TEMPO.CO, Samarinda – Manajemen RSU Daerah Abdul Wahab Syahranie Samarinda, Kalimantan Timur, terpaksa mendatangkan mesin antrean untuk layanan pasien dengan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sejak diberlakukannya kepesertaan BPJS, antrean pasien di rumah sakit plat merah itu membeludak.

Direktur RSU Daerah A.W. Syahranie, Rachim DInata, mengatakan sejak awal berlakunya BPJS pada 1 Januari lalu, rumah sakit sempat kewalahan melayani pendaftar BPJS, sehingga pasien berebut untuk mendapatkan layanan cepat. Meja yang disiapkan di ruang asuransi di rumah sakit dikerumuni para pasien, sehingga perlu waktu lama melayani semuanya.

“Kami sudah pesan mesin antrean seperti yang ada di bank-bank. Mungkin Senin datang. Jadi, ke depan tak lagi manual melayaninya,” kata Rachim saat dihubungi, Sabtu, 4 Januari 2014.

Menurut dia, meski sudah dijamin BPJS, tapi umumnya para pasien di Samarinda belum mengantongi kartu yang diterbitkan oleh pengelola asuransi tersebut. Pihak rumah sakit akhirnya memutuskan para pasien bisa menggunakan kartu asuransi yang lama untuk berobat.

Misalnya, di Samarinda, warganya ada yang mengantongi asuransi yang ditanggung Pemda, Jamkesda, ada pula Askes atau Jamsostek. Kartu-kartu tersebut tinggal digandakan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS hingga kartu BPJS sudah seluruhnya tersebar.

“Ini kan gabungan dari semua asuransi dari pemerintah, bahkan TNI dan Polri juga sudah bisa berobat ke RSUD A.W. Syahranie,” kata dia.

RSUD A.W. Syahranie merupakan rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan bagi pasien di seluruh Kalimantan Timur.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Nina Endang Rahayu mengatakan, penerapan BPJS di dalam kota berjalan biasa saja. Pemda, menurut dia, telah melakukan sosialisasi ke setiap puskesmas sebelum asuransi ini diberlakukan.

Menurut dia, apa yang terjadi di RSUD A.W. Syahranie dimaklumi. Sebagai rumah sakit rujukan, akan banyak pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Berbeda dengan layanan di puskemas yang tersebar di sejumlah wilayah kelurahan di Samarinda. “Kalau di Puskesmas itu kan pasiennya tak banyak, karena di setiap kelurahan ada puskesmas,” kata dia.

Sumber: tempo.co

Reportase Seminar Nasional

“Bayang-bayang Risiko Hukum, Fraud dan Abuse dalam Pelaksanaan JKN”

10 Januari 2014

Bagian 1 | Bagian 2 | Bagian 3

Bagian-4

Galeri Foto

Reportase Seminar Nasional

“Bayang-bayang Risiko Hukum, Fraud dan Abuse dalam Pelaksanaan JKN”

10 Januari 2014

Bagian 1 | Bagian 2 | Bagian 4

Bagian-3

PKMK, Jakarta. ARSADA memanfaatkan moment berkumpulnya seluruh pengurus ARSADA Pusat dan Daerah ini untuk sekaligus mengumumkan kerjasama antara ARSADA Pusat dengan PKMK FK UGM dalam pengembangan dan pengelolaan website. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Ketua Umum ARSADA Pusat, dr. Kuntjoro A. Purjanto, MKes dan Pjs. Direktur PKMK FK UGM Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, MKes.

Kerjasama ini dimaksudkan agar ARSADA memiliki sebuah media online yang berfungsi untuk menyebarkan informasi ke seluruh daerah dan juga pada seluruh stakeholder ARSADA. Saat ini, website ARSADA Pusat yang beralamat di www.arsada.org mendapat kunjungan rata-rata lebih dari 5000 kunjungan per minggu, angka yang cukup tinggi untuk sebuah website yang belum diumumkan secara resmi. Ini artinya, animo masyarakat perumahsakitan untuk mencari informasi melalui media internet sangat tinggi. Selain itu, kata kunci untuk pencarian sangat mudah, sehingga website ini mudah ditemukan melalui mesin pencari seperti google atau yahoo.

Ke depannya diharapkan website ini dapat digunakan untuk sebesar-besar kepentingan ARSADA dan seluruh anggotanya. Selain menyebarkan informasi, web ini rencananya juga akan digunakan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan berbagai pelatihan online, agar dapat diikuti oleh peserta dimanapun mereka berada.

Reportase Seminar Nasional

“Bayang-bayang Risiko Hukum, Fraud dan Abuse dalam Pelaksanaan JKN”

10 Januari 2014

Bagian 1 | Bagian 3 | Bagian 4

Bagian-2

PKMK, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Dr. Hartono (Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS) menyampaikan bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pada 1 Januari, BPJS  tetap melayani meskipun itu adalah hari libur nasional. Tingginya animo masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang mendaftar secara mandiri. Hartono mengatakan bahwa iuran PBI saat ini memang masih kecil. “Anggaran negara tidak cukup,” tambahnya.

Mengenai tarif INA-CBGs, Hartono mengakui bahwa tarif tersebut belum baik dan ada rencana untuk menata ulang. Bahkan masalah ini telah menjadi perhatian Presiden yang kemudian memanggil jajaran terkait untuk mendiskusikan masalah ini.

BPJS berjanji akan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta. Sebagai contoh, mekanisme pendaftaran melalui bank sudah bisa dilakukan per Senin (13/1/2014). Selain itu, klaim akan dibayarkan pada PPK maksimal 15 hari setelah klaim diterima. “Dari sisi pelayanan, PPK I (Puskesmas, dokter keluarga, dan sebagainya) akan dioptimalkan dan kemandiriannya ditingkatkan. Distribusinya juga akan diperbaiki. Kami juga mengharapkan kedepannya dokter bisa praktek secara full-time sebagai dokter keluarga, jadi tidak lagi nyambi di RS atau tempat lain”, kata Hartono.

Seminar ini juga mengundang pembicara dari kejaksaan, Basrief Arief, yang mengatakan bahwa tuntutan hukum pidana bagi penyelenggara pelayanan kesehatan sangat dimungkinkan, jika memang terbukti. Oleh karena itu, ia berpesan bahwa ada tiga bentuk kesadaran yang harus dibudayakan diantara kalangan profesional kesehatan (medis), yaitu 1) sadar akan hak dan kewajibannya, 2) sadar akan hak dan kewajiban pasien, serta 3) sadar akan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Seorang dokter mendapat perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Sebaliknya, dokter dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya:

1)  pelanggaran disiplin, sanksi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

2) pelanggaran administrasi, misalnya mengenai izin praktek, sanksi oleh pemerintah

3) pelanggaran kode etik kedokteran Indonesia, sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Indonesia (MKEK)

Hal ini dipertegas juga oleh Ali Baziad, Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ali mengatakan bahwa UU Praktek Kedokteran hanya mengatur masalah pelanggaran disiplin. Pasal 66 dan 67 UUPK memang membuka kesempatan bagi seorang dokter untuk dipidanakan atau diperdatakan jika memang terbukti melanggar. Ia menemukan bahwa kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh seorang dokter adalah tidak kompeten dalam melakukan suatu tindakan namun tidak mau merujuk. Jika dikelompokkan, berbagai kesalahan umumnya terjadi karena komunikasi, kompetensi, peralatan dan biaya.

“MKDKI tidak mengurusi hubungan antara dokter dengan pasien, melainkan mengurusi sengketa antara dokter dengan masyarakat profesi. Jadi sengketa dokter-pasien diselesaikan secara hukum, baik perdata maupun pidana,” tegas Ali. Ia menambahkan bahwa UUPK bukan lex specialist karena didalamnya tidak disebutkan secara khusus terkait hal tersebut.. “Ini kelemahan dari UUPK tersebut” katanya. (pea)

Reportase Seminar Nasional

“Bayang-bayang Risiko Hukum, Fraud dan Abuse dalam Pelaksanaan JKN”

10 Januari 2014

Bagian 2 | Bagian 3 | Bagian 4

Bagian-1

PKMK, Jakarta. Pada 10 Januari 2014 yang lalu, ARSADA Pusat telah menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Bayang-bayang Risiko Hukum, Fraud dan Abuse dalam Pelaksanaan JKN” di Jakarta. Seminar yang dirangkai dengan Rapat Pleno I ini ditujukan untuk mempertemukan antara PPK khususnya RSUD dengan pemerintah (Dirjen BUK), BPJS, hingga pakar-pakar hukum dan etika kedokteran dalam satu forum, untuk membahas berbagai risiko penyelewengan dan hukum dalam implementasi JKN.

Dirjen BUK, Prof. DR. Dr. Akmal Taher, pada sesi di pagi hari menyatakan bahwa setelah implementasi JKN dalam beberapa hari ini terlihat banyak RS yang melakukan “fraud”. Misalnya obat untuk penyakit kronis yang harusnya diberikan untuk satu bulan, diberikan ke pasien hanya untuk 10 hari. Alasannya adalah agar RS tidak rugi, karena nilai klaim untuk pengobatan satu bulan lebih rendah daripada harga obatnya.

Menurut Akmal, hal itu tidak perlu dilakukan oleh RS karena penghitungan INA-CBGs sudah melalui analisis terhadap banyak kasus. Ia yakin bahwa tarif dalam INA-CBGs sudah cukup mampu menanggulangi biaya pelayanan kesehatan di RS, meskipun diakuinya juga bahwa tarif ini belum sempurna. Menurutnya, Kemenkes dan Kemenkeu akan melakukan evaluasi iuran PBI dalam 3-6 bulan ke depan. “Sudah ada roadmap-nya, PBI akan naik secara bertahap. Ini keputusan bagus,” katanya. Jika aplikasi di pelayanan primer membaik, ia yakin di INA-CBGs juga akan membaik. “Kami tidak pernah mengasumsikan bahwa apa yang sudah dibuat oleh NCC (INA-CBGs) sudah baik dan lengkap. Namun jangan sampai kita menanggapi kasus per kasus, harus dikumpulkan dulu semuanya. Kalau terjadi berulang kali, berarti kesalahannya bersifat sistemik, yang harus dibenahi adalah sistemnya”.

Ia juga mengakui bahwa masih ada banyak biaya yang belum masuk dalam daftar. Misalnya dalam Formularium Nasional baru mencakup 1500 items, dalam e-catalog baru ada 300-an items. Jika ada obat-obatan yang lebih murah dari yang ada di e-catalog, ia mempersilahkan RS untuk menggunakannya. Disamping itu, masih banyak juga obat-obatan untuk penyakit kronis, misalnya kanker dan thalasemia di rawat jalan yang tidak ditanggung. “Ini akan diperbaiki”, imbuhnya.

Terkait dengan jasa pelayanan, Akmal menyebutkan bahwa Kemenkes akan menyusun formulasinya. “Tapi ini untuk jasa layanan, bukan jasa medik lho. Dulu Askes juga seperti itu, menentukan nilai maksimum (jasa)nya saja” tambahnya.

Ke depannya, Akmal menyarankan agar direktur RS lebih banyak melibatkan komite medis, khususnya dalam pengambilan keputusan pengobatan pada pasien. Keputusan untuk memberi obat pada pasien untuk tiga hari, 10 hari atau satu bulan adalah keputusan klinis dimana komite medis yang paling berhak untuk menentukan.

Untuk itu, Direktur RS Daerah harus sudah mulai membiasakan diri bekerja secara tim dengan komite medis. “Ini tidak mudah, apalagi kalau tidak terbiasa berkolaborasi,” katanya. Memang masih ada kendala ketersediaan dokter spesialis. Namun Akmal berharap RS tetap mematuhi standar kelas pelayanan. Misalnya jika RS Kelas B, maka harus memenuhi standar pelayanan kelas B yang sebenarnya. Di sisi lain, menurut Akmal ARSADA memiliki jejaring yang sangat luas, yang menjadi kekuatan RSUD dalam pelaksanaan JKN dan menghadapi persaingan. Selama ini asosiasi-asosiasi RS menjadi wakil untuk berbagai diskusi dengan pemerintah terkait dengan implementasi JKN. Selain itu, asosiasi harus bisa mendorong agar anggotanya juga tetap meningkatkan kompetensi (dan pemenuhan standar pelayanan) sehingga memiliki daya saing yang tinggi. “ARSADA siap nggak bersaing?” tantangnya. (pea)

JAKARTA

JAKARTA, KOMPAS.com

Jakarta, 8 Januari

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mengaku telah membuat manual rujukan rumah sakit bagi ibu melahirkan dan bayi baru lahir di wilayah setempat.

Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya ibu melahirkan yang tidak dapat dilayani karena terbatasnya fasilitas di RSUD Sleman.

“Kami bersama pemerintah tingkat provinsi telah membuat manual rujukan mengenai rumah sakit mana saja ibu melahirkan dapat dirujuk,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Mafilindati Nuraini, Rabu (8/1).

Lantaran fasilitas terbatas, RSUD Sleman tidak dapat melayani 25 persen pasien persalinan per hari. RSUD Sleman hanya memiliki 12 tempat tidur untuk ibu melahirkan.

Padahal, pasien persalinan rata-rata mencapai 5-10 orang per hari. Linda, sapaan akrab Kepala Dinkes,

membantah RSUD menolak ibu melahirkan. “Mereka tidak tertampung, kami bukan menolak,” ujarnya.

Manual rujukan telah memetakan rumah sakit rujukan bagi ibu melahirkan di seluruh wilayah Sleman. Linda mengatakan ada dua RSUD dan 26 rumah sakit di Sleman yang bisa menjadi rujukan.

“Saat ini sudah ada rujukan berjenjang dan pengaturan regional. Kalau rumah sakit pemerintah tak bisa menampung, masih ada RS swasta,” ungkapnya.

Untuk persalinan yang tidak membutuhkan rujukan, ibu melahirkan dapat menggunakan fasilitas kesehatan selain RSUD. Sleman telah memiliki 25 puskesmas yang lima di antaranya bisa melayani rawat inap.

Masing-masing puskesmas tersebut sudah dilengkapi 10 unit tempat tidur untuk ibu bersalin. “Untuk kelahiran normal tanpa perlu rujukan bisa ke puskesmas,” ujar Linda.

Selain puskesmas, Sleman mengklaim memiliki lebih dari 200 bidan yang melayani pasien persalinan. Bidan desa dan klinik bersalin dinilai ada banyak di Sleman. “Untuk fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan dasar bisa menangani kasus persalinan normal,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur RSUD Sleman, Joko Hastaryo mengakui ada pasien ibu melahirkan yang ditolak lantaran tempat tidur persalinan penuh. Antrean tempat tidur terjadi lantaran tidak semua ibu bersalin hanya dirawat satu hari.

“Kalau ada gangguan, pasien melahirkan bisa dirawat hingga tiga hari. Jika sudah penuh, terpaksa pasien yang mau masuk ditolak,” ungkap Joko.

RSUD Sleman sebenarnya memiliki 221 tempat tidur. Sebanyak 117 tempat tidur terdapat di kelas tiga, 35 tempat tidur untuk kelas dua, 51 kelas satu, dan 18 tempat tidur VIP.

Akan tetapi, ibu bersalin dinilai tidak dapat dicampur dengan pasien lain. Lantaran selalu penuh, RSUD Sleman akan menambah tempat tidur ibu bersalin menjadi 30 unit pada 2014.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA, KOMPAS