolak BPJS sebagai alat politik pemerintah, apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tidak boleh ada pasien yang ditolak pelayanannya, terutama mereka yang dalam kondisi kritis.

Sumber: harnas.co

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA — Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama mengataka ada beberapa hal yang disampaikan oleh World Health Organization (WHO) mengenai kasus MERS CoV. Menurutnya, WHO telah menyampaikan beberapa hal penting dalam pengendalian infeksi di rumah sakit.

Pertama, menurutnya adalah perlindungan terhadap petugas kesehatan. Dalam hal ini WHO menjelaskan, petugas kesehatan harus dilindungi dari droplet atau bercak dahak yang dibatukkan oleh pasien.

“Lalu yang kedua, jika memang menangani pasien diduga MERS CoV maka petugas harus melindungi diri dari kontak langsung,” ujarnya.

Menurut WHO, jika melakukan kontak dengan pasien harus dengan menggunakan pakaian khusus yang menyerupai ‘baju astronout’. Selanjutnya, yang ketiga harus ada perlindungan terhadap mata.

“WHO juga mengatakan, jika menangani pasien dengan prosedur aerosol maka harus diwaspadai pengawasan airborne,” katanya.

Untuk yang keempat, harus diperhatikan bagaimana membersihkan baju, seperei, handuk dan jenis kain lain yang digunakan wakttu prosedur pengobatan. WHO dalam hal ini mengimbau untuk memperhatikan pengolahan limbah sesuai dengan prosedur ketat yang ada.

Lalu yang kelima, semua petugas kesehatan harus meningkatkan kewaspadaan pengendalian infeksi. WHO menjelaskan, hal tersebut harus dilakukan jika menemui pasien dengan keluhan pernapasan yang baru kembali dari daerah2 yang sedang ada kasus MERS CoV.

Sumber: republika.co.id

manajemenrumahsakit.net :: SURABAYA – Pemerintah kota (pemkot) Surabaya akan memiliki rumah sakit bertaraf internasional, termasuk segera menerima 15 mobil ambulans standar World Health Organization (WHO).

Puluhan ambulans itu merupakan hibah dari Lembaga Pemantau Penyelengaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia (LPPNRI).

Hal ini tentu menggembirakan, mengingat Surabaya sudah mencanangkan diri sebagai kota wisata kesehatan.

Nantinya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) itu ditempatkan di area Balas Klumprik dengan luas tanah sekitar 2,5 sampai 3 hektare.

Ketua Umum LPPNRI Eko Sutikno sudah mengungkapkan rencana ini beberapa waktu lalu.

manajemenrumahsakit.net :: TAK jarang pasien di rumah sakit mendapatkan infeksi tambahan akibat kurangnya pelayanan di rumah sakit. Bahkan angka infeksi pada pasien di rumah sakit bertambah.

Hal ini memicu keprihatinan dari Ketua Umum Persi Pusat DR dr Sutoto MKes saat ditemui di acara edukasi “Sehat Ada di Tangan Kita” di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2015).

Menurutnya, cara menekan angka infeksi pasien di rumah sakit dengan cara membudayakan cuci tangan yang sudah terstandarisasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Banyak pasien yang kena infeksi tambahan melalui keteter, sehingga menderita penyakit tambahan seperti infeksi saluran kemih karena keteter. Terus infeksi karena kurang higienisnya dokter atau suster setelah tangani pasien seperti setelah pasang infus, suntik pasien. Jadi petugas kesehatan itu harus rajin cuci tangan,” ungkap dokter yang prakter di Rumah Sakit Pondok Indah.

Menurut Ketua KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit), butuh waktu dua tahun untuk membangun mental petugas rumah sakit sadar akan budayakan cuci tangan dengan standar WHO.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) kembali mengingatkan kalangan perumahsakitan untuk menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) anti bakteri. Gerakan ini menjadi bagian dari proram Gerakan Indonesia Bersih dan Sehat Berawal dari RS yang diinisiasi Persi dan PT Unilever Indonesia.

“Berdasarkan penelitian di RS Cipto Mangunkusumo, 85,7 persen angka infeksi terkait pelayanan kesehatan dapat dikendalikan jika petugas medis selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan medis,” kata Sutoto.(okezone.com)

Sumber: spiritriau.com

manajemenrumahsakit.net :: Medan. Tampaknya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan benar-benar ingin mewujudkan udara yang segar dan bebas dari asap rokok. Lihat saja persis di depan pintu masuk rumah sakit milik Pemko Medan itu, foto Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terpampang di papan reklame yang menekankan udara bersih tanpa asap rokok.

Meski sudah ada larangan untuk tidak merokok, namun ada saja orang yang lalu-lalang di rumah sakit plat merah itu sambil menghisap dan menghembus asap rokoknya.

Menyikapi hal ini, Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Edwin Effendi segera membentuk tim patroli kesehatan yang memantau kebersihan dan bebas asap rokok. “Kita akan terus melakukan pengawasan. Di samping itu, kita juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Supaya nanti rumah sakit kita ini, dari kesadaran, perilaku yang bertanggung jawab itu, bisa mewujudkan wilayah bebas rokok,” ujarnya, Selasa (2/6) di ruang kerjanya.

Selama ini, setiap kepala ruangan bertanggung jawab terhadap lingkungan kerjanya dalam menjaga kebersihan khususnya bebas asap rokok. “Mereka yang bertanggung jawab terhadap ruangannya. Tapi, penguatannya akan segera kita bentuk, yakni tim patroli kesehatan untuk pengawasan kebersihan dan bebas asap rokok,” tegasnya.

Tim ini nantinya, sambung Edwin, akan dibagi menjadi lima sektor dan setiap sektor ada lima petugas yang bekerja secara aplusan untuk melakukan pengawasan. “Petugas inilah yang nantinya akan melakukan patroli di wilayahnya masing-masing. Kalau tidak seperti, terlalu luas yang mereka awasi. Makanya kita membaginya menjadi lima sektor,” urainya.

Sejauh ini, pemberlakukan sanksi bergantung pada Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Mulai dari teguran secara lisan hingga sanksi pidana bagi si pelanggar. Namun, bagi rumah sakit milik Pemko Medan ini, hal yang terpenting bagaimana mewujudkan perilaku masyarakat yang bertanggung jawab. “Kalau sekarang ini kita hanya menyesuaikan saja. Yang terpenting bagi kita yakni membiasakan perilaku dan tanggung jawab kesehatan tadi. Perilaku dan sikap masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga kesehatan dan kebersihan di lingkungan rumah sakit,” ungkapnya. (prawira)

Sumber: medanbisnisdaily.com

manajemenrumahsakit.net :: Manado, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) seluruh Indonesia, resmi dibuka Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (3/6), di Hotel Novotel, Manado.

Dalam kata-kata pembukaannya, Kansil