Jakarta – Tender alat-alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang berlangsung kisruh. Hal ini menyusul diloloskannya alkes hasil modifikasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) tentang Pengadaan Alat Kedokteran Umum (ALK-11) RSUD Kota Tangerang oleh Pokja 2.5.

Budi Santosa, Direktur Utama PT Putra Karya Santosa, salah satu peserta tender, menyatakan masyarakat Kota Tangerang yang akan menggunakan fasilitas RSUD tersebut terancam menjadi korban penggunaan alkes yang belum lolos mutu atau belum memiliki Izin Edar Kemenkes.

“Hasil tender ini jelas berpotensi merugikan publik Kota Tangerang karena alkes yang digunakan tidak sesuai dengan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Atau bahasa mudahnya ilegal. Apalagi nilai tender alkes ilegal ini cukup fantastis, sekitar Rp4 miliar, dari total nilai tender sebesar Rp8 miliar lebih,” ungkap Budi, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/9).

Untuk itu, pihaknya telah mengajukan sanggahan kepada pokja 2.5 atas penetapan pemenang tender tersebut yaitu PT Lami Barkahutama. Menurut Budi, terdapat tiga produk yang menyalahi ketentuan Permenkes, yaitu Custom MAK Emergency Trolley, Custom MAK Supramax Bed, dan Custom MAK Infuse Stand.

Dari ketiga produk alkes itu dilakukan modifikasi bahan baku, fitur, dan dimensi/ukurannya. Ketiga produk yang ditawarkan PT Lami Barkahutama tersebut, lanjut Budi, nyatanya belum teregistrasi di Kemenkes. Dengan demikian, sesuai regulasi yang berlaku seharusnya ketiga produk tersebut belum layak digunakan oleh user.

Implikasinya, sambung dia, ketiga produk yang akan digunakan oleh konsumen RSUD Kota Tangerang ini tidak terjamin keamanan dan kemanfaatannya ini. Kondisi ini tentu merugikan reputasi RSUD kota Tangerang dan konsumen.

“Ini jelas-jelas melanggar Permenkes No 1190 tentang Izin Edar, khususnya, Pasal 5 dan 24 serta peraturan perundangan yang berlaku, karena belum dilakukan perubahan izin edar. Saya sudah klarifikasi ke Direktorat Prodis Alkes Kemenkes. Karena akan merugikan masyarakat luas, saya akan adukan masalah ini secara pidana dan PTUN,” terangnya.

Bukan kewenangan

Meskipun aturan hukumnya sudah jelas, namun PT Lami Barkahutama dan PT Mega Andalan Kalasan selaku prinsipal dengan dilakukan modifikasi Alkes, tidak mengindahkan hal tersebut. Mereka telah melanggar Permenkes No. 1190/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Ijin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Jo. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Jo. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara Herry Sukarnapura, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 2.5 Pengadaaan Barang/Jasa yang juga Sekretaris Daerah Kota Tangerang, mengaku bukan kewenangan Pokja untuk mengambil tindakan atau sanksi kepada pemenang tender yang diduga memasarkan produk yang belum memiliki izin edar dari Kemenkes. “Silakan laporkan hal tersebut kepada pihak berwenang,” ujarnya, seperti dikutip dari Jawaban Sanggah yang diajukan PT Putra Karya Sentosa.

Herry pun keukeuh bahwa pelaksanaan tender telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekadar informasi, kasus seperti ini pernah terjadi di RSUD Kota Bekasi, di mana pemenang tender memasarkan produk-produk Alkes Modifikasi  yang belum memiliki Izin Edar dari Kemenkes. Melihat hal ini, Panitia Tender berkonsultasi dan klarifikasi ke pihak Kemenkes dan akhirnya Produk Alkes Modifikasi tersebut dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis. Pemenang tendernya pun didiskualifikasi. Kejadian di Kota Bekasi seharusnya bisa menjadi yurisprudensi bagi POKJA 2.5 Kota Tangerang.

Sumber: neraca.co.id

Jakarta, PKMK. Komisi IX DPR RI menolak pengaturan perawat dan bidan dalam satu RUU. Mayoritas fraksi di Komisi IX meminta agar bidan diatur dalam RUU tersendiri yang diproses setelah selesainya pembahasan RUU Keperawatan. Hal tersebut dipaparkan dalam rapat kerja Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan RI.

Surya Chandra dari PDIP mengatakan, berdasarkan sebuah keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, pendidikan keperawatan dan kebidanan terpisah. Masing-masing menjadi disiplin ilmu tersendiri. Dalam praktek di lapangan, perawat dan bidan juga terpisah. “Maka, fraksi kami tetap berpegang bahwa kedua profesi itu tidak diatur dalam satu RUU,” kata dokter asal Palembang itu.

Endang Agustini Syarwan Hamid dari Partai Golongan Karya berkata, berdasarkan aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ataupun Menteri Pendidikan Nasional RI, pendidikan perawat dan bidan menjadi disiplin ilmu tersendiri.

Tugas perawat sangat kompleks, harus membantu semua tenaga kesehatan. Maka, RUU Keperawatan harus lebih berfokus ke peran-fungsi perawat dari segi payung hukum. Dan sampai sekarang, fungsi perawat belum diatur secara ideal. “Maka, perawat harus diatur dalam RUU tersendiri untuk memudahkan fungsi mereka,” kata Endang.

Adapun Zuber Safawi dari Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar RUU Keperawatan diproses terlebih dulu. Setelah itu, barulah RUU Kebidanan menjadi inisiatif, dan selesai selambatnya tahun 2015. “Beberapa pihak di Kementerian Tenaga Kerja RI pun berpendapat bahwa RUU Keperawatan sebaiknya terpisah dengan RUU Kebidanan,” kata dia.

Dr. Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, berkata bahwa pihaknya tidak akan bersikeras bahwa profesi perawat dan bidan diatur dalam satu RUU. Sejauh didasari kepentingan publik, Kementerian Kesehatan RI akan menerima pemisahan tersebut.

Jakarta, PKMK. Perawat dan bidan direncanakan tidak dikenai sanksi pidana dalam menjalankan profesi. Tapi, saat lalai, dikenai sanksi administratif seperti teguran tertulis. Hal tersebut tercantum dalam DIM baru yang diajukan Pemerintah Indonesia dalam RUU Keperawatan. “Jadi, tidak ada kriminalisasi ke perawat dan bidan,” kata dr. Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, di Jakarta (18/9/2013).

DIM terbaru itu memuat 165 butir baru, diantaranya substansi tentang penambahan sanksi administratif bagi perawat dan bidan tersebut. “Juga, ada substansi tentang pengaturan tenaga bidan. Jadi, perawat dan bidan diatur bersamaan dalam RUU,” kata Nafsiah Mboi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sejumlah organisasi profesi mendukung penyatuan pengaturan profesi perawat dan bidan dalam satu RUU. Itu adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Pengurus PPNI mengakui bahwa DIM baru tersebut lebih melindungi perawat. Sementara IBI menyatakan menerima pengaturan bidan dan perawat dalam satu RUU.

Ada beberapa negara yang mengatur perawat dan bidan dalam satu peraturan, misalnya Ghana, India, dan lain-lain. Ada pula beberapa negara yang memungkinkan pendidikan kebidanan langsung tanpa pendidikan keperawatan, kata Menteri Nafsiah Mboi.

TEMPO.CO, Surabaya – Universitas Airlangga melalui Lembaga Penyakit Tropis berencana membangun rumah sakit khusus riset dan pengobatan di bidang stem cell. Direktur LPT Unair, Nasronuddin, menuturkan rencana ini sudah matang dan diharapkan bisa dimulai tahun depan.

“Tahun 2014 mulai dikerjakan, tapi saya enggak tahu tanggal dan bulannya. Kami ingin meningkatkan potensi peneliti,” kata Nasronuddin seusai tasyakuran penghargaan Prayogasala dari Kementerian Riset dan Teknologi di gedung LPT Unair, Selasa, 17 September 2013.

Nasronuddin mengatakan, pihaknya berharap ada investor dalam negeri yang bersedia menyokong investasinya. Menurut dia, Korea sebetulnya berkeinginan mendanai proyek tersebut, tapi Unair lebih berharap pada investor dalam negeri karena proyek ini tergolong strategis sekaligus menjanjikan. “Indonesia saya kira mampu,” kata Nasronuddin.

Disinggung keterlibatan konglomerat Chairul Tanjung, ia enggan menjawab gamblang. Chairul Tanjung adalah salah satu anggota wali amanah Unair dan sempat mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Unair pada 26 Agustus lalu. Setelah menggondol gelar itu, Chairul sempat mengunjungi LPT Unair. Hanya saja, Nasronuddin memastikan bangunan rumah sakit stem cell berdiri di antara Rumah Sakit Pendidikan Unair dan LPT Unair dengan konsep bentuk lorong bertingkat.

Ambisi ini seiring keluarnya SK dari Kemenkes yang menyatakan Unair dan Kota Surabaya sebagai pusat riset dan pengobatan stem cell di Indonesia. Kementerian BUMN, kata ia, juga siap mendukung dengan memproduksi massal hasil riset LPT Unair yang sudah terbukti khasiatnya.

Selain itu, Kementerian BUMN akan memberikan dana hibah senilai Rp 4,5 miliar dalam bentuk peralatan penelitian kepada kelompok riset stem cell di LPT Unair. Mitra bisnis BUMN juga turut menyumbang peralatan riset stem cell senilai Rp 670 juta. Pihaknya hanya menyediakan clean room dan laboratorium saja. Kini, Narsonuddin meminta pada rektorat segera menambah SDM sebagai teknoprenuer dan marketing-nya. Pada Januari 2014, sebagian alat-alat itu datang dan stem cell segera diproduksi massal.

Skemanya, bibit stem cell dari LPT Unair dan PT Kimia Farma ditunjuk sebagai pabrik yang bertugas menggandakannya. Tahap awal, stem cell yang diproduksi massal bagi pengobatan tendon, tulang hancur, keganasan, dan kecantikan. Stem cell untuk diabetes dan stroke, kata Nasron, juga sudah dilirik untuk diproduksi massal. Menurut dia, terapi stem cell adalah salah satu pengobatan masa depan dan suatu inovasi medis di dunia kesehatan.

Pengobatan stem cell adalah upaya transplantasi dengan menggunakan sel induk tubuh sendiri. Sel induk ditanamkan ke berbagai organ tubuh yang sakit sehingga terjadi regenerasi dan menggantikan bagian sel yang rusak.

Produksi stem cell LPT Unair sudah diterapkan ke manusia dengan menggandeng Pusat Kedokteran Regeneratif dan Stem Cell RSUD dr Soetomo. Ia mengaku banyak permintaan stem cell ini dari dokter-dokter di Indonesia, tapi pihaknya belum mampu memenuhinya. “Karena keterbatasan alat produksi massal tadi, saya ingin terapi stem cell ini hanya Rp 5-10 juta saja. Ilmu harus bermanfaat bagi masyarakat, itu harapan saya,” kata Nasronuddin.

Wakil Rektor I Unair, Achmad Syahrani, menuturkan segera memenuhi permintaan terkait tambahan SDM marketing dan technopreneur. Pihaknya juga menyambut antusias soal rencana membangun rumah sakit stem cell di lingkungan Unair. Setelah dikukuhkan sebagai pusat riset unggulan nasional, Syahrani mendorong peneliti di National Health Center Unair terus berinovasi di bidang medis. “Kami libatkan juga peneliti bidang antropologi, dokter gigi, ekonomi, dan lainnya untuk kemajuan medis di Unair,” ucapnya.

Sumber: tempo.co

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah, Sulistiyo, mengatakan Indonesia harus memikirkan kemungkinan memiliki rumah sakit di Arab Saudi. Menurutnya, kalau Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) hanya dipakai untuk musim haji saja, maka pada rentang waktu sembilan bulan berikutnya, peralatan yang ada tidak bisa dimanfaatkan.

“Sudah saatnya Indonesia mempunyai rumah sakit di Arab Saudi,” kata Sulistiyo dalam kunjungan kerjanya ke BPHI Daerah Kerja (Daker) Makkah, Senin (16/9), yang dikutip Media Center Haji (MCH) Daker Makkah.

Pertimbangan lainnya, kata Sulistiyo, jumlah warga Indonesia yang melaksanakan ibadah umrah juga terus meningkat. “Mulai perlu dipikirkan bukan hanya rumah sakit untuk melayani jamaah haji, tapi rumah sakit Indionesia yang di Arab Saudi yang bisa melayani seluruh warga Indonesia yang sedang ke sini,” ujar dia.

Sulistiyo menegaskan bahwa DPD akan mendukung pemerintah Indonesia dan merekomendasikan wacana membangun rumah sakit Indonesia di Saudi. Namun, Sulistiyo sadar bahwa kewenangan regulasi sementara ini dalam praktiknya ada di DPR.

“Kami akan melakukan komunikasi dengan DPR,” ujarnya.

Sementara Ketua Delegasi Komite III DPD RI Istibsyarah menilai bahwa persiapan yang dilakukan BPHI dalam menyambut kedatangan jamaah haji dari Madinah sudah baik. “Semua tempat dan alatnya sudah bagus. Tapi saya berharap tidak ada pasien yang ke sini. Saya juga berharap obat-obatnya ‘tidak laku’, kecuali vitamin,” kata Istibsyarah.

Sumber: republika.co.id

TRIBUNPEKANBARU.COM, DUMAI- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dumai mengecam Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Dumai, setelah menyeruaknya kasus dugaan malpraktek yang dilakukan dokter bedah di RSUD tersebut. Aktivis mahasiswa ini juga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika human error yang terjadi di RSUD kebanggaan masyarakat Dumai itu tidak ditindak secara hukum.

Hal itu diutarakan oleh sekelompok pengurus HMI, kemarin. Sekretaris umum (Sekum) HMI Cabang Dumai, Rian Arief, mengatakan diagnosa dokter atas pasien yang bernama Donal merupakan human error seorang dokter. Ia menuntut, dugaan malpraktek itu di usut tuntas supaya tidak terjadi dimasa yang akan datang.

“Tentu saja masyarakat dirugikan atas kasus ini. Kami dukung pihak keluarga menempuh jalur hukum,” katanya.

Tidak hanya itu, jika tidak ada publikasi atas penyelesaian kasus itu, kelompok mahasiswa yang tergabung di HMI ini akan melakukan aksi besar-besaran. Bahkan, ia menuntut agar Dirut RSUD Dumai segera mundur dari jabatannya. Apalagi, di RSUD Kota Dumai itu kekurangan tenaga dokter, sementara pasien menjadikan RSUD itu sebagai rujukan utama untuk berobat.

“Kalaupun dokter kurang, tidak selayaknya ada dokter yang melakukan malpraktek,” ucapnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Kota Dumai, dr. Syaiful yang dijumpai Tribun kemarin, mengatakan pihaknya akan menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Oleh karena itu, ia enggan memberikan keterangan medik terkait kasus tersebut. Pasalnya, kalau ia mengatakan apa yang dilakukan dokter terhadap pasien sudah sesuai ketentuan, takut dituding membela diri. Begitupun sebaliknya, tidak akan mungkin pihaknya memberikan keterangan kalau dokter telah salah mendiagnosa penyakit pasien.

“Kita selesaiakan dulu dengan duduk bersama. Berikanlah kami kesempatan untuk duduk bersama terlebih dahulu. Kami sudah menghubungi keluarga pasien untuk itu. Setelah ada penyelesaian secara kekeluargaan, kami akan berikan keterangan seluas-luasnya,” ujar pria asal Bukittinggi itu.

Bahkan, ia mengaku tidak mau dianggap perang di media massa, bila komentar dibalas komentar. Untuk itu, ia berharap agar semua pihak bisa memaklumi proses penyelesaian dugaan malpraktek yang dilakukan dokter terhadap seorang pasien.

Sebelumnya, Ismanora, keluarga pasien mengatakan, pihaknya akan menuntut kasus tersebut secara hukum. Apalagi setelah merujuk adiknya Donal ke RS Eka Horpital di Pekanbaru. Sebab, hasil diagnosa kedua RS sangat berbeda.

“Jika di RSUD Dumai mengatakan harus dioperasi, dan itupun langsung ia kerjakan. Sedangkan menurut pihak RS di Eka Hospital, penyakit yang diidap adiknya tidak selayaknya di operasi,” katanya.

Sumber: pekanbaru.tribunnews.com

A new hospital inspection regime for England is getting under way, with the chief inspector promising to “expose poor and mediocre” care.

The Care Quality Commission agreed to overhaul its inspections following the Stafford Hospital scandal.

Inspectors will visit Croydon Health Services NHS Trust, in south London, later – the first of 18 inspections taking place before the end of 2013.

Mike Richards, the new chief inspector of hospitals, is leading the process.

The inspection teams are larger and more specialised than before – about 30 people are taking part in the Croydon visit, including a surgeon, senior nurses, a student nurse and members of the public.

There will also be a public meeting held in Croydon on Tuesday evening – something that will be happening during the other inspections too.

Another crucial difference is that the inspections will focus on the “whole patient experience”.

Clearer picture

Each inspection will cover eight key services areas: A&E; medical care; surgery; critical care; maternity; paediatrics; end-of-life care and outpatients.

The inspections will be a mixture of announced and unannounced visits and they will include inspections in the evenings and at weekends.

That contrasts with the previous inspections which were grouped around essential standards so hospitals would find themselves inspected for issues such as nutrition and infection control rather than the entire system.

Sir Mike said: “These inspections are designed to provide people with a clear picture of the quality of the services in their local hospital, exposing poor or mediocre care as well as highlighting areas of good and excellent care.

“We know there is too much variation in quality in the NHS – these new in-depth inspections will allow us to get a much more detailed picture of care in hospitals than ever before.”

The launch comes amid heightened focus on the performance and regulation of hospitals.

The public inquiry into the poor care at Stafford Hospital, published in February, identified failings in the way hospitals are monitored.

Weaknesses were once again highlighted in July when the government’s Keogh Review led to 11 hospitals being placed in special measures. Only two of them were facing regulatory action from the CQC, suggesting problems were slipping under the radar.

Health Minister Norman Lamb said: “Our priority is to make sure that people get better care. That’s why we asked the CQC to appoint a new Chief Inspector of Hospitals to shine a spotlight on quality and drive up standards across the board.”

The programme of inspections continues on Thursday when inspectors go into Airedale NHS Foundation Trust followed by inspections at Taunton and Somerset NHS Foundation Trust and The Royal Wolverhampton NHS Trust next week.

By the end of 2015 the CQC aims to have inspected all acute hospitals.

Results will be published about a month after each inspection.

Source: bbc.co.uk

PALEMBANG–Ruang rawat inap penyakit anak RSUD Ibnu Sutowo Baturaja, tak mampu lagi menampung pasien baru. Membludaknya, pasien anak dengan penyakit diare menjadi penyebabnya.

Direktur RSUD, Dr Harseno, melalui Kaur Humas, H Turipno SKM, saat ditemui membenarkan, sejak beberapa hari terakhir rumah sakit kebanjiran pasien anak. Pasien yang dirawat inap ini didominasi oleh penderita diare.

Oleh sebab itu, saat ini ruang anak tidak bisa lagi menampung pasien baru. “Terpaksa kita menggunakan ruang kebidanan untuk menampung pasien. Itu pun belum mencukupi dan terpaksa pasien dipindah ke ruang rawat inap sementara sebelah ruang IGD. Itu juga sudah menggunakan kasur tambahan dilantai, karena semua bed penuh,” urainya.

Turipno mengaku, diare telah mewabah sejak beberapa hari terakhir ini, penyebabnya karena faktor lingkungan dan makanan yang dikonsumsi balita, tidak bersih. Dan penyakit ini tak bisa dianggap remeh karena bisa menyerang secara aktif pada balita mulai umur 8 bulan hingga 1,5 tahun.

“Bayi seusia ini masih menggunakan air susu ibu (ASI). Jadi untuk mengantisipasinya di rumah, ibu bayi harus makan makanan yang bersih, jangan sembarangan mengkosumsi makanan. Lingkungan juga harus selalu bersih. Tapi kita pastikan, kejadian ini bukanya kejadian luar biasa (KLB) hanya sekedar mewabah saja,” tutup Turipno.

Sumber: jpnn.com

SURYA Online, MALANG – Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Soepranoto, menyatakan, proyek pembangunan RSUD di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang diperkirakan tuntas Desember 2013. Saat ini, masih finising serta proses pengadaan alat radiologi dan laboratorium.

Dikatakannya, tahun ini proyek RSUD mendapat tambahan anggaran Rp 15 miliar hanya untuk finising, penambahan ruangan, dan keramik. Sedangkan, untuk pengadaan alat radiologi, laboratorium, mikroskop, dan perlengkapan emergency, dianggarkan sendiri Rp 3 miliar. “Bangunannya sudah selesai, hanya tinggal finising saja dan pemasangan alat radiologi serta laboratorium,” ujarnya.

Selain itu, proyek ini juga mendapatkan tambahan lahan seluas 4.300 meter persegi yang proses negosiasinya dilakukan sejak April 2013 lalu dengan harga Rp 1,7 juta/m2. Namun, pembayaran lahan baru dilakukan pada Agustus 2013. “Total anggaran untuk membeli lahan Rp 7,1 miliar. Sudah dibayarkan Agustus lalu. Harga itu berdasarkan taksiran dari tim aprasial. Lahannya berupa sawah yang berada di samping bangunan RSUD. Rencananya, untuk parkir, ipal, dan perkantoran,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini total lahan untuk pembangunan RSUD seluas 12.300m2. Sedangkan, luas lahan yang sudah didirikan bangunan 6.400m2. “Jika ada pengajuan pengembangan pembangunan RSUD oleh wali kota baru, kami sudah menyiapkan lahannya,” ujarnya.

Menurutnya, yang menjadi kendala saat ini, terkait tenaga di RSUD Kota Malang. Ia telah mengajukan kebutuhan tenaga medis ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jumlah tenaga medis yang diajukan sebanyak 177 orang. “Untuk kebutuhan pegawai, kami mengajukan 177 orang. Tapi, belum tahu berapa yang disetujui,” katanya.

Ketua Komisi D Fransiska Rahayu Budiwiarti, mengatakan launcing RSUD diharapkan Februari 2014. Ia mengaku sedang menggodok Perda khusus RSUD. “Akhir Desember, kami usahakan perdanya sudah selesai. Biar Februari 2014 sudah bisa launcing,” katanya.

Pembangunan RSUD Kota Malang dimulai sejak 2011 dengan anggaran multiyears. Pada tahun 2011, dana yang dianggarkan dari APBD Rp 10 miliar. Sedangkan pada 2012 Rp 11 miliar, 2013 anggarannya Rp 15 miliar, hanya untuk finishing dan Rp 7,1 miliar dari APBD murni untuk pembelian tanah.

Sumber: tribunnews.com

ARJAWINANGUN– Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun mengusulkan tunjangan daerah bagi para pegawai dan perawat rumah sakit.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Arjawinangun, dr Ahmad Qoyim Mars mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan tambahan tunjangan fungsional bagi para perawat dan bidan. Adapun besarnya nominal tambahan sekitar Rp350 ribu. “Sudah diusulkan tinggal menunggu rekomendasi saja,” tuturnya, kepada Radar.

Qoyim mengaku, pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan bupati yang melakukan inspeksi ke RSUD Arjawinangun. Sebab, kunjungan seperti itu dapat memberikan motivasi kepada seluruh staf untuk bekerja sebaik-baiknya. “Mudah-mudahan kedatangan bupati dapat menjadi motivasi kita untuk bekerja yang sebaik-baiknya,” ujar dia.

Qoyim mengungkapkan, intensitas bupati mengunjungi RSUD Arjawinangun sangat bagus terutama pada acara-acara besar, seperti peresmian rumah sakit tipe B, dan ulang tahun RSUD Arjawinangun. “Menjelang pilbup, bupati pernah ke sini. Sebelum sidak ini, pokoknya pernah,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM membenarkan, pihaknya akan memberikan penambahan tunjangan fungsional bagi perawat dan bidan RSUD Arjawinangun. Sebab, tugas mereka tergolong berat dibandingkan pegawai lain pada umumnya.

“Mereka harus maksimal agar pasien itu cepat sembuh, ya salah satunya dengan memberikan tambahan tunjangan daerah,” tuturnya.

Menurutnya, bila tidak ada tambahan tunjangan daerah, dikhawatirkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat akan merosot dan melemah. Oleh karena itu, pihaknya akan segera merekomendasikan usulan tersebut. “Setidaknya saya berharap, dengan adanya penambahan ini menjadi motivasi bagi mereka untuk bekerja lebih baik lagi,” terangnya.

Saat disinggung, terkait pembangunan fisik RSUD Arjawinangun, Dedi mengungkapkan bahwa pembangunan akan rampung di tahun 2015. Sebab, untuk proses pembebasan lahannya saja selesai tahun 2005, sedangkan mulai pembangunan terhitung sejak tahun 2008.

“Dari hasil sidak di RSUD Arjawinangan dan Waled, semua pelayanan dan kinerja para perawat sangat efektif dan efesien. Dan saya yakin pembangunan fisik RSUD Arjawinangun akan dapat terselesaikan, guna terciptanya kenyamanan bagi para pasien,” tuturnya.

Yang jelas, kata Dedi, pihaknya memuji kepemipinan Dirut RSUD Arjawinangun Dr Ahmad Qoyim. Sebab, di bawah kendali Qoyim, hampir semua pelayanan mengalami peningkatan, dan sangat luar biasa.

Sidak yang dilakukan ini juga sebagai bentuk silaturrahmi dirinya kepada masyarakat dan semua instansi diakhir masa jabatan sebagai bupati. Sebab, silaturrahmi banyak mengandung manfaat.

“Barangkali selama memimpin 13 tahun, saya punya salah. Sebelum meninggal, saya minta maaf gitu. Selain itu, saya ingin menunjukkan bahwa saya pun masih peduli pada bawahan-bawahan saya,” katanya.

Sumber: radarcirebon.com