BIAK – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk membangun poliklinik layanan berbasis digital di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor, Papua dalam upaya meningkatkan standardisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah itu.

“Jajaran Pemkab Biak Numfor sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang sudah merealisasikan anggaran untuk pembangunan poliklinik RSUD Biak dalam upaya menyediakan layanan pasien berobat jalan dan rawap inap,” ungkap Bupati Herry Ario Naap di Biak, Minggu.

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, memastikan pasokan sejumlah obat-obatan dan bahan habis pakai (BHP) untuk kebutuhan pasien terhenti. Pasokan itu terhenti setelah distributor obat-obatan menghentikan suplai ke rumah sakit tersebut.

“Pasokan terhenti karena sampai saat ini kami belum bisa melunasi obat dan bahan habis pakai yang sudah disalurkan distributor, akibat klaim jasa medis sebesar Rp14 miliar lebih belum kami terima dari BPJS Kesehatan,” kata Kepala Seksi Tunjangan Medis RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Cut Yanita, Sabtu (20/7) lalu.

PURWOREJO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo akhirnya menjalani visitasi penetapan sebagai Rumah Sakit (RS) Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FKIK-UMY) dan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Keperawatan (FKKMK) UGM Yogya.

“Visiasi ini merupakan yang kedua setelah penetapan yang petama sebagai RS Pendidikan Satelit pada 12 Desember 2014. Seharusnya penetapan ulang sebagai RS Pendidikan Satelit  pada 12 Desember 2017, namun karena ada regulasi baru dimana RSUD Dr Tjitrowardojo sebagai RS Pendidikan Satelit penetapannya menunggu penetapan RS Pendidikan Utama yakni RSUP Dr Sardjito untuk FKKMK UGM dan  RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk FKIK UMY sehingga mundur,” kata Direktur RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo drg Gustanul Arifin MKes, Rabu (17/7).

SEKAYU – – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara resmi mengeluarkan surat edaran berupa rekomendasi untuk review kelas rumah sakit (RS). 

Hasilnya, tercatat sebanyak 615 RS di Indonesia yang mengalami penurunan kelas. Bahkan di Sumsel kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  mengalami penurunan.

Satu-satunya rumah sakit di Sumsel yang berada di luar wilayah Palembang yang kelasnya mantap adalah  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu. Rumah sakit kebanggaan ughang Muba ini  justru dinilai pantas dan kredibel menyandang status RSUD kelas B. 

Tapaktuan – Status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yulidin Awai Tapaktuan dikabarkan turun kelas. Sebelumnya rumah sakit kebanggaan masyarakat Aceh Selatan ini berstatus tipe B, kini direkomendasi menjadi tipe C.

Hal itu berdasalkan surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada 15 Juni 2019 dengan nomor HK.04.01/I/2963/2019 tentang rekomendasi hasil penyesuaian kelas rumah sakit.

PAREPARE – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare mengklaim Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pasien mencapai 80 persen.

Kabid Infokom RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, Mukarramah mengatakan, berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap pelayanan di ruang rawat inap dan rawat jalan, masyarakat dinilai puas.

Pemprov Banten berencana melakukan peningkatan fisik gedung RSUD Banten menjadi delapan lantai. Anggaran yang diperlukan sekitar Rp 150 miliar.

Sekda Banten Al Muktabar usai melihat presentasi pembangunan RSUD Banten 8 lantai di ruang rapat RSUD Banten, Kota Serang mengungkapkan, RSUD Banten menjadi rumah sakit rujukan nasional merupakan program yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy. 

“Tadi ada konsultan yang paparan lalu kita coba untuk menyesuaikan ke kultur-kultur Banten, kearifan lokal kita coba adobsi. Sering saya katakan pemerintah hadir untuk mengcover agenda-agenda bagi kesehatan masyarakat. Itu konteks besar yang saya coba tunjukkan,” katanya Al Muktabar, Selasa (16/7) .

Al Muktabar menjelaskan, dari desain awal sebenarnya gedung yang akan dibangun adalah berlantai 10. Akan tetapi gedung dengan konsep tersebut harus mengantongi izin dari pemerintah pusat. Atas segala pertimbangan, akhirnya pemprov memutuskan hanya akan membangun sampai delapan lantai.

Pontianak – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kini telah memiliki fasilitas medis berupa CT-scan dan Hemodialis. Kedua fasilitas ini akan mulai dioperasikan pada Agustus 2019 mendatang. 

“Kami masih menunggu izin operasionalnya,” kata Direktur RSUD Pemangkat, dr Ahmad Hardin, saat diwawancara Hi!Pontianak, Senin (15/7). 

Ia menjelaskan, dua fasilitas itu bersumber dari bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa beberapa alat kesehatan fisik. Dirinya mengatakan, bahwa RSUD Pemangkat saat ini sedang membangun unit Hemodialis yang bersumber dari dana Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) rumah sakit dan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan penyedia alat cuci darah.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa terima langsung Sertifikat Akreditasi Paripurna Bintang 5 untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit (RS) Konawe.

Penyerahan Sertifikat Akreditasi ini berlangsung di Kantor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kawasan Rasuna Empisentrum Jakarta Selatan, Senin (15/07/2019).

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Dr dr. Sutoto selaku Ketua eksekutif KARS dan diterima langsung Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa.

Istilah telemedicine tentunya sudah tidak asing lagi didengar. Berbagai temu ilmiah, paper, dan rubik membahas mengenai inisiasi implementasi telemedicine baik di level sentral maupun lokal. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah dengan semakin meluasnya penetrasi internet, meningkatnya keterbukaan masyarakat terhadap informasi kesehatan, dan menjamurnya start -up dalam bidang kesehatan, seberapa siapkah Indonesia menyambut era telemedicine? Apakah kebijakan di Indonesia mendukung pelaksanaan telemedicine?