Rumah Sakit Khusus Resmi Menjadi RSJD

PONTIANAK

Fiqhislam.com – Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014 dinilai bakal rawan konflik lantaran minimnya sosialisasi.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan sosialisasi pelaksanaan program SJSN oleh BPJS Kesehatan kepada masyarakat masih sangat minim sehingga implementasi di lapangan bakal rawan konflik.

“Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang sangat masif terkait BPJS itu, supaya masyarakat lebih mengetahui dan memahaminya,” ujarnya, saat dihubungi Bisnis,Rabu (15/1/204)

Menurut Tulus, saat ini masih banyak pihak yang belum mengerti apa itu BPJS, terutama seperti keberadaan BPJS itu sendiri, kemanfaatannya bagi masyarakat, sistem atau cara kerjanya, bagaimana mekanisme kepesertaannya, seberapa besaran premi yang harus disetorkan, dan lain sebagainya.

MUNGKD (KRjogja.com)

depoktren.com-Sejumlah rumah sakit (RS) di Depok menolak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam program Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN). Kondisi tersebut ternyata belum mendapatkan solusi dan bahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tak mampu berbuat banyak atas penolakan tersebut.

JAKARTA. PT Siloam International Hospital Tbk (SILO) memiliki rencana untuk membangun tujuh hingga delapan rumah sakit sepanjang tahun ini. Namun, dari sejumlah target pembangunan tersebut, dua diantaranya terpaksa tertunda.

“Ada dua yang kami tunda, pembangunan di Ambon dan Serang,” kata Budisuharto, Corporate Secretary SILO kepada KONTAN, (15/1).

Manajemen beralasan, penundaan tersebut ada kaitannya dengan situasi politik yang bakal dihadapi sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut membuat perizinan yang seharusnya diperoleh SILO dari regulator menjadi lebih lama.

Budi masih enggan merinci kapan pembangunan dua rumah sakit itu bakal dilanjutkan. Tapi yang jelas, beberapa proyek lainnya tetap sesuai rencana. Siloam juga telah selesai mengakuisisi dua rumah sakit di Bali belum lama ini. Nilai investasi untuk dua akuisisi tersebut sebesar Rp 308 miliar.

Selain akuisisi di Bali, setidaknya lima dari tujuh target rumah sakit baru itu prosesnya masih berjalan. Manajemen tengah membangun empat rumah sakit di Medan, Kupang, Bogor, dan Yogyakarta dengan nilai investasi pembangunan Rp 200 miliar-Rp 300 miliar untuk setiap satu rumah sakit.

SILO juga tengah menjalankan proses akuisisi atas satu rumah sakit. “Kalau yang ini, rinciannya nanti kuartal I, ya,” pungkas Budi

Sumber: kontan.co.id

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Palembang menilai Badan Penyelenggara Jaminan ( BPJS) Kesehatan kurang sosialisasi dalam penerapan teknis pelayanan kepada pasien. Terutama dalam hal pembatasan pemberian obat kepada pasien sebagai peserta BPJS Kesehatan

Ketika dihubungi Sripoku.com, Selasa (14/1/2014), Kepala Bidang Humas RS Muhammadiyah Palembang Kholil Aziz mengakui, bahwa terhitung 1 Januari 2014, sejumlah pasien BPJS merasa kebingungan dengan pelayanan perobatan. Terutama dalam hal pembagian jatah obat.

“Memang BPJS sudah sosialiasasi, tapi apakah masyarakat semuanya sudah tahu. Kami dari pihak rumah sakit hanya menjalani sistem yang sudah diterapkan BPJS,” ujar Kholil.

Terkait pembatasan obat yang diberikan pihak rumah sakit bagi pasien, Kholil mengatakan, pihak rumah sakit juga tak mau dipersalahkan masyarakat sebagai pasien yang berobat. Karena sistem obat sudah diterapkan sistem paket.

Seperti diberitakan sebelumnya, pasien peserta BPJS yang mayoritas merupakan PNS, kecewa dan sempat protes atas jatah obat yang diberikan pihak rumah sakit.

Terutama bagi pasien kronis yang terpaksa bolak-balik untuk mengambil obat. Biasanya obat dijatahi untuk satu bulan, tapi kini hanya diberikan untuk jatah satu minggu.

Sumber: tribunnews.com

Manajemen RSUD Jamin Tak Bedakan Pelayanan

TANJUNG REDEB. Ruang perawatan khusus anak di RSUD Abdul Rivai, Tanjung Redeb sudah tidak imbang dengan jumlah pasien yang masuk.

Hingga Senin (13/1) lalu, pasien yang dirawat di area Anggrek terpaksa ditempatkan di lorong. Dari pantauan Sapos, setidaknya ada tujuh pasien anak terbaring di kasur yang disiapkan pihak rumah sakit, di lorong ruang perawatan. Belakangan diketahui, penuhnya ruang perawatan anak sudah terjadi sejak sepekan lalu. Pihak rumah sakit sendiri belum bisa memberikan penjelasan secara rinci tentang penyakit yang paling banyak diderita pasien anak, sehingga menyebabkan membeludaknya penghuni bangsal Anggrek.

Salah seorang keluarga pasien yang ditemui media ini mengungkapkan, anaknya masuk ke rumah sakit sejak Minggu (12/1) pagi karena demam, dan munculnya benjolan merah yang cukup banyak. Setelah dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), selanjutnya diminta untuk menjalani rawat inap. Namun saat mengurus kelas perawatan, ia tidak bisa memilih karena hanya tersedia kasur perawatan di lorong. Bahkan untuk mendapat kelas perawatan harus antre dengan beberapa pasien lainnya. “Jangankan untuk dapat VIP, yang kelas ekonomi saja kami harus antre. Katanya masih beberapa pasien lagi baru bisa dapat ranjang yang di dalam ruangan,” ungkap orangtua pasien anak yang enggan menyebutkan namanya ini.

Sementara itu, Direktur RSUD Abdul Rivai, dr Ernawati melalui Bagian Humas, dr Erva Anggraini mengakui kalau ruang perawatan khusus anak memang penuh. Kapasitas ruang perawatan Anggrek, disebutnya bisa menampung hingga 31 pasien. “Ya memang ada penambahan pasien, tapi untuk penyakit apa saja kami belum bisa menyampaikan karena belum mendapat laporan dari petugas ruang perawatan,” jelasnya.

Erva memastikan kalau setiap pasien yang dirawat inap, memang harus mendapatkan penanganan terfokus. Di sisi lain, rumah sakit juga tidak mungkin menolak pasien yang memang diharuskan rawat inap. Sehingga risiko peningkatan jumlah pasien ini diantisipasi dengan penambahan kasur meski di lorong. Selain itu, manajemen rumah sakit juga memastikan tidak akan ada perbedaan pelayanan perawatan kepada pasien yang dirawat di dalam ruangan maupun yang sementara ini ditangani di lorong. Semua pelayanan sesuai standar prosedur, dan pasien diperlakukan sama. “Yang pasti pelayanan tetap sama dan kita juga pastikan kondisi di setiap lorong selalu bersih dan terjaga. kalau soal penyakit apa saja, nanti akan saya informasi lagi, karena kami juga belum dapat informasi dari ruangan,” tegasnya. (rm-7/lee)

Sumber: sapos.co.id

BEKASI (Pos Kota)- Puluhan pasien Rumah Sakit Islam Subki Abdulkadir di Jalan Kartini, Bekasi Timur, panik karena ruang perawatan dan UGD terendam banjir. Akibatnya, pelayanan rumah sakit terpaksa tutup dan tidak bisa beroperasi sepenuhnya melayani pasien hingga kini.

Sejumlah ruangan yang berada di lantai bawah terendam air sejak semalam dengan ketinggian 60 centimeter hingga 1 meter. Sedangkan ruang unit gawat darurat, ruang bidan, ruang penerimaan pasien, serta ruang kelas dari yayasan pendidikan kedokteran milik rumah sakit terendam banjir sejak Ahad malam.

Akibatnya, sejumlah pasien yang berada di dalam ruang perawatan di lantai dua rumah sakit dievakuasi, karena tidak bisa dilayani dengan baik. Ditambah kondisi rumah sakit yang mati lampu sejak semalam karena padamnya listrik.

Sementara itu Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan langkah kedepan yang ditempuh pemkot Bekasi dalam penanganan banjir diantaranya membuat tandon dan memperluas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah rawan banjir.

BATAM (RIAUPOS.CO) – Kepala Humas Rumah Sakit Budi Kemulyaan (RSBK), Doni Irawan mengatakan pihak rumah sakit hanya melayani pasien sesuai dengan paket yang telah ditentukan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Meliputi lama perawatan, obat, maupun rawat inap di rumah sakit.

Patah Tulang, Tak Kunjung Dioperasi

PROBOLINGGO – Sajuli, 69, warga Desa Tanjung, Kecamatan Pajarakan, sudah empat hari terbaring di RSUD Waluyojati Kraksaan. Hingga kemarin, pasien jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) itu tidak kunjung dioperasi patah tulang. Belum adanya kesiapan dari BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) disebut-sebut menjadi penyebabnya.

Kemarin (9/1) saat ditemui Jawa Pos Radar Bromo di Ruang Nuri 2 Paviliun Maskin (masyarakat miskin) RSUD Waluyojati, Sajuli tampak terbaring. Karena kaki kirinya patah, dirinya tidak bisa banyak bergerak. Celakanya, kaki kirinya membengkak lantaran tidak kunjung dioperasi.

Ahla Budianto, 44, anak Sajuli, menjelaskan bahwa ayahnya dirujuk ke rumah sakit sejak Senin siang (6/1). Namun, hingga kemarin belum ada tanda-tanda bahwa ayahnya akan dioperasi. Padahal, kondisinya sudah parah dengan patah tulang kaki setelah ditabrak kendaraan bermotor di jalan Desa Kapasan Pajarakan.

“Memang kami di sini dilayani rumah sakit. Tapi, Bapak tidak segera dioperasi. Padahal, kaki Bapak sudah membengkak. Kalau memang Bapak tidak bisa dilayani, biar kami bawa pulang saja,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo ketika ditemui kemarin.

Ahla mengungkapkan, ayahnya adalah pemegang kartu jamkesmas. Namun, saat ditunjukkan kepada dokter, kartu itu dinyatakan sudah tidak berlaku dan harus didaftarkan ke BPJS. Senin itu juga, dia mengurus pendaftaran ke BPJS.

Meski surat dan berkas dari BPJS telah diterima, pihak rumah sakit tetap menolaknya. Alasannya, dana BPJS belum cukup untuk membiayai operasi.

“Saya ini malah bingung. Awal masuk, katanya kami gak perlu ngurus jasa raharja dan cukup jamkesmas. Tapi, sampai sekarang (kemarin, Red) Bapak tidak dioperasi. Alasannya, dokter operasinya tidak ada. Saya harus urus jasa raharja lebih dulu dan daftar ulang lagi,” ungkap Ahla menyesalkan.

Dia pun menilai, pasca-beralihnya Jamkesmas ke BPJS, pelayanan di rumah sakit justru semakin ribet. Apalagi selama ini belum ada sosialisasi terkait dengan pelayanan kesehatan ke BPJS tersebut. “Dulu Jamkesmas tidak sulit seperti ini, Mas. Kalau ada yang sakit, mereka bisa dibawa ke rumah sakit dan langsung dilayani,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Operasional Kabupaten (KOK) BPJS Choirul Soleh pada Jawa Pos Radar Bromo menyatakan, tidak ada perbedaan pelayanan kesehatan melalui jamkesmas ataupun BPJS. Semua pasien BPJS mendapat pelayanan kesehatan penuh sama dengan jamkesmas. Termasuk, pasien berhak memperoleh layanan operasi patah tulang.

“Tidak ada aturan yang berubah. Kalau memang ada pasien yang belum dioperasi, itu berarti dari pelayanan rumah sakit. Bukan faktor pelayanan BPJS,” katanya via telepon.

Di tempat terpisah, Humas RSUD Waluyojati Kraksaan Sugianto menegaskan bahwa pasien Sajuli belum dioperasi dan telah mengurus BPJS. Namun, setelah hal itu dikonfirmasi terhadap dokter dan petugas di ruang setempat, ternyata pasien menderita patah tulang tertutup. Sajuli tidak menderita patah tulang emergency yang harus dioperasi saat itu juga.

“Kalau bukan emergency, ada jadwal operasi sendiri. Yaitu, tiap Senin dan Kamis,” jelasnya saat dikonfirmasi kemarin. Menurut Sugianto, Sajuli belum dioperasi karena masih harus menunggu pesanan pelat atau pen operasi patah tulang.

Operasi tersebut dijadwalkan Senin pekan depan (13/1). “Masih harus tunggu pesanan pelat atau pen. Sebab, ukuran pen tiap pasien tidak sama,” paparnya. (mas/aad/JPNN)

Sumber: jpnn.com